Xcloud.id

Organisasi: GMNI

  • Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Cipayung plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut berdialog langsung kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusifitas daerah di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).

    Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi.

    Turut hadir dalam kegiatan audiensi Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

    Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah mengatakan, langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah.

    “Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” kata Nasya.

    Dalam audiensi terdapat 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.

    Bupati Ipu pun mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Semua ini demi kebaikan dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

    Dari 13 tuntutan mahasiswa yang disuarakan, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

    Sementara Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan dan santun. Pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

    “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Made. [kun]

  • Mahasiswa Cipayung Tuban Gelar Aksi Damai, Bawa 6 Tuntutan

    Mahasiswa Cipayung Tuban Gelar Aksi Damai, Bawa 6 Tuntutan

    Tuban (beritajatim.com) – Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Tuban dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Tuban, Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut berlangsung damai setelah para mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, didampingi para Wakil Ketua DPRD I, II, III serta Ketua Komisi.

    Ketua HMI Tuban, Agus Siswanto, menyampaikan enam tuntutan utama mahasiswa, yaitu:

    1. Menuntut DPRD Tuban hingga DPR RI segera membatalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, sejalan dengan keputusan Presiden pada 31 Agustus.

    2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

    3. Mengusut tuntas dan membuka transparansi kasus Affan Kurniawan.

    Massa aksi Cipayung Tuban saat ditemui Ketua DPRD Tuban. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]4. Mendesak DPRD mengkaji ulang pasal 7a dan 7b terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

    5. Meminta wakil rakyat yang dianggap toxic segera diberhentikan.

    6. Mendesak pembenahan serius terhadap seluruh institusi publik.

    Selain tuntutan nasional, mahasiswa juga mengangkat dua isu lokal: anggaran pengadaan mobil dinas Inspektorat senilai Rp2,2 miliar di tengah kebijakan efisiensi, serta evaluasi tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Tuban.

    “Sebetulnya kami juga membawa dua tuntutan lokal tentang anggaran mobil dinas Inspektorat yang mencapai Rp2,2 miliar di tengah efisiensi, serta evaluasi kembali tunjangan perumahan DPRD Tuban,” tegas Agus.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang tertib tanpa tindakan anarkis.

    “Kami berterima kasih kepada massa aksi yang hari ini berjalan damai, juga kepada aparat yang mengamankan serta rekan media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sugiantoro menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. DPRD Tuban berkomitmen mengirimkan surat ke DPR RI terkait enam tuntutan mahasiswa, sekaligus mengevaluasi kebijakan tunjangan di tingkat daerah.

    “Pada intinya, tunjangan yang sudah melekat kepada kami akan dievaluasi secara betul-betul. Sedangkan untuk Inspektorat, dalam pelaksanaannya seharusnya memperhatikan kondisi efisiensi. Maka hal ini juga akan kami evaluasi,” pungkasnya. [dya/but]

     

     

     

  • Kapolres Tuban Pimpin Pengamanan Aksi Damai HMI–GMNI di DPRD

    Kapolres Tuban Pimpin Pengamanan Aksi Damai HMI–GMNI di DPRD

    Tuban (beritajatim.com) – Jaga kondusifitas, Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, S.I.K., pimpin pelaksanaan pengamanan aksi damai dari mahasiswa Cipayung Tuban gabungn dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

    Adapun menurut Kapolres Tuban, pengamanan aksi damai ini pihaknya menurunkan sebanyak 470 personel Polres Tuban dibantu satuan Brimob Polda Jatim dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup. “Kita hadir disini merupakan perwujudan negara hadir ditengah masyarakat,” ujar AKBP Tanasale sapanya. Rabu (03/09/2025).

    Lanjut, masih kata Kapolres, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin menunggangi aksi ini, sehingga ada beberapa petugas yang ditempatkan di beberapa titik strategis untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keamanan peserta aksi. “Alhamdulilah aksi dari teman-teman mahasiswa HMI dan GMNI berjalan lancar, aman dan damai,” imbuhnya.

    Selain itu, untuk memastikan situasi kondusif usai pelaksanaan aksi damai, petugas gabungan Satbrimob, Satreskrim dan Sat Samapta melaksanakan patroli keliling kota Tuban. [dya/kun]

  • Dari UU Perampasan Aset hingga Masalah Irigasi, Ini 7 Tuntutan GMNI Saat Unjuk Rasa di Kantor DPRD Padangsidimpuan Regional 3 September 2025

    Dari UU Perampasan Aset hingga Masalah Irigasi, Ini 7 Tuntutan GMNI Saat Unjuk Rasa di Kantor DPRD Padangsidimpuan Regional 3 September 2025

