Xcloud.id

Organisasi: GMNI

  • Widarto Resmi Nakhodai PDI Pejuangan Jember 2025-2030

    Widarto Resmi Nakhodai PDI Pejuangan Jember 2025-2030

    Jember (beritajatim.com) – Widarto resmi menakhodai Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember. Namanya ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dalam Konferensi Daerah Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Sebelumnya Widarto menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember mendampingi Arif Wibowo yang menjadi orang nomor satu. Pernah aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Jember, dia kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember.

    Widarto tak sendiri. Posisi sekretaris diduduki Edi Cahyo Purnomo yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember. Sementara posisi bendahara dijabat Candra Ary Fianto yang juga dikenal sebagai Ketua Komisi B DPRD Jember.

    “Saya secara pribadi mohon support dab bimbingan dari semua pihak. Semoga kita bisa berkolaborasi atas kritik selama ini terhadap partai politik yang begitu luar biasa,” kata Widarto.

    Widarto berharap bisa menjawab kritik terhadap partai politik dengan kerja nyata dan perubahan. “Sejatinya partai politik sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan insyaallah dengan segala kekurangan kami mohon support, terutama masyarakat,” katanya/

    “Kami akan buktikan bahwa partai politik tidak sebagaimana yang selama ini dicitrakan, bahwa partai politik tidak hanya hadir ketika mau pemilu, bahwa partai politik juga memperjuangkan hal-hal baik,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di parlemen yang tidak mendukung dan mengusung Bupati Muhammad Fawait saat pemilihan kepala daerah. “”Namun kami di dalam atau di luar pemerintahan tetap berkontribusi. Tujuannya sama-sama untuk masyarakat. Semoga kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Jember,” kata Widarto. [wir]

  • Gus Wahab Masuk Pengurus PDIP Jatim, Momentum Perkuat Poros Nasionalis–Religius

    Gus Wahab Masuk Pengurus PDIP Jatim, Momentum Perkuat Poros Nasionalis–Religius

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan masuknya KH Abdul Wahab Yahya atau Gus Wahab ke jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menjadi momentum penting penguatan sinergi nasionalis dan religius di Jawa Timur.

    Menurut dia, kehadiran pengasuh Pondok Pesantren Muhajirin 2 Tambak Beras Jombang itu menegaskan kedekatan historis dan sosiologis antara PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama (NU) di basis terbesar NU nasional.

    “Masuknya Gus Wahab sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memperkuat komitmen kami merawat persaudaraan nasionalis dan religius yang selama ini tumbuh kuat di Jatim,” kata Deni usai Konferda DPD PDI Perjuangan Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Deni menjelaskan, Gus Wahab bukan sosok baru dalam ruang kebangsaan. Sebagai cucu pendiri NU, KH Abdul Wahab Hasbullah, Gus Wahab dikenal aktif mendorong nilai Islam rahmatan lil alamin, kebangsaan, serta persatuan lintas golongan.

    “Gus Wahab adalah cucu pendiri NU, lahir dari tradisi pesantren besar, dan punya rekam jejak panjang dalam kerja-kerja keumatan dan kebangsaan,” ujar Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur ini.

    Menurut Deni, kehadiran Gus Wahab sekaligus menegaskan posisi NU sebagai organisasi keagamaan yang berdiri di atas semua golongan dan partai politik. NU, kata dia, tidak pernah menjadi milik satu partai tertentu, melainkan milik bangsa Indonesia.

    “NU bukan milik satu partai, NU milik bangsa. Di situlah PDI Perjuangan memandang NU sebagai saudara ideologis dalam menjaga Pancasila, NKRI, dan kebhinekaan,” ucap Deni.

    Deni menambahkan, Jawa Timur dengan populasi warga NU terbesar memiliki sejarah panjang kolaborasi ulama dan nasionalis dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi. Dia berharap kehadiran Gus Wahab di struktur partai memperkuat dialog kebangsaan, terutama di akar rumput.

    “Di Jawa Timur, PDIP dan NU itu ibarat saudara. Hubungan ini tumbuh dari sejarah, kultur pesantren, dan komitmen bersama menjaga Indonesia,” kata Deni.

