Xcloud.id

Organisasi: GMKI

  • Respons Ketum Partai Golkar dan Demokrat soal 17+8 Tuntutan Rakyat – Page 3

    Respons Ketum Partai Golkar dan Demokrat soal 17+8 Tuntutan Rakyat – Page 3

    Diketahui, perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang ditemui pimpinan DPR di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

    Adapun ’17+8 Tuntutan Rakyat’ belakangan muncul dan didukung okeh influencer hingga 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.

    Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.

    Beberapa tuntutan yakni reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

    Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

    Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

    “Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

    “Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

    Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

    Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

    “Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

    Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

    Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

    Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

    Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

    Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

    Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

    Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

    Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco: Reformasi DPR Akan Dipimpin Langsung Puan Maharani – Page 3

    Dasco: Reformasi DPR Akan Dipimpin Langsung Puan Maharani – Page 3

    Diketahui, perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang ditemui pimpinan DPR di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

    Adapun ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ belakangan muncul dan didukung okeh influencer hingga 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.

    Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.

    Beberapa tuntutan yakni reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.

  • Dasco Kontak Mensesneg, Minta Pemerintah Terima Audiensi BEM dan Mahasiswa – Page 3

    Dasco Kontak Mensesneg, Minta Pemerintah Terima Audiensi BEM dan Mahasiswa – Page 3

    Diketahui, perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang ditemui pimpinan DPR di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

    Adapun ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ belakangan muncul dan didukung okeh influencer hingga 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.

    Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.

    Beberapa tuntutan yakni reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.

  • Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,”

    Jayapura (ANTARA) – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Kota Jayapura, Papua berjalan aman dan kondusif, Senin.

    Ketua DPR Papua, Denny Hennri Bonay saat menerima para demonstrasi di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas sikap damai yang ditunjukkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” katanya.

    Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

    Dalam aksi demo di halaman DPR Papua tersebut Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura menyampaikan 11 aspirasi terkini isu kemanusiaan, keadilan, dan penegakan hukum.

    Setelah melakukan aksi demo di DPR Papua pada pukul 11.22 WIT, Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura melanjutkan ke Polda Papua.

    Waka Polda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan menerima apapun aspirasi yang disampaikan sehingga diharapkan ke depan kepolisian daerah setempat bersama para mahasiswa terus beriringan guna menciptakan Papua aman dan sejahtera.

    “Sementara untuk situasi keamanan di Papua secara keseluruhan aman dan kondusif,” katanya.

    Aksi demonstrasi di Kantor DPR Papua dan Polda Papua dikawal oleh aparat keamanan TNI-Polri.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan Medan 27 Agustus 2025

    Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan Medan 27 Agustus 2025

    Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sejumlah massa dari Kelompok Cipayung Plus dan BEMNUS yang unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara sempat ditangkap dan diduga dipukuli oleh anggota kepolisian yang berjaga, tetapi sudah dibebaskan.
    Penangkapan yang disertai pemukulan itu dilakukan setelah unjuk rasa “Bubarkan DPR” rusuh pada Rabu (27/8/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lapangan, kerusuhan terjadi saat antara polisi dan mahasiswa saling dorong.
    Pada saat yang sama, terlihat adanya lemparan berupa tomat ke arah Gedung DPRD Sumut.
    Tidak lama kemudian, polisi yang sejak siang berjaga di luar gerbang menepi dan digantikan oleh polisi yang dilengkapi alat-alat pemukul.
    Polisi langsung mengejar dan memukul sejumlah massa yang mencoba lari dari upaya pemukulan dan penangkapan.
    Massa yang telah bubar secara terpisah terus dikejar polisi menggunakan roda dua.
    Salah satu koordinator aksi, Taufiq Pardede, mengatakan bahwa memang sempat ada bentrok dengan pihak kepolisian.
    Dia juga mengaku sempat ditangkap dan mengalami tindakan represif dari polisi.
    Namun, dia tidak merincikan berapa jumlah rekannya yang ditangkap.
    “Semua teman-teman sudah dijemput. Sudah kami bawa pulang. Jadi hari ini tidak ada anggota Cipayung Plus dan BEMNUS yang ditahan,” ujar Ketua Umum IMM Sumut itu, sembari menunjuk dahinya yang luka.
    Koordinator aksi lainnya, Chrisye, menyayangkan dan mengecam sikap represif aparat kepolisian kepada kawan-kawannya yang dipukuli saat menyampaikan aspirasi.
    “Kami tidak ada niatan untuk melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai undang-undang atau melanggar hukum,” ujar Korwil I GMKI tersebut.
    Dalam aksi itu, massa menyampaikan kekecewaan atas sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
    Mereka menilai banyak kebijakan yang mengkhianati masyarakat, terutama soal pemberian tunjangan DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya Gelar Panggung Rakyat: Kejahatan Kemanusiaan Tidak Bisa Dihapus dari Sejarah Surabaya 9 Agustus 2025

    Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya Gelar Panggung Rakyat: Kejahatan Kemanusiaan Tidak Bisa Dihapus dari Sejarah Surabaya 9 Agustus 2025

    Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya Gelar Panggung Rakyat: Kejahatan Kemanusiaan Tidak Bisa Dihapus dari Sejarah
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya menggelar Panggung Rakyat di halaman sekretariat GMKI (GMKI) Surabaya, Jalan Tegalsari 62, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/8/2025)
    Koalisi ini beranggotakan individu-individu dan organisasi-organisasi yang menolak penulisan ulang sejarah Republik Indonesia oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
    Selain ketergesaan waktu pengerjaan dan minimnya keterlibatan publik, buku sejarah yang diterbitkan berpotensi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, menihilkan korban dan liyan, menghapus ingatan, menghilangkan pengetahuan serta mengabaikan tuntutan rakyat agar negara bertanggung-jawab pada peristiwa pelanggaran dan kejahatan HAM di masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998.
    Proses pembentukan tim penulis buku sejarah tersebut juga dilakukan dengan instan dan tanpa menyertakan pelibatan publik terutama dari kelompok korban.
    “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesadaran publik melalui gerakan kolektif yang tidak hanya bersikap reaktif terhadap pernyataan yang menyakiti dan mengkhianati kebenaran, tetapi juga proaktif dalam mempertahankan keadilan, kejujuran, dan martabat bagi semua warga negara,” kata Kandi Aryani Suwito, koordinator aksi.
    Selain diisi pertunjukan budaya, Panggung Rakyat bertajuk Menyeduh Ingatan, Menolak Lupa tersebut diisi pula dengan diskusi yang menghadirkan akademisi Prof. Drs. Hotman Siahaan, Dr. Pinky Saptandari EP, Dr. Endah Triwijati (Tiwi), dan RD. Alexius Kurdo Irianto atau Romo Kurdo.
    “Aksi ini menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan dan mereka yang terbungkam, untuk meluruskan sejarah bangsa. Gerakan ini, salah satu misinya adalah merawat memori kolektif ingatan, dengan menolak tegas pengabaian, pelupaan dan penyesatan sejarah bangsa,” kata Dr. Pinky Saptandari, Antropolog Fisip Universitas Airlangga.
    Sementara Prof Hotman menyatakan, upaya pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah adalah upaya untuk melegitimasi kekuasaan.
    “Tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan tidak bisa dihapus dari sejarah. Sebesar apapun kekuasaan mencoba menghapus dan menghilangkannya dari dokumen. Ingatan sosial yang tertanam sangat dalam di memori sosial masyarakat akan tetap menjadi narasi yang membiak dari generasi ke generasi,” kata guru besar Fisip Unair tersebut.
    “Rezim kekuasaan selalu berganti tapi narasi sejarah akan tetap hidup di dalam ingatan sosial masyarakat. Pengalaman traumatis akan melanggengkan narasi sejarah, tetap hidup di benak masyarakat. Karma sejarah akan menghantui siapapun yang mencoba menghapus fakta sejarah demi kekuasaan,” lanjutnya.
    Sementara, Endah Triwijati, Ketua Kelompok Studi Gender dan Kesehatan Universitas Surabaya, menyoroti perempuan-perempuan korban kekerasan di masa lalu yang kisahnya hendak dihilangkan dalam buku sejarah RI.
    Setelah diskusi tersebut, para peserta aksi beramai-ramai melakukan cap tangan di spanduk bertuliskan Tolak Manipulasi Sejarah dan menyampaikan pernyataan sikap.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya Gelar Panggung Rakyat Tolak Manipulasi Sejarah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 150 Kader HMI hingga PMII Masuk AMPI, Bahlil: Kalau Mau Jadi Ketum Golkar, Jalannya Sudah Benar Nasional

