Xcloud.id

Organisasi: GMNI

  • 3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tiga poin tuntutan disampaikan mahasiswa lintas organisasi dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Pamekasan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Massa gabungan dari organisasi mahasiswa di Pamekasan, meliputi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    Aksi tersebut dimulai dengan formasi long march dari area monumen Arek Lancor, menuju Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, guna menyampaikan aspirasi kepada legislatif di gedung wakil rakyat.

    Aspirasi tersebut dituangkan dalam 3 poin tuntutan, meliputi poin dukungan pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) perampasan aset, menolak kenaikan tunjangan bagi DPR RI, serta proses hukum bagi driver ojol (Almarhum Affan Kurniawan) berlaku adil dan transparan.

    Dalam kesempatan tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sekaligus meminta respon cepat dari para wakil rakyat.

    Ratusan massa langsung ditemui sejumlah legislator, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran pimpinan, termasuk sejumlah anggota wakil rakyat di wilayah setempat.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan.

    Pasca menerima aspirasi dalam bentuk tuntutan dari massa aksi yang dilakukan dengan cara duduk bersama di depan gedung DPRD Pamekasan, akhirnya massa membubarkan diri sekalipun dengan tertib. [pin/ian]

  • Aliansi Mahasiswa Demo DPRD Pamekasan

    Aliansi Mahasiswa Demo DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pamekasan, berujukrasa ke Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupeten 107 Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Aliansi mahasiswa Pamekasan, terdiri dari dari mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, IMM, PMII, serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    “Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang berakar pada perjuangan rakyat, kami aliansi mahasiswa Pamekasan, memandang bahwa sikap kritis dan konsisten perlu ditunjukkan ahat pemerintah dan seluruh penyelenggara negara tidak abai terhadap jeritan rakyat,” kata Ketua PC PMII Pamekasan, Homaidi.

    Pihaknya menilai aksi tersebut dilakukan sebagai ikhtiar seiring dengan adanya gelombang keresahan masyarakat. “Terdapat beragam kebijakan yang dilakukan justru sangat meresahkan dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat, hal ini jelas sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ungkapnya.

    “DPRD saat ini bukan lagi sebagai perwakilan rakyat, tetapi justru menjadi pengkhianat rakyat, terlebih dengan pola kebijakan yang dilakukan, termasuk tindakan aparat penegak hukum justru mencederai nilai demokrasi, dan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan Ketua GMNI Pamekasan, Suhada’ yang menyampaikan kondisi rakyat sedang tidak baik-baik saja. “Percuma kita menyampaikan aspirasi, tetapi mereka justru enak-enak berada di ruang ber-AC dan enggan menemui kami,” tegasnya.

    “Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sebagai kaum intelektual, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD harus benar-benar mewakili rakyat,” pungkasnya. [pin]

    Berikut Tuntutan Aliansi Mahasiswa Pamekasan:
    1. DPRD Pamekasan menyampaikan aspirasi dan rekomendasi terhadap pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset
    2. DPRD Pamekasan harus menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tidak menaikkan tunjangan DPR RI dengan kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik
    3. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar proses hukum kepada oknum yang melakukan tindakan represif kepada pejuang demokrasi yang mengakibatkan driver ojol gugur di Medan perjuangan dilakukan secara adil dan transparan.

  • Kapolres Sumenep Tandatangani Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus

    Kapolres Sumenep Tandatangani Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda akhirnya keluar menemui mahasiswa Cipayung Plus yang menggelar aksi solidaritas di depan Mako Polres, Jl. Urip Sumoharjo Sumenep, Senin (01/09/2025).

    Saat keluar dari Mako, para mahasiswa meminta agar Kapolres naik ke atas mobil pick up berisi sound yang digunakan untuk orasi. Ketika Kapolres memenuhi keinginan mahasiswa dan naik ke bak belakang pick up, spontan tepuk tangan dari para pendemo riuh bergema.

    Korlap aksi pun membacakan beberapa poin tuntutan mereka di hadapan Kapolres. Diantaranya, kepolisian harus bertanggungjawab terhadap keluarga Affan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat dilindas ‘rantis’ Brimob.

