Xcloud.id

Organisasi: Gebrak

  • Wacana Pemangkasan 3 Nol Rupiah, Akademisi UI: Sekali Gebrak, Tikus Langsung Keluar

    Wacana Pemangkasan 3 Nol Rupiah, Akademisi UI: Sekali Gebrak, Tikus Langsung Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan eselon I Kemenko Maritim Ronnie H. Rusli menyorot soal kebijakan Redenominasi atau pemangkasan tiga digital nol rupiah.

    Rencana kebijakan ini dicanangkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ini kemudian yang direspon oleh Ronnie H. Rusli sebagai salah satu langkah yang disebut cukup tepat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ronnie menyebut kebijakan ini akan membawa ini memasuki nilai rupiah baru.

    “Indonesia akan memasuki ‘rezim nilai uang piah baru’ tiga angka nol di korting abis maksudnya apa sih Pak? Maksudnya yang tadinya nilai seceng jadi seperak,” tulisnya dikutip Rabu (17/12/2025).

    Soal dampak dari kebijakan ini akan sangat terasa untuk pejabat atau koruptor yang punya banyak simpanan uang.

    Langkah ini disebut sebagai gerbakan yang membuat para tikut langsung keluar dari sarangnya.

    “Apa dampaknya? Nah saya acungi jempol buat Menkeu sekali gebrak tikus pada keluar dari lobang untuk tukar hasil curiannya,” jelasnya.

    “Bayangkan pejabat kalau uang hasil curian atau terima ‘cash Rp sembunyi-sembunyi musti keluar bawa uang untuk tukar ke mata uang dengan redominasi nilai baru,” tuturnya.

    “Semisal Rp 1000,000.- jadi Rp1000.- kalau uang didalam kamar sampai kena langit-langit rumah bawa pakai apa ke Bank untuk tukar??,” tambahnya.

    Pejabat yang disebutnya punya banyak simpanan itu selain harus bekerja keras untuk menukarkan uangnya.

    Mereka juga akab mendapatkan laporan dari bank ke otorittas keuangan karena butuh tambahan uang untuk menukarkan uangnya si pejabat ini.

  • Waspada Kepadatan Lalu Lintas, Ada Demo di 2 Titik di Jakarta Hari Ini Megapolitan 10 Desember 2025

    Waspada Kepadatan Lalu Lintas, Ada Demo di 2 Titik di Jakarta Hari Ini Megapolitan 10 Desember 2025

    Waspada Kepadatan Lalu Lintas, Ada Demo di 2 Titik di Jakarta Hari Ini
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Arus kendaraan di sejumlah titik Jakarta Pusat berpotensi padat hari ini, Rabu (10/12/2025), seiring digelarnya dua aksi demo.
    Pengendara diimbau menghindari area sekitar lokasi demo untuk mengantisipasi kemacetan.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyampaikan bahwa aksi pertama berlangsung di kawasan Gambir oleh massa buruh.
    Massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) diperkirakan mulai hadir sejak pagi.
    “Pagi ada aksi dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan beberapa elemen massa di Wilayah Gambir,” kata Ruslan.
    Demo kedua dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, dengan jumlah peserta yang juga cukup besar.
    “Akan ada 1.704 personil untuk pengamanan aksi di cluster DPR,” ujar Ruslan.
    Menurut Ruslan, total 2.921 personel kepolisian dikerahkan untuk pengamanan aksi buruh di Gambir.
    Sementara rekayasa lalu lintas di sekitar titik tersebut akan diberlakukan secara situasional, bergantung pada kepadatan massa yang hadir di lapangan.
    Ia menegaskan bahwa pola pengalihan arus dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi di sekitar lokasi demo.
    Ruslan mengingatkan masyarakat agar menghindari area Gambir dan kawasan DPR/MPR selama aksi berlangsung untuk mencegah terjebak kemacetan.
    “Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan,” tutur dia.
    Penutupan atau pengalihan arus diperkirakan berdampak pada
    kepadatan lalu lintas
    di sejumlah ruas arteri menuju dua titik utama aksi.
    Demo di Jakarta Pusat umumnya menimbulkan kepadatan signifikan pada jam sibuk, terutama di ruas Jalan Medan Merdeka, Jalan Ridwan Rais, Stasiun Gambir, Jalan Gatot Subroto, dan kawasan Senayan.
    Pengendara disarankan memonitor kondisi lalu lintas secara berkala untuk menyesuaikan rute perjalanan.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Jenewa (beritajatim.com) – Delegasi Republik Indonesia mencatatkan pencapaian diplomasi penting dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang berlangsung di markas World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa. Pada hari ketiga pelaksanaan sidang, proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti musik global mendapatkan dukungan masif dari berbagai blok negara dan kelompok regional, menandai langkah maju dalam reformasi industri musik digital dunia.

    Dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, delegasi Indonesia menyoroti posisi strategis tanah air sebagai pasar potensial dalam ekonomi music streaming. Isu utama yang diangkat adalah ketimpangan tata kelola royalti lintas negara serta dampak signifikan kehadiran Artificial Intelligence (AI) terhadap keberlangsungan produk media dan kreativitas seniman.

    “Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” ungkap Arief Havas Oegroseno dalam forum WIPO tersebut.

    Urgensi usulan ini dipertegas oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady. Ia menekankan bahwa inisiatif Indonesia bertujuan mendorong terciptanya ekosistem royalti digital yang lebih transparan dan bertanggung jawab secara global. Dalam pemaparannya, Andry menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fondasi proposal tersebut.

    “Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara,” tegasnya di hadapan para delegasi.

    Respon positif segera mengalir pasca-presentasi. Dukungan penuh secara resmi disampaikan oleh Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, dan Kazakhstan. Tak hanya itu, dukungan blok regional juga datang dari Asia Pacific Group dan African Group, yang menilai usulan ini relevan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

    Sementara itu, kelompok negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) serta CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut inisiatif ini dengan positif dan menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog lebih lanjut guna mematangkan konsep tersebut.

    Merespons luasnya dukungan internasional, Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan apresiasi mendalam atas solidaritas negara-negara anggota WIPO.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ujar Arief Havas.

    Langkah strategis selanjutnya yang diambil Indonesia adalah membuka ruang diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan negara, pelaku industri, hingga komunitas musik global pada sesi SCCR berikutnya.

    Di sela-sela agenda utama sidang, delegasi Indonesia juga bergerak aktif melakukan pertemuan bilateral untuk memperkuat lobi. Pertemuan dilakukan dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputi Direktur Jenderal WIPO Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industry), Group B Country, Uni Eropa, dan CACEEC. [beq]

  • Indonesia Gebrak Panggung COP30 Brasil dengan Strategi Kehutanan Sosial dan Solusi Alam Berkelanjutan

    Indonesia Gebrak Panggung COP30 Brasil dengan Strategi Kehutanan Sosial dan Solusi Alam Berkelanjutan

    Kehutanan sosial kini bukan lagi sekadar program pinggiran dalam kebijakan nasional Indonesia, melainkan telah bertransformasi menjadi strategi utama (mainstream) dalam diplomasi iklim regional.

    Di panggung COP30, delegasi Indonesia secara rinci membedah bagaimana skema ini bekerja sebagai mesin ganda menyelamatkan ekosistem sekaligus mengentaskan kemiskinan.

    Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik demografis serupa, di mana jutaan penduduknya hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan, menggantungkan hidup dari sumber daya alam yang ada.

    “Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin,” tegas Julmansyah, menutup sesi di Paviliun ASEAN dengan optimisme bahwa model yang diterapkan Indonesia dapat direplikasi dan disesuaikan di negara tetangga.

    Pernyataan ini menggarisbawahi visi Indonesia bahwa kolaborasi regional adalah kunci. Hutan di Kalimantan, misalnya, tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari kesatuan ekosistem Borneo yang mencakup Malaysia dan Brunei Darussalam.

    Oleh karena itu, pendekatan Perhutanan Sosial yang sukses di satu wilayah harus ditularkan ke wilayah lain untuk menciptakan sabuk pengaman ekologis yang kokoh di Asia Tenggara.

