Xcloud.id

Organisasi: GMNI

  • GMNI optimistis Kabinet Merah Putih bisa jalankan program Prabowo-Gibran

    GMNI optimistis Kabinet Merah Putih bisa jalankan program Prabowo-Gibran

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    GMNI optimistis Kabinet Merah Putih bisa jalankan program Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Immanuel Cahyadi optimistis Kabinet Merah Putih dapat menjalankan program kerjanya untuk rakyat Indonesia. Ia berharap besar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membangun Indonesia dengan lebih baik.

    “Kabinet Merah Putih baru saja terbentuk, tentu saja membutuhkan waktu untuk beradaptasi. GMNI yakin para menteri dan wakil menteri serta pimpinan kementerian dan lembaga mampu ekstra cepat beradaptasi memahami tugas, pokok dan fungsinya untuk menjalankan visi misi dan program Presiden Prabowo Subianto,” kata Immanuel dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Senin (28/10).

    Menurut Immanuel, pemerintahan baru ini diyakini dapat bekerja cepat untuk mengurus kerumitan birokrasi agar dapat menjalankan program-program kemaslahatan dan kepentingan nasional. GMNI optimistis komposisi Kabinet Merah Putih diisi berbagai komponen anak bangsa yang cerdas, handal, dan ahli di bidangnya bisa bekerja keras.

    “GMNI yakin para menteri dan wakil serta kepala badan dan seluruh jajarannya dapat solid bekerja sama, bergotong-royong, bersatu untuk fokus bekerja keras menjalankan program pemerintah baru,” imbuhnya.

    Meski demikian, GMNI berpesan kepada Kabinet Merah Putih, bahwa rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk para menteri agra mampu melalui tantangan yakni menangani KKN, ketidakefisienan birokrasi, penegakan hukum serta kepatuhan pembayaran pajak demi memperbesar penerimaan negara untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

    Menurutnya bekerja keras di tengah ketidakstabilan kondisi geopolitik bukan hal yang mudah. Meski demikian dengan kapasitas, karakter dan kompetensi Kabinet Merah Putih, GMNI yakin semua tantangan tersebut bisa diatasi.

    “Komposisi Kabinet Merah Putih mencerminkan persatuan nasional anak-anak bangsa yang jejak rekamnya tidak kenal menyerah, memegang teguh disiplin,  taat pada pimpinan dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan nasional. Mereka adalah pengurus rakyat yang menjadi teladan bagi rakyat untuk siap sedia berbakti kepada bangsa dan negara,” ucap Immanuel.

    “Kami yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memastikan kabinetnya bekerja keras dalam menjalankan program-program yang terkait kedaulatan pangan, pemberantasan judi online, program makanan bergizi gratis, industrialisasi nasional melalui hilirisasi 26 komoditas demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • GMNI dan Keluarga Korban Asusila Guru Geruduk Polres Sumenep, Ada Apa?

    GMNI dan Keluarga Korban Asusila Guru Geruduk Polres Sumenep, Ada Apa?

    Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Sumenep berunjukrasa ke Polres setempat. Mereka mendesak agar oknum guru di salah satu SD Negeri di Kecamatan Kota Sumenep yang diduga melakukan tindak asusila terhadap murid-muridnya, segera ditangkap. Mahasiswa datang ke Polres bersama sejumlah ibu korban.

    “Pak Kapolres, kenapa kasus pencabulan ini lamban penanganannya. Dimana hati nurani kalian? Tidak kah pak polisi ini menyadari, kasus itu telah membuat trauma generasi kita. Kami kesini bersama orang tua korban, untuk mencari keadilan,” kata korlap aksi, Alimuddin, Rabu (05/06/2024).

    Para pengunjukrasa berorasi sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan protes. Mereka ingin agar ‘predator anak’ itu segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.

    “Pak Kapolres, usut tuntas kasus predator anak ini. Dia iblis berwajah manusia. Kasus ini sudah sangat lama terjadi. Korbannya pun sangat banyak,” teriak Alimuddin.

