Xcloud.id

Organisasi: GMNI

  • Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

    Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

    loading…

    Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Foto/Dok Pribadi

    Arjuna Putra Aldino
    Ketua Umum DPP GMNI

    ORGANIZED Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah lembaga independen jaringan jurnalis investigasi global khusus kejahatan terorganisir dan korupsi.

    Setiap tahunnya organisasi yang didanai oleh United Nations Democracy Fund (UNDEF) Dana Demokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan nominasi “Person of the Year” kepada mereka tokoh yang dianggap melakukan kejahatan terorganisir dan korupsi.

    Belakangan nominasi lembaga ini menjadi perbincangan akibat memasukkan nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup tahun 2024.

    Masuknya nama Jokowi karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), memanipulasi pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Penilaian ini bersumber dari penominasian masyarakat sipil dan jurnalis.

    Dalam rekam jejaknya, OCCRP banyak mengungkap kasus korupsi besar dan mengesankan. Misalnya, investigasi mereka terhadap kasus Russian Laundromat, yang mengungkap skema pencucian uang senilai lebih dari 20 miliar dolar AS melalui bank-bank di Eropa. Investigasi lainnya, Azerbaijani Laundromat, menunjukkan bagaimana elit Azerbaijan menggunakan skema pencucian uang untuk menyuap pejabat asing.

    Tentu, nominasi OCCRP ini punya pengaruh yang sangat luas mengingat OCCRP sendiri memiliki 70 anggota media investigasi dan 50 mitra, termasuk The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, dan Le Monde.

    Apalagi OCCRP didukung oleh sejumlah nama-nama besar dalam konteks ekonomi global seperti The European Union, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations, Swedish International Development Cooperation Agency, United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office, Ministry for Europe and Foreign Affairs of France, U.S. Department of State hingga National Endowment for Democracy.

    Artinya nominasi ini sangat berpengaruh pada citra Indonesia di mata internasional, terutama menggerus kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia.

    State Capture Corruption dan Investasi
    Definisi korupsi yang menjadi fokus OCCRP bukanlah semata-mata korupsi yang dikenal luas yang dalam pengertiannya sebuah tindakan korupsi yang melibatkan pejabat administrasi publik layaknya suap yang dilakukan kepada petugas penegak hukum, petugas bea cukai, penyedia layanan kesehatan, dan pejabat pemerintah lainnya.

    Namun, sebuah “State Capture Corruption” yakni sebuah upaya individu dan perusahaan untuk membentuk aturan hukum, kebijakan, dan peraturan negara demi keuntungan mereka sendiri dengan memberikan keuntungan pribadi yang tidak sah kepada pejabat publik.

  • Penetapan Bupati dan Wabup Jember Terpilih Torehkan Dua Sejarah Baru Pilkada

    Penetapan Bupati dan Wabup Jember Terpilih Torehkan Dua Sejarah Baru Pilkada

    Jember (beritajatim.com) – Sidang pleno penatapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Ballroom New Sari Utama, Kamis (9/1/2025), menorehkan dua sejarah baru dalam pemilih kepala daerah.

    Sejarah pertama adalah ketidakhadiran pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Muhammad Fawait dan Djoko Susanto. Ini pertama kalinya selama 20 tahun sejarah pilkada langsung di Jember, duet pemenang tidak menghadiri penetapan kemenangan oleh KPU.

    Fawait saat ini tengah beribadah umrah di Mekah. Namun KPU Jember memberikan kesempatan kepada Fawait untuk memberikan pidato via sambungan komunikasi Zoom.

    Sejarah yang lain adalah momentum sambutan melalui video oleh Hendy Siswanto, calon bupati nomor urut 1. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, kandidat yang kalah bersedia memberikan pidato sambutan. Biasanya, pasangan kandidat yang kalah memilih tidak memenuhi undangan KPU tanpa keterangan jelas.

    Berbeda kali ini, pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman tidak bisa menghadiri rapat pleno tersebut, karena Hendy harus ke Jakarta untuk menghadiri undangan sebagai Bupati Jember 2021-2025.