    Dalam sesi teknis di COP30, Indonesia memaparkan data keberhasilan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang telah naik kelas. Dari sekadar petani subsisten, mereka kini menjadi produsen komoditas ekspor bernilai tinggi seperti kopi, madu hutan, rotan, dan minyak atsiri, semuanya dipanen tanpa menebang pohon.

    Model agroforestry menanam pepohonan kayu bersama tanaman pertanian dipromosikan sebagai solusi jitu untuk menjaga tutupan lahan tetap hijau sembari memberikan pendapatan harian dan bulanan bagi petani. Delegasi Indonesia menekankan bahwa inilah bentuk nyata dari “Ekonomi Regeneratif”, sebuah sistem ekonomi yang memulihkan alam, bukan menghabiskannya.

    Namun, Indonesia juga jujur mengenai tantangan yang dihadapi. Konflik tenurial atau sengketa lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di sinilah peran negara hadir melalui mediasi dan pemberian akses legal kelola selama 35 tahun yang dapat diperpanjang.

  • Trio ABG Kakak Beradik di Bogor Coba-coba Jadi Begal, Berujung Dihajar Warga

    Trio ABG Kakak Beradik di Bogor Coba-coba Jadi Begal, Berujung Dihajar Warga

    Bogor –

    Percobaan begal terjadi di wilayah Jalan Narogong, Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Percobaan begal itu dilakukan tiga orang remaja yang merupakan kakak beradik.

    “Baru mau coba-coba, jadi dia umur 15, 16, 17 adik kakak. Yang tengah ini dia badannya gede, mau coba-coba memeras,” kata Kapolsek Cileungsi Kompol Edison kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada Senin (10/11) dini hari. Edison mengatakan ketiga pelaku mengendarai dua sepeda motor saat beraksi.

    “Nah yang tengah umur 16 tahun ini gebrak mobil. (Korban) Takut kan, kabur. Nabraklah di Cileungsi Hijau,” jelasnya.

    Dia menyebut pengemudi mobil berteriak ada begal. Teriakan itu didengar warga yang kemudian datang dan menghajar tiga kakak beradik itu.

    “Kemudian sopir teriak begal, akhirnya digebukin. Begitu dibawa ke Polsek, adiknya nggak ngerti masalahnya apa. Yang merencanakan menakut-nakuti itu yang tengah umur 16 tahun biar dapat uang atau HP,” tuturnya.

    Polisi kemudian memanggil orang tua pelaku. Akhirnya, orang tua pelaku sepakat bermusyawarah dengan korban untuk mengganti kerugian akibat kerusakan mobil.

    “Akhirnya dipertemukan, anak itu masih di bawah umur. Anak yang dua tidak tahu, kemudian ganti kerusakan mobil sepakatlah. Nggak ada korban jiwa,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rdh/haf)

  • Kronologi Rapat Banggar DPRD Bone Ricuh, Legislator Gebrak Meja hingga Lempar Cangkir

    Kronologi Rapat Banggar DPRD Bone Ricuh, Legislator Gebrak Meja hingga Lempar Cangkir

    Liputan6.com, Jakarta Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh. Suasana memanas saat para legislator bersitegang dalam pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada rapat penyempurnaan hasil Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rapat tersebut berlangsung di ruang Banggar DPRD Bone pada Senin (20/10/2025) sekira pukul 15.00 Wita. Ketegangan bermula ketika anggota Banggar, Andi Muhammad Salam atau yang akrab disapa Lilo, menyampaikan pandangannya agar target PAD dikembalikan ke angka awal Rp 340 miliar tanpa adanya tambahan. Namun, pendapat tersebut langsung diinterupsi oleh beberapa anggota lain.

    Meski diinterupsi, Lilo tetap melanjutkan pembicaraannya hingga akhirnya memukul meja. Aksi itu sontak membuat anggota Banggar lainnya, Adriani, ikut terpancing emosi dan memukul meja. Situasi makin panas ketika Adriani berdiri, berteriak dan melempar cangkir ke arah depan.