    Sambil berorasi, massa aksi juga melakukan aksi teaterikal menggambarkan kelakuan ‘bejat’ oknum guru itu. Salah satu pengunjukrasa mengenakan seragam SD, memperagakan dia menjadi korban asusila guru. Sementara pengunjukrasa lain memerankan sebagai pelaku, dengan memakai topeng bergambar wajah pelaku.

    Ibu korban pun terlihat menangis sesenggukan saat menceritakan anaknya telah menjadi korban pencabulan gurunya. Anaknya sekarang mengalami trauma dan selalu ketakutan saat bertemu guru itu.

    Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso mengatakan bahwa tersangka pelaku pencabulan berinisial ST telah ditangkap dan ditahan di Polres Sumenep.

    “Tadi malam kami sudah menangkap dan menahan tersangka pelaku. Kami pastikan proses hukum ini akan jalan terus,” ungkapnya.

    Menanggapi pernyataan itu, massa aksi tetap tidak puas. Mereka meminta agar tersangka pelaku dibawa keluar ke hadapan keluarga korban, untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar telah ditangkap.

    “Kami perlu bukti. Bawa keluar tersangka. Bawa kesini pelaku, agar kami benar-benar tahu, iblis itu sudah ditangkap,” ucap Alimuddin.

    Situasi sempat memanas karena aparat kepolisian menolak memenuhi permintaan pengunjukrasa utk menghadirkan pelaku. Akhirnya sejumlah perwakilan pengunjukrasa dipersilahkan masuk ke Mapolres, umtuk melihat langsung keberadaan tersangka.

    Sekitar 15 perwakilan termasuk orang tua korban pun masuk ke Mapolres, untuk membuktikan sendiri, apakah tersangka pelaku benar-benar telah ditangkap. Setelah beberapa saat, perwakilan massa pun keluar dari Mapolres dan menemui pengunjukrasa lain yang masih menunggu di depan Polres.

    “Saudara-saudaraku, saya dan ibu-ibu korban ini sudah melihat dengan mata kepala sendiri, pelaku ada di tahanan Polres. Pelaku juga digunduli. Berarti memang benar polisi sudah menahan pelaku,” ungkap Alimuddin.

    Ia mengapresiasi keseriusan Polres Sumenep menangani kasus ini. Setelah pelaku ditangkap, ia berharap kasus ini tidak mandeg dan proses hukum diteruskan.

    “Tidak pernah ada kata damai untuk pelaku pencabulan anak. Kami menghargai proses hukum yang berlaku. Pak Kapolres, silahkan tegakkan hukum dengan benar atas kasus ini. Jangan sampai berakhir damai,” tandasnya.

    Sejumlah siswa salah satu SD Negeri di Sumenep menjadi korban tindakan tak senonoh salah satu gurunya yang berinisial ST. Terungkapnya kasus yang mencoreng dunia pendidikan itu berawal ketika salah satu siswi yang menjadi korban tindakan tak pantas itu mengadukan pada orang tuanya. Si anak ini menceritakan kalau dirinya telah digerayangi dadanya oleh oknum guru tersebut.

    Spontan orang tua siswi ini pun tak terima dan melaporkan ke kepala sekolah. Oleh kepala sekolah, oknum guru tersebut kemudian dipanggil dan dimediasi dengan wali murid. Namun mediasi itu tidak membawa hasil yang memuaskan, sehingga orang tua siswi ini pun memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumenep.

    Ternyata di Polres, juga ada beberapa orang tua siswi yang melaporkan kasus yang sama. Bahkan ada anak yang mengaku telah dipegang organ intimnya oleh guru tersebut. Korban ternyata tidak hanya siswi yang masih bersekolah di SD tersebut, tetapi juga ada yang alumni dan sekarang sudah duduk di bangku SMP.

