Xcloud.id

Organisasi: GMNI

  • Viva Yoga Ajak Alumni Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Bangun Bangsa

    Viva Yoga Ajak Alumni Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Bangun Bangsa

    JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) yang juga politikus Viva Yoga Mauladi mengajak alumni kelompok Cipayung Plus untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi membangun bangsa.

    Demikian disampaikan Viva Yoga, saat menghadiri pembukaan Munas VII Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) di Jakarta, Jumat (21/1), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    “Karena visi kelompok Cipayung adalah membangun demokrasi dan peradaban bangsa,” kata Viva Yoga.

    Menurut dia, kelompok Cipayung Plus dapat berkolaborasi membangun bangsa karena dinilai mampu melahirkan tunas-tunas muda bangsa, dan turut mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa kelompok tersebut merupakan himpunan organisasi mahasiswa yang strategis. Terlebih, kata dia, di masa awal Orde Baru, mereka menjadi kekuatan mahasiswa yang berpengaruh dalam transisi kekuasaan dari masa Orde Lama ke Orde Baru.

    “Pada masanya, kelompok Cipayung mendorong agar pemerintahan yang ada melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Viva yang pernah menjabat Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

    Ia juga mengatakan bahwa kelompok tersebut dapat diajak berkolaborasi karena dapat berkontribusi terhadap program pembangunan.

    “Banyak alumni Kelompok Cipayung Plus ada di berbagai lembaga negara dan berperan penting dalam proses mencerahkan serta meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.

    Adapun kelompok Cipayung Plus terdiri atas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

  • Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Empat legislator PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar menandatangani pakta integritas yang disodorkan peserta aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’, di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Empat legislator itu adalah Widarto, Candra Ary Fianto (PDI Perjuangan), Ahmad Hoirozi (Gerindra), dan Nilam Noor Fadillah (Golkar). Ada tiga poin tuntutan demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, yakni menolak revisi UU Minerba, menolak efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Di bawah rintik hujan, Widarto menyemangati mahasiswa. “Jangan takut kegelapan. Semakin pekat gelap malam menunjukkan sinar matahari akan segera terbit. Mari kita songsong terbitnya matahari bersama-sama, jangan takut kegelapan,” katanya.

    Widarto menegaskan sikap untuk membersamai mahasiswa. “Apa yang diaspirasikan, kami sepakat. Mari kita kawal bersama negara ini,” kata pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jember ini.

    Revisi UU Minerba, menurut Widarto, tak boleh membungkam daya kritis masyarakat. “UU Minerba harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. “Efisiensi tiak boleh mengganggu layanan dasar untuk masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar. Efisiensi penting tapi tidak yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat kurang mampu,” katanya.

    Indonesia ingin menciptakan Generasi Emas 2045. “Maka anggaran kesehatan dan pendidikan tidak boleh diganggu,” kata Widarto.

    Widarto sepakat untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantra). “Kalau sampaui UU ini lolos, semua harus mengawasi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negara ini. Tidak boleh untuk sekelompok oligarki,” katanya.

    Sementara itu, Hoirozi berjanji mengawal aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. “Jika nanti keputusan akan tidak mendukung semua dari aspirasi adik-adik, terutama untuk kepentingan rakyat kecil, kami akan mengawal sampai ke pusat. Kami sepakat mengawal,” katanya.

    Nilam memastikan menerima aspirasi mahasiswa. “Semua kebijakan pemerintah pasti berdampak terhadap perempuan. Maka kami akan mendukung aspirasi adik-adik, asalkan tidak anarkis. Tiga poin itu harus kami kawal. Apapun yang jadi harapan adik-adik menjadi catatan penting kami,” katanya.

    Mahasiswa meminta empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menandatangani pakta integriras ‘Indonesia Gelap’.

    Widarto berjanji akan mengupayakan empat fraksi lain di DPRD Jember menandatangani aspirasi mahasiswa. “Prinsipnya karena ini untuk kebaikan bersama, saya yakin semua fraksi menyepakati ini disampaikan ke pusat,” katanya.

    “Tiga poin yang disampaikan mahasiswa ranahnya di pusat. Kami hanya dalam posisi menyuarakan ini ke pusat. Yang penting semua fraksi harus sepakat bahwa ini harus disampaikan ke pusat dan ini jadi komitmen bersama,” katanya. [wir]

  • GMNI Jember Desakkan Dua Hal Ini kepada Presiden Prabowo

    GMNI Jember Desakkan Dua Hal Ini kepada Presiden Prabowo

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesakkan dua hal kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama, kami mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran,” kata Ketua DPC GMNI Jember Abdul Aziz Alfazri, dalam pernyataan sikapnya, Kamis (20/2/2025).