    Namun sebelumnya, Hendy sempat melayangkan surat ke KPU Jember melalui tim pemenangannya untuk mengundurkan jadwal sidang pleno karena ingin hadir. KPU Jember bersikukuh tetap melangsungkan sidang pleno dan Hendy diberi kesempatan memberikan pidato sambutan via rekaman video.

    Pilkada Jember dimenangi pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen. Mereka mendapatkan dukungan 588.761 suara pemilih.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih.

    Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni mengatakan, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih digelar karena tidak ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. “Ini merupakan penutup tahapan yang sudah kita mulai pada pertengahan 2022 dan berakhir di awal 2025,” katanya usai acara.

    KPU Jember telah mengirimkan undangan kepada dua pasangan calon. “Pasangan calon nomor urut 1 telah menyampaikan surat keterangan alasan ketidakhadiran. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 sedianya hari ini akan dicukupi surat keterangan ketidakhadirannya,” kata Dessi. Kedua pasangan calon akhirnya diwakili tim pemenangan dan pimpinan partai politik pengusung.

    Dessi menegaskan, tidak ada konsekuensi apapun terkait ketidakhadiran itu. “Tapi kami berupaya mengakomodasi, walau tanpa kehadiran langsung tetap bisa berjalan, dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan sambutan atau prakata di akhir kegiatan,” kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Selanjutnya, menurut Dessi, Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Jember yang menentukan proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. “Kami selaku penyelenggara teknis hanya sampai penetapan,” katanya. [wir]

  • Demo Tolak PPN 12 Persen di Jombang Diwarnai Saling Dorong

    Demo Tolak PPN 12 Persen di Jombang Diwarnai Saling Dorong

    Jombang (beritajatim.com) – Demo mahasiswa Jombang yang tergabung dalam Cipayung Plus melakukan demonstrasi di Gedung DPRD setempat, Senin (30/12/2024). Aksi menolak kenaikan PPN 12 persen itu diwarnai aksi dorong dengan petugas.

    Begitu sampai di depan Gedung dewan, mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk bernada tuntutan. Hanya saja, upaya mahasiswa untuk masuk ke Gedung wakil rakyat terhalang barikade petugas.

    Polisi sudah berbaris di depan gerbang DPRD Jombang. Ratusan mahasiswa ini terus merangsek ke depan. Praktis, aksi dorong antara pendemo dengan polisi tak terhindarkan. Sempat terjadi kericuhan, namun tidak berlangsung lama.

    Padahal, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji siap menemui para pendemo. Mahasiswa dari PMII dan GMNI ini menerobos pagar betis polisi. Ratusan aktivis dari sejumlah kampus di Jombang ini berhasil menguasai gedung dewan.

    Mereka ditemui oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Di dalam ruang paripurna, Ketua DPRD Jombang menyepakati dan menandatangani tuntutan dari mahasiswa yang meminta pembatalan kenaikan PPN 12 persen. “Tuntutan ini kami teruskan ke DPR RI,” kata Hadi yang disambut aplaus mahasiswa.

    Ketua PC PMII Jombang Asrorudin mengatakan bahwa pihaknya menolak rencana pemerintahan menaikkan tarif PPN 12 persen. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada masyarakat kecil. Dia juga mengatakan bahwa efek domino kenaikan PPN 12 persen berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok.

    “Kami menolak PPN 12 persen. Meski kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku tapi mekanisme pembatalannya bisa melalui Perpu. Kita meminta anggota dewan melalui kabupaten Jombang. Kita menyuarakan aksi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak PPN 12 persen ini,” katanya.

    Setelah tuntutannya diterima oleh DPRD Jombang, ratusan mahasiswa Jombang ini membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak diindahkan. [suf]

  • PDIP Tasyakuran di 31 Kecamatan, Doakan Megawati dan Masa Depan Kota Surabaya

    PDIP Tasyakuran di 31 Kecamatan, Doakan Megawati dan Masa Depan Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menggelar tasyakuran serentak di 31 kecamatan. Ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan Pilkada 2024.