    Sebagai tokoh NU, Gus Wahab juga dikenal aktif di berbagai forum nasional, pendidikan pesantren, serta gerakan moderasi beragama. PDI Perjuangan berharap kontribusinya mampu memperkuat agenda kerakyatan, pendidikan, dan persatuan sosial di Jawa Timur.

    “Dengan pengalaman Gus Wahab sebagai ulama muda dan pengasuh pesantren besar, kami optimistis nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan berakar pada tradisi kebangsaan bisa terus hidup dalam kerja-kerja politik PDI Perjuangan di Jawa Timur,” tutup Deni. [asg/kun]

  • GMNI Pecat Adimas Resbob yang Hina Suku Sunda

    GMNI Pecat Adimas Resbob yang Hina Suku Sunda

    GELORA.CO -Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Keputusan diambil setelah pengurus organisasi menilai ucapan Resbob menghina suku Sunda.

    “Jadi memang betul bahwasannya Resbob kader kami. Namun cuma anggota biasa, kader biasa dari komisariat,” kata Ketua DPC GMNI Surabaya Virgiawan Budi Prasetyo kepada media, Selasa, 16 Desember 2025.

    Surat pemberhentian dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Komisariat GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), tertuang dalam dokumen resmi bernomor 038/Int/DPK.GMNI-UWKS/XII/2025. Resbob sendiri baru tiga bulan tercatat sebagai kader GMNI sejak mengikuti pengkaderan pada September 2025. 

    Virgiawan menuturkan Resbob tidak pernah aktif dalam kegiatan organisasi setelah masa pengkaderan. Bahkan tak terlihat hadir dalam berbagai agenda internal. 

    Ia menegaskan ucapan Resbob tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keberadaban, persatuan bangsa, serta semangat anti-diskriminasi yang selama ini dijunjung organisasi.

    “Organisasi kami itu menjunjung tinggi persatuan. Tidak memandang suku, ras, agama, maupun budaya, kepercayaan dari siapapun, kita menolak keras terkait ujaran SARA atau rasis,” tandasnya.

  • Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum Surabaya 16 Desember 2025

    Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum Surabaya 16 Desember 2025

    Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memecat secara tidak terhormat
    influencer
    Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob.
    Pemecatan itu tertuang dalam surat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), nomor 038/Int/DPC.GMNI-Surabaya/XII/2025.
    Ketua DPC
    GMNI Surabaya
    Virgiawan Budi Prasetyo mengatakan,
    Resbob
    merupakan mahasiswa yang baru tiga bulan jadi kader di organisasi kemahasiswaan tersebut.
    “Per tahun ini anggota dan kader GMNI Surabaya. Sudah melalui proses pengaderan, jadi memang betul Resbob itu kader kami,” kata Virgiawan saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
    Akan tetapi, kata Virgiawan, ucapan Resbob dinilai sudah menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
    Menurutnya, tindakan itu tidak sesuai dengan ideologi GMNI.
    “Organisasi kami menjunjung tinggi persatuan, tidak memandang suku, ras, agama, budaya dari siapa pun itu. Kita menolak keras terkait adanya SARA atau rasis,” jelasnya.
    Oleh karena itu, GMNI menganggap ujaran kebencian yang dilontarkan Resbob merupakan pelanggaran berat.
    Dengan demikian, pihaknya memutuskan untuk memecat Resbob secara tidak hormat.
    Lebih lanjut, Virgiawan mengaku, organisasinya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Resbob.
    Dia memercayakan seluruh proses hukum ke aparat kepolisian.
    “Jadi, kita tidak akan membela Resbob karena memang di aturan organisasi kami juga menolak keras terhadap bentuk SARA,” ucapnya.
    “Kita kembalikan ke pihak yang berwenang saja. Kalau memang Resbob memenuhi unsur penghinaan atau dari apa pun pasalnya, kami serahkan yang berwenang,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) menjatuhkan sanksi
    drop out
    (DO) kepada
    Youtuber
    Resbob usai melontarkan ujaran kebencian.
    Rektor UWKS Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati membenarkan bahwa Resbob merupakan mahasiswa Program Studi (Prodi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di kampusnya.
    Nugrahini menyebutkan, ucapan Resbob yang ramai di media sosial merupakan bentuk penghinaan kepada suku Sunda. Pihaknya pun mengecam tindakan yang dilakukan mahasiswanya itu.
    “Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,” kata Nugrahini dalam video pernyataannya, Senin (15/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resbob Diberhentikan Jadi Kader, GMNI Surabaya Minta Maaf dan Akui Gagal Membina

    Resbob Diberhentikan Jadi Kader, GMNI Surabaya Minta Maaf dan Akui Gagal Membina

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada kader, keluarga besar GMNI, dan masyarakat luas.