    Awalnya ada empat korban yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual. Namun ada satu laporan yang dicabut, sehingga tinggal tiga korban yang melaporkan. [tem/aje]

  • Selain PDIP Jombang, Mantan Wabup Sumrambah Segera Daftar ke Parpol Lain

    Selain PDIP Jombang, Mantan Wabup Sumrambah Segera Daftar ke Parpol Lain

    Jombang (beritajatim.com) – Selain mendaftar sebagai Bacakada (Bakal Calon Kepala Daerah) melalui PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jombang, mantan Wabup (Wakil Bupati) Sumrambah juga berencana mendaftar ke parpol (partai politik) lain.

    Hanya saja, Sumrambah enggan membeber partai mana yang dimaksud. Bukan itu saja, mantan aktivis GMNI ini juga terus menjalin komunikasi politik dengan kandidat lain yang selama ini sudah muncul. Di antaranya, Mundjidah Wahab dan Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Warsubi.

    “Untuk sementara masih daftar ke PDIP saja. Namun demikian, komunikasi politi dengan parpol lain terus kita lakukan. Makanya kita berharap ada surat penugasan dari DPP PDIP. Sehingga secepatnya kita bisa mendaftar ke partai lain,” ujarnya.

    Apakah akan Kembali berpasangan dengan Mundjidah Wahab? Sumrambah Kembali menegaskan bahwa komunikasi politik dengan semua pihak terus dilakukan. Termasuk dengan Mundjidah Wahab serta calon-calon lainnya.

    “Sekali lagi, semuanya saya serahkan ke DPP PDIP. Karena DPP tentu memiliki analisis dan survei. Kami siap di posisi mana pun untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jombang 2024,” pungkas Wabup Jombang periode 2018-2013 ini.

    Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun menambahkan bahwa Sumrambah adalah satu-satunya kader internal yang mendaftar melalui partai berlambang banteng moncong putih. Di luar itu, ada empat orang yang juga mengambil formulir. “Jadi totalnya ada lima,” kata Donny.

    Dari sejumlah nama yang sudah masuk, pihaknya segera melakukan koordinasi di DPC. Selanjutnya, DPC PDIP Jombang menyerahkannya ke DPP. “Soal siapa yang menadapat rekom, itu wilayah DPP. Kami hanya memberi masukan dan menerima pendaftaran,” pungkas Donny. [suf]

  • Pilkada Jombang 2024, Mantan Wabup Sumrambah Daftar ke PDIP

    Pilkada Jombang 2024, Mantan Wabup Sumrambah Daftar ke PDIP

    Jombang (beritajatim.com) – Peta Pilkada 2024 di Kabupaten Jombang semakin terang. Sejumlah kandidat mulai muncul. Terakhir, mantan Wabup (Wakil Bupati) Jombang Sumrambah mendaftarkan diri ke PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Kamis (9/5/2024).

    Sumrambah sengaja memilih di hari terakhir pendaftaran. Mantan aktivis GMNI ini datang dengan diantar pendukungnya. Dia mengenakan baju warna putih lengkap dengan peci hitam di kepala.

    Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023 itu disambut hangat oleh tim penjaringan bacakada (bakal calon kepala daerah) DPC PDIP Jombang. Di antaranya, Ketua penjaringan Bacakada DPC PDI Perjuangan Jombang, Dodit Eko Prasetyo.

    Kemudian Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun, serta sejumlah jajaran pengurus lainnya. Sumrambah kemudian menyerahkan berkas pendaftaran yang terbungkus map warna merah. Jepretan kamera wartawan berkilatan mengabadikan peristiwa itu.

    Sumrambah menjelaskan dirinya sengaja mengambil formulir sekaligus mengembalikan formulir di hari terakhir. “Bismillah, saya mencalonkan diri sebagai Bupati Jombang. Sengaja memilih hari terakhir,” ujar Sumrambah.

    Namun demikian, Sumrambah menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDIP. “Keputusan apapun saya terima. Apakah DPP menugaskan saya sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Atau DPP menginstruksikan untuk sekedar menyukseskan calonnya PDIP, semuanya saya terima,” tegasnya.

    Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun menambahkan bahwa Sumrambah adalah satu-satunya kader internal yang mendaftar melalui partai berlambang banteng moncong putih. Di luar itu, ada empat orang yang juga mengambil formulir. “Jadi totalnya ada lima,” kata Donny.

    Dari sejumlah nama yang sudah masuk, pihaknya segera melakukan koordinasi di DPC. Selanjutnya, DPC PDIP Jombang menyerahkannya ke DPP. “Soal siapa yang menadapat rekom, itu wilayah DPP. Kami hanya memberi masukan dan menerima pendaftaran,” pungkas Donny. [suf]

  • Pemkot Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, PDIP: Sinergitas Eksekutif-Legislatif Kunci Utama

    Pemkot Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, PDIP: Sinergitas Eksekutif-Legislatif Kunci Utama

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

    Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkot Surabaya, menjadikannya sebagai salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan di Indonesia.

    Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Karyadi, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dalam sebuah acara resmi.

    Sinergitas Eksekutif-Legislatif Menjadi Kunci

    Merespon capaian membanggakan ini, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat, mengungkapkan bahwa raihan opini WTP 12 kali berturut-turut ini merupakan hasil dari sinergitas yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Kota Pahlawan.

    “Mas Awi [Adi Sutarwijono] sebagai pimpinan DPRD Surabaya selalu mengedepankan kolaborasi dan capaian substansi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga kota,” ujar Achmad Hidayat, Jumat (3/5/2024).

    Menurutnya, sinergitas tersebut terwujud dalam berbagai aspek, mulai dari fungsi penganggaran, pengawasan, hingga perumusan perundangan. Hal ini dibuktikan dengan produk legislasi yang dihasilkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, di mana 30 Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan.

    “Bukan hanya kuantitas produk peraturan yang disahkan, namun kualitas peraturan yang menjamin kemaslahatan warga kota Surabaya menjadi utama,” tegas Achmad Hidayat, yang juga merupakan politisi muda PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Tiga Tahun Kepemimpinan Efektif di Era Pandemi

    Achmad Hidayat menambahkan bahwa sinergitas ini semakin diperkuat dengan kepemimpinan kader PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif Surabaya selama tiga tahun terakhir.

    Meskipun sempat terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun, Pemkot Surabaya berhasil bangkit dengan cepat dan menunjukkan kinerja yang gemilang.

    “Ini merupakan bukti nyata bahwa PDI Perjuangan berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

    Prestasi gemilang Pemkot Surabaya dalam meraih opini WTP 12 kali berturut-turut ini menjadi contoh nyata bagi daerah lain dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.

    “Sinergitas antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, menjadi kunci utama dalam mencapai prestasi tersebut,” pungkas mantan aktivis GMNI ini. [asg/ian]

  • PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 ini sangat brutal melebihi pemilu-pemilu sebelumnya. Kecurangan terjadi bahkan sebelum pencoblosan.

    “Kalau kita bicara money politics atau hal-hal kecurangan, terutama sebelum coblosan dan penghitungan, kalau dulu mungkin masih diam-diam. Kalau ini terang-terangan, melebihi pemilihan kepala desa. Semua orang tahu, si A melakukan apa, si B melakukan ini. Lebih parah daripada pilkades,” kara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Money politics menjadi sesuatu yang terang-terangan. Kalau dulu sembunyi-sembunyi. Itu yang menurut saya kalau dibiarkan terus bisa membahayakan demokrasi kita,” kata Widarto.

    Widarto melihat hal ini terjadi karena banyak faktor. “Cuma kami tak akan menilai pihak luar. Kami justru akan melakukan otokritik kepada partai. Prinsipnya kami belum mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” kata alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Kegagalan pendidikan politik ini membuat cara pandang masyarakat saat pemilu semakin liberal. “Meskipun masih banyak juga yang idealis, yang memberi (uang) pun belum tentu dipilih,” kata Widarto.

