Xcloud.id

Organisasi: GAM

  • Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo

    Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo

    Sumber foto: Redaksi/elshinta.com

    Denny JA: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 13:06 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah ini dinilai peneliti politik Denny JA sebagai simbol politik penyembuhan yang penting bagi bangsa.

    “Dalam politik yang terpolarisasi, dan ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geo-politik, pemimpinan nasional yang merangkul semua kekuatan bangsa itu sebuah kearifan,” tulis Denny JA dalam keterangannya, Jumat (1/8).

    Tom Lembong, pebisnis yang dikenal kritis, divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula. “Banyak yang mengernyit, sebagian mengutuk, tak sedikit pula yang meragukan kebenaran putusan itu,” kata Denny.

    Proses hukum berjalan, namun Presiden Prabowo mengusulkan abolisi. Pada 31 Juli 2025, DPR menyetujuinya. “Abolisi pun berlaku: proses hukum terhadap Tom dihentikan sepenuhnya, bahkan ketika vonisnya masih dalam tahap banding,” tulisnya.

    Sementara itu, politisi PDIP Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Namun, melalui usulan Presiden Prabowo, DPR juga menyetujui amnesti kolektif bagi 1.116 terpidana, termasuk Hasto.

    “Secara hukum, keduanya berbeda,” jelas Denny. Abolisi menghapus seluruh proses hukum sementara amnesti menghapus hukuman, tetapi tidak membatalkan vonis.

    Meski demikian, Denny menilai keduanya memiliki kesamaan secara moral. “Titik kearifan. Titik ketika negara memilih menyembuhkan, bukan melukai kembali,” tulisnya.

    Tak lama setelah keputusan ini diumumkan, Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh jajaran PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. “Bagi sebagian orang, ini kejutan. Bagi sejarah, ini adalah momen penting,” tambah Denny.

    Ia menilai langkah ini mencerminkan politik rekonsiliasi. “Seolah bangsa ini, yang selama ini penuh luka dan prasangka, perlahan belajar,” katanya.

    Denny juga menyinggung sejumlah preseden di dalam dan luar negeri, mulai dari Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan, amnesti Gerald Ford kepada penolak wajib militer di AS, hingga amnesti eks kombatan GAM oleh Presiden SBY.

    “Setiap kali pengampunan diberikan, sejarah bertanya: adakah kebijaksanaan di baliknya, atau hanya kalkulasi kekuasaan?” tulis Denny.

    Menurutnya, abolisi dan amnesti yang dilakukan Prabowo bukanlah tanda melemahnya hukum. “Justru sebaliknya, ia adalah puncak kekuatan hukum yang hidup, yang tak hanya menegakkan keadilan retributif, tapi juga merawat keadilan restoratif,” tegasnya.

    “Prabowo memilih menyalakan nyala kecil di tengah kabut: nyala rekonsiliasi,” tulis Denny. “Ia tahu, pembangunan hanya tumbuh di tanah damai. Dan damai hanya tumbuh jika luka masa lalu tak terus diwariskan sebagai racun.”

    “Di dunia yang kian gaduh oleh kebencian,” pungkas Denny JA, “negara yang bisa memaafkan bukanlah negara yang lemah, melainkan negara yang telah dewasa. Karena keberanian sejati bukan membalas luka, melainkan mengubah luka menjadi jembatan.”

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menko Yusril dan Wamen HAM Bakal Resmikan Memorial Living Park di Aceh