    Permohonan maaf ini disampaikan menyusul keputusan pemberhentian status keanggotaan Muhammad Adimas Firdaus yang akrab disapa Resbob akibat pernyataan kontroversial di ruang publik.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader, keluarga besar GMNI, serta masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat dinamika ini,” ujar Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, Senin (15/12/2025).

    Permasalahan bermula dari beredarnya pernyataan Resbob di media sosial yang dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap etnis Sunda.

    Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat dan dinilai bertentangan dengan nilai kebhinekaan serta etika berpendapat.

    “Kami menilai pernyataan yang bersangkutan tidak sejalan dengan nilai perjuangan GMNI dan prinsip kebangsaan yang kami junjung,” kata Virgiawan.

    Menindaklanjuti polemik tersebut, DPC GMNI Surabaya melakukan serangkaian klarifikasi dan evaluasi internal terhadap yang bersangkutan. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta nilai ideologis Marhaenisme.

    “Keputusan pemberhentian ini bukan bentuk penghakiman personal, melainkan langkah organisatoris untuk menjaga marwah dan konsistensi nilai perjuangan GMNI,” ujar Virgiawan.

    DPC GMNI Surabaya juga secara terbuka mengakui adanya kelemahan dalam proses pembinaan kader. GMNI menilai kasus ini menjadi refleksi penting bahwa kaderisasi tidak berhenti pada struktur, tetapi harus menyentuh dimensi etika dan praksis sosial.

    “Kami menyadari bahwa setiap kader adalah tanggung jawab kolektif organisasi,” ucap Virgiawan.

    Menurut dia, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi GMNI Surabaya untuk memperbaiki sistem pembinaan secara menyeluruh. Pembenahan akan difokuskan pada penguatan pengawasan, pendampingan, serta pendidikan ideologi yang berkelanjutan.

    “Kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi kami untuk memperbaiki sistem pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kader agar lebih komprehensif,” kata Virgiawan.

    GMNI Surabaya menegaskan komitmennya memperkuat pendidikan ideologi Bung Karno agar tidak berhenti pada tataran teoritik. GMNI, kata dia, ingin setiap kader mampu menerjemahkan nilai tersebut dalam sikap dan tindakan nyata di tengah masyarakat.

    “Kami ingin kader GMNI mampu mengimplementasikan nilai perjuangan Bung Karno dalam perilaku sehari-hari, bukan hanya dalam wacana,” ujarnya.

    DPC GMNI Surabaya kembali menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. GMNI mengajak seluruh kader menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran kolektif untuk memperkuat GMNI ke depan.

    “Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar GMNI tetap menjadi organisasi perjuangan yang berintegritas, beretika, dan berpihak pada kaum marhaen,” pungkas Virgiawan.[asg/ted]

  • Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    GELORA.CO – Inilah sosok Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang membantah kabar 80 ton bantuan untuk korban banjir di daerahnya hilang. 

    Bantahan Tagore Abubar diungkapkan menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). 

    Sebelumnya, Mualem mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. 

    Menurut Mualem, seyogyanya penyaluran logistik ke wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah sudah berjalan maksimal. Namun, prosesnya tergantung di lapangan (daerah) apakah tepat sasaran atau tidak.

    “Saya dengar berita, berita burung, ada 80 ton (bantuan) hilang entah ke mana. Kita turunkan semua di Bener Meriah, banyak donatur-donatur yang menyumbangkan, tetapi ya seperti itu, tidak tepat kepada sasaran,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2025) malam.

    Mualem minta kepada pihak yang ada di Bener Meriah dan semua relawan yang ada di sana agar menyalurkan bantuan tepat sasaran.

    “Kita juga mohon kepada Bapak Tagore, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako,” ujarnya.

    Namun demikian, Mualem menyebut, dirinya akan memeriksa kembali soal kebenaran di balik kabar kehilangan tersebut.

