Xcloud.id

Organisasi: GP Ansor

  • Viral di Medsos, Kejati Jatim Pangkas Tuntutan Kakek Masir Jadi 6 Bulan Penjara

    Viral di Medsos, Kejati Jatim Pangkas Tuntutan Kakek Masir Jadi 6 Bulan Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) — Setelah tuntutan terhadap Masir, 71 tahun, kakek asal Situbondo viral di media sosial, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merevisi tuntutan terhadap Masir yang didakwa menangkap burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.

    Semula, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Situbondo menuntut Masir dengan pidana penjara dua tahun karena dianggap melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tuntutan tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial, mengingat usia terdakwa yang lanjut dan motif ekonomi subsisten.

    Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan bahwa pihaknya mengambil alih penanganan tuntutan pidana tersebut pada Kamis, 18 Desember 2025. Dalam perkembangan terbaru, jaksa menurunkan tuntutan terhadap Masir menjadi enam bulan penjara.

    “Penyesuaian tuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan asas futuristik, transisi berlakunya KUHP Nasional, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang baru disahkan,” ujar Wakajati Jatim dalam keterangan resminya, Kamis (18/12/2025).

    Menurut Wakajati, regulasi baru tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menghilangkan pidana minimum khusus yang dinilai tidak lagi selaras dengan rasa keadilan masyarakat.

    Kasus Masir bermula pada Rabu, 23 Juli 2025. Saat itu, ia tertangkap petugas patroli Taman Nasional Baluran ketika hendak pulang usai memasang jebakan dan menangkap lima ekor burung cendet di Blok Paleran, zona rehabilitasi kawasan konservasi tersebut. Burung-burung itu kemudian diamankan dan dikembalikan ke habitatnya.

    Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan bahwa Masir tercatat beberapa kali tertangkap melakukan aktivitas serupa sejak 2014. Fakta tersebut menjadi alasan jaksa menilai pendekatan restorative justice tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

    Namun, tuntutan dua tahun penjara terhadap seorang lansia justru memicu gelombang kritik. Warganet, pegiat lingkungan, hingga tokoh daerah menilai penegakan hukum tersebut terlalu kaku dan mengabaikan aspek kemanusiaan. Publik juga membandingkan kasus ini dengan penanganan kejahatan lingkungan berskala besar yang kerap berlarut tanpa kejelasan.

    Di tengah sorotan tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan bagi Masir. Permohonan penangguhan resmi disampaikan ke Pengadilan Negeri Situbondo pada 16 Desember 2025. Sejumlah organisasi kemasyarakatan, termasuk PW GP Ansor Jawa Timur, turut mengawal proses hukum kasus ini.

    Jaksa menyebut, meski Masir tidak dapat memperoleh restorative justice karena pengulangan perbuatan, penurunan tuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor usia lanjut, kondisi fisik, dan latar belakang ekonomi terdakwa.

    Sidang perkara ini telah memasuki tahap akhir. Setelah pledoi dibacakan pada pertengahan Desember, majelis hakim kini mempertimbangkan tuntutan terbaru serta permohonan penangguhan penahanan sebelum menjatuhkan putusan. [uci/kun]

  • PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengerahkan seluruh elemen kekuatan organisasi untuk menanggulangi dampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan komitmen mutlak organisasi untuk hadir di tengah warga yang terdampak tanpa terkecuali.

    Dalam pelepasan relawan dan bantuan di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Gus Yahya menekankan bahwa khidmah kemanusiaan adalah mandat yang tidak bisa ditawar dalam situasi krisis.

    “Atas nama Pengurus Besar Nahdltul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam keadaan apa pun, untuk tidak tetap hadir dalam khidmah berkontribusi dalam upaya penanggulangan dampak dari bencana-bencana yang terjadi tersebut,” tegas Gus Yahya.