    GMNI menilai, efisiensi anggaran tidak pernah dijelaskan kepada publik secara transparan. “Padahal hampir keseluruhan lembaga negara harus memangkas anggaran kebutuhannya yang berimbas terhadap masyarakat,” kata Aziz.

    Menurut GMNI, Inpres No. 1/2025 dikeluarkan tanpa pertimbangan dan kajian yang komprehensif. “Rakyatlah yang harus menanggung beban dari ketidakjelasan pemerintah,” kata Aziz.

    GMNI menyebut pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun melalui Inpres No. 1/2025 bukan sekadar kebijakan efisiensi. “Ini efek domino yang mengguncang perekonomian Indonesia, melumpuhkan sektor- sektor vital, dan membatasi ruang gerak pembangunan,” kata Aziz.

    GMNI juga mendesak pemerintah mencabut revisi keempat Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara yang telah disahkan pada 18 Februari 2025. “Hadirnya undang-undang tersebut jelas telah cacat secara formil prosedural,” kata Aziz.

    Aziz menyebut pengesahan revisi keempat Undang- Undang Minerba bentuk nyata kesewenang-wenangan legislatif dan eksekutif. Mereka dinilai mengabaikan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

    “Perluasan izin usaha pertambangan kepada UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan menjadi langkah yang sarat kontroversi. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat kebijakan ini justru membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali,” kata Aziz.

    Terakhir, GMNI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menggugat Pemerintahan Prabowo- Gibran. “Segala hal yang telah dikeluarkan dalam 100 hari ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi tetapi juga bertentangan dengan amanat penderitaan rakyat,” kata Aziz. [wir]

  • Roadshow Zaman Gelap Blitar: Konsolidasi Bangun Gerakan Oposisi Rezim Prabowo

    Roadshow Zaman Gelap Blitar: Konsolidasi Bangun Gerakan Oposisi Rezim Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Roadshow Zaman Gelap mampir di Kota Blitar. Agenda yang dimotori oleh Social Movement Institut (SMI) itu singgah di Bumi Bung Karno untuk berkonsolidasi dengan puluhan mahasiswa.

    Roadshow zaman gelap ini merupakan upaya untuk menyatukan visi dari para mahasiswa untuk tetap kritis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 50 mahasiswa yang hadir pun diajak untuk tidak takut mengungkapkan kritiknya pemerintahan saat ini.

    “23 tahun adalah usia paling keren dan radikal yang dimiliki oleh pemuda. Tokoh-tokoh besar termasuk Bung Karno menulis ide revolusionernya pada usia tersebut,” Koordinator SMI, Eko Prasetyo, bertempat di Kopi Patria, Kota Blitar.

    Dengan mengusung tema “Potensi Situasi Nasional Pada Rezim Prabowo: Membangun Narasi dan Gerakan Oposisi”, SMI turut mengajak kolaborasi berbagai macam organisasi kepemudaan. Mulai dari Perpustakaan Jalanan, hingga yang tergabung dalam Cipayung Blitar.

    Acara yang dihadiri lebih dari 50 pemuda dari Blitar dan sekitarnya itu dipantik oleh beberapa tokoh aktivis dan organisasi, di antaranya Thoha Ma’ruf (PMII), Vita Nerizza (GMNI), Sam Oemar (Komite Politik Kediri), dan Eko Prasetyo (SMI).

    Eko Prasetyo menyebut, bahwa kritik masyarakat mulai menurun karena merasa tidak memiliki harapan lagi. Maka dari itu, diperlukan forum konsolidasi. Selain untuk saling bertukar rasa dan menguatkan, juga untuk merumuskan ide-ide alternatif pembanding ide pemerintahan.

    “Ide dan gagasan pemerintah hari ini hanya membuat kita tertindas. Kita dibungkam lewat konsesi tambang. Mulai dari kampus, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya,” kata Eko.

    Ia juga menjelaskan bahwa keputusan pemerintah hari ini tidak lagi memihak pada rakyat. Kebijakan yang diputuskan cenderung mengarah pada kapitalisasi. Maka dari itu para mahasiswa diajak untuk terus bersuara di era ini.