    Selain itu, mahasiswa meminta agar Kapolres melakukan reformasi di tubuh jajaran Polres Sumenep. Tuntutan lain, Kapolres harus menjamin tidak ada upaya kekerasan terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

    Menanggapi itu, Kapolres Sumenep mengaku pada intinya sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Untuk tuntutan agar polisi bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga Affan, menurut Kapolres, sudah ada janji dari Kapolri dan Presiden Prabowo, akan bertanggungjawab terhadap keluarga Affan.

    Sedangkan untuk reformasi di tubuh Polres Sumenep, Kapolres mengaku selalu menekankan pada anggota agar bersikap profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

    “Setiap apel, saya selalu bilang ke anggota, berbuat baiklah di setiap kesempatan. Biar saja orang menilai sendiri,” ujarnya.

    Sedangkan untuk penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa, menurut Kapolres, selama ini pihaknya tidak pernah tidak memberikan ijin bagi yang mengajukan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi.

    “Kami selalu memberi ijin. Kami kawal. Kami jaga. Bahkan kalau ada yang menyampaikan aspirasi, kami cari sampai ada yang bersedia menerima atau menemui. Misalnya seperti kemarin, ada aksi ke DPRD. Kami berusaha menghubungi supaya anggota dewan ada yang menemui. Akhirnya kemarin Ketua Dewan datang, menemui pendemo,” paparnya.

    Karena merasa sepakat dengan tuntutan mahasiswa, Kapolres pun bersedia membubuhkan tanda tangan dukungan tuntutan tersebut, disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa. Usai Kapolres menandatangani tuntutan, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib.

    Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melalukamln atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura.

    Aliansi Cipayung Plus tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

    Korlap aksi, Khoirus Sholeh, mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan salah satunya atas kematian afan kurniawan, pengemudi ojek online. (tem/ian)

  • Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa Regional 1 September 2025

    Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa Regional 1 September 2025

    Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong menyambangi langsung ratusan massa yang tergabung aliansi mahasiswa ketika melangsungkan demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (1/9/2025).
    Arton S Dohong bersama dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalteng duduk lesehan bersama dengan ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus.
    Mereka mendengarkan langsung berbagai orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan, mulai dari HMI, GMNI, organisasi Cipayung lainnya, BEM Universitas, hingga BEM Fakultas.
    Usai aksi berlangsung, Ketua DPRD Kalteng Arton mengapresiasi para mahasiswa yang sudah berorasi menyampaikan berbagai kritik dan evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif.
    “Secara umum aspirasi yang disampaikan cukup to the point dan dapat dipahami,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
    Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berjanji akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dilayangkan mahasiswa akan pihaknya tindaklanjuti ke pemerintah pusat.
    “Kami dari DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
    Mengenai apa saja tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, Arton menyatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi akan pihaknya teruskan.
    “Segala tuntutan itu sudah saya tanda tangan, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
    Diketahui, demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng hari ini terdiri dari dua aliansi, yakni Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus. Seluruhnya melebur menjadi satu, tetapi masing-masing mengajukan poin tuntutan yang berbeda.
    Aliansi Gerakan September Hitam menuntut DPRD Kalteng untuk:
    Lalu, terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi Cipayung Plus Kalteng. Ketujuh tuntutan itu terdiri dari tiga poin isu nasional dan sisanya isu daerah, di antaranya:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Cipayung Plus Tuding Ada Upaya Pemberian Uang untuk Ojol Sumenep Agar Tak Demo

    Mahasiswa Cipayung Plus Tuding Ada Upaya Pemberian Uang untuk Ojol Sumenep Agar Tak Demo

    Sumenep (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura saat menggelar aksi solidaritas ke Polres setempat menuding ada upaya ‘suap’ untuk membungkam suara para pengemudi ojek online (ojol).

    “Ada temuan dari pengakuan ojol, dirinya diberi sejumlah uang dengan catatan tidak boleh ikut aksi unjuk rasa,” kata Korlap aksi, Khoirus Sholeh, Senin (1/9/2025).

    Ia mengaku sangat kesal dan tidak terima dengan temuan itu. Menurutnya, itu termasuk upaya penyuapan dan pembungkaman terhadap ojol dalam menyuarakan aspirasinya.

    “Kami sangat kesal. Dan kami tidak akan tinggal diam. Jangan sampai kasus ini terulang. Karena itu, tadi kami sudah menyampaikan ke Kapolres Sumenep,” ujarnya.

    Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda saat menemui para mahasiswa mengaku tidak tahu tentang upaya suap kepada ojol berupa pemberian sejumlah uang.

    “Tidak ada upaya suap seperti itu. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, silahkan saja. Kami tidak pernah melarang. Asalkan disampaikan dengan santun dan tertib,” tandasnya.

    Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjukrasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melakukan aksi atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura, yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

    Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dilindas rantis milik Brimob saat ada demonstrasi di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025. [tem/suf]

  • Ketika Kuas PPSU Menyapu Amarah, Coretan di Depan DPR Kian Memudar Megapolitan 1 September 2025

    Ketika Kuas PPSU Menyapu Amarah, Coretan di Depan DPR Kian Memudar Megapolitan 1 September 2025

    Ketika Kuas PPSU Menyapu Amarah, Coretan di Depan DPR Kian Memudar
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di bawah terik matahari siang, Senin (1/9/2025), sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak menyisir tembok pembatas Tol Dalam Kota yang berdiri kokoh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    Dengan penuh kesabaran, mereka menghapus jejak umpatan yang ditinggalkan di dinding itu saat aksi unjuk rasa berlangsung.
    Cat berwarna abu-abu dibawa dalam ember besar, diangkut menggunakan mobil bak terbuka.
    Dengan kuas sederhana, sapuan demi sapuan mereka lakukan, berusaha menyamarkan coretan keras yang ditujukan kepada DPR maupun aparat kepolisian.
    Pengecatan tidak dilakukan ke seluruh permukaan. Hanya bagian-bagian yang memuat tulisan yang disentuh warna abu-abu, dan itu pun cukup dengan satu lapisan.
    Sehingga, meski tembok telah dicat ulang, guratan kata-kata masih tampak samar, seolah menyisakan jejak kisah yang tak mudah dihapus begitu saja.
    Di saat petugas bekerja, aksi unjuk rasa tetap bergulir di depan Gedung DPR/MPR RI.
    Pada Senin siang itu, mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Universitas Sahid secara bergantian menyuarakan aspirasinya.
    Sasana masih berjalan kondusif. Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota tetap terbuka, menjadi saksi bisu dari suara-suara yang bergema di depan gerbang parlemen.
    Aksi PPSU mengecat tembok penuh coretan di depan Gedung DPR/MPR RI rupanya tak berdiri sendiri.
    Gerakan itu sejalan dengan instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang meminta pasukan kebersihan turun tangan merapikan wajah Ibu Kota usai gejolak beberapa hari terakhir.
    “Kemudian untuk pasukan pelangi atau PPSU, termasuk oranye, biru, hijau, dan sebagainya, harus bekerja seperti biasa. Termasuk hari ini dan besok,” tutur Pramono di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025).
    Biasanya, para personel PPSU mendapat jatah shift di hari Minggu.
    Namun, kali ini mereka diarahkan seluruhnya untuk turun sejak pagi, agar jejak-jejak kericuhan cepat tersapu dan Jakarta kembali rapi.
    “Jadi besok kita akan minta pasukan oranye yang biasanya hari Minggu dibuat shift, kali ini semua harus bekerja seperti biasa,” kata Pramono menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disetujui Semua Fraksi, DPRD Kabupaten Tangerang Batalkan Kenaikan Tunjangan

    Disetujui Semua Fraksi, DPRD Kabupaten Tangerang Batalkan Kenaikan Tunjangan

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, membatalkan kenaikan tunjangan seluruh anggota DPRD tahun anggaran 2025. Kesepakatan itu telah disetujui seluruh fraksi dan pemerintah.

    Dilansir kantor berita Antara, Senin (1/9/2025), Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyampaikan pembatalan itu atas kesepakatan seluruh fraksi dan pemerintah daerah di Tangerang. Muhamad mengatakan pembatalan itu sebagai respons atas aspirasi demonstrasi mahasiswa serta masyarakat.

    “Poin dari kesimpulan atas hasil dialog bersama fraksi DPRD bersama pemda. Kami setuju untuk membatalkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 yang di dalamnya mengatur kenaikan tentang tunjangan perumahan,” kata Muhamad Amud.