    Untuk memastikan respons cepat dan terukur, PBNU membentuk satuan tugas khusus bernama Tim NU Peduli. Satgas ini mengonsolidasikan berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI), LAZISNU, dan GP Ansor. Langkah taktis di lapangan pun telah berjalan, mulai dari pendirian posko darurat hingga pengerahan sumber daya manusia.

    “PBNU telah membentuk satu satgas khusus untuk keperluan itu, yang terdiri dari elemen-elemen LPBI, LAZISNU, dan Banom-banom. Beberapa tindakan telah dilakukan di lapangan, telah dibentuk posko-posko, telah dilakukan rekrutmen relawan-relawan, dan telah dimobilisasikan sumber daya-sumber daya untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana,” ujar Gus Yahya.

    Gus Yahya juga mendorong perluasan gerakan solidaritas ini dengan melibatkan struktur NU di tingkat wilayah hingga cabang yang memiliki kapasitas logistik mumpuni. Ia secara spesifik menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi untuk turut menyokong penanganan bencana di Sumatra.

    “Ada cabang yang kita tahu sudah punya mekanisme mobilisasi sumber daya yang kuat, misalnya yang selama ini pakai sistem Koin, bahkan ada yang sudah mengembangkan bisnis, bisa di-engage secara khusus,” katanya.

    Ia lantas merinci daerah-daerah potensial tersebut, seperti Magelang, Sidoarjo, Cilacap, Bojonegoro, dan Mojokerto. Pelibatan cabang-cabang kuat seperti Sidoarjo, Bojonegoro, dan Mojokerto diharapkan tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memantik rasa persaudaraan nasional antarsesama warga NU.

    “Magelang kelihatan kaya raya. PCNU Magelang berkontribusi ini. Sidoarjo. Cilacap. Bojonegoro. Mojokerto. Sehingga ini bukan hanya lalu menjadi semacam cara kita untuk membantu para warga yang terdampak oleh bencana, tapi juga kita bangkitkan solidaritas warga kita secara umum,” lanjutnya.

    Terkait manajemen di lapangan, Gus Yahya menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan bencana. Ia meminta sistem pencatatan (recording) sumber daya dilakukan secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan mencegah tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah.

    “Saya minta ada sistem recording yang baik terkait data sehingga bisa mudah evaluasi apabila ada di tengah jalan membutuhkan respons tertentu karena kita juga belum tahu keadaan lapangan apakah membaik atau bagaimana,” instruksinya.

    Ia menambahkan, “Sejak awal saya minta ada data resources yang kita punya. Supaya koordinasi. Kita punya relawan sejumlah ini. Supaya match dengan skema.”

    Dalam fase tanggap darurat ini, PBNU menyalurkan bantuan logistik, dana, serta tim relawan untuk pemulihan fisik dan psikis (trauma healing). Gus Yahya merinci akumulasi bantuan yang dihimpun dari tiga pilar utama NU Peduli dengan total mencapai Rp8,1 miliar.

    “Dari LPBI bantuan senilai Rp2,1 miliar, dari LAZISNU senilai Rp2,5 miliar, sedangkan oleh GP Ansor senilai Rp3,5 miliar,” paparnya. [beq]

  • Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

    Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

    Kediri (beritajatim.com) — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menggelar doa bersama, istigasah, serta penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Kegiatan yang berlangsung pada malam sebelumnya, Selasa (9/12/25) itu disebut menjadi wujud nyata kepedulian kader Ansor terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

    Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, HM. Baihaqi Nabilunnuha atau Gus Bai, menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan ikhtiar doa sekaligus solidaritas bagi warga yang terdampak bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai daerah lainnya.

    “Acara doa bersama, istigasah, dan doa bersama semalam menjadi salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sedang tertimpa musibah bencana, banjir, dan longsor di Pulau Sumatera,” ujar Gus Bai usai menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial Kota Kediri, Rabu (10/12/2025) .