    Menko Yusril dan Wamen HAM Bakal Resmikan Memorial Living Park di Aceh

    Menko Yusril dan Wamen HAM Bakal Resmikan Memorial Living Park di Aceh
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas),
    Yusril Ihza Mahendra
    , akan meresmikan
    memorial living park
    eks
    Rumoh Geudong
    di Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (10/7/2015).
    “Kami datang ke Aceh dengan berbagai agenda, saya bersama Wakil Menteri HAM akan ke Pidie untuk meresmikan monumen Rumoh Geudong, kemudian santunan talih asih kepada korban dan masyarakat di sekitar Rumoh Geudong,” kata Yusril usai menghadiri acara silaturahmi dan makan malam bersama Gubernur Aceh di Anjong Mon Mata, Rabu (9/7/2025) malam.
    Selain peresmian monumen bersejarah tersebut, Yusril juga akan menghadiri seminar tentang rencana pengajuan gelar pahlawan nasional bagi almarhum Teuku Daud Beureueh serta mengisi khutbah Jumat di Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh.
    “Sambutan yang baik dari Pak Gubernur Muzakir Manaf, mudah-mudahan hubungan pribadi yang cukup antara kami ini betul-betul mengakrabkan hubungan kami dengan Pemerintah Aceh,” ujarnya.
    “Kami berkeyakinan tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Asal ada iktikad baik dan kemudian kita bermusyawarah mencapai suatu mufakat,” tambahnya.
    Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, menyebutkan bahwa dalam kunjungan kerja kali ini pihaknya turut melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Aceh menyangkut persoalan HAM.
    “Tentu saja, agenda Kemenham adalah agenda-agenda tentang Hak Asasi Manusia. Penguatan HAM bagi ASN termasuk program-program untuk penyelesaian HAM dan
    pelanggaran HAM
    yang terjadi di Aceh. Jadi MoU masih bersifat umum, dan akan diturunkan ke dalam perjanjian ke depan,” katanya.
    Mugiyanto menyebutkan bahwa terkait program penyelesaian non-yudisial juga masih akan berlanjut, dan besok bersama Menko Kumham Imipas akan ke Kabupaten Pidie.
    “Yang akan kami lakukan besok sebagaimana disampaikan Pak Menko tadi, peresmian Rumoh Geudong merupakan penyelesaian non-yudisial tersebut,” ujarnya.
    Mugiyanto mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan komunitas korban dari Rumoh Geudong, dan mereka memberikan apresiasi besar kepada pemerintah.
    “Ini akan terus dilanjutkan penyelesaian non-yudisial, fokusnya pada pemulihan hak-hak korban supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi ke depan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Memorial Living Park
    Aceh merupakan monumen untuk mengenang peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh, yang juga dikenal dengan sebutan peristiwa Rumah Geudong.
    Lingkup pekerjaannya mencakup gerbang masuk, pedestrian dan jalan, area parkir, taman dan Tugu Perdamaian, masjid dan plaza masjid,
    playground
    ,
    hardscape
    , dan
    softscape
    lainnya.
    Langgam desain memperhatikan kekhasan daerah Pidie, meliputi ornamen, masjid, hingga taman.
    Sementara tragedi Rumah Geudong adalah peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh tahun 1989-1998.
    Tragedi Rumah Geudong terjadi di sebuah rumah tradisional di Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Kabupaten Pidie.
    Dalam Rumah Geudong, para TNI melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    Pada 20 Agustus 1998, massa membakar Rumah Geudong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mualem kumpulkan kepala daerah se Aceh untuk perjuangkan dana otsus

    Mualem kumpulkan kepala daerah se Aceh untuk perjuangkan dana otsus

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubenur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengumpulkan seluruh Bupati/Wali Kota se Aceh di Jakarta untuk bersama-sama memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh hingga persoalan tanah wakaf Blang Padang Banda Aceh.

    “Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata,” kata Mualem dalam keterangannya, di Banda Aceh, Jumat.

    Mualem menyampaikan, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai langkah strategis memperjuangkan perpanjangan dana otsus lewat revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta pelaksanaan seluruh butir-butir di dalamnya.

    Dirinya menekankan, perjuangan ini dilaksanakan melalui jalur koordinasi intensif dengan berbagai kementerian, DPR RI, hingga ke Presiden Republik Indonesia.

    “Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan kekhususan Aceh tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga dijalankan dalam kebijakan nyata,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pasca perdamaian GAM dengan Pemerintah RI atau MoU Helsinki 2005 silam di Finlandia, dan lahirnya UUPA, Aceh mendapatkan dana otsus sejak 2008 hingga 2027.

    Adapun besaran dana otsus tersebut sejak 2008-2022 adalah dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Lalu, sejak 2023-2027 berkurang menjadi satu persen dari DAU nasional.

    Karena itu, Pemerintah Aceh saat ini tengah mengusulkan agar dana tersebut dapat diperpanjang secara permanen mengingat tantangan pembangunan yang masih besar melalui revisi UUPA yang sudah masuk dalam Prolegnas prioritas nasional.

    “Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian,” tegas Mualem.