    “Semua telah dibeli oleh oligarki, bahkan laut pun hendak di kaplingi,” ujar pria berusia 53 tahun tersebut.

    Hal senada juga disampaikan oleh Komite Politik Kediri, Sam Oemar. Ia menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menumbuhkan lagi harapan bahwa kondisi politik negara kita masih layak dan dapat diperjuangkan.

    “Kita berasal dari kelompok yang sama, rentan dan tak berdaya. Namun jika kita bersama-sama, tentu kekuatan kita akan semakin besar dan harapan akan kembali tumbuh,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Eko Prasetyo berharap bahwa pemuda Blitar bisa mewarisi semangat Sukarno. Mengingat bahwa tokoh proklamator tersebut bersemayam di kota ini.

    “Sudah saatnya kita mewarisi api dari Bung Karno, sudah saatnya patung-patung itu kembali bangkit, bergerak, bahkan melawan,” tegas Eko.

    Sebagai penutup, ia mengutip kata-kata dari seorang pepatah. “Kau boleh bakar kebun bunga, tapi kau tidak bisa menghambat musim semi datang, hari ini saya melihat musim semi itu hadir di Kota Blitar,” tutupnya.

    Roadshow zaman gelap ini digelar di berbagai kota seperti Nganjuk, Kediri, Madiun, Madura, Blitar serta Jakarta serta beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. [owi/beq]

  • PDIP Surabaya Perjuangkan Jalur Afirmasi Pegiat Seni dan Budaya di PPDB

    PDIP Surabaya Perjuangkan Jalur Afirmasi Pegiat Seni dan Budaya di PPDB

    Surabaya (beritajatim.com)– Wakil Sekretaris PDIP Surabaya, Achmad Hidayat memperjuangkan penyediaan jalur afirmasi bagi pegiat seni dan budaya dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Perjuangan Achmad melalui kajian resmi berjudul “Pentingnya Menyediakan Jalur Afirmasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi Para Pegiat Seni dan Budaya” yang dikirim langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh.

    Menurutnya, selama ini kebijakan afirmasi dalam PPDB hanya berfokus pada kelompok tertentu, seperti anak dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas, sementara anak-anak yang berkontribusi di bidang seni dan budaya masih belum mendapatkan perhatian yang layak.

    “Kami melihat adanya ketimpangan dalam sistem afirmasi ini. Para pegiat seni dan budaya memiliki peran besar dalam melestarikan warisan bangsa, namun mereka sering kali terabaikan dalam kebijakan pendidikan,” ujar Achmad, Minggu (9/2/2025).

    Politisi muda ini menambahkan bahwa seni dan budaya tidak hanya sekadar ekspresi individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak berbakat di bidang ini.

    “Agar mereka dapat terus berkembang dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan potensinya,” tegas alumnus Unesa ini.

    Achmad mengatakan dalam sistem PPDB saat ini, jalur afirmasi lebih banyak diberikan kepada siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Padahal, lanjutnya, anak-anak yang aktif dalam seni dan budaya juga menghadapi tantangan tersendiri dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.

    “Mereka sering kali harus membagi waktu antara akademik dan latihan intensif untuk mengembangkan bakat mereka, sehingga memerlukan dukungan khusus agar tidak tertinggal dalam aspek pendidikan formal,” katanya.

    Ia juga menekankan bahwa tanpa kebijakan afirmatif, banyak anak berbakat di bidang seni dan budaya yang terpaksa mengesampingkan minat mereka demi menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang tidak memberi ruang bagi pengembangan keterampilan seni dan budaya secara optimal.

    “Kami mendorong pemerintah untuk memasukkan pegiat seni dan budaya dalam jalur afirmasi PPDB. Ini bukan hanya soal keadilan akses, tetapi juga investasi dalam pelestarian budaya dan pengembangan kreativitas generasi muda,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu tersebut, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keterlibatan dalam seni dan budaya memiliki dampak positif terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Partisipasi dalam kegiatan seni tidak hanya meningkatkan kreativitas, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan interpersonal yang penting bagi masa depan mereka.

    “Kebijakan afirmasi yang inklusif dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pegiat seni dan budaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus mengorbankan bakat mereka. Ini juga akan membantu mereka menjadi duta budaya yang dapat membawa nama baik Indonesia di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

    Dengan berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan ini, ia berharap pemerintah dapat segera mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk mengakomodasi kebutuhan pegiat seni dan budaya dalam sistem pendidikan.