    Tidak hanya dalam bentuk spiritual, PC GP Ansor Kota Kediri juga menggerakkan donasi logistik dari kader dan masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang dihimpun antara lain pakaian layak pakai dan pakaian baru, pakaian anak dan bayi, popok, makanan instan, mi instan, snack, serta kebutuhan makanan dan minuman lainnya yang memungkinkan untuk didistribusikan.

    “Selain itu, juga ada sedikit donasi berbentuk nominal yang akan kami sampaikan. Pengiriman donasi ini kami bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu berkolaborasi dengan Pemkot, mewujudkan sinergitas dengan pemerintah dan pihak lainnya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bai juga menyampaikan sikap tegas PC GP Ansor Kota Kediri terkait penyebab ekologis yang memperburuk dampak bencana. Menurutnya, penggundulan hutan di wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia menjadi faktor serius yang tidak boleh diabaikan.

    “Kami dari PC GP Ansor mengecam aksi-aksi penggundulan lahan hutan di wilayah Sumatera maupun wilayah lainnya yang bisa memberikan dampak ekologis yang fatal. Kita semua tidak bisa menafikan bahwa salah satu penyebab musibah kali ini adalah gundulnya hutan yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan malam itu juga menjadi pembukaan rutinan Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) di jajaran Ansor Kota Kediri. Ke depan, ia berharap seluruh program rutin, baik dari MDS-RA, Banser, maupun Ansor, dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

    “Harapan kami dari Pimpinan Cabang Ansor, acara rutinan baik dari MDS-RA, dari Banser-Banser maupun dari Ansor bisa berjalan dengan baik,” pungkas Gus Bai. [ian]

  • GP Ansor Cluring Banyuwangi Galang Bantuan untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatra

    GP Ansor Cluring Banyuwangi Galang Bantuan untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatra

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PAC GP Ansor) Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang di Aceh dan Sumatra.

    Aksi melibatkan sekitar 50 anggota Ansor dan Banser yang turun ke titik keramaian di Kecamatan Cluring. Diantaranya di Lampu Merah Benculuk, Pasar Benculuk, dan kawasan wisata De Djawatan.

    Ketua PAC GP Ansor Cluring, Aris Riyanto mengatakan, aksi kemanusiaan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana yang melanda masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.

    “Hari ini kami turun langsung menggalang bantuan, dan Alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi,” ujar Aris.

    Dari aksi lapangan tersebut, Ansor Cluring berhasil mengumpulkan donasi sekitar Rp6 juta.

    Selain turun ke jalan menggalang donasi, Aris mengatakan jika open donasi juga dibuka secara daring. Dari situ warga juga memberikan bantuan berupa pakaian, mie instan, dan sejumlah kebutuhan pokok.

    “Insya Allah kami akan membuka posko donasi selama satu pekan, dimulai Senin (8/12/2025) besok di RTH Benculuk untuk menampung seluruh bantuan warga,” kata Aris.

    Posko tersebut akan menerima berbagai bentuk donasi sebelum nantinya dihimpun dan disalurkan melalui NU Care agar dapat diterima langsung oleh korban banjir di Aceh dan Sumatra secara tepat sasaran.

    “Kami bergerak sebagai wujud empati dan rasa kemanusiaan terhadap saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” pungkasnya. [alr/aje]

  • GP Ansor Blitar Dikukuhkan, Banjir Dukungan hingga Terima Hibah Mobil Operasional

    GP Ansor Blitar Dikukuhkan, Banjir Dukungan hingga Terima Hibah Mobil Operasional

    Blitar (beritajatim.com) – Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) menjadi saksi bisu sejarah baru bagi pergerakan pemuda di Kabupaten Blitar. Untuk pertama kalinya, pelantikan pengurus Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar digelar dengan skala besar dan meriah, Sabtu (6/12/2025).

    Momentum ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, namun juga penanda dimulainya babak baru sinergi antara organisasi kepemudaan terbesar NU tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini dibuktikan dengan kucuran dukungan logistik yang konkret.

