Organisasi: GMKI

Dukungan Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Meluas, IPW: Bukan Kriminalisasi

GELORA.CO -Dukungan kepada Polda Metro Jaya yang telah menetapkan status tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas.

Selain Indonesia Police Watch (IPW), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gereja Pusat Pantekosta Indonesia (GPPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah tokoh nasional menyatakan langkah penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur hukum dan bukan bentuk kriminalisasi.

“Penetapan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan bukanlah kriminalisasi, karena terdapat perbuatan faktual yang dilakukan secara terbuka di muka umum dan melalui media massa maupun media sosial. Perbuatan yang dipersangkakan bukan hanya sebatas ekspresi lisan atau opini, melainkan tindakan aktif yang lebih spesifik,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin 10 November 2025.

Roy Suryo cs diduga telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Ini yang menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, perbuatan pidana yang diselidiki yang menjelaskan mengapa jeratan pasalnya melampaui sekadar Pasal 310 KUHP.

“Penetapan tersangka ini tidak bisa disebut misalnya sebagai kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, karena memang ada tindakan atau perbuatan yang dinilai merendahkan martabat seorang subjek hukum, dalam hal ini Jokowi yang adalah Presiden ke-7 RI,” kata Sugeng lagi.

Menurut Sugeng, pernyataan dan unggahan yang mempersoalkan keaslian ijazah Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mencemarkan nama baik Presiden. Apalagi, kata dia, tuduhan itu sebelumnya telah diuji secara hukum dan dinyatakan tidak terbukti.

”Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama ahli, termasuk pihak UGM serta saksi-saksi teman seangkatan Joko Widodo, dan telah menerbitkan surat penghentian penyelidikan karena tidak terdapat cukup bukti terjadinya pemalsuan ijazah,” ujarnya.

Sugeng menjelaskan, surat penghentian penyelidikan dari Bareskrim menjadi fakta hukum bahwa peristiwa pidana pemalsuan ijazah tidak ada. Karena itu, ketika tuduhan tersebut terus diproduksi dan disebarkan di ruang publik, termasuk di media sosial, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Ia menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 117 saksi serta menghadirkan berbagai ahli, mulai dari ahli pidana, hukum IT, sosiologi, hingga psikologi massa, sebelum menetapkan tersangka. Proses penyelidikan juga disertai gelar perkara dengan menghadirkan pihak eksternal penyidik.

”Dengan demikian, penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana dan sah secara hukum,” kata Sugeng.

Meski demikian, IPW menegaskan, para tersangka tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum. ”Dalam negara hukum yang demokratis, para tersangka berhak menempuh praperadilan guna menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” tutur Sugeng.

Dukungan juga diberikan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar yang menilai langkah Polda Metro Jaya sudah tepat. Ia mengingatkan semua pihak agar menggunakan kebebasan berpendapat dengan penuh tanggung jawab.

”Sudah tepat (penetapan status tersangka), supaya menjadi pelajaran bagi siapa pun untuk tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat justru untuk caci maki,” kata Kiai Anwar.

Ia berharap, setelah penetapan ini tidak ada lagi penyebaran informasi yang tidak benar. ”Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan lahir dan batin,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti juga menilai penetapan tersangka Roy Suryo, dkk sudah tepat. Karena opini yang digiring terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo sudah menimbukan kegaduhan dalam masyarakat.

Selaras dengan IPW, GMKI dan MUI, tokoh nasional dari Jawa Timur, Ir. Ridwan Hisjam, mantan anggota DPR RI lima periode berpendapat serupa. Dengan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, dkk dapat memberikan kepastian hukum serta membuat dugaan pidana yang dipersangkakan dapat diuji secara terbuka di pengadilan.

“Apabila ternyata tidak terbukti, hakim bakal membebaskan Roy Suryo, dkk. Akan tetapi apabila hakim berkeyakinan dakwaan terbukti, Roy Suryo, dkk akan menjalani hukuman yang harus dihormati semua pihak” ujarnya.

Penetapan tersangka Roy Suryo, dkk sebelumnya diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers. Kasus ini berawal dari laporan Presiden Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang telah berulang kali dibantah pihak UGM dan aparat penegak hukum.

Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dkk sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Kamis pekan ini, 13 November.

”Panggilan tersangka untuk diambil keterangan Kamis, 13 November 2025, Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto

10/11/2025 19:21
Foksi: Santri dan pemuda pilar utama bangsa untuk bangun masa depan

“Santri dan pemuda harus menjadi bagian dari generasi emas yang mampu menggabungkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Pemuda dan santri saat ini harus unggul dalam teknologi, disertai juga yang mampu menjaga akhlak, moralitas, dan nil

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menekankan pentingnya peran santri dan pemuda dalam menyongsong generasi emas Indonesia 2045 yang diharapkan mampu menjadi generasi yang tangguh, berilmu, dan berakhlak.

“Santri dan pemuda harus menjadi bagian dari generasi emas yang mampu menggabungkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Pemuda dan santri saat ini harus unggul dalam teknologi, disertai juga yang mampu menjaga akhlak, moralitas, dan nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan dalam setiap langkah,” kata Ketua Umum DPP Foksi Natsir Sahib dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat terkait momen peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda 2025.

Cak Nasir sapaan akrabnya mengatakan peringatan Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda 2025 juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan yang berlandaskan keberagaman dan toleransi.

“Semangat dari hari santri saat ini seharusnya disalurkan untuk membangun semangat (menjaga) keberagaman yang telah ada di bumi Indonesia. Menjaga keberagaman ini harus dilakukan oleh santri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,” ujarnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, ia juga menyoroti perlunya kolaborasi nyata antara santri, pemuda, dan pemerintah dalam menyukseskan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi Astacita, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas manusia Indonesia dan penguatan ekonomi rakyat.

“Kami, para santri dan pemuda siap menjadi bagian dari kekuatan bangsa untuk menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo. Kami melihat Astacita sebagai visi pemerintahan yang membangkitkan panggilan moral untuk membangun manusia Indonesia yang unggul, sehat, berpendidikan, dan sejahtera,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan kolaborasi lintas generasi dan lintas iman menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

“Sumpah Pemuda dulu menyatukan bahasa, bangsa, dan tanah air. Kini tugas kita adalah menyatukan semangat kemajuan dengan nilai-nilai kebangsaan. Santri dan pemuda harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan menjadi jembatan bagi kemajuan bangsa,” tuturnya.

Dalam memperingati Hari Santri Nasional bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda 2025, DPP Foksi juga telah menggelar dialog kebangsaan dan pagelaran budaya dengan menghadirkan sejumlah tokoh pemuda lintas organisasi dan pejabat daerah di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (28/10).

Dialog kebangsaan diisi oleh Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Forkopimda Surakarta serta para pimpinan organisasi kepemudaan tingkat nasional seperti Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan, Ketua Umum GMKI Sahat MP Sinurat, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketua Umum KMHDI I Wayan Darmawan, dan Habib Anis Bin Yahya.

Acara peringatan itu juga dimeriahkan oleh pagelaran seni dan budaya yang menghadirkan Hadad Alwi dan Kyai Kanjeng, menggambarkan harmoni antara spiritualitas, kebudayaan, dan nasionalisme.

Dengan semangat toleransi, kolaborasi, dan inovasi, santri dan pemuda siap mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berperadaban.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 23:06
GMKI Surabaya Ajak Pemuda Hidupkan Semangat Persatuan di Tengah Tantangan Zaman

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya menggelar dialog kebangsaan bertema “Refleksi 97 Tahun Sumpah Pemuda: Membangkitkan Antusiasme Persatuan di Tengah Tantangan Zaman.”

Kegiatan ini digelar di Student Center GMKI Surabaya, Jalan Tegalsari Nomor 62, dengan melibatkan tokoh gereja dan organisasi kepemudaan.

“Sumpah pemuda bukanlah sekedar momen historis, melainkan warisan nilai persatuan para pemuda Indonesia. Oleh karenanya, mari kita lanjutkan perjuangan kongres pemuda yang telah melahirkan sumpah pemuda sebagai refleksi kolektif kita sebagai pemuda untuk mengawal demokrasi dan keutuhan Bangsa demi menyongsong Indonesia Emas 2025,” ujar Amos Tampubolon, Ketua GMKI Surabaya Periode 2024–2026.

Amos mengatakan, refleksi Sumpah Pemuda hari ini tidak cukup berlangsung dalam ruang diskusi saja, melainkan harus diterjemahkan dalam gerakan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, pemuda memiliki posisi strategis dalam menutup celah intoleransi, konflik identitas, dan disintegrasi sosial yang muncul akibat dinamika informasi digital.

“Kita tidak boleh hanya merayakan Sumpah Pemuda secara seremonial. Semangat ini harus tampil melalui kerja nyata, kehadiran aktif pemuda di tengah rakyat, dan keberanian mengoreksi keadaan dengan cara yang beradab,” tambahnya.

Dalam pemaparan materi, Ketua Bidang I MPH PGI-W Jawa Timur, Pdt. Andri Purnawan, menekankan bahwa persatuan bangsa yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang generasi pemuda masa lalu. Dia menyebut tantangan tiap zaman berbeda, sehingga cara memaknai Sumpah Pemuda juga harus terus berkembang.

“Harus ada pembaharuan mengenai refleksi sumpah pemuda yakni dengan beradaptasi terhadap situasi dan kondisi di masa kini,” kata Pdt. Andri.

Sementara itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur, Arderio Hukom, menegaskan bahwa pemuda harus tetap kritis terhadap keadaan sosial. Dia menilai kemampuan untuk menyuarakan kebenaran harus menjadi karakter dasar generasi muda hari ini.

“Pemuda yang cerdas harus mampu mengamati kondisi sosial, jangan mudah terjebak dalam konstruksi sosial yang tidak selaras dengan makna sumpah pemuda,” ujar Arderio.

Amos menutup kegiatan dengan ajakan agar pemuda lintas organisasi, agama, dan identitas menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton. Menurut dia, perjuangan pemuda akan selalu relevan selama bangsa ini terus bergerak maju menghadapi tantangan baru.

“Persatuan bukan slogan. Persatuan harus menjadi tindakan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pemuda,” pungkas alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya ini.[asg/aje]

30/10/2025 08:20
Fraksi PAN terima audiensi mahasiswa komitmen kawal aspirasi publik

Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi publik saat menerima audiensi dari sejumlah organisasi perempuan dan mahasiswa di ruang Fraksi PAN, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Adapun, organisasi perempuan dan mahasiswa yang hadir tersebut, yakni Himi Persis, Kohati PB HMI, Bidang Perempuan Himmah (Al-Wasilah), Bidang Perempuan PP KAMMI, GEMMA Wati, GMKI, KOPRI PMII, IMM, dan SEMM.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, para organisasi perempuan dan mahasiswa itu diterima beberapa petinggi PAN, di antaranya Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal seperti isu-isu terkait perempuan serta tuntutan 17+8 yang jadi perhatian masyarakat.

Fraksi PAN menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan keadilan di ruang publik.

“Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan,dan Fraksi PAN berkomitmen untuk ikut mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan generasi muda,” ujar Putri.

Selain itu, Fraksi PAN menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Fraksi PAN juga memastikan siap membantu korban aksi unjuk rasa yang belum mendapatkan perawatan, dengan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui jalur resmi.

Bagi Fraksi PAN, suara perempuan dan generasi muda adalah bagian penting dari perjuangan mewujudkan ruang demokrasi yang sehat, adil, dan penuh kepedulian.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/09/2025 21:07
Ketika istana jadi ruang dialog rakyat

Jakarta (ANTARA) – Pada Kamis (4/9) malam, pemerintah membuka pintu Istana Negara, Jakarta, bagi para demonstran agar bisa berdialog di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang belakangan ini kembali diuji.

Langkah menghadirkan forum resmi di dalam istana dipandang sebagai strategi yang lebih terarah demi meredam eskalasi ketegangan. Alih-alih, terus bergulir di jalanan yang rentan ricuh dan disusupi provokator.

Selepas adzan magrib, sebanyak 15 delegasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terbagi atas dua kutub kekuatan massa kaum pemuda, tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka berjalan tergesa dari arah Gedung Kementerian Sekretariat Negara menuju Istana Negara via pintu gerbang pilar.

Masing-masing pemuda dikawal dua hingga empat petugas keamanan istana berpakaian putih. Raut wajah mereka seakan menyiratkan pesan untuk menahan diri berkomentar kepada awak media, sebelum dialog digelar.

Delegasi itu tampil dengan gaya kelompoknya masing-masing. Misalnya, Bagas Kurniawan yang berpeci hijau-hitam dengan pita putih berumbai 17 helai, khas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ketua Umum HMI itu, memboyong para pemimpin organisasi ekstra kampus bernama Aliansi Cipayung, terdiri atas HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), hadir I Wayan Darmawan selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan ikat kepala udeng khas Bali. Selain itu, juga ada Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Prima Surbakti yang berkalung salib di lehernya.

Aliansi Cipayung adalah forum persatuan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang lahir pada 1972 di Cipayung, Bogor, untuk menyatukan suara gerakan mahasiswa dalam merespons isu-isu kebangsaan yang berkembang kala itu.

Sejak awal, aliansi ini diposisikan sebagai kekuatan untuk mengawal demokrasi, terutama ketika negara menghadapi situasi krisis yang menuntut keterlibatan aktif mahasiswa.

Di luar itu, juga hadir Pasha Fazillah Afap selaku Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

BEM SI adalah koordinator antar-BEM kampus yang berdiri sejak awal 2000-an, berperan sebagai motor penggerak demonstrasi besar lewat kritik terhadap kebijakan pemerintah, dengan fokus pada isu-isu strategis, seperti demokrasi, pendidikan, kesejahteraan, hingga lingkungan.

Jumlah perwakilan yang hadir untuk menyampaikan keterangan, usai berdialog tak sampai separuh list undangan yang disebar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada 37 OKP, beberapa hari sebelumnya.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/09/2025 12:07
Pertemuan Pimpinan DPR dan Mahasiswa Jadi Momentum Transparansi Proses Politik Nasional

JAKARTA – Beberapa waktu lalu, pimpinan DPR mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025.

Langkah DPR tentu menjadi fenomena luar biasa karena suara publik tak lagi menggema di jalanan tapi berhasil menembus mejapParlemen.

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas menilai pertemuan antara DPR dan perwakilan mahasiswa yang diselenggarakan kemarin memiliki makna strategis dalam demokrasi.

Hal tersebut dianggap sebagai ruang komunikasi dua arah antara kekuatan politik formal dan kekuatan sipil muda.

“Saya melihat ini sebagai momen penting yang akan mendorong transparansi dan inklusivitas dalam proses politik kita hari ini, bukan sekadar seremoni belaka karena hal ini tentunya membuka ruang negosiasi publik atas isu-isu mendesak yang selama ini kerap mandek di ruang kekuasaan,” ujar Hairunnas dalam keterangan dikutip Sabtu, 6 September.

Menurut Hairunnas, tuntutan mahasiswa mulai dari pembentukan tim investigasi independen, pengusutan kekerasan aparat, pembebasan demonstran, hingga desakan atas pengesahan RUU Perampasan Aset, menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang peran sebagai suara moral dan pengingat nurani bangsa.

“Di sisi lain, saya melihat dari potret DPR, terutama permintaan maaf dari Sufmi Dasco dan komitmen reformasi internal DPR yang disebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani menjadi sinyal positif, meski masih perlu dibuktikan dalam realisasinya,” ungkapnya.

“Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan kesediaannya untuk menjadikan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai bahan evaluasi. Ini menunjukkan adanya potensi pergeseran budaya politik di parlemen, dari sekadar defensif menjadi lebih reflektif dan responsif terhadap tuntutan yang disampaikan,” sambung Hairunnas.

Peneliti Spektrum Politika Institute itu juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang awal untuk konsolidasi demokrasi yang lebih inklusif dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun sejak awal reformasi. Namun demikian, menurut Hairunnas, output yang diharapkan dari pertemuan itu adalah langkah nyata dari para pemangku kebijakan.

“Mulai dari pembentukan tim investigasi independen, sebab DPR secara konstitusional dan politik memiliki peran strategis dalam membentuk dan mendorong pembentukan tim investigasi, terutama jika berkaitan dengan isu yang menyangkut kepentingan publik, pelanggaran hukum, atau pelanggaran HAM, dalam hal ini kematian Affan Kurniawan,” sebutnya.

Hairunnas menyoroti hasil dari pertemuan dengan mahasiswa adalah termasuk mendorong Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk memastikan DPR akan membahas RUU Perampasan Aset.

Hal ini menanggapi tuntutan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang mendesak pengesahan RUU tersebut sebagai bagian dari reformasi legislatif yang transparan dan partisipatif.

Adapun Sufmi Dasco menyatakan pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas sejumlah tuntutan mahasiswa, salah satunya pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hairunnas menilai percepatan pembahasan RUU ini menjadi krusial mengingat tarik ulur yang telah berlangsung terlalu lama, padahal urgensinya semakin nyata dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“RUU Perampasan Aset seharusnya tidak dipandang sebagai tekanan politik, melainkan sebagai refleksi kehendak rakyat yang menolak segala bentuk impunitas,” ujar Hairunnas.

Hairunnas menyebut, pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi bukti konkret komitmen DPR terhadap reformasi kelembagaan yang selama ini didengungkan. Jika tidak, maka komitmen itu dikhawatirkan hanya menjadi slogan tanpa makna.

Di sisi lain, Hairunnas menilai mahasiswa dan masyarakat sipil juga perlu mengapresiasi langkah awal DPR serta dukungan dari sejumlah partai politik yang telah menunjukkan sinyal positif untuk mempercepat pembahasan, dengan tetap mengawal prosesnya agar berjalan akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

“Pada akhirnya, saya berharap mahasiswa pun akan tetap mengawal secara konsisten narasi perjuangannya agar tetap fokus dan berdampak. Sebab, bagi saya demokrasi tidak hanya dibangun lewat demonstrasi atau forum dengar pendapat, tapi lewat konsistensi tindakan setelahnya,” ucap Hairunnas.

“Pertemuan ini penting, tapi nasib tuntutan publik akan bergantung pada siapa yang berani mengubah kata menjadi kerja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pimpinan DPR menerima sejumlah perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September.

DPR mengundang para mahasiswa untuk berdialog dan menerima aspirasi yang disampaikan terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar pada 25-31 Agustus 2025.

Adapun perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Perwakilan mahasiswa yang hadir di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, dan HMI DIPO.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk yang tertuang dalam tuntutan bertajuk ’17+8 Tuntutan Rakyat’. BEM UI mengusulkan agar dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar dalam aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus 2025.

Kemudian, BEM Nusantara yang mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hingga HMI DIPO yang meminta pimpinan DPR menghubungi Kapolri agar membebaskan mahasiswa yang ditahan.

06/09/2025 19:13
Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
“Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
“Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
“Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
“Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
“Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
“Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
“Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/09/2025 09:13
Kompol Cosmas Dipecat, Ketua GMKI Kupang: Kapolri Juga Harus Dicopot Sebagai Pihak Paling Bertanggung Jawab Regional 6 September 2025

Kompol Cosmas Dipecat, Ketua GMKI Kupang: Kapolri Juga Harus Dicopot Sebagai Pihak Paling Bertanggung Jawab
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com
– Komisaris Polisi (Kompol) Cosmas Kaju Gae dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri.
Pemecatan tersebut terjadi setelah insiden tabrakan yang mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, Andraviani Laiya, menyatakan, pemecatan Kompol Cosmas memicu berbagai respons di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Tapi jika tanggapan dari kami ialah kami tetap pada prinsip bahwa keadilan dan kebenaran harus tetap diperjuangkan. Saya tidak mau masuk dalam konteks SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),” ujar Andraviani kepada
Kompas.com
, Jumat (5/9/2025).
Dia menambahkan bahwa GMKI mendesak pencopotan Kapolri dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor DPRD NTT pada 1 September 2025.
“Bagi kami, pimpinan tertinggi harus turut andil dan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Andraviani juga menjelaskan bahwa aksi demo tersebut merupakan bagian dari dinamika nasional, di mana pihaknya telah melaksanakan tugas sebagai gerakan mahasiswa dan pemuda untuk menyuarakan permasalahan bangsa dan daerah demi kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Ikatan Keluarga Ngada (Ikada) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menyatakan penolakan terhadap pemecatan Kompol Cosmas Kaju Gae.
Ketua Ikada Kupang, Sipri Radho Toly, mengungkapkan bahwa ada sejumlah pernyataan sikap yang diserahkan kepada polisi untuk diteruskan kepada pimpinan Polri dan Presiden Prabowo.
“Intinya, masyarakat Ngada di Kupang menolak pemecatan Kompol Cosmas,” kata Sipri.
Penolakan juga diikuti Forum Pemuda NTT Nagekeo.
Mereka menilai keputusan Kompol Cosmas dan 6 anggota Brimob lainnya hanya dikorbankan dalam peristiwa Affan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/09/2025 06:00
Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya Nasional 5 September 2025

Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin penggunaan Istana Negara untuk menerima perwakilan mahasiswa.
Hal itu ia sampaikan saat membuka pertemuan dengan lebih dari 30 organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
Prasetyo menuturkan, Kepala Negara juga menitipkan salam hormat kepada para mahasiswa yang hadir.

Prabowo sendiri berhalangan hadir lantaran menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal.
Meski begitu, Prabowo disebut berpesan agar seluruh aspirasi mahasiswa disampaikan ke pemerintah.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Dalam pertemuan itu, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang berkenan hadir di Istana untuk berdialog dengan pemerintah.
Ia menegaskan pemerintah akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ujar dia.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo sendiri didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
Brian menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.

Setelah pertemuan itu, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 12:21
Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa Nasional 5 September 2025

Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
Di situ, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
Brian sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.
Selepas pertemuan, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
BEM SI Kerakyatan juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 11:52