    Lilo menjelaskan hanya ingin menegaskan hasil evaluasi APBD Perubahan yang dikembalikan dari Pemprov Sulsel. Ia tetap berpendirian bahwa target PAD seharusnya ditetapkan Rp 340 miliar agar lebih realistis.

    “Saya bilang kembali ke target Rp 340 miliar. Saya berbicara ada yang nyeletuk, tapi bukan Adriani. Tapi saya lihat Adriani yang marah. Saya memukul meja karena diinterupsi saat bicara,” ujar Lilo kepada wartawan.

    Ketua Komisi IV DPRD Bone itu menilai insiden tersebut sebagai dinamika, merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Menurutnya, jika target PAD dipaksakan terlalu tinggi, maka berpotensi menimbulkan masalah di akhir tahun.

    “Dinamika seperti ini biasa terjadi dalam rapat. Kami hanya ingin menyampaikan hal yang rasional agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

    Sementara itu, Adriani memberikan penjelasan terkait kericuhan yang terjadi. Menurutnya, situasi memanas karena Lilo sudah bersikap emosional bahkan sebelum rapat resmi dimulai.

    “Belum sempat rapat dimulai, Lilo sudah berbicara dengan nada emosi dan menggebrak meja. Dua orang di sampingnya ikut memukul meja juga tanpa dasar argumentasi. Kami semua kaget dan merasa tersinggung, karena kesannya mereka datang memang untuk membuat keributan,” kata Adriani.

    Ia menegaskan, rapat Banggar seharusnya berjalan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018, serta Tata Tertib DPRD.

    Adriani menjelaskan bahwa pembahasan perubahan APBD dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan rapat tersebut adalah menyelaraskan hasil penyempurnaan, bukan membahas ulang atau keluar dari rekomendasi evaluasi provinsi.

    “Pemprov melalui Biro Keuangan telah menurunkan target PAD dari Rp 444 miliar menjadi Rp 418 miliar karena dianggap lebih rasional. Tapi ada teman yang tetap ngotot menurunkan lagi menjadi Rp 340 miliar, padahal itu sudah di luar rekomendasi hasil evaluasi,” jelasnya.

  • Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks. Terlebih menggunakan seragam.

    Hal tersebut, setelah Purbaya mendapat laporan masyarakat. Melalui layanan pengaduan ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 082240406600.

    Purbaya bahkan membacakan laporan tersebut. Bahwa ada pejabat Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan pakaian dinas.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    Bahkan, pelapor tersebut membeberkan perbincangan oknum pegawai tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” ujar Purbaya melanjutkan membaca laporan.

    Dia mengingatkan, agar pegawai Bea Cukai tak lagi nongkrong di Starbucks menggunakan seragam. Purbaya juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menindaklanjuti laporan tersebut.

    Dia mengaku baru tahu adanya hal demikian.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya.

    Kalaupun kembali ditemukan hal serupa, dia mengaku tak segan akan memecat.

  • Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Jakarta –

    Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini buntut laporan dari masyarakat melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Salah satu aduan yang dibacakan Purbaya adalah oknum pegawai Bea Cukai berseragam lengkap yang nongkrong setiap hari di gerai Starbucks. Pelapor yang merupakan pegawai swasta itu mengaku terganggu dengan kegiatan oknum tersebut.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Bicara Aset-Mobil

    Terlebih, hal-hal yang dibicarakan di sana menyangkut cara mengamankan aset hingga cara menjual aset. Pelapor meminta Purbaya mengawasi dan menindak oknum tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya lalu berpesan kepada eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia meminta pegawai Bea Cukai tidak lagi nongkrong di Starbucks mengenakan seragam demi menghindari pandangan negatif.

    Purbaya Ancam Pecat Pegawai

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Purbaya mengaku hanya mendapat laporan yang bagus, namun fakta di lapangannya berbeda. Sementara itu, Heru berjanji membantu Purbaya menyelesaikan persoalan tersebut.

    Backing Rokok Ilegal

    Menurut pelapor, Bea Cukai cenderung merazia warung-warung kecil dan ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong tetap melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” kata Purbaya membacakan laporan itu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong, yang disebutnya di-back up pihak Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Purbaya menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim khusus untuk membereskan persoalan rokok ilegal. Tim itu terdiri dari staf khususnya di Ditjen Bea Cukai hingga di Ditjen Pajak.