    Banjir Dukungan dan Mobil Operasional
    Ketua PC GP Ansor Kabupaten Blitar yang baru dikukuhkan, Imam Maliki, tak bisa menyembunyikan optimismenya. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara Ansor dan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Rijanto berjalan sangat harmonis.

    “Alhamdulillah, kita berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Bapak Haji Rijanto, dan beliau sangat welcome. Ini adalah suatu momen yang luar biasa untuk GP Ansor,” tegas Imam Maliki usai prosesi pengukuhan.

    Tak sekadar restu, GP Ansor Blitar juga menerima suntikan semangat berupa hibah mobil operasional. Bantuan ini datang dari donatur, salah satunya disebut bernama Bapak Guntur, serta dukungan penuh pemerintah daerah.

    “Kami berterima kasih kepada Bapak Guntur dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan penuh. Semoga bantuan mobil operasional ini membawa keberkahan bagi pergerakan Ansor ke depan,” tambahnya.

    Instruksi Satu Komando
    Menyadari besarnya dukungan yang diterima, Imam Maliki langsung tancap gas memberikan instruksi internal. Ia mewajibkan adanya konsolidasi total dari hulu ke hilir.

    “Semua level pengurus harus berkomunikasi dengan baik, dari pengurus ranting di desa hingga ke pimpinan cabang. Ini penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” cetusnya.

    Sementara itu, Bupati Blitar, Haji Rijanto, menempatkan GP Ansor pada posisi strategis dalam peta pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Rijanto tidak hanya memberikan selamat, tetapi juga pekerjaan rumah yang berat bagi pengurus baru.

    Rijanto menekankan bahwa GP Ansor harus menjadi benteng pertahanan nilai kebangsaan di tengah gempuran zaman. “Selamat dan sukses. Semoga semakin solid sebagai garda terdepan penjaga nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan,” ucap Rijanto.

    Bupati secara tajam menyoroti dua isu krusial, yakni ancaman radikalisasi dan disrupsi digital. Ia berharap kader Ansor tidak gagap teknologi dan mampu menjadi filter bagi masyarakat.

    “Saya percaya GP Ansor mampu menjadi teladan generasi muda dalam menyikapi perkembangan zaman dengan bijak dan produktif. Kader Ansor harus hadir sebagai motor penggerak inovasi, kreativitas, dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” tandasnya.

    Acara ini ditutup dengan harapan besar bahwa kolaborasi antara Pemkab Blitar dan GP Ansor akan menciptakan kondusifitas daerah yang stabil di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (owi/kun)

  • 7 Banom Pusat NU Tolak Pleno Sepihak, Dukung Islah Kiai Sepuh di Tebuireng

    7 Banom Pusat NU Tolak Pleno Sepihak, Dukung Islah Kiai Sepuh di Tebuireng

    Jakarta (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar tanpa kehadiran bersama dua pucuk pimpinan tertinggi organisasi terus meluas.

    Tujuh Badan Otonom (Banom) tingkat pusat secara resmi menyatakan menolak langkah sepihak tersebut dan menyerukan agar masalah diselesaikan melalui musyawarah para kiai sepuh. Sikap tegas ini dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (5/12/2025).

    Sikap penolakan ini muncul di tengah situasi memanas akibat adanya klaim pencopotan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), oleh pihak Syuriyah.

    Menanggapi polemik tersebut, Gus Yahya sebelumnya telah menegaskan bahwa pelaksanaan rapat pleno tanpa keterlibatan dirinya sebagai Ketua Umum adalah cacat prosedur.

    “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegas Gus Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Senada dengan pandangan tersebut, pengurus Lakpesdam PBNU, Muhammad Nurkhoiron, menilai bahwa pleno yang digelar tanpa persetujuan kolektif merupakan tindakan inkonstitusional.

    Ia mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah jam’iyah (organisasi), bukan perkumpulan yang berpusat pada satu figur semata.