    Acara ini melibatkan pengurus PAC, Ranting, hingga Anak Ranting, serta masyarakat setempat. Syukuran ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus refleksi bagi PDI Perjuangan di penghujung tahun.

    Selain rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa bagi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kesehatan dan keberkahan Megawati menjadi harapan besar bagi kader dan simpatisan partai agar kepemimpinannya terus membawa PDI Perjuangan maju.

    “Kami semua mendoakan agar Ibu Megawati diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus memimpin partai ini dengan bijaksana,” ujar Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, Senin (16/12/2024).

    Tidak hanya untuk Ketua Umum, doa bersama juga dipanjatkan bagi Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Walikota Armuji, dan Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono. Para kader berharap ketiga pemimpin tersebut diberi keberkahan dalam menjalankan tugas mereka untuk masyarakat.

    “Semoga mereka senantiasa menjadi pemimpin yang ‘Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani’, melindungi dan membawa manfaat bagi warga Surabaya,” tambah Achmad.

    Syukuran ini juga berlangsung di lokasi yang sarat makna, yakni di Makam Eyang Wongso Negoro, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri. Momentum penghujung tahun menjadikan acara ini sekaligus doa untuk keselamatan Kota Surabaya dan Republik Indonesia memasuki tahun baru.

    “Momentum ini menjadi bentuk refleksi bersama. Kami berharap Kota Surabaya dan seluruh rakyat Indonesia senantiasa dalam lindungan Tuhan dan diberi keselamatan di tahun mendatang,” tutup mantan aktivis GMNI ini. [asg/suf]

  • Alumni GMNI Dukung Prabowo Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 45 Asli

    Alumni GMNI Dukung Prabowo Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 45 Asli

    GELORA.CO -Forum Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Inti suratnya merespons ajakan agar Indonesia kembali ke UUD 1945.

    “Mendukung penuh berada bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan dekrit presiden dan memberlakukannya kembali UUD 1945 (Asli),” tulis surat Forum Alumni GMNI dikutip RMOL, Rabu, 4 Desember 2024.

    Forum Alumni GMNI menegaskan penyimpangan kehidupan berbangsa dan bernegara akibat amandemen UUD 45 yang dilakukan kaum reformis yang sengaja dibuat dengan pandangan pragmatis yang secara tuntas selesai tahun 2022 harus diakhiri.

    Mereka memandang bahwa amandemen UUD 45 menyimpan sejumlah bom waktu yang setiap saat bisa meledak karena menjadi sumber ketidakpastian dan kontroversi sebagai dasar penyelenggaraan negara.

    “Menyelesaikan persoalan bangsa bukan hanya dengan keberanian tapi keyakinan dengan satu cara melakukan dekrit  presiden, mengingat dekrit presiden merupakan kewenangan kepala negara,” tegas Forum Alumni GMNI.

    Amandemen, menurut mereka, telah merubah secara signifikan sistem dan struktur ketatanegaraan, sistem politik, ekonomi, sosial bahkan budaya Indonesia.

    Di sisi lain, ideologi Pancasila yang menjadi konsensus para pendiri bangsa sebagai ideologi bangsa dan negara saat ini tidak lagi berfungsi dan memiliki peran sebagai sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia baik dalam pengejawantahan nilai-nilainya di bidang hukum, politik, sosial dan budaya.

    Di bidang hukum, Pancasila tidak lagi berfungsi ebagai norma fundamental negara (staat fundamental norm) karena tidak lagi menjadi sumber tertib hukum nasional. Di bidang politik, Pancasila tidak menjadi rujukan pembentukan sistem dan model demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan musyawarah mufakat.

    Lalu, sistem ekonomi masuk ke dalam sistem ekonomi pasar bebas dan semakin menjauh dari sistem ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi bangsa. Sementara kebudayaan semakin bercorak liberalistik yang tidak lagi sesuai dengan kepribadian yang berkebudayaan Indonesia.