    “Langkah ini tidak hanya akan memperkuat pendidikan inklusif di Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa generasi muda memiliki akses yang adil terhadap pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka,” pungkas mantan aktivis GMNI ini.[asg/aje]

  • Ketua Senat Universitas Jember Luncurkan ‘Catatan Pilu Pemilu 2024’

    Ketua Senat Universitas Jember Luncurkan ‘Catatan Pilu Pemilu 2024’

    Jember (beritajatim.com) – Ketua Senat Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Andang Subaharianto meluncurkan buku antologi artikel politik berjudul ‘Jalan Terjal Etika Politik: Catatan Pilu Pemilu 2024’.

    Peluncuran dilaksanakan di kampus Fakultas Ilmu Budata Universitas Jember, Kamis (6/2/2025). Sejumlah petinggi Unej hadir antara lain Rektor Iwan Taruna bersama wakil-wakil rektor, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Yuli Witono, Dekan Fakultas Pertanian Muhammad Rondhi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nawiyanto, Dekan Fakultas Hukum Bayu Dwi Anggono.

    Artikel-artikel dalam buku tersebut pernah diterbitkan di situs Kompas.com. Selama ini Andang menjadi kolumnis sosial politik di sana. “Saya menerbitkan ulang dalam bentuk antologi ini supaya tidak tercecer. Benang merahnya bisa dipahami, karena satu artikel dengan artikel lain saling terkait,” kata Andang usai acara.

    Melalui buku ini, Andang menggambarkan berbaliknya harapan publik terhadap pemilu. “Banyak yang kecewa, hopeless. Bahkan orang sekaliber Goenawan Mohamad yang sudah malang melintang di berbagai zaman mengalami suasana seperti itu,” katanya.

    Andang sangat berharap publik bisa membaca lebih utuh benang merah artikel-artikel politiknya setelah dibukukan. “Dengan demikian secara kronologis maupun substantif bisa diresapi pembaca. Saya berharap ini bisa mengedukasi kesadaran publik, kesadaran masyarakat,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini mengingatkan, bahwa tidak ada yang bisa memastikan sebuah negara yang berpengalaman melaksanakan pemilu, akan selalu bisa melaksanakannya dengan baik.

    “Pemilu setiap saat bisa dibegal, dikerdilkan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Ini yang ingin saya sadarkan untuk terus dikawal. Pemilu 2024 sudah selesai. Berikutnya, semua komponan bangsa ini bisa menyadari, sehingga pemilu mendatang bisa dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi,” kata Andang.

    Jika masyarakat terus teredukasi dengan dibarengi kualitas pendidikan dan ekonomi yang membaik, Andang yakin, fajar demokrasi akan terbit. “Saya coba tanya kepada banyak orang. Simpel. Apakah Anda pada pemilu kemarin didatangi tim sukses, baik pada saat pemilu legislatif maupun pilptres. Jawabannya bisa saya simpulkan: tidak untuk mereka yang berpendidikan baik dan punya ekonomi mandiri,” katanya.

    “Jangan-jangan ini membenarkan satu teori bahwa demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa beriringan dengan ekonomi. Jadi pendidikan masyarakat semakin baik, ekonomi semakin mandiri, maka tidak ada yang bisa mengintervensi. Di situlah pemilih betul-betul bisa melihat secara utuh siapa yang akan dipilih,” kata Andang.

    “Jadi jangan salahkan rakyat kalau kemarin kemudian memilih yang akan memberi bansos. Karena kalau mengacu teori rasional, itu jadi rational choice. Itu pilihan rasional bagi dia. Siapa yang mengirim bansos,” kata Andang.

    Andang yakin pemilu berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang baik. “Hasil akan mengikuti proses yang berjalan,” katanya. [wir]

  • GMNI Surabaya Kecam Wacana Pengelolaan Tambang oleh Perguruan Tinggi

    GMNI Surabaya Kecam Wacana Pengelolaan Tambang oleh Perguruan Tinggi

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya mengecam wacana pemberian izin usaha tambang kepada perguruan tinggi dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).

    GMNI Surabaya menyatakan bahwa hal ini dapat merusak independensi kampus dan mencederai tujuan pendidikan.