    “Saya tidak tahu, kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Nanti bersama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi apakah betul atau tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Tagore Abubakar mengaku tidak mengerti dengan kata tidak adil yang disampaikan Mualem. 

    Ia menegaskan dirinya memperlakukan masyarakat Bener Meriah setara dalam menyalurkan bantuan.

    “Saya tidak mengerti maksud ‘tidak adil’. Semua sama, masyarakat Bener Meriah, bahkan masyarakat di Karang Ampar Aceh Tengah juga saya bantu, pengungsi dari Aceh Tengah yang ada di Bener Meriah juga kita bantu, apalagi masyarakat Bener Meriah. Jadi sudah adil, apa yang tidak adil? Salah ngomong dia (Mualem) kali,” kata Tagore, dihubungi melalui telepon Whatsapp, Kamis (11/12/2025).

    Tagore mengaku sedang dalam perjalanan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi ke kampung terpencil di daerah tersebut.

    Mengenai kabar bantuan hilang, Tagore membantahnya.

    “Dikatakan ada bantuan, seperti dari beliau (Mualem), dari Bu Gubernur, waktu kita cek gak ada kita terima. Hilang atau tidak kita tidak tahu, kita telusuri dulu,” sebut Tagore.

    Ia mengungkapkan, penelusuran bantuan yang tiba di daerah itu masih terus dilakukan, untuk memastikan keberadaan logistik bagi korban bencana yang masuk melalui Bandara Rembele.

    “Karena dari Menteri Transmigrasi juga, ada 20 ton beras, tetapi belum kita terima. Apakah di Bulog, atau di mana, belum kita terima, masih diselidiki. Kita belum sempat selidiki, kita masih terus ke lapangan untuk menyalurkan logistik,” ucap Tagore.

    Sosok Tagore Abubakar

    Tagore Abubakar merupakan politisi kelahiran Takengon, Aceh Tengah pada 20 April 1954.

    Tagore Abubakar sebelumnya sudah bergelut lama di bidang politik.

    Tagore Abubakar memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Takengon.

    Lalu Tagore Abubakar melanjutkan sekolah menengah di SMP 1 Takengon dan SMA 1 Takengon.

    Kemudian Tagore Abubakar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara lulus pada 1972.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Tagore Abubakar sempat menjadi Kepala UPP PJM Seulimum Aceh Besar pada 1975.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat sebagai kepala UPP ITR Blangkejeren pada 1986.

    Tagore Abubakar juga pernah menjabat sebagai koordinator OPSUS Gelora Pertanian BANPRES, Blangkejeren.

    Kemudian dirinya kembali ke Aceh Tengah dan menjabat sebagai Kasi Usaha Tani di Dinas Perkebunan Cabang V Aceh Tengah pada 1988.

    Lalu sebagai Sekretaris Korpri Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1988.

    Jabatan terakhir sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai Kepala Cabang V Dinas Perkebunan Takengon pada 1993.

    Bertahun-tahun Tagore Abubakar juga sempat menjabat sebagai Kepala Cabang Perkebunan hingga 1999.

    Kemudian sejak saat itu Tagore Abubakar memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

    Karier politiknya pun cukup mentereng, buktinya pada 1999-2004 dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Aceh Tengah.

    Lalu pada 2004-2007 Tagore Abubakar menjabat sebagai Ketua DPRD Bener Meriah.

    Kemudian pada 2007, Tagore Abubakar melebarkan sayap dengan menjadi Bupati Bener Meriah hingga 2012.

    Selepas jabatan tersebut, Tagore Abubakar melangkah ke tingkat nasional dengan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Aceh periode 2014-2019.

    Sempat beberapa tahun vakum dari dunia politik, Tagore Abubakar kembali terpilih menjadi bupati Bener Meriah periode 2025-2030.

    Riwayat Organisasi

    Wakil Ketua GMNI Aceh Tengah (1975–1983)

    Wakil Ketua HKTI Aceh Tengah (1980–1983)

    Ketua KGAAT Aceh Tengah (1982–1983)

    Wakil Ketua DPD II KNPI (1989–1992)

    Ketua PPM (1993–1998)

    Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1993–1998)

    Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1998–2013)

    Ketua Perkemi Bener Meriah (2006–2011)

    Pembina Himabiah (2004–2008)

    Ketua KONI (periode tidak disebutkan)

    Ketua Dewan Adat Gayo (sampai sekarang)

    Diapresiasi Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.