    “NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral. Semua keputusan besar harus diambil bersama, bukan satu pihak,” ujarnya.

    Sebagai solusi atas ketegangan ini, ketujuh Banom PBNU menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif islah melalui forum silaturahim Tebuireng yang dipimpin oleh para kiai sepuh dan mustasyar NU.

    Dalam dokumen pernyataan resminya, para pimpinan Banom menekankan pentingnya “musyawarah yang jernih dan tabayyun yang dipimpin masyayikh sebagai jalan menyatukan jam’iyah.”

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh tujuh pimpinan Banom pusat, yakni H. Addin Jauharudin (PP GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (PP Pagar Nusa), dan M. Shofiyulloh Cokro (PB PMII).

    Turut menandatangani pernyataan tersebut adalah Irham Ali Saifuddin (DPP SARBUMUSI), Muh Agil Nuruz Zaman (PP IPNU), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa (JATMAN), serta Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin (PP ISNU).

    Melalui dukungan terhadap upaya silaturahim Tebuireng dan penolakan terhadap pleno sepihak, tekanan moral kini mengerucut pada pentingnya kesatuan kepemimpinan di tubuh PBNU.

    Para ketua umum Banom menegaskan bahwa setiap konflik internal harus disikapi dengan mengedepankan akhlak organisasi.

    “Kepemimpinan PBNU harus menjadi teladan menjaga harmoni dan kemaslahatan jam’iyah,” tegas bunyi dokumen tersebut.

    Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya penyelamatan NU hanya dapat dilakukan melalui duet utuh Rais ‘Aam dan Ketua Umum, bukan melalui manuver unilateral.

    Publik dan warga Nahdliyin kini menunggu langkah selanjutnya dari pucuk pimpinan PBNU, apakah akan memilih jalan rekonsiliasi bersama para kiai sepuh atau tetap melanjutkan agenda sepihak yang berpotensi memecah belah jam’iyah. [beq]

  • 5 Perlawanan Mario Dandy Kandas di MA, Tetap Dihukum Usai Cabuli Mantan Pacar Nasional