    Sekretaris Jenderal DPC GMNI Surabaya periode 2025-2027, Alfito mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak wacana ini terhadap lembaga pendidikan. Menurutnya, ketika perguruan tinggi terlibat dalam bisnis tambang, hal itu justru akan mengalihkan fokus mereka dari misi utama sebagai lembaga pendidikan.

    “Perguruan tinggi hadir untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mengelola usaha tambang,” kata Alfito, Jumat (31/1/2025).

    Alfito menambahkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam industri tambang akan berpotensi merusak marwah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk menciptakan ilmuwan, bukan pengusaha tambang.

    “Jika kampus berbondong-bondong mengurus usaha tambang, itu justru merusak marwah dan integritas lembaga pendidikan,” tegasnya.

    GMNI Surabaya juga mengkritisi proses penyusunan RUU Minerba yang dianggap terburu-buru dan tidak mempertimbangkan faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ia menilai bahwa pembuatan undang-undang ini tidak memikirkan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. “Penyusunan RUU ini terkesan oportunis dan sarat dengan malpraktik administratif,” ujar Alfito.

    Lebih lanjut, Alfito menyebut dampak industri tambang yang telah terbukti merusak lingkungan. Mulai dari pencemaran hingga deforestasi. “Industri tambang dan fitrah pendidikan adalah dua hal yang bertolak belakang. Menggabungkan keduanya demi kepentingan politis dan kapital akan merugikan banyak pihak,” katanya.

    GMNI Surabaya pun menegaskan bahwa peran perguruan tinggi seharusnya adalah sebagai pengawas industri tambang, memastikan agar operasionalnya tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. [asg/suf]

  • DPRD Jember: Tidak Mungkin Honorer Diberhentikan Begitu Saja

    DPRD Jember: Tidak Mungkin Honorer Diberhentikan Begitu Saja

    Jember (beritajatim.com) – Ribuan orang pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terancam diberhentikan karena tidak terekrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pemkab Jember tengah merekrut dua ribu orang PPPK. “Pegawai yang tidak masuk data base (pangkalan data) Badan Kepegawaian Nasional tidak bisa ikut rekrutmen PPPK,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto.

    Sementara itu pengelolaan ASN sudah harus kelar pada 31 Desember 2024. “Setelah itu tidak boleh ada lagi pengangkatan PNS dan PPPK. Otomatis kalau tidak mendapatkan SK, tidak akan mendapatkan honor,” kata Widarto.

    Widarto mengatakan, persoalan itu harus dimitigasi dan dicarikan jalan keluar. “Tidak mungkin juga mereka diberhentikan, karena akan ada banyak persoalan lanjutan seperti kemiskinan dan macam-macam,” katanya, ditulis Senin (27/1/2025).

    Menurut Widarto, berdasarkan hasil analisis jabatan, sebenarnya Pemkab Jember membutuhkan 28 ribu pegawai ASN. Sementara jumlah pegawai di Pemkab Jember baru 25 ribu orang, termasuk 11.680 orang pegawai honorer.

    Sebagian pekerjaan honorer bisa dilakukan pekerja alih daya (outsourcing) dengan pihak ketiga, seperti tenaga kebersihan, pengemudi, pramusaji, dan tenaga keamanan. “Persoalannya bagaimana dengan yang tidak bisa dialihdayakan, seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga administratur. Ini bagaimana solusinya?” kata Widarto.

    DPRD Jember meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember memetakan detail pegawai untuk dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

    Widarto berharap ada payung hukum untuk menggaji para pegawai honorer ini, terutama mereka yang tidak lulus PPPK. “Oke, yang masuk data BKN masih bisa menjadi PPPK paruh waktu. Yang tidak masuk dua-duanya bagaimana?” katanya.

    “Mumpung belum, meski agak terlambat juga karena sudah Januari 2025. Kami berharap sebisa mungkin sebelum Februari sudah ada titik terang, karena honorer ini digaji setelah bekerja. Beda dengan PNS yang digaji lebih dulu,” kata Widarto.

    Kegelisahan ini sudah sampai ke level bawah. Widarto mendapatkan pengaduan dari sejumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. “Mereka belum berpandangan digantikan, tapi bagaimana nasib mereka?”

    Selama ini, menurut Widarto, rata-rata honorer Pemkab Jember menerima gaji di atas Rp 1 juta. “Ada yang digaji Rp 1,5 juta dan Rp 1,7 juta,” katanya.