    Selain soal otsus, Mualem juga menyinggung perjuangan untuk mengembalikan tanah Blang Padang di Banda Aceh kepada fungsi awalnya sebagai tanah wakaf untuk Masjid Raya Baiturrahman.

    Menurutnya, Blang Padang memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

    “Kita sedang berupaya agar tanah ini kembali ke tujuan awalnya, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan umat melalui Masjid Raya,” demikian Mualem.

    Seperti diketahui, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto terkait permohonan penyelesaian tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang saat ini dikelola oleh TNI-AD.

    Dalam surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 itu disampaikan beberapa bukti terkait kepemilikan tanah wakaf Blang Padang yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut.

    Disampaikan, berdasarkan sejarah dan dokumen dan dokumen peninggalan kesultanan Aceh dan dokumen Belanda, tanah Blang Padang bersama tanah wakaf di Blang Punge diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerak Harmonis Ratoh Jaroe Pukau Dunia lewat Kamera iPhone

    Gerak Harmonis Ratoh Jaroe Pukau Dunia lewat Kamera iPhone

    Jakarta –

    Tari Ratoh Jaroe, tarian tradisional khas Aceh, kembali mencuri perhatian dunia! Kali ini, keindahan gerakan harmonis dan semangat penuh makna dari tarian ini ditampilkan di akun Instagram resmi Apple, melalui karya visual menawan yang digarap oleh kreator Indonesia, Agung Pambudi. Kolaborasi budaya dan teknologi ini bikin bangga banget!

    Ratoh Jaroe, yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, dikenal dengan gerakan tangan yang cepat, tegas, dan serempak, diiringi alunan musik rapai serta syair bernuansa Islami. Tarian ini, yang biasanya dibawakan oleh penari perempuan dalam jumlah genap, menggambarkan kekompakan, keberanian, dan semangat pantang menyerah perempuan Aceh.

    Sejak diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2011, popularitas Ratoh Jaroe terus melesat, termasuk saat memukau penonton di pembukaan Asian Games 2018 dengan 1.600 penari. Kini, pesona Ratoh Jaroe hadir dalam sentuhan modern lewat karya Agung Pambudi, seorang kreator visual asal Indonesia yang dikenal dengan karya-karyanya yang estetik dan autentik.

    Dalam unggahan di akun Instagram @apple, video karya Agung menampilkan keindahan tarian Ratoh Jaroe dengan sinematografi memukau. Video berdurasi satu setengah menit itu direkam sepenuhnya menggunakan iPhone 16 Pro Max.

    Mata dibuat terpukau dengan gerakan tarian yang begitu harmonis berpadu kostum khas kombinasi baju kurung, songket, dan jilbab dengan ikat kepala.Tak ketinggalan iringan tabuhan musik rapai yang dibalut syair dalam bahasa Aceh dan tata lampu menambah keelokannya.

    [Gambas:Instagram]

    “Ratoh Jaroe, dengan tarian dan irama khas Aceh, dipadukan dengan musik modern untuk menciptakan ekspresi khas Indonesia,” kata Agung.

    Dalam membuat karya bertajuk Music Moves Tradition ini, Agung dibantu Kasimyn pada musik, Dek Gam pada koreografi dan fotografer Gatut.

    “Semakin saya bekerja dengan Bang Dek Gam, Kasimyn, dan Mas Gatut, semakin ‘tradisi’ mulai terasa tidak seperti masa lalu-dan lebih seperti sesuatu yang hidup, berubah, membawa kita ke tempat baru.” ungkap Agung.

    “Terima kasih Apple yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengkoreo tari Ratoh Jaroe. Semoga Ratoh Jaroe terus mendunia,” ujar Dek Gam.

    Tari Ratoh Jaroe Foto: Agung Pambudi via Instagram Apple

    Saat artikel ini tayang, video Ratoh Jaroe sudah ditonton lebih dari 700 ribu kali dan 30 ribu love. Berbagai sanjungan membanjiri kolom komentar.

    “Epic, the ultrawide, the light, the panning, the frame & the movement was 🔥🔥🔥PROUD 🇮🇩🇮🇩🇮🇩,” tulis @siicege.

    “Merinding disco mak,” kata #winadhiwin.