    Pekerjaan rumah PDI Perjuangan, menurut Widarto, adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa keberadaan partai politik bukan untuk membeli suara. “Tapi bagaimana selama lima tahun memberikan advokasi dan akses kepada masyarakat, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat di eksekutif maupun legislatif, melalui legislasi dan program. Bukan kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya duit, tebar uang, money politics,” katanya.

    “Kalau begitu rumusnya (melakukan politik uang, red), tidak perlu lagi ada orang yang berdarah-darah membantu masyarakat. Nanti Dewan juga akan banyak yang malas turun (menemui masyarakat pemilih), karena mereka tahu rumusnya adalah kumpulkan duit sebanyak-banyaknya mendekati Hari-H pemilu,” kata Widarto.

    Pendidikan politik untuk publik ini yang membuat Widarto bersemangat untuk rajin menyapa masyarakat, setelah dilantik menjadi anggota DPRD Jember 2024-2029. “Kami ingin menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada masyarakat, bahwa begini lho politik sebenarnya. Harus hadir di tengah masyarakat, meskipun jauh dari pemilu. Tentu tidak mudah, di tengah masyarakat dan demokrasi yang semakin liberal. Tapi apapun harus kami lakukan, karena itu jalan politik kami,” katanya. [wir]

  • Gagal Lolos DPRD Surabaya, Achmad Hidayat: Terus Bergerak

    Gagal Lolos DPRD Surabaya, Achmad Hidayat: Terus Bergerak

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, gagal lolos ke DPRD Kota Surabaya. Dia menempati urutan ketiga di Dapil Surabaya I (Tegalsari, Genteng, Gubeng, Simokerto, Bubutan, Krembangan) dengan perolehan 8.184 suara. 

    Meski tak lolos, Hidayat tak berkecil hati. Dia mengaku bangga dengan PDIP lantaran meraih suara terbanyak di Dapil Surabaya I dan menyatakan akan tetap bergerak dengan garis perjuangan partai.

    “Saya bangga pada PDI Perjuangan (PDIP). Terus bergerak, kami ditempa untuk setia pada garis perjuangan selanjutnya untuk kembali melakukan kerja-kerja kerakyatan dengan menjunjung tinggi semangat gotong-royong,” ujar Achmad, Senin (18/3/2024).

    Politisi muda hasil gemblengan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) ini juga berterima kasih kepada kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji yang senantiasa mendukung. Serta kepercayaan Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono yang senantiasa memberikan ruang untuk membantu masyarakat.

    “Saya juga bangga kepada para pengurus, kader, simpatisan terutama di wilayah binaan yaitu di Kecamatan Krembangan, Simokerto, dan Tegalsari yang telah bekerja keras mempertahankan eksistensi PDIP di wilayah masing-masing,” ujar politisi muda ini.

    Achmad mengungkapkan saat ini tengah menyiapkan agenda Safari Ramadhan untuk kembali melakukan konsolidasi bersama pengurus serta pertemuan masyarakat untuk memompa semangat perjuangan.

    “Banteng Surabaya mampu mempertahankan kursi Ketua DPRD Surabaya untuk mengawal kebijakan pro rakyat pada periode mendatang,” kata dia.

    PDIP Surabaya masih bisa mempertahankan dan memenangkan suara di sejumlah basis pada pemilu legislatif tahun 2024. Salah satunya di daerah pemilihan (dapil) Surabaya 1 yang terdiri dari (Tegalsari, Genteng, Gubeng, Simokerto, Bubutan, Krembangan)

    Di dapil ini, PDI Perjuangan meraih sebanyak 68.452 suara dan mengantarkan dua orang kader incumbent menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, yaitu Budi Leksono serta Tri Didik Adiono.