    3 150 Kader HMI hingga PMII Masuk AMPI, Bahlil: Kalau Mau Jadi Ketum Golkar, Jalannya Sudah Benar Nasional

    150 Kader HMI hingga PMII Masuk AMPI, Bahlil: Kalau Mau Jadi Ketum Golkar, Jalannya Sudah Benar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 150 kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (
    HMI
    ), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    PMII
    ), hingga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (
    GMNI
    ) bergabung ke organisasi sayap Partai
    Golkar
    , Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (
    AMPI
    ).
    Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    menuturkan, pilihan kader-kader organisasi pergerakan mahasiswa bergabung ke AMPI itu sudah benar jika mereka ingin menjadi ketua umum Golkar seperti dirinya.
    “Saya pernah calon Ketum AMPI, tapi Allah tidak menakdirkan saya untuk menjadi Ketum AMPI. Pak Sekjen juga pernah menjadi Wasekjen AMPI. Jadi kalau kalian mau jadi Ketum Golkar dan mau jadi Sekjen Golkar, ya sudah benar di jalan AMPI,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (28/6/2025).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menuturkan, AMPI didirikan sebagai organisasi pengkaderan yang dihuni oleh anak-anak muda yang kritis.
    Ia melanjutkan, AMPI dibentuk untuk membentuk karakter kepemimpinan muda yang independen.
    Menurut Bahlil, AMPI tidak hanya mengajarkan pada kontes karakter yang kuat, tetapi juga cara membangun hubungan komunikasi yang baik antara senior dan junior hingga sesama teman.
    “Saya harus jujur mengatakan bahwa organisasi di Golkar yang betul-betul membentuk saya dari awal, yaitu AMPI. Nah, Golkar ini adalah partai yang didirikan oleh hampir semua segmentasi kelompok masyarakat,” ucap Bahlil.
    Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, Golkar memiliki doktrin karya kekaryaan.
    Partai Golkar juga tidak melarang siapapun menjadi ketum, selama calon memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan AD/ART.
    “Dan aktivis harus mencari partai yang dinamis. Mencari partai yang dinamis, yang menghargai kalian. Pikiran-pikiran kalian itu bagus. Nah, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman aktivis. Cipayung termasuk BEM,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, menyampaikan bahwa para aktivis tersebut sudah menyampaikan kesediaannya bergabung dengan AMPI, yang pada akhirnya akan bergabung ke Partai Golkar.
    “Mulai dari kawan-kawan dari HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan semuanya (beberapa BEM mahasiswa), hadir di sini. Ini adalah kebanggaan, kehormatan buat kita, AMPI, dan juga tentunya Partai Golkar, di mana nanti kami menyematkan jaket AMPI,” kata Jerry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timotius Lubis Luncurkan Prototipe Website Canggih untuk GMKI

    Timotius Lubis Luncurkan Prototipe Website Canggih untuk GMKI

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk Kongres Nasional XXXIX Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Samarinda, Timotius Lubis, bakal calon Ketua Umum GMKI periode 2025–2027, tak hanya hadir membawa janji, tetapi bukti.