    Saat ini guru atau tenaga pendidikan yang dikontrak langsung oleh sekolah berdasarkan kebutuhan bisa digaji dengan dana Bantuan Operasional Sekolah. Tapi ke depan, Widarto mempertanyakan kemungkinan benturan kebijakan ini dengan keputusan Menteri PAN-RB.

    “Jangan-jangan kalau surat Menteri Pendidikan disandingkan dengan Peraturan Menteri PAN-RB, lalu ada benturan dan yang harus dipedomani adalan Menteri PAN-RB jadi masalah,” kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Sementara itu tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup selama ini digaji sesuai jam kerja. Mereka tidak berharap menjadi ASN. “Kami juga memetakan juru parkir di Dinas Perhubungan,” kata Widarto.

    Persoalan lain yang menyita perhatian adalah penempatan PPPK. “PPPK ini banyak yang bergeser. Misalkan dia sebelumnya adalah honorer di Dinas Pendidikan, tapi mendaftarkan diri sebagai PPPK tidak di sana. Pergeseran ini dipetakan karena menyangkut pos anggaran dan sebagainya,” kata Widarto.

    Dari sisi anggaran, sebenarnya belanja pegawai Pemkab Jember sudah melampaui batas minimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 31 persen.

    Namun Widarto menilai kelebihan itu masih masuk akal, karena untuk menggaji pegawai yang bekerja di bidang layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. “Itu pun kalau melihat analisis jabatan, kekurangan ASN di Jember masih tinggi,” katanya. [wir]

  • GMNI Probolinggo Gelar KTD, Cetak Kader dari Tiga Wilayah

    GMNI Probolinggo Gelar KTD, Cetak Kader dari Tiga Wilayah

    Probolinggo (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo kembali menggelar Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) di SMK A. Yani, Probolinggo, yang dilakukan selama tiga hari. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari Probolinggo, Situbondo, dan Pasuruan.

    KTD kali ini mengusung tema “Membentuk Kader Militan yang Progresif Revolusioner dalam Aktualisasi Marhaenisme”. Tema ini dipilih untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mewarisi nilai-nilai Marhaenisme dalam menghadapi tantangan zaman dan menjaga keutuhan bangsa.

    Mat Rosit, pengurus Persatuan Alumni (PA) GMNI Probolinggo sekaligus Komisioner KPU Kota Probolinggo, membuka acara KTD. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader berkualitas yang mampu menjadi pemimpin di berbagai bidang.

    “Dengan adanya KTD pada awal tahun 2025 ini, kami berharap dapat mencetak kader-kader berkualitas yang mampu menjadi pemimpin negara, pemimpin daerah, dan pemimpin di wilayah Probolinggo,” ujar Rosit. Ia juga menekankan pentingnya kelanjutan semangat kaderisasi setelah KTD berakhir.

    Ketua DPC GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda, menjelaskan bahwa KTD merupakan wadah penting untuk membentuk karakter, pola pikir, mental, dan intelektualitas kader. Melalui KTD, diharapkan kader GMNI memiliki sikap kritis dan peduli terhadap kesejahteraan kaum Marhaen.

    “Sebagai mahasiswa yang kritis terhadap permasalahan masyarakat, kader GMNI diharapkan siap memberikan solusi bagi masalah seperti kemiskinan dan ketidakadilan sistem,” tegas Devia.

    Devia juga menambahkan bahwa sebagai pewaris nasionalisme yang diwariskan oleh Bung Karno, GMNI memiliki peran besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

    Sebagai organisasi yang menganut Ideologi Marhaenisme, GMNI Probolinggo terus berupaya menjawab dinamika sosial di masyarakat dengan mencetak kader yang cerdas secara intelektual, peduli sosial, dan berkomitmen tinggi dalam memajukan masyarakat serta berorientasi pada kemajuan bangsa. Melalui KTD dan berbagai kegiatan lainnya, GMNI berharap dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. (ada/but)

  • Profil Sonny T. Danaparamita, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Soroti Pagar Laut dan Dukung Nelayan – Halaman all

    Profil Sonny T. Danaparamita, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Soroti Pagar Laut dan Dukung Nelayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sonny Danaparamita merupakan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI-Perjuangan.

    Nama Sonny Danaparamita menjadi perbincangan publik.

    Ia memuji nelayan bernama Kholid yang berani mengungkap korporasi di balik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. 

    Sonny memuji Kholid di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (23/1/2025).

    Di sisi lain, Sonny juga mempertanyakan Sakti Wahyu terkait keberadaan pagar laut.