    Forum Alumni GMNI juga menegaskan perlunya kembali kepada rel perjuangan bangsa sebagaimana dicetuskan oleh bangsa Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

    Sebab setelah lebih dari 25 tahun era reformasi berjalan dengan berbagai perubahan, titik terang yang dapat memberikan kepastian untuk mencapai ‘Jembatan Emas’ sesuai tujuan kemerdekaan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin tidak bisa ditemukan.

    “Forum Alumni GMNI dengan tegas akan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan melaksanakan UUD 1945 (Asli) untuk memperkokoh negara Pancasila. Membangun negeri dengan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian yang berkebudayaan Indonesia sebagai mahkota kemerdekaan,” demikian surat itu. 

    Surat terbuka Forum Alumni GMNI ditandatangani Ketua Umum Adjat Sudrajat dan Sekjen R Carlos tertanggal 2 Desember 2024. Surat dibuat mencermati pidato Prabowo dalam acara pembekalan Golkar Institute di Kantor DPP Partai Golkar.

    Dalam pidatonya Prabowo mengajak dengan gamblang agar Indonesia kembali ke UUD 1945 Asli. Prabowo mengatakan UUD 45 merupakan kunci pengaman bangsa agar bisa bersaing dengan negara bangsa di dunia untuk menuju Indonesia sejahtera dan maju, serta disegani oleh bangsa-bangsa lain.

  • GMNI Nyatakan Sikap soal Beleid Agraria Masuk Prolegnas – Page 3

    GMNI Nyatakan Sikap soal Beleid Agraria Masuk Prolegnas – Page 3

    Namun Imanuel menyayangkan, menuju delapan dekade bangsa Indonesia merdeka, rakyat belum menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yaitu rakyat yang berdaulat atas tanah dan airnya.

    Padahal, sambung dia, Tanah dan kekayaan agraria merupakan sumber pokok yang amat menentukan bagi penghidupan kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dan masyarakat tak bertanah di perkotaan sebagai representative pokok masyarakat Indonesia.

    Imanuel mewanti, saat ini keberadaan UUPA 1960 sedang terancam oleh DPR RI melalui masuknya rencana revisi UUPA 1960 dalam Prolegnas 2025-2029. GMNI bersikap upaya revisi UUPA 1960 adalah sebuah pengingkaran atas Cita-cita Proklamasi 1945 dan konstitusi serta mengancam tercerabutnya akar-akar kedaulatan rakyat dan bangsa ini atas kekayaan agrarianya.

    “Kami GMNI menyatakan menolak upaya revisi Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) yang saat ini sedang bergulir di DPR RI dan menyatakan upaya tersebut sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi atas sumber-sumber agraria Indonesia,” tegas Imanuel.

    Imanuel juga memastikan, GMNI mendesak dikeluarkannya perubahan UUPA 1960 dari daftar Prolegnas dan mendukung segala upaya Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk merealisasikan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan dan membangun industrialisasi nasional melalui reforma agraria.

    “Mendukung upaya Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mentertibkan pajak di bidang sumber kekayaan alam agar pendapatan negara di bidang sumber daya alam dapat meningkat dan mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menaikan pendapatan negara melalui redistribusi tanah, khususnya dalam segi ketimpangan penguasaan tanah, penertiban tanah terlantar dan konflik agraria,” dorong Imanuel.

    Terakhir, Imanuel menyatakan GMNI mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkomitmen menjalankan UUPA 1960 sebagai landasan konstitusional menjalankan perombakan struktur agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah bagi rakyat tak bertanah demi terciptanya tatanan masyarakat adil dan Makmur.

    “Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan UU Reforma Agraria sebagai landasan hukum yang kuat sesuai cita-cita UUPA 1960 dalam mengimplementasikan reforma agraria,” dia memungkasi.

     

  • Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji Menang Telak di Surabaya, Bukti Kerja Keras PDIP

    Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji Menang Telak di Surabaya, Bukti Kerja Keras PDIP

    Surabaya (beritajatim.com) – Rekapitulasi suara Pilkada Kota Surabaya memperlihatkan dominasi pasangan calon (paslon) yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Tidak hanya unggul secara signifikan, partai berlambang banteng tersebut juga mengerahkan kekuatan penuh untuk mengawal proses penghitungan suara di tingkat kecamatan.

    Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, menyebut bahwa seluruh kader dan saksi telah diarahkan untuk memastikan suara rakyat terlindungi. “Arahan Ketua DPC Mas Adi Sutarwijono, selain saksi, juga segenap kader diminta berjaga di kantor kecamatan untuk mengawal suara rakyat yang memilih Bu Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji di seluruh kecamatan se-Kota Surabaya,” ujar Achmad, Jumat (29/11/2024).

    Berdasakan real count Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, paslon Risma-Gus Hans yang diusung PDIP berhasil meraih suara mayoritas dengan perolehan 72,1% atau 880.846 suara. Ini jauh melampaui perolehan suara paslon lainnya, yaitu Khofifah-Emil dengan 25,1% (307.013 suara) dan Luluk-Lukman dengan hanya 2,8% (34.440 suara).

    “Dominasi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap figur Bu Risma yang telah lama dikenal sebagai tokoh berpengaruh di kota pahlawan,” ujar mantan aktivis GMNI ini.

    Keunggulan PDIP juga terlihat dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Paslon Eri Cahyadi-Armuji mencetak kemenangan mutlak dengan perolehan 81,75% atau 979.894 suara, meninggalkan kotak kosong di angka 18,25% (223.663 suara). Hasil ini menunjukkan dukungan kuat warga Surabaya terhadap keberlanjutan program pembangunan yang diusung Eri-Armuji.

    Achmad Hidayat menegaskan bahwa langkah PDIP dalam mengawal rekapitulasi adalah wujud tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat. “Kami memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan tidak ada potensi kecurangan yang bisa mencederai proses demokrasi,” tambahnya.

    Dengan hasil yang begitu dominan, PDIP Surabaya optimistis dapat terus menjaga kepercayaan publik dalam mengawal pembangunan kota ke depan.

    “Suara rakyat telah berbicara, dan partai ini berkomitmen untuk menjaga kemenangan tersebut hingga tahap akhir,” pungkas Achmad. [asg/but]

  • Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Kampanye tolak politik uang di perempatan jalan Diponegoro Singkawang (ANTARA/Narwati)

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) Kota Singkawang menyerukan agar masyarakat kota setempat untuk menolak politik uang menjelang hari H Pilkada 2024 yang dihelat pada 27 November 2024.

    “Hari ini kita melakukan kampanye gerakan menolak politik uang dalam Pilkada 2024,” kata Koordinator JPPR Singkawang, Rubi Ismayanto, di Singkawang, Minggu.

    Dia berharap agar masyarakat Singkawang cerdas dalam menentukan pilihannya dengan mendatangi tps pada tanggal 27 November untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya masing-masing.

    “Masyarakat jangan mau diiming-imingi dengan uang baru mau datang ke tps,” ujarnya.

    Menurutnya, pemimpin yang dipilih dengan menggunakan uang sudah dipastikan tidak akan amanah.

    “Gerakan yang kita lakukan adalah secara spontan yang dilaksanakan di tiga titik, seperti di depan Kantor Walikota, simpang lampu merah Jalan Alianyang dan perempatan Jalan Diponegoro,” ucapnya.

    Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Singkawang, Juhriansyah mengatakan, perlunya kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang adalah suatu tindakan yang harus dilakukan.

    “Masyarakat harus cerdas menentukan pemilih dan pilihan serta jangan mudah di iming-imingi dengan uang dan jangan mau suara kita dihargai pada saat pemilihan tetapi pikirkan dampaknya selama 5 tahun kedepan,” katanya.

    Dia mengimbau kepada masyarakat Singkawang agar bijak dan cerdas dalam memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2024.

    Sumber : Antara

  • GMNI Dorong Pilkada Kabupaten Malang Berkualitas

    GMNI Dorong Pilkada Kabupaten Malang Berkualitas

    Malang (beritajatim.com) – Menggandeng KPU, GMNI Kabupaten Malang menggelar acara sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada Serentak 2024 di Graha Raudlatul Jannah, Malang, Sabtu (23/11/2024).

    Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bangkit Marhaendra, hadir sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memilih secara cerdas dan bijak. “Pilkada bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Bangkit.

    Sementara itu, Mohamad Rohim, Komisaris DPK GMNI Fakultas Syariah Universitas Al-Qolam Malang, mengatakan bahwa, kegiatan tersebut juga diisi dengan adiskusi aktif mengenai isu-isu seputar pemilu.

    Mulai dari mekanisme pelaksanaan Pilkada hingga upaya mencegah praktik politik uang. Peserta juga mendapatkan penjelasan langsung mengenai tata cara pencoblosan dan pentingnya menjaga keabsahan suara. “GMNI Kabupaten Malang terus mendorong generasi muda untuk lebih peduli terhadap demokrasi,” tuturnya.

    Mohamad Rohim juga menekankan pentingnya sinergi antara pemilih dan penyelenggara pemilu. Ia juga mengajak peserta untuk aktif melawan hoaks dan informasi palsu yang sering muncul menjelang pemilu. “Kritikalitas dalam menyaring informasi adalah salah satu cara menjaga demokrasi tetap sehat,” tegasnya.

    Terpisah, Moch. Imam Royani selaku Komisaris DPK GMNI Fakultas Tarbiyah Universitas Al Qolam Malang menyampaikan, bahwa pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran generasi muda tentang peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. “Mahasiswa harus menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam menciptakan pemilu yang berkualitas,” ucapnya.

    Dengan semangat kebersamaan, GMNI Kabupaten Malang bersama KPU Kabupaten Malang terus berkomitmen mengedukasi masyarakat dan mendorong pemilih untuk berpartisipasi aktif demi terciptanya demokrasi yang lebih baik. (yog/kun)

  • Bawaslu Langkat sosialisasi pengawasan pemilihan 

    Bawaslu Langkat sosialisasi pengawasan pemilihan 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bawaslu Langkat sosialisasi pengawasan pemilihan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu Kabupaten Langkat, menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan tahun 2024. Tema kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antar peserta pada pemilihan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Resto Stabat Seafood, jalan KH Zainul Arifin Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (18/11).

    Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan tahun 2024 ini dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat, Supriadi, dimana dia menyampaikan, di Bawaslu ada dua pintu masuk untuk dugaan pelanggaran. Pertama temuan, temuan ini dapat dari pengawasan aktif dari Bawaslu dan jajaran adanya dugaan pelanggaran. Kedua adanya laporan dari masyarakat dan itu sangat diharapkan sebagai bentuk pengawasan partisipatif. 

    Kemudian dijelaskan Supriadi yang boleh melapor atas dugaan pelanggaran yakni WNI yang memiliki hak suara, pemantau pemilu yang terdaftar, dan pasangan calon. “Objeknya hak dari salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan boleh melapor ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor kalau tidak selesai juga maka bisa dilakukan ajudikasi,” kata Supriadi.

    Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Langkat  Muhammad Abdul Hakim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai organisasi mahasiswa, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Langkat, perwakilan parpol, tim LO pasangan calon.

    Selanjutnya disampaikan Hakim, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu cara  membangun komunikasi dengan elemen masyarakat secara periodik, untuk bagaimana membantu Bawaslu dalam pengawasan di masyarakat. 

    Harapan kami kepada para peserta yang hadir hari ini dapat berbagi ke orang sekitar. Kerjasama ini diharapkan tercapainya Pilkada damai dan kondusif di Kabupaten Langkat. 

    “Bantu kami untuk pengawas partisipatif, laporkan ke jajaran kami kalau ada dugaan pelanggaran, kami akan melalukan penelusuran hingga penanganan,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

    Untuk melengkapi kegiatan sosialisasi Bawaslu Langkat menghadirkan dua narasumber masing-masing Ketua DPC Persatuan Alumni GMNI Kota Binjai yang juga Pemerhati Pemilu T. Muly Sembiring, dengan judul konsep penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu dan mantan anggota Bawaslu Kota Binjai Lailatus Sururiyah, dengan judul penanganan pelanggaran

    Sumber : Radio Elshinta