    Dalam sebuah kegiatan santai namun penuh makna di CGV Plaza Mulia Samarinda, Timo sapaan akrabnya, mengajak tim dan pendukungnya untuk nonton bareng (nobar), sembari mempersembahkan sesuatu yang lebih besar: peluncuran resmi website satujiwa-uous.com sebagai prototipe website canggih www.gmki.or.id jika timo terpilih, prototipe ini akan di adopsi di www.gmki.or.id.

    Kegiatan yang digelar pukul 12.30 WITA ini dihadiri oleh 85 peserta, termasuk sejumlah senior GMKI, ketua-ketua cabang, dan para Koordinator Wilayah dari berbagai daerah, seperti Korwil V, VIII, XI, dan XII. Bukan sekadar kebersamaan yang diciptakan.

    “Perubahan tidak cukup dengan pidato dan jargon. Perubahan dimulai dari kerja nyata,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Website yang bukan sekadar etalase – diluncurkan bukan hanya alat kampanye. Ia adalah cikal bakal sistem digital GMKI masa depan. Dirancang sederhana namun fungsional, situs ini bukan sekadar showcase visi Timo, tetapi juga platform yang siap diadopsi oleh GMKI secara nasional.

    “Kami tidak sekadar menjanjikan program. Barangnya sudah ada. Sistemnya sudah hidup. Ini bentuk komitmen kerja, bukan sekadar narasi,” tegas Timo di hadapan para hadirin.

    Website satujiwa-uous.com kini memuat sejumlah fitur yang akan memudahkan tata kelola organisasi ke depan:

    Halaman Awal Kampanye: Memuat semangat perjuangan bertema “Satu Jiwa”.

    Struktur Dasar Web GMKI Nasional: Tersusun sistematis, user-friendly, dan mudah diaplikasikan untuk cabang cabang.

    1. Pendaftaran & KTA Online: Proses digital yang disertai verifikasi oleh pengurus cabang.

    2. ⁠Manajemen Dokumen Organisasi (Bidang Organisasi): Pengajuan, penerbitan SK dan berkas penting bisa diakses dan dikelola online.

    3. Fitur Kaderisasi (Bidang PKK): Materi PDSPK, silabus, juklak-juknis, sertifikat kaderisasi dan forum diskusi tersedia dalam satu ruang.

    4. Ruang Aksi dan Pelayanan (Bidang Akspel): Memfasilitasi gerakan secara lintas wilayah dalam pelayanan di 3 medan layan.

    5. Jaringan Karier GMKI: Untuk anggota dan alumni yang mencari atau membuka peluang kerja.

    6. Transparansi Keuangan Real-Time: Semua kader bisa melihat laporan keuangan PP secara terbuka.

    7. Forum Diskusi Online: Semua kader bisa mendaftar dan log in, seluruh cabang bisa membuat halaman web yang menjadi kesatuan dengan web Nasional GMKI ini. Gratis.

    Tidak Banyak Bicara, Tapi Kerja

    Peluncuran ini menjadi pernyataan keras bahwa GMKI ke depan tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Zaman berubah, sedikit sentuhan teknologi ini bisa memberi harapan. Kebutuhan kader pun ikut bergeser. Dan jawaban atas itu bukan seruan kosong, tapi teknologi yang bekerja.

    “Saya dan tim tetap terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung atau menyumbang ide. Langsung saja ke DM Instagram kami di @satujiwa.uous atau WA saya pribadi. Kami respon cepat, karena ini bukan soal siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling siap bekerja,” ujar Timo.

    ”Sama seperti gagasan nilai-nilai yang saya selalu sharing dan selalu diskusikan sama teman-teman, semua orang disini bertanggung jawab untuk memastikan organisasi ini lebih baik. Jangan pernah mengorbankan yang namanya nasib organisasi ini demi kepentingan pribadi kita masing-masing. Jadi ini yang menjadi dasar kita semua hadir duduk disini, dan saya pastikan hari ini kita tetap fight dan tetap akan menang,” ucap Timo menambahkan.

    Di tengah atmosfer kongres yang jauh dari kondusif, langkah Timotius Lubis ini menegaskan satu hal: kepemimpinan sejati tidak diukur dari volume suara, tapi dari tapi dari rekam kerja dan legacy. Dan Timotius sudah memulainya dengan senyap, dengan sistem, dengan substansi.