    Presiden Prabowo sampai menelpon dua bupati itu saat rapat terbatas (ratas) dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo kepada BUpati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah.

    Meski sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Ancaman Sanksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Umroh saat Bencana, Prabowo: Copot, Desersi Itu

    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan akan menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.

    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.

    Sikap Prabowo ini berbeda ketika menyinggung sosok bupati yang justru meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. 

    Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS. 

    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. 

    Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.  

    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.

    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.

    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.

    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.

    Diberitakan sebelumnya, Mirwan memilih melaksanakan ibadah umroh, saat wilayahnya masih terendam banjir dan longsor.

    Hal ini diketahui dari foto-foto yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya itu pun viral di media sosial. 

    Dari foto-foto itu terlihat Mirwan MS umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan. 

    Disebutkan Mirwan M.S berangkat umrah pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

  • Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Mendadak Diguyur Tepung

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Mendadak Diguyur Tepung

    Jember (beritajatim.com) – Widarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat kejutan pada akhir rapat finalisasi pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di gedung parlemen, Jumat (28/11/2025) sore.

    Rapat finalisasi ini dipimpin Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan dihadiri anggota Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ini pembahasan terakhir sebelum sidang paripurna pengesahan APBD Jember.

    Saat Halim menutup rapat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mendadak menginterupsi. Saat perhatian peserta rapat teralihkan ke Purnomo, diam-diam Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo mendekati Widarto yang duduk di sebelah Halim.

    Mendadak Ardi mengguyurkan tepung ke tubuh Widarto, diikuti sejumlah anggota DPRD Jember lainnya seperti Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto, politisi Partai Golkar Agung Budiman, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, dan politisi PPP Ahmad Ibnu Baqir.

    Rupanya rapat pembahasan APBD Jember ini bersamaan dengan hari ulang tahun ke-43 Widarto. “Aku kok ya gak antisipasi,” katanya tertawa sembari membersihkan butir-butir tepung dari wajahnya.

    Widarto adalah politisi yang saat ini menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember. Saat masih mahasiswa, dia dikenal sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dia terpilih menjadi anggota DPRD Jember 2024-2029 dengan dukungan 10.845 suara pemilih di Daerah Pemilihan 2. [wir]

  • DPRD Apresiasi Keterlibatan GMNI Surabaya Awasi 10 Proyek Infrastruktur Strategis

    DPRD Apresiasi Keterlibatan GMNI Surabaya Awasi 10 Proyek Infrastruktur Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pembangunan menjadi bagian penting dari kontrol publik. Dia menyampaikan hal itu usai menerima audiensi DPC GMNI Surabaya yang menyerahkan kajian terkait sepuluh proyek infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.

    “Teman-teman DPC GMNI Surabaya menyampaikan hasil diskusi internal soal 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya,” kata Arif Fathoni, Jumat (14/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, GMNI membawa kajian lengkap dan menyatakan kesiapan untuk ikut memantau proses pembangunan. Toni, sapaan akrabnya, menilai langkah itu sebagai bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan yang lebih terbuka.

    “Teman-teman membawa hasil kajian dan akan terlibat dalam pengawasan proyek infrastruktur strategis tersebut agar sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

    GMNI Surabaya juga mengkritisi aspek pembiayaan, terutama agar percepatan pembangunan tidak berujung pada kenaikan pajak daerah. Toni menyebut masukan tersebut sebagai aspirasi yang patut dipertimbangkan dalam perumusan skema pendanaan alternatif.

    “GMNI juga mendorong agar pembiayaan alternatif tidak membebankan kenaikan pajak di tengah masyarakat,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Toni menegaskan bahwa pembiayaan alternatif merupakan salah satu inovasi yang dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu bergantung pada APBD. Dia menyebut model pendanaan modern sebagai jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah.

    “Saya menyampaikan bahwa pembiayaan alternatif merupakan inovasi agar akselerasi pembangunan di Surabaya dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Lebih jauh, Toni menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, namun berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Menurutnya, semakin banyak proyek berjalan, semakin besar potensi terbukanya lapangan kerja dan pergerakan usaha kecil.