    Dari UU Perampasan Aset hingga Masalah Irigasi, Ini 7 Tuntutan GMNI Saat Unjuk Rasa di Kantor DPRD Padangsidimpuan
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Gelombang aksi demonstrasi masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kali ini, massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (3/9/2025) sore.
    Massa lebih dulu berkumpul di Alun-alun Alaman Bolak, lalu longmarch menuju kantor DPRD dengan pengawalan ketat aparat Polri dan TNI. Setibanya di depan kantor DPRD, mereka disambut sejumlah anggota dewan dan bergantian menyampaikan orasi.
    Ketua DPC GMNI Kota Padangsidimpuan, Pahmi Yahya Damanik, mengatakan aksi ini lahir dari kekecewaan rakyat terhadap kondisi sosial politik saat ini.
    “Kami menilai, Anggota DPR gagal sebagai representasi rakyat. Dan maraknya tindakan represif kepolisian dalam merespons ekspresi ketidakpuasan tersebut,” kata Pahmi dalam orasinya.
    Ia menilai eskalasi masalah sosial politik tidak hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi. Karena itu, GMNI membawa tujuh tuntutan ke hadapan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.
    “Ada 7 pernyataan sikap yang kami bawa, dan kami minta agar direspon oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan,” ujar Pahmi.
    Tujuh tuntutan itu antara lain:
    1. Mendesak agar Undang-Undang perampasan aset segera disahkan.

    2. Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memecat anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan provokatif.

    3. Menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR dan meminta pembahasan dilakukan dengan melibatkan rakyat.

    4. Melakukan reformasi di tubuh Polri agar kembali ke fungsi utama, mengayomi masyarakat.

    5. Memastikan jajaran Polri di daerah tidak represif terhadap demonstran.

    6. Menindak hukum anggota maupun komandan Polri yang melakukan pelanggaran HAM.

    7. Mendesak penyelesaian pembangunan saluran irigasi di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
    “Dan terakhir, kami meminta kepada DPRD Kota Padangsidimpuan, untuk mendesak Pemerintah Kota Padangsidimpuan, agar segera menyelesaikan pembangunan saluran irigasi, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian para petani,” ucap Pahmi.
    Pahmi menegaskan aksi GMNI murni lahir dari panggilan hati nurani. “Tidak ada pihak manapun yang menunggangi, dan kami ingin berjalan dengan damai tanpa ada aksi-aksi yang merugikan,” kata dia.
    Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
    “Apa yang menjadi aspirasi adik-adik dari GMNI, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Karena tugas kami, hanya menyerap aspirasi,” kata Munawaroh.
    Khusus tuntutan soal irigasi, Munawaroh menegaskan DPRD akan mengawal agar segera direalisasikan.
    “Kami siap dikawal untuk mengawasi, agar poin ketujuh (soal irigasi), dapat segera terealisasi,” ujarnya.
    Aksi massa GMNI berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat aparat hingga massa membubarkan diri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan kerja-kerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat.
    Permintaan maaf ini disampaikan Dasco saat menggelar pertemuan dengan perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain di Gedung Kura-kura, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    “Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” kata Dasco, Rabu.
    Dasco mengakui, permintaan maaf ini tidaklah cukup jika tak dibarengi evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh.
    Oleh karenanya, ia menyatakan akan memperbaiki kinerja dalam waktu sesingkat-singkatnya.
    “Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Dasco.
    Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan DPR dalam beberapa waktu terakhir.
    Berdasarkan hasil koordinasi, ada sejumlah kesepakatan yang akan dilakukan DPR untuk perbaikan.
    Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan.
    Tunjangan perumahan bahkan sudah dihentikan akhir bulan lalu.
    “Khusus tunjangan perumahan (DPR RI) dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” tutur Dasco.
    Perbaikan lainnya adalah melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.
    “Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujar dia.
    Dasco menegaskan, para mahasiswa juga akan diterima untuk beraudiensi dengan pemerintah pada esok hari.
    Ia mengaku, telah melakukan komunikasi pesan WhatsApp dengan pihak pemerintah.
    “Kawan-kawan sekalian akan diterima pemerintah besok karena akan ada beberapa hal nantinya dilakukan kerja sama DPR dan pemerintah, seperti tadi pembentukan tim investigasi dugaan makar. Lalu soal UU Perampasan Aset misalnya, pembuatan UU adalah DPR dan pemerintah, pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan DPR,” ujar Dasco.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain, pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    5 Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget? Nasional

    Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Agus Setiawan, menyindir kenaikan tunjangan anggota DPR yang disambut dengan aksi berjoget bersama, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
    Agus menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Pertemuan tersebut dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    “Di tengah masyarakat rentan menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan. Dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian,” ujar Agus di hadapan pimpinan DPR RI.
    Dia pun berpandangan bahwa DPR hanya mengingat masyarakatnya saat momentum pemilu, tetapi melupakan janji ketika sudah duduk di kursi kekuasaan.
    “Kami seakan-akan dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian, seakan-akan melupakan kami sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya diperhatikan di setiap pertemuan rapatnya,” kata Agus.
    Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan kerisauan para mahasiswa atas masa depan bangsa.
    Menurutnya, narasi besar menuju Indonesia Emas 2045 bisa gagal tercapai apabila DPR dan pemerintah tidak benar-benar memegang amanah rakyat.
    “Saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045 justru tidak akan tercapai. Harapannya, agar ingat kembali amanah rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa diperjuangkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI Megapolitan 3 September 2025

    Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI Megapolitan 3 September 2025

    Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Massa tiba sekitar pukul 14.00 WIB, menggantikan peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia yang lebih dahulu membubarkan diri.
    Para mahasiswa datang dengan menaiki mobil angkutan kota (angkot) sambil mengibarkan bendera dan atribut organisasi berwarna merah.
    Setidaknya terdapat 10 angkot yang berjalan beriringan mengikuti mobil komando yang memimpin konvoi tersebut. Setelah turun, massa langsung membentuk barisan di depan gerbang utama DPR.
    Mereka menempelkan spanduk bertuliskan “Geruduk Gedung DPR RI” di pagar gerbang, serta spanduk lain yang berisi tuntutan penghapusan tunjangan anggota DPR dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
    Sejumlah mahasiswa kemudian menaiki mobil komando untuk menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka juga meneriakkan yel-yel untuk membakar semangat massa.
    “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Merdeka!” seru komandan aksi melalui pengeras suara.
    Selain GMNI, terlihat pula satu mobil komando dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang terparkir di sisi lain gerbang DPR. Rombongan KAMMI menunggu giliran untuk melakukan aksi dan orasi setelah GMNI.
    Sebelumnya, pada pagi hari, Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di lokasi yang sama sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar 13.20 WIB.
    Aliansi tersebut menyatakan tuntutannya ditujukan kepada DPR dan Presiden Prabowo Subianto, dengan desakan agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
    “Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” ujar Ika, tim humas Aliansi Perempuan Indonesia, kepada
    Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    9 Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 3 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat mencatat demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat.
    Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 07.00 WIB.
    “Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Selain dua demo yang disebutkan di atas, Aliansi Perempuan Indonesia (API) juga akan menggelar demo 3 September bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di Gerbang Utama Gedung DPR RI pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB.
    “Untuk saat ini masih sekitar 300 orang (yang akan merapat), kita langsung ke lokasi,” ucap narahubung aksi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu.
    Demo ini menyoroti tindakan represif yang banyak bermunculan belakangan ini dengan mengambil judul “Prabowo, Hentikan Kekerasan Negara Sekarang Juga!”.
    Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa.
    “Lalin situasional, melihat eskalasi massa di lapangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025 Megapolitan

    3 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025 Megapolitan

    Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aktivitas unjuk rasa kembali digelar di Jakarta pada Rabu (3/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat mencatat terdapat tiga aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta Pusat hari ini.
    Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 07.00 WIB.
    “Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki kepada Kompas.com, Rabu.
    Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa.
    “Lalin situasional, melihat eskalasi massa di lapangan,” kata dia.
    1. DPR RI
    Demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Kemudian, ada demo di lokasi yang sama yang dilakukan Aliansi Perempuan Indonesia (API).
    2. Gambir
    Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat.
    API menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.
    Narahubung aksi menyebutkan sekitar 300 orang diperkirakan hadir.
    “Untuk saat ini masih sekitar 300 orang (yang akan merapat), kita langsung ke lokasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu pagi.
    Aksi ini menyoroti maraknya tindakan represif aparat dalam beberapa waktu terakhir.
    Dengan mengusung tema “Prabowo, Hentikan Kekerasan Negara Sekarang Juga!”, massa menuntut penghentian praktik kekerasan negara yang dianggap merugikan rakyat.
    Para peserta demo mengenakan pakaian merah muda dan hitam.
    Warna merah muda dipilih sebagai simbol keberanian, sedangkan hitam melambangkan masa depan yang masih gelap.
    Selain itu, massa juga membawa sapu lidi sebagai simbol aksi menyapu “kotoran negara”, termasuk militerisme dan represifitas aparat.
    API juga menyiapkan juru bahasa isyarat agar jalannya aksi lebih inklusif.
    Dalam aksinya, API menyampaikan tiga tuntutan utama:
    Masyarakat yang melintasi kawasan demonstrasi diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan kepadatan kendaraan akibat konsentrasi massa.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty, Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Sinjai Berkelit soal Video Viral Pukul Demonstran Pakai Kayu

    Kapolres Sinjai Berkelit soal Video Viral Pukul Demonstran Pakai Kayu

    Tindakan Kapolres Sinjai yang terekam kamera tersebut pun menuai kecaman. Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis HMI Badko Sulselbar, Ashabul Qahfi, menilai aksi Kapolres Sinjai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai citra kepolisian.

    “Kapolres Sinjai telah salah menafsirkan instruksi Kapolri tentang tindak tegas terhadap perusuh. Instruksi itu seharusnya dijalankan sesuai koridor hukum dan standar operasional,” kata Ashabul dalam keterangannya.

    Ashabul menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, sementara polisi berkewajiban mengayomi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak seharusnya aksi demonstrasi ditindak secara represif.

    “Tidak ada pembenaran atas kekerasan maupun anarkisme, baik dari massa aksi maupun aparat penegak hukum,” ujarnya.

    Sebagai informasi, demonstrasi berujung ricuh itu digelar oleh aliansi mahasiswa dari HMI-MPO, HMI, IMM, PMII, dam GMNI di depan DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 16.00 Wita. Dalam aksinya mereka mendesak penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta penghapusan tunjangan anggota DPRD Sinjai.