    “Menyalaaaa Aceehhh,” ungkap @nuhdin30.

    (afr/afr)

  • Iran Vs Israel, Apakah Gencatan Senjata Akan Akhiri Perang?

    Iran Vs Israel, Apakah Gencatan Senjata Akan Akhiri Perang?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan pada Senin (23/06) malam bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata yang menurutnya bisa berujung pada perdamaian abadi.

    Pengumuman itu mengemuka setelah 12 hari serangan udara Israel ke Iran, serangan drone dan rudal balasan Iran ke Israel, dan pengeboman ke beberapa fasilitas nuklir Iran oleh AS.

    Iran mengaku siap menghentikan serangan jika Israel juga menghentikan serangannya. Adapun pemerintah Israel menyetujui tawaran tersebut setelah “mencapai tujuan” dari serangkaian serangannya terhadap Iran.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengumumkan genjatan senjata antara Israel dan Iran, tapi apakah itu akan bertahan dan berujung pada perdamaian yang langgeng? (Getty Images)

    Gencatan senjata tersebut sudah terancam gagal karena Presiden Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran masih saling serang.

    Padahal, jika betul-betul bisa dipertahankan, gencatan senjata diharapkan bisa berujung pada perdamaian.

    Tapi sebagaimana terjadi dalam konflik-konflik lainnya, gencatan senjata membutuhkan keterampilan diplomasi tingkat tinggi.

    Apa yang dimaksud dengan gencatan senjata?

    Istilah ini bergantung dari apa yang disepakati pihak-pihak yang bertikai.

    Istilah ini juga dapat diganti dengan istilah “truce” [jeda atau penghentian sementara serangan] dan “armistice” [perjanjian penghentian perang atau serangan].

    Warga Israel menuntut gencatan senjata. (Getty Images)

    Meski begitu, PBB berkata kerap ada perbedaan antara “ceasefire” [gencatan senjata] dan “cessation of hostilities” [penghentian permusuhan].

    PBB mengatakan “cessation of hostilities” adalah perjanjian yang bersifat informal untuk menghentikan pertempuran.

    Sementara itu, gencatan senjata cenderung bersifat formal dan ditandai dengan perjanjian yang merinci hal-hal seperti:

    tujuan gencatan senjataproses politik setelahnyakapan waktu berlakunyawilayah cakupannya

    Gencatan senjata juga merangkum beragam aktivitas militer yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta bagaimana pemantauan proses gencatan senjata.

    Gencatan senjata yang disepakati pada 1993 mengakhiri perang antara pemerintah Liberia dan pasukan pemberontak National Patriotic Front of Liberia. (Getty Images)

    Contohnya, perang saudara di Liberia berakhir pada 1993 saat Pemerintah Persatuan Nasional mencapai kesepakatan dengan National Patriotic Front of Liberia dan United Liberation Movement of Liberia for Democracy.

    Kedua pihak setuju untuk menghentikan impor senjata dan amunisi, tidak mengubah atau menyerang basis militer, tidak memicu permusuhan lebih lanjut, dan tidak menggunakan ranjau atau alat-alat pembakar.

    Apakah gencatan senjata permanen atau cuma sementara?

    Menurut PBB, bisa saja bermakna keduanya.

    Kadang-kadang, dua pihak yang bertikai setuju untuk gencatan senjata sementara guna mengurangi aksi kekerasan atau krisis kemanusiaan.

    Ketika Israel dan kelompok Hamas setuju untuk gencatan senjata sementara, yang berlangsung antara 24 November dan 30 November 2023, Hamas melepaskan 105 sandera sedangkan Israel membebaskan 240 tahanan.

    Gencatan senjata pendahuluan juga bisa disetujui untuk menciptakan situasi yang membantu negosiasi dan jalan menuju gencatan senjata yang definitif dan permanen.

    Gencatan senjata sementara saat perang Ethiopia dan Eritrea pada 2000 berujung pada perjanjian perdamaian permanen. (Getty Images)

    Pada Juni 2000, Ethiopia dan Eritrea menandatangani perjanjian untuk menghentikan konflik agar bisa bernegosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen. Perjanjian ini ditandatangani sebagai bagian dari Kesepakatan Aljir yang mengakhiri perang.