    “Percepatan pembangunan juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang otomatis akan mengentas kemiskinan di Kota Surabaya,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, menegaskan komitmen organisasinya untuk terlibat aktif dalam pengawasan 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya.

    “Kami memandang bahwa pengawasan kolektif adalah kunci agar pembangunan di Surabaya berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat yang merata,” ujar Virgiawan.

    Dia menambahkan bahwa GMNI Surabaya ingin mendorong pembangunan kota yang berpijak pada prinsip keberlanjutan fiskal dan keberpihakan sosial. Karena itu, dia menilai perlu adanya ruang dialog yang lebih luas antara pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat sipil.

    “Kami ingin memastikan pembangunan ini selesai secara fisik dan tetap menjaga keberlanjutan APBD serta program-program kerakyatan,” kata Virgiawan.

    Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi publik dan membantu meminimalkan risiko sosial maupun hambatan teknis di lapangan.

    “Partisipasi publik harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami siap ambil peran demi Surabaya yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya. [adv/but]

  • PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan bahwa seri diskusi publik kali ini mendorong kemandirian ekonomi Jakarta di tengah arus globalisasi dan diharapkan ibu kota tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.

    “Kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi kota ini bisa menyejahterakan warga dan memperluas kesempatan kerja. Global city yang sejati adalah kota yang beradab, manusiawi, dan inklusif,” kata Ario di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa rangkaian Seri Diskusi Publik III pra-Konferda V dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”.

    Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim.

    Menurut dia, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya PA GMNI membangun ruang intelektual dan praksis politik yang konstruktif bagi pembangunan Jakarta.

    “Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin agar Jakarta tumbuh sebagai kota modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono menegaskan bahwa membicarakan Jakarta berarti membicarakan kota yang “tidak pernah tidur”.

    Menurut dia, Jakarta adalah pusat ekonomi, pemerintahan, politik, sekaligus pusat mimpi banyak orang yang datang dari berbagai daerah.

    “Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa ironi sosial juga masih kuat terasa. Bayangkan, dari penerima bantuan sosial di Jakarta, 60 persen justru digunakan untuk perjudian daring. Ini fakta miris yang harus menjadi perhatian bersama.

    Menurut Aruji, semangat berdikari sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno harus kembali dimaknai secara utuh. Berdikari bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menegaskan kemandirian bangsa dan daerah untuk tidak bergantung pada kekuatan asing.

    “Kami berharap para alumni GMNI Jakarta Raya bisa merumuskan konsep ekonomi berdikari dengan baik sebagai masukan untuk Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

    Sementara Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya pelayanan publik dan ketimpangan yang terus meningkat di Jakarta.

    “Kota global seharusnya punya sistem yang efisien dan inklusif, tapi yang kita lihat justru sebaliknya,” kata dia.

    Adapun dari Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan peta jalan ekonomi menuju Jakarta Global City 2045.

    “Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran UMKM, yang kini sudah mencapai 400 ribu unit binaan aktif,” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Misteri Remaja Surabaya Tewas di Alas Sampang, Polisi Masih Dalami Motif

    Misteri Remaja Surabaya Tewas di Alas Sampang, Polisi Masih Dalami Motif

    Sampang (beritajatim.com) – Kasus kematian seorang remaja asal Surabaya yang ditemukan tewas mengenaskan di area alas Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, masih menjadi teka-teki besar.

    Korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah, mata tertutup kain, serta tangan terikat, membuat warga sekitar geger pada Minggu (2/11/2025).

    Meski beredar informasi bahwa dua terduga pelaku telah diamankan, pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait motif maupun penyebab pasti kematian korban.

    Kasi Humas Polres Sampang, Iptu Eko Puji Waluyo, saat dikonfirmasi hanya memberikan pernyataan singkat. “Motifnya masih kami mendalami,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi lambatnya perkembangan kasus ini, aktivis GMNI Sampang, Bung Saifi, menilai aparat kepolisian perlu lebih terbuka dan tanggap dalam menangani kasus yang telah menyita perhatian publik tersebut.

    “Saya berharap pihak kepolisian segera mengungkap misteri dibalik kematian remaja tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar di fikiran masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, korban ditemukan warga dalam kondisi terikat dan bersimbah darah di area alas desa. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Tambelangan, namun nyawanya tidak tertolong. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan intensif oleh pihak Polres Sampang. [sar/ian]