    Perolehan PDI Perjuangan di Wilayah Dapil I diantaranya Kecamatan Tegalasari 11.355 (21,2 persen), Gubeng 12.514 (16,4 persen), Krembangan 14.558 (23,2 persen), Genteng 8.185 (25,4 persen), Bubutan 13.132 (24,4 persen), Simokerto 8.759 (17,4 persen). [asg/beq]

  • Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat

    Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa memprediksi harga beras di pasar segera turun dalam beberapa hari ke depan.

    Andreas mengatakan turunnya harga beras disebabkan anjloknya harga gabah kering panen (GKP) para petani lokal, seiring banjir impor yang akan masuk ke Indonesia.

    Terlebih, pemerintah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di 2024 ini.

    “Beberapa hari (harga beras) akan turun, enggak perlu sampai hitungan minggu atau bulan, karena tren harga gabah di usaha tani turun terus. Setiap hari turun Rp100, ini laporan dari teman-teman di jaringan tani kami,” ucapnya dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

    “Sehingga itu transmisi ke harga beras di konsumen, tapi sudah barang tentu turunnya harga di tingkat konsumen tidak sedrastis turunnya harga di tingkat produsen. Jadi, akan stabil dulu di beberapa hari kemudian, nanti di Maret (2024) turunnya lebih banyak, April (2024) betul-betul lumayan turunnya karena puncak panen raya,” sambung Andreas.

    Ahli IPB itu lantas menyoroti produksi padi di rezim Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Setidaknya, turun satu persen setiap tahunnya sejak 2014 hingga 2023.

    Oleh karena itu, Andreas menegaskan tidak aneh jika pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

    Di lain sisi, ia membantah bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan para petani.

    “Isu yang sering kali dimunculkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan petani, hal itu salah besar. Karena kenaikan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat usaha tani,” tuturnya.

    “Misal, Juni 2022-Desember 2023, karena Januari-Februari (2024) ini anomali karena kesalahan komunikasi pemerintah yang terus mengemukakan defisit, kemudian di ritel kosong, sehingga masyarakat panik. Jadi, kita ambil saja sampai Desember (2023) kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9 persen, kenaikan GKP di petani 79,1 persen. Jadi, kenaikan harga di tingkat konsumen tertransmisi dengan sangat baik dan dinikmati oleh sedulur tani kita,” imbuh Andreas.

    Akan tetapi, Andreas menyayangkan keputusan pemerintah membanjiri impor beras sebelum panen raya. Menurutnya, ini adalah kebijakan serampangan.

    Ia menyebut pemerintah memutuskan impor tanpa data, dasar, dan perhitungan yang jelas. Pada akhirnya, para petani yang terdampak getahnya.

    “Idealnya, (impor) di Agustus (2024) karena Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mampu memprediksi dengan relatif baik potensi produksi tahun berjalan,” saran Andreas.

    “Lalu, ini terus menerus kami minta pemerintah lakukan, yaitu data stok. Ketika memiliki data produksi tahun berjalan dan data stok, kalau produksi turun dan stok rendah, ya sedulur petani legowo dilakukan impor,” tandasnya.

    Pada akhirnya, ia menilai pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor mesti dilakukan. Andreas mengatakan narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs berujung kepanikan masyarakat awam.

    (skt/sfr)

  • Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan ‘bergaya’ Orde Baru (Orba).

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

    Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

    “Tapi kita lihat impornya (2023) sampai 3 juta ton, berarti artinya ini impornya gak sesuai dengan kebutuhan atau berbasis data. Ini yang perlu kita kritisi, jika tujuan impor itu untuk menutup produksi dalam negeri yang gak cukup, harusnya seimbang antara penurunan dengan impornya, tetapi ini impornya sangat-sangat tinggi bahkan tingginya hampir setara krisis waktu Orde Baru,” ucapnya dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

    Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

    Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

    Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

    “Jadi, selain karena pattern tahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok,” ucap Eliza.

    “Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada,” tambahnya.

    Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

    “Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita,” jelas Andreas.

    “Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton,” sambungnya.

    Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

    Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

    Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

    “Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, ‘wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini’ sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying,” jelas Andreas.

    “Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?” sindirnya.

    (skt/sfr)