    Namun, perang bisa saja berlanjut karena serangkaian gencatan senjata pendahuluan yang gagal dan rapuh.

    PBB menegosiasikan serangkaian gencatan senjata untuk mengakhiri perang saudara di Lebanon pada 1978, 1981, dan 1982. Namun, pertempuran kembali pecah setelah tiap gencatan senjata tercapai. Perang baru benar-benar berakhir pada 1990 setelah dimulai pada 1975.

    Dalam kasus lainnya, satu atau kedua pihak yang bertikai bisa saja memanfaatkan gencatan senjata pendahuluan untuk memperkuat posisi mereka di lapangan.

    Gencatan senjata yang definitif (atau permanen) biasanya datang menyusul serangkaian negosiasi damai yang terjadi antara dua pihak yang berperang.

    Proses ini biasanya melibatkan pelucutan senjata dan demobilisasi pasukan, tapi pengaturan keamanan lanjutan dapat tetap berlaku selama bertahun-tahun setelah perjanjian ditandatangani.

    Perjanjian Good Friday [Jumat Agung] pada 1998 di Irlandia Utara mengharuskan pihak IRA dan kelompok loyalitas untuk melucuti senjata. (Getty Images)

    Sebagai contoh, Perjanjian Good Friday [Jumat Agung] pada 1998 di Irlandia Utara yang melibatkan IRA dan kelompok loyalis menyepakati untuk “tidak menggunakan” senjata mereka.

    Perjanjian itu juga memasukkan pasal untuk mendorong perdamaian di wilayah itu, seperti menjaga perbatasan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia agar tetap terbuka untuk perdagangan bebas dan tanpa gesekan.

    Ada berapa macam gencatan senjata?

    Israel dan Hamas menyebut gencatan senjata sementara pada November 2023 dengan istilah “jeda kemanusiaan.”

    Jeda kemanusiaan kadang-kadang digunakan untuk mengurangi kekerasan atau pertempuran untuk meringankan krisis kemanusiaan.

    Saat “jeda kemanusiaan” di Gaza, Israel membebaskan 105 sandera sebagai imbalan dari pembebasan 240 tahanan Palestina. (Getty Images)

    Contohnya, pemerintah Sudan setuju gencatan senjata dengan dua kelompok militan, Sudan Liberation Movement dan Justice dan Equality Movement. Gencatan senjata ini menghentikan pertempuran di Darfur selama 45 hari agar berbagai lembaga bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat setempat.

    Pada 2004, setelah dihantam tsunami, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan gencatan senjata yang memungkinkan berbagai bantuan dikirimkan ke area-area pertempuran.

    Ada juga kemungkinan perjanjian untuk menghentikan pertempuran sementara di wilayah-wilayah khusus. Ini dinamakan gencatan senjata geografis.

    Pada 2018, PBB berhasil menjembatani perjanjian antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi untuk menghentikan serangan di sekitar Pelabuhan Hodeida di Laut Merah untuk melindungi penduduk setempat.

    Lihat juga Video: Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 4 Prabowo Cerita Komandan GAM Kini Gabung Gerindra, Putin Mencatat Nasional

    4 Prabowo Cerita Komandan GAM Kini Gabung Gerindra, Putin Mencatat Nasional

    Prabowo Cerita Komandan GAM Kini Gabung Gerindra, Putin Mencatat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di samping Presiden
    Rusia