     

  • Saksiminor NTT Berikan Perlindungan bagi Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada Regional 20 Maret 2025

    Saksiminor NTT Berikan Perlindungan bagi Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada Regional 20 Maret 2025

    Saksiminor NTT Berikan Perlindungan bagi Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Solidaritas anti-kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan (
    Saksiminor
    ) Nusa Tenggara Timur (NTT), siap memberikan perlindungan penuh kepada korban pencabulan
    eks Kapolres Ngada
    , Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja.
    Saksiminor beranggotakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Lembaga Bantuan Hukum Apik NTT, Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia Kupang Rumah Perempuan, Rumah Harapan-GMIT PKBI NTT, IMOF NTT, AJI Kota Kupang.
    Kemudian, KOMPAK, JIP, IPPI KPAP NTT, Garamin Lowewinl HWDL, Yayasan Cinta Masyarakat Madani Hanaf, YTB, Sabana Sumba, LBH Surya NTT, Solidaritas Perempuan Flobamorams, PWI NTT, Piar NTT. UDN, GMKI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang, HMI Cabang Kupang. PMKRI Cabang Kupang, JPIT dan Jemaah Ahmadiyah Cabang NTT.
    Ketua LPA NTT, Veronika Ata, mengatakan, selain kepada para korban, perlindungan yang sama juga kepada keluarga selama proses hukum dan proses pemulihan berlangsung termasuk perlindungan darı intimidası, ancaman, atau dampak psikososial lebih lanjut akibat kasus ini.
    “Negara juga harus memberikan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga atas pemulihan psikologı, sosial, kesehatan dan hak atas restitusi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Veronika, dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kupang, Kamis (20/3/2025).
    Selain itu, Saksiminor juga mendukung Keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksı pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada
    mantan Kapolres Ngada
    tersebut.
    Berdasarkan keputusan tersebut, Kapolri wajib menolak upaya banding yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Institusi Polri dan penghormatan terhadap rasa keadilan korban.
    “Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan wajib menerapkan pasal berlapis, menjatuhkan hukuman maksimal dengan pemberatan,” tegas Veronika.
    Pihaknya meminta aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pertindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    Selanjutnya, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 7.
    “Kepolisian juga harus transparan dalam proses penyidikan kasus ini dan menyampaikan ke publik dengan mengedepankan prinsip-prinsip penghargaan dan perlinduangan korban,” kata Veronika.
    Kepolisian juga, lanjut dia, tidak mengeluarkan pernyataan yang menggiring opini publik untuk membangun alasan pemaaf bagi pelaku.
    Setiap pernyataan yang menguntungkan pelaku adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan bagı korban.
    Pihaknya juga meminta, aparat kepolisian mengusut tuntas keterlibatan pelaku lain, jaringan pornografi, perdagangan orang dan melakukan patroli cyber secara intens, menghapus jejak digital untuk perlindungan korban demi percepatan pemulihan.
    Melacak transaksi elektronik pelaku, termasuk aliran dana yang diduga berkaitan dengan kejahatan ini melalui rekening dan perangkat seluler pelaku, sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
    “Kami juga minta, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Dokumen Elektronik Bermuatan Pornografi Anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS,” ujar dia.
    Masyarakat juga, kata dia, harus mengawal proses penegakan hukum dan memberikan dukungan kepada korban dan keluarga dalam memperjuangkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
    Sebelumnya, Fajar diamankan aparat Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Dia diamankan karena dugaan terlibat kasus
    pencabulan anak di bawah umur
    dan narkoba.
    Fajar terungkap mencabuli seorang anak berusia enam tahun di salah satu hotel yang ada di Kota Kupang.
    Terbaru, Mabes Polri telah menetapkan Fajar sebagai tersangka. Dia memakai baju tahanan berwarna oranye setelah ditetapkan tersangka kasus pencabulan anak.
    Fajar juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
    “Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.