    5 Perlawanan Mario Dandy Kandas di MA, Tetap Dihukum Usai Cabuli Mantan Pacar Nasional

    Perlawanan Mario Dandy Kandas di MA, Tetap Dihukum Usai Cabuli Mantan Pacar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upaya kasasi Mario Dandy Satriyo atas kasus pencabulan telah kandas di Mahkamah Agung (MA). 
    Kini, dia berpotensi untuk mendekam di balik penjara selama 18 tahun usai dua upaya kasasinya ditolak oleh
    Mahkamah Agung
    (MA)
    Pada Rabu, 21 Februari 2024, majelis hakim MA menolak kasasi
    Mario Dandy
    dalam kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora.
    Putusan nomor 101 K/PID/2024 ini membuat vonis 12 tahun penjara menjadi berkekuatan hukum tetap. Mario juga dihukum untuk membayar uang restitusi senilai Rp 25,1 miliar.
    Lalu, kasasi kedua diputus pada Kamis (16/11/2025) lalu.
    Dalam putusan nomor 10825 K/PID.SUS/2025, majelis hakim juga menolak kasasi dari Mario Dandy dan penuntut umum untuk kasus pencabulan terhadap AG, mantan pacar Mario Dandy.
    Alhasil, vonis ini membuat putusan tingkat banding menjadi berkekuatan hukum tetap. Mario Dandy dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun untuk kasus pencabulan dan denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan penjara.
    Dua kasus ini, pencabulan dan penganiayaan berat, tidak berkaitan antara satu sama lain. Namun, proses hukumnya memang berdekatan.
    Februari 2023, publik digegerkan dengan kasus penganiayaan berat yang menimpa anak pengurus GP Ansor, Cristalino David Ozora, saat itu berusia 17 tahun.
    Dua orang ditangkap karena diduga menjadi pelaku penganiayaan, yaitu Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas.
    Mario disebutkan menjadi aktor utama dalam kasus ini. Ia berkali-kali memukul David hingga korban tidak sadar diri dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
    Setelah kasusnya terungkap, gelagat Mario Dandy seringkali menjadi perhatian publik.
    Netizen pun menginvestigasi sosok Mario Dandy dan ditemukan ia sering
    flexing
    atau memamerkan harta kekayaan keluarganya di sosial media.
    Saat itu, Mario baru berumur 20 tahun. Namun, ia terlihat mengendarai mobil Jeep Rubicon bernomor polisi B 120 DEN ke mana-mana, termasuk ke kawasan Bromo, Jawa Timur.
    Flexing
    Mario Dandy pun viral hingga netizen juga mengorek terkait riwayat keluarganya. Terungkap, Mario adalah anak dari mantan Kepala Bagian Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.
    Ketika Mario menjalani proses hukumnya, Rafael Alun mendapat sorotan penyidik KPK hingga akhirnya ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.
    Sekitar April 2023, ayah Mario Dandy ini resmi mengenakan rompi tahanan orange dan ditangkap KPK.
    Rafael berujung divonis 14 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi minimal Rp 10 miliar.
    Kasus ayah anak ini menarik perhatian publik sepanjang tahun 2023. Mario Dandy mulai muncul ke persidangan ketika mantan pacarnya AG lebih dahulu dihadapkan ke meja hijau.
    AG disebutkan terlibat dalam proses penganiayaan berat terhadap David dan berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat perbuatan keji itu terjadi.
    Pada akhirnya, AG divonis 3,5 tahun penjara. Ia tidak melakukan penganiayaan pada David, tapi ikut terlibat dalam proses perencanaan yang berujung terjadinya penganiayaan.
    Mario Dandy dan Shane Lukas mulai menjalani persidangan pada 6 Juni 2023. Di hadapan hakim, mereka menjelaskan apa yang terjadi. Bantahan dan keterangan dilontarkan hingga keduanya dijatuhi vonis karena terbukti bersalah.
    Pada pembacaan vonis di tanggal 7 September 2023, Mario dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan kewajiban membayar uang restitusi senilai Rp 25,1 miliar kepada David Ozora.
    Sementara, Shane Lukas dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
    Besaran hukuman ini tidak berubah di tingkat banding maupun kasasi.
    Dulu kekasih, AG justru melaporkan Mario Dandy ke Polda Metro Jaya untuk dugaan pencabulan. Laporan ini dilayangkan pada Mei 2023.
    Saat itu, AG sudah menjalani persidangan terkait keterlibatannya dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora.
    Dalam persidangan, kuasa hukum AG menemukan indikasi terjadi pencabulan oleh Mario Dandy.
    Keduanya disebutkan pernah melakukan hubungan badan selama berpacaran.
    Meski berdasarkan suka sama suka, Mario tetap disebutkan melakukan pencabulan karena AG merupakan anak di bawah umur.
    Dalam perjalanannya, Mario Dandy ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan untuk kasus pencabulan di awal tahun 2025.
    Pada akhirnya, ia divonis bersalah. Di pengadilan tingkat pertama, Mario divonis 2 tahun penjara.
    Namun, hukuman ini diperberat di tingkat banding. Majelis hakim PT DKI menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan penjara.
    Kini, usai kasasinya ditolak, vonis Mario Dandy pun berkekuatan hukum tetap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GP Ansor Jatim Soroti Isu Kesejahteraan Petani hingga Pendidikan saat Rakerwil di Malang

    GP Ansor Jatim Soroti Isu Kesejahteraan Petani hingga Pendidikan saat Rakerwil di Malang

    Malang (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Gedung BBPPMPV BOE Kota Malang, Sabtu (8/11/2025). Dengan mengusung tema “Ansor Jatim Navigator: Mengawal Aspirasi, Menjaga Kondusifitas”, kegiatan ini menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kesejahteraan petani hingga pendidikan nasional.

    Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril, menyampaikan bahwa dalam bidang pendidikan, pihaknya memberi perhatian serius terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas di tingkat nasional. Menurutnya, RUU tersebut berpotensi mengancam eksistensi pondok pesantren dan madrasah.

    “Ada kegelisahan karena ada wacana penghapusan diksi yang berkaitan dengan madrasah. Jadi muncul kekhawatiran, para santri atau lulusan pesantren tidak diakui dan tidak disetarakan dengan pendidikan nasional,” ungkap Musaffa.

    Selain isu pendidikan, GP Ansor Jatim juga menyoroti kesejahteraan petani tembakau yang dinilai belum optimal, meski Jawa Timur merupakan salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia.

    “Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau cukup tinggi, bahkan lebih dari 50 persen berasal dari Jawa Timur. Namun, feedback terhadap petani masih minim. Kami mendorong adanya keberpihakan nyata kepada mereka,” tegasnya.

    Musaffa menambahkan, di tengah tingginya pajak industri rokok, banyak petani tembakau justru merugi. Ia menilai kebijakan harga dan perlindungan terhadap petani belum berpihak pada kesejahteraan mereka. “Keberpihakan terhadap petani hampir tidak ada. Bahkan, kepastian harga tembakau pun tidak jelas. Padahal, petani ini adalah salah satu penopang utama perekonomian negeri,” tandasnya. [luc/kun]

  • Gibran Ungkap Pemerintah Ingin Cetak Santri Ahli AI, Blockchain, dan Robotik

    Gibran Ungkap Pemerintah Ingin Cetak Santri Ahli AI, Blockchain, dan Robotik

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong lahirnya generasi santri yang tak hanya unggul dalam akhlak dan ilmu agama, tetapi juga menguasai teknologi masa depan seperti artificial intelligence (AI), blockchain, robotika, dan bioteknologi.

    Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Tengah periode 2025-2029, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube GP Ansor Jawa Tengah, Selasa (4/11/2025).

    “Di semua pesantren saya sampaikan, yang namanya santri, anak-anak muda, Ansor, ya ini akhlaknya pasti baik, ngajinya baik. Tapi juga harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman. Kita ingin mencetak santri-santri ahli blockchain, ahli artificial intelligence, ahli robotik, ahli bioteknologi,” ujar Gibran.

    Ia berharap para santri dan alumni pesantren nantinya bisa berperan lebih besar dalam pembangunan nasional, termasuk menjadi bagian dari pemerintahan.

    “Kita pengen nanti lebih banyak lagi santri-santri atau alumni pondok yang masuk kabinet juga mewarnai kabinet Pak Presiden,” lanjutnya.

    Dalam pidatonya, Gibran juga menyampaikan kabar gembira bagi kalangan pesantren, di mana pemerintah telah pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama.

    “Kebetulan minggu lalu, pada saat saya di Pondok Pesantren Buntet, sudah saya sampaikan pada Hari Santri, bahwa Pak Presiden sudah setuju dengan pembentukan Ditjen Pesantren. Ini atas usulan para kiai, dikawal dan dikaji para kiai, para pemilik pondok, pengasuh pondok, dan sekarang sudah ada Ditjen-nya,” ungkapnya.

    Menurut Gibran, keberadaan Ditjen Pesantren menjadi bukti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan dunia pesantren di Indonesia. Lembaga ini akan fokus mengurus tata kelola, kemandirian ekonomi, hingga program bantuan pemerintah untuk pesantren.

    Selain menyinggung dunia pendidikan pesantren, Gibran juga menyoroti berbagai tantangan global yang kini dihadapi Indonesia, seperti resesi, perang dagang, perang tarif, dan perubahan iklim. Namun, ia yakin bangsa ini bisa melewatinya dengan kolaborasi dan semangat kebersamaan.