    Vladimir Putin
    , Presiden RI
    Prabowo Subianto
    bercerita soal sosok komandan Gerakan Aceh Merdeka (
    GAM
    ) yang kini bergabung dengannya.
    Prabowo berbicara di sesi dialog di St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ke-28, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/6/2025).
    Awalnya, dia melanjutkan pembahasan perihal Nelson Mandela dan nilai-nilai luhur yang dia wariskan. Prabowo sangat menjunjung tinggi nilai rekonsiliasi yang ditekankan Nelson Mandela.
    “Dia berupaya rekonsiliasi dengan mantan-mantan musuhnya. Itulah kehebatan Nelson Mandela,” ujar Prabowo yang duduk di samping Putin.
    Prabowo mengatakan dia juga menerapkan prinsip pengutamaan rekonsiliasi dalam langkah politiknya.
    “Kami ada pemberontakan separatis yang sangat lama di Aceh, sangat lama, saya kira hampir 30 tahun,” kata Prabowo ke arah moderator.
    “Tapi dapatkah Anda bayangkan bahwa mantan komandan dari tentara pembebasan Aceh (GAM) yang berperang melawan kami selama 25 tahun lebih, sekarang dia bergabung ke partai saya, dia ada di partai politik saya,” tutur Prabowo.
    “Dan sekarang dia adalah Gubernur Aceh, dan saya Presiden Indonesia,” ujar Prabowo.
    Prabowo tidak menyebut nama. Namun, Gubernur Aceh sekarang adalah
    Muzakir Manaf
    alias
    Mualem
    . Dia dulu memang mantan pemimpin gerilya GAM dan menggandeng kader Gerindra sebagai Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fad.
    Fadhlullah memang mantan pejuang GAM dan masuk ke Partai Gerindra, pernah pula menjadi anggota DPR. Namun Mualem sendiri berasal dari Partai Aceh.
    Kembali ke Prabowo di St Petersburg, dia bercerita bahwa rekonsiliasi dirinya dengan mantan kombatan GAM itu menunjukkan level praksis dari teori dari Nelson Mandela.
    “Saya ini mantan tentara, saya tahu betul nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Lebih baik berbicara ketimbang membunuh satu sama lain,” kata dia.
    Putin nampak mencatat. Tepuk tangan bergemuruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Keputusan Prabowo, Yusril Luruskan Pernyataannya Soal MoU Helsinki Terkait 4 Pulau Aceh

    Usai Keputusan Prabowo, Yusril Luruskan Pernyataannya Soal MoU Helsinki Terkait 4 Pulau Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meluruskan pernyataannya soal MoU Helsinki dan Undang-Undang (UU) No.24/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. 

    Pernyataan itu disampaikan Yusril secara tertulis ketika ramai isu sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara terhadap kepemilikan empat pulau, yakni Lipan, Panjang, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, Selasa (17/6/2025). 

    Kemudian, pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, akhirnya memutuskan bahwa empat pulau itu merupakan milik wilayah Aceh. 

    Yusril lalu meluruskan pernyataannya saat itu, bahwa MoU Helsinki dan UU No.24/1956 tidak dapat dijadikan referensi utama dalam menentukan status kepemilikan empat pulau tersebut. 

    Dia mengimbau agar masyarakat Aceh tidak salah paham terhadap pernyataannya di tengah polemik itu. 

    “Tidak seorang pun di negara ini yang menafikan peranan MoU Helsinki sebagai titik tolak penyelesaian masalah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI,” jelas Yusril dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/6/2025).

    Yusril menceritakan, dia ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam diskusi internal pemerintah RI dan Tim Perunding untuk menyepakati MoU Helsinki. Saat itu, dia menjabat Menteri Sekretaris Negara. 

    Dia juga mengatakan bahwa ikut bersama dengan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mohammad Ma’ruf yang ditugasi Presiden membahas RUU Pemerintahan Aceh dengan DPR sampai selesai. 

    Adapun mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menuturkan, dia sangat memahami semangat dari MoU Helsinki sebagai titik tolak dalam menyelesaikan persoalan pemerintah pusat dan Aceh. 

    Namun, dia menjelaskan bahwa MoU Helsinki maupun UU No.24/1956 hanya menyebutkan mana saja kabupaten yang masuk ke wilayah Provinsi Aceh, tanpa menyebutkan sepatah kata pun soal status empat pulau itu. 

    Penentuan batas daerah provinsi, kabupaten, kota, terang Yusril, harus mengacu pada UU No.9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Beleid itu menegaskan bahwa batas daerah diputuskan dalam Peraturan Mendagri.

    “Itu kalau UU tentang pembentukan provinsi, kabupaten dan kota yang baru tidak menentukan secara jelas batas-batas koordinat daerah yang dimekarkan itu. Itu inti penjelasan saya,” tegasnya.

    Yusril mengaku heran adanya pihak-pihak yang menuduh dirinya tidak menghargai MoU Helsinki, sekaligus melontarkan sejumlah kecaman. 

    “Saya sangat heran ada sementara pihak yang menuduh diri saya tidak menghargai MoU Helsinki dan berbagai kecaman lainnya,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan Yusril sebelumnya, dia menyampaikan bahwa MoU