    Muhamad mengatakan seluruh anggota dewan yang tergabung dalam fraksi-fraksi akan segera menindaklanjuti hasil dialog langsung bersama mahasiswa serta masyarakat. Dialog itu terkait pembatalan rancangan kenaikan tunjangan yang tertuang dalam Perbup nomor 1 tahun 2025 tersebut.

    “Untuk tunjangan perumahan sendiri teman-teman dilihat aturannya di bawah itu, jelas di PP 18 tahun 2017 dan sudah diubah menjadi PP nomor 1 tahun 2023 ada juga surat dari Kemendagri itu yang menjelaskan tentang mekanisme pemberian tunjangan perumahan,” jelasnya.

    Dia mengungkapkan, rancangan kenaikan tunjangan untuk tahun 2025 tertuang dalam Perbup nomor 1 yang mengatur kenaikan besaran tunjangan bagi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menjadi Rp 43,5 juta untuk Ketua. Sementara, besaran tunjangan bagi Wakil Ketua sebesar Rp 39,4 juta dan Rp 35,4 juta untuk anggota DPRD.

    Namun, dengan adanya pembatalan kebijakan tersebut, aturan terkait tunjangan kembali merujuk pada Perbup Nomor 94 Tahun 2023 dengan besaran jumlah kenaikan Rp 35 juta untuk Ketua, Rp 34 juta untuk Wakil Ketua, serta Rp 32 juta untuk anggota.

    “Kalau dibuat baru rasanya tidak mungkin, kita akan mungkin menggunakan aturan sebelumnya, mulai tanggal 4 akan dibatalkan. Nanti kita kembali ke Perbup tahun 2023 ke semula,” jelasnya.

    Selain itu, kata Amud, usulan lain dari mahasiswa dan masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penerimaan langsung oleh DPRD. Usulan itu mengenai prihal transparansi masalah tunjangan DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Kami juga sudah memberikan permohonan maaf atas dinamika di tengah masyarakat. Dan saya jelaskan seperti yang berkembang di media, dan itu tunjangan belum dipotong pajak, ada pajak wajib kita berikan dan wajib kita lakukan,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengklaim tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada tahun anggaran 2025.

    “Yang jelas sampai sekarang DPRD Kabupaten Tangerang belum ada kenaikan gaji dan tunjangan, sama seperti tahun sebelumnya,” ucap Kholid.

    Ia menyatakan, sebagai menanggapi sejumlah isu yang berkembang baru-baru ini terkait kenaikan gaji wakil rakyat tidak mempengaruhi kondisional di daerah. Sebab, katanya, untuk rencana kenaikan gaji atau tunjangan bagi anggota DPRD terdapat mekanisme penilaian penaksiran nilai properti dan keputusan dari pemerintah daerah setempat.

    “Kalau kita usul penyelenggara pemerintah daerah, bukan lagi pejabat negara. Kalau DPR RI pejabat negara, dan tentunya mungkin pemerintah memiliki pertimbangan dengan beban tugas yang lainnya,” jelasnya.

    Kendati demikian, atas adanya pengakuan dari pimpinan dewan terkait tidak adanya kenaikan soal tunjangan tersebut membuat banyak pihak yang menanggapinya.

    Salah satunya dari kelompok mahasiswa, bahwa pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, yang mengklaim tidak adanya kenaikan gaji bagi anggota dewan pada tahun anggaran 2025 tidak benar.

    Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Endang menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD tentang tidak adanya kenaikan gaji itu dinilai sudah berbohong terhadap publik.

    “Keterangan itu (tidak ada kenaikan gaji) patut dipertanyakan dan sebuah kebohongan. Ucapan itu justru menimbulkan kecurigaan karena fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya,” ungkapnya.

    Ia menyebutkan, berdasarkan dokumen Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025, menaikkan besaran tunjangan bagi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menjadi Rp 43,5 juta untuk Ketua.

    Sementara, besaran tunjangan bagi Wakil Ketua sebesar Rp39,4 juta dan Rp35,4 juta untuk anggota DPRD. Hal ini menunjukkan, kata Endang, bahwa besaran tunjangan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana, pada Perbup Nomor 99 Tahun 2022, tunjangan perumahan ditetapkan Rp33 juta untuk Ketua, Rp32 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp30 juta bagi anggota DPRD.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/eva)

  • Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Situasi jalanan di wilayah Jakarta tampak lenggang pada Senin (1/9/2025) karena rata-rata perkantoran memberlakukan kerja dari rumah atau work for home (WFH). Namun, aksi demonstrasi masih terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin siang, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, tampak lancar. Halte Istora Mandiri terlihat gosong habis terbakar usai demo pada pekan lalu. Terlihat tidak ada penumpang maupun aktivitas perbaikan pada halte itu.