    “Bapak ibu, sekarang tantangannya luar biasa sekali. Ada resesi global, perang dagang, perang tarif, perubahan iklim. Tapi saya yakin dengan doa para kiai, para gus-gus, teman-teman GP Ansor, kita bisa melalui itu semua,” kata Gibran.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan visi dan program pembangunan. Diperlukan dukungan dari organisasi masyarakat yang kuat di akar rumput seperti GP Ansor.

    “Pemerintah butuh mitra yang mengakar kuat di masyarakat, butuh anak-anak muda yang punya semangat kemajuan, dan di sinilah peran GP Ansor. Karena sudah terbukti sebagai organisasi anak muda yang memegang teguh nilai keislaman dan kebangsaan,” pungkas Gibran.

    (agt/fay)

  • Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang

    Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang

    GELORA.CO –  Aksi demo Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Muhammad Ainul Yaqin, terus menuai kecaman publik.

    Kali ini, kecaman datang dari publik Jepang, yang geram dengan orasinya yang mengancam akan menggorok leher. 

    “Seorang anggota kelompok ekstremis Islam Indonesia..,” tulis akun X YUASA TADAO @GrwaNnKqMn5nG68, dikutip Senin (3/11/2025). 

    Lebih jauh, dia meminta Ainul dilarang masuk ke negeri Jepang. 

    “Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang,” jelasnya.

    Senada diungkapkan ShibaTalks @ViveLaNippon. Menurutnya, orang-orang Muslim di Jepang harus diawasi dengan ketat. 

    “Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke Jepang. Setiap politisi yang mendorong hal ini perlu disingkirkan. Untuk itu, kita perlu mengawasi lebih ketat,” timpalnya.

    Kecamatan yang tidak kalah panas juga datang dari dalam negeri.

    “Selamat pagi Gubernur @pramonoanung. Akhirnya di era Bapak, Jakarta makin mengglobal: Komisaris BUMD @PT_Transjakarta di notice kelompok ekstrim kanan Jepang,” terang @elisa_jkt. 

    Lebih jauh, dia bahkan mengaku telah mengirimkan surat tuntutan agar Ainul dipecat sebagai Komisaris PT Transjakarta. 

    “Btw, 10 hari lalu saya kirim surat tuntutan pemberhentian Komisaris gorok leher. Smg lagi diPROSES ya,” sambungnya. 

    “Saya juga dah kirim surat ya Pak @pramonoanung @PT_Transjakarta, tolong dibaca dan dipecat komisaris yang ngancam menggorok dan halal-halalin darah orang, ih.. Ga pantes bgt,” timpal @marukonahu. 

    Desakan serupa juga diungkapkan @isuzucarpenter. Menurutnya, Ainul sangat tidak pantas menjadi Komisaris PT Transjakarta.

    “Pak Gub @pramonoanung moon maap nih. Gue sebagai akamsi kagak setuju lah orang kayak die jadi komisaris. Akhlak-nye ga ada. Kayak kagak ada orang yang lebih bener aje. Minta tolong dipertimbangkan buat ganti ya, Pak Gub,” sambungnya.

    Sebelumnya, kecaman terhadap Ainul juga diungkapkan sejumlah tokoh NU, organisasi yang ikut membesarkan nama Ainul. 

    Sementara itu, dalam rekaman yang beredar, terlihat Ainul Yaqin menggunakan jaket Ansor dan peci hitam, berorasi di atas mobil komando.

    “Apa bila ada kiai dan ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” katanya, dikutip Minggu (19/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, bahwa ada ribuan anggota Ansor dan Banser yang gugur dalam memperjuangkan NKRI.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti Banser menggorok leher PKI. Halal darah kalian,” ungkapnya.

    Orasi keras ini pun mendapat reaksi keras publik. Apalagi, Ainul Yaqin merupakan seorang hafizh yang hafal Alquran 30 juz.

    Untuk diketahui, selain Komisaris PT Transjakarta, Ainul juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor DKI Jakarta, dan tenaga ahli Menteri Agama RI.