    Sonny bahkan mengutip hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Qulil alhaqq wa law kaana murran” yang artinya “Katakanlah yang sesungguhnya walaupun itu pahit”.

    Anggota Komisi IV DPR RI itu meminta kepada Menteri Sakti untuk mengungkap siapa pemilik pagar laut tersebut.

    Menurut Sonny, Sakti tidak perlu khawatir karena ada ribuan nelayan yang siap mendukungnya.

    Siapa Sonny Danaparamita? Berikut profilnya.

    Profil Sonny Danaparamita

    Sonny Danaparamita lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 30 Agustus 1974.

    Sonny memiliki nama lengkap Sonny Tri Danaparamita.

    Ia merupakan anak dari pasangan alm. Purwoto dan alm. Sri Hutami, yang berprofesi sebagai guru dan tenaga pendidik.

    Sonny Danaparamita menempuh pendidikan dasar di SDN Genteng II, SMPN Genteng I, dan SMAN Genteng I.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya pada bidang Hukum di Universitas Jember (Unej).

    Tak sampai di situ, Sonny Danaparamita berhasil menyelesaikan studi S2 Ilmu Hukum di Unej pada 2023.

    Sonny memulai kariernya di bidang hukum pada 2001.

    Saat itu ia menjadi Legal di PT Niaga Sewaka Nusa dan PT Prakarsa Mukti Sejati.

    Pada 2004, Sonny beralih profesi sebagai Marketing di PT Megawarna Lestari.

    Karier Sonny Danaparamita semakin moncer.

    Ia menduduki posisi sebagai Direktur PT Resopim pada 2007.

    Kemudian, Sonny terjun ke dunia politik.

    Pada 2009, Sonny terpilih menjadi Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Ia juga menduduki posisi sebagai Tenaga Ahli pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2014.

    Sonny Danaparamita kemudian menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024.

    Pada 2024, Sonny kembali terpilih menjadi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDP.

    Selain itu, Sonny Danaparamita diketahui aktif dalam organisasi.

    Karier

    Legal PT Niaga Sewaka Nusa (2001-2002)
    Legal PT Prakarsa Mukti Sejati (2001-2003)
    Marketing Eksekutif PT Megawana Lestari (2004 – 2006)
    Direktur PT RESOPIM (2007-2009)
    Project Officer Peace Through Development (2008-2010)
    Pengurus Institute Human Resources Development (2009-sekarang)
    Peneliti Daya Saing Indonesia (2009-Sekarang)
    Tenaga Ahli DPR RI (2009-2014)
    Tenaga Ahli MPR RI (2014-2019)
    Anggota DPR RI (2019-2024)

    Organisasi

    Ketua Lembaga Ilmiah FH UNEJ (1996-1998)
    Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan UNEJ (1997 -1998)
    Reporter Persma ‘IMPARSIAL” (1997 -1999)
    Sekjen Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (1994-2006)
    Sekretaris DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) (1999-2001)
    Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Damai (2007-2008)
    DPP Persatuan Alumni GMNI (2007-Sekarang)
    Ketua Dewan Kehormatan PERPENAS (2016-Sekarang)

    Harta Kekayaan

    Sonny Danaparamita tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 4,6 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 30 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Sonny Danaparamita berasal dari tanah dan bangunan yang ia milik di wilayah Banyuwangi, senilai Rp 1,7 miliar atau Rp 1.760.000.000.

    Ia tercatat memiliki alat transportasi berupa mobil Toyota Harrier tahun 2009, mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017, mobil Honda HRV tahun 2017, mobil Toyota Alphard tahun 2012, motor Honda GL 200 tahun 2006, dan motor Yamaha Vixion tahun 2013 dengan total nilai Rp 1.069.000.000.

    Sonny memiliki harta bergerak lainnya Rp 435.000.000.

    Selain itu, Sonny Danaparamita mempunyai kas Rp 775.000.000 dan harta lainnya senilai Rp 574.000.000.

    Sonny tidak memiliki hutang.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Sonny Danaparamita:

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.760.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/234 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 1.300.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.069.000.000
     
    1. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
     
    2. MOTOR, HONDA GL 200 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
     
    3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
     
    4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
     
    5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
     
    6. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 435.000.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 775.000.000
     
    F. HARTA LAINNYA Rp. 574.000.000
     
    Sub Total Rp. 4.613.000.000

    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.613.000.000

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunVideo.com/Rima Anggi)