    Hal serupa juga terjadi pada Halte TransJakarta Polda Metro Jaya. Tampak kondisi halte rusak parah karena dibakar massa. Halte ditutupi dengan pagar multiplex. Akses masuk pada MRT Jakarta di depan Polda Metro pun terlihat gosong dan belum difungsikan.

    Melaju ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Pusat, terlihat jalanan lengang. Baik di jalan arteri maupun Tol Dalam Kota. Di kiri-kanan jalan terlihat bekas vandalisme aksi demonstrasi yang pecah pekan lalu.

    Di depan Gedung DPR/MPR RI, terlihat ada massa aksi demonstrasi dengan menggunakan atribut Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Namun, jumlahnya tidak banyak hanya sekitar puluhan orang. Jumlah demonstran berimbang dengan jumlah aparat pengamanan.

    Jumlah penonton dan pedagang terlihat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang melakukan demonstrasi. Sementara itu, arus lalu lintas sedikit tersendat karena banyak yang parkir kendaraan roda dua di pinggir jalan.

    Aksi demonstrasi sempat pecah pada pekan lalu menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta beberapa isu lainnya. Aksi demo berubah rusuh dan penjarahan dipicu peristiwa pelindasan pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis kepolisian.

    Peristiwa pelindasan terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Maulana yang terjadi pada Kamis malam, 29 Agustus 2025 itu berlanjut menjadi aksi massa di DKI Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Massa demonstran rata-rata menyerang markas kepolisian serta kantor pemerintahan.

    Situasi terlihat mulai kondusif setelah terjadi jatuh korban di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan instruksi agar aparat TNI/Polri melakukan tindakan tegas kepada pelaku aksi penjarahan dan perusakan usai menggelar konferensi pers di Istana pada Minggu (31/8/2025) sore. 

  • Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,”

    Jayapura (ANTARA) – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Kota Jayapura, Papua berjalan aman dan kondusif, Senin.

    Ketua DPR Papua, Denny Hennri Bonay saat menerima para demonstrasi di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas sikap damai yang ditunjukkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” katanya.

    Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

    Dalam aksi demo di halaman DPR Papua tersebut Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura menyampaikan 11 aspirasi terkini isu kemanusiaan, keadilan, dan penegakan hukum.

    Setelah melakukan aksi demo di DPR Papua pada pukul 11.22 WIT, Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura melanjutkan ke Polda Papua.

    Waka Polda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan menerima apapun aspirasi yang disampaikan sehingga diharapkan ke depan kepolisian daerah setempat bersama para mahasiswa terus beriringan guna menciptakan Papua aman dan sejahtera.

    “Sementara untuk situasi keamanan di Papua secara keseluruhan aman dan kondusif,” katanya.

    Aksi demonstrasi di Kantor DPR Papua dan Polda Papua dikawal oleh aparat keamanan TNI-Polri.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI Megapolitan

    7 Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI Megapolitan

    Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mulai mendatangi Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, untuk melakukan demo siang hari ini, Senin (1/9/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, massa yang datang berjumlah 15 orang. Sebagian dari mereka mendatangi Gedung DPR/MPR RI dengan menaiki mobil komando berwarna putih sekitar pukul 12.20 WIB.
    Sebagian lagi berjalan mengiringi mobil komando tersebut dari Jalan Gerbang Pemuda menuju ke depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Belasan orang tersebut datang dilengkapi dengan atribut, mulai dari bendera berwarna merah dengan lambang GMNI serta seragam organisasi GMNI berupa kaus berwarna merah dan kemeja hitam. Beberapa mahasiswa ada yang menggunakan almamater berwarna hijau.
    Setibanya di gerbang utama Gedung DPR RI, mereka membagikan kertas rilis berisikan sederet tuntutan untuk para anggota dewan.
    Ada sekitar 10 tuntutan yang dibawakan GMNI dalam demo hari ini, yakni sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.