    (ily/rrd)

  • Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal!

    Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kinerja anak buahnya di Ditjen Bea Cukai yang banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini buntut menumpuknya aduan yang masuk pada hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Purbaya tampak geram bukan main menerima laporan adanya oknum pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di gerai Starbucks. Oknum tersebut nongkrong sambil mengenakan seragam lengkap, membicarakan aset hingga bisnis mereka.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya membacakan aduan tersebut di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia lantas mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Tak hanya itu, Purbaya juga menyoroti kinerja Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau atas tindakannya mengawasi dan menindak rokok ilegal. Bea Cukai dilaporkan hanya merazia warung-warung kecil ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” tuturnya.

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong yang disebutnya di-back up pihak oknum Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Menurut Purbaya, pihak Bea Cukai pasti mengetahui siapa saja oknum yang bermain dalam peredaran rokok ilegal. Purbaya akan meminta Bea Cukai di daerah menyetor nama para cukong, untuk kemudian ditindak secara hukum.

    “Itu akan me-list, mereka kan tahu ini kan kayak gini kan pasti orang-orang Bea Cukai tau siapa sih cukong-cukongnya. Nanti saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses,” ujarnya lagi.

    Dalam penanganan terkait rokok ilegal, Purbaya berjanji melakukan penindakan hingga ke level bawah. Ia akan mengandalkan hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk memonitor masalah di level terbawah.

    “Jadi semua (masyarakat) kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan. Tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman Bea Cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu,” tegas Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut sebagian besar laporan terkait perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan yang dinilai tidak mencerminkan integritas aparatur negara.

    Salah satu aduan yang ia bacakan berasal dari seorang pegawai wiraswasta yang merasa risih melihat sekelompok petugas Bea Cukai berkumpul setiap hari di sebuah jaringan kedai kopi ternama sambil membicarakan urusan bisnis.

    “Yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil bagaimana, jualnya bagaimana. Mohon diawasi dan ditindak. Saya wiraswasta risih lihat (mereka) bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai,” demikian isi pesan tersebut yang dibacakan Purbaya ke awak media.

    Menanggapi laporan itu, Purbaya menegaskan tidak akan menolerir praktik semacam itu. Ia bahkan berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin depan, kalau ada yang ketemu begini lagi. Saya akan pecat,” ujarnya.

    Selain perilaku oknum pegawai, aduan publik juga banyak menyasar praktik peredaran barang ilegal. Salah satunya mengenai maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

    Dalam laporan itu, salah satu masyarakat menilai pengawasan aparat Bea Cukai setempat tidak menyentuh akar permasalahan, yakni distributor besar alias para cukong. Mereka menilai aparat justru lebih sering melakukan razia ke warung-warung kecil.

    “Mereka (petugas) Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil yang mereka sebenarnya hanya sekadar menyambung hidup, walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh Bea Cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini,” ujar Bendahara Negara itu, membacakan laporan lainnya.

    Purbaya menegaskan sejumlah laporan yang dibacakan bakal segera ditindaklanjuti.

    Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli Dirjen Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk memilah hingga membereskan masalah tersebut.

    “Mereka (tim khusus) punya pengalaman cukup banyak. Mereka akan list. Mereka kan tahu ini orang-orang Bea Cukai, siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang (ilegal) masuk, dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses,” ujarnya menegaskan.

    Lebih lanjut, menurut Menkeu, upaya penertiban tidak hanya akan difokuskan pada tindakan individual, tetapi juga pembenahan budaya organisasi di seluruh jajaran direktorat jenderal di Kementerian Keuangan.

    Menurutnya, kanal pengaduan langsung masyarakat menjadi mekanisme penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap aparatur negara. Melalui kanal tersebut, ia berharap reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.

    “Pada dasarnya seperti itu jadi masukan yang amat berguna buat kita, dan kita akan follow up. Enggak main-main, saya harapkan dengan begitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah,” ujarnya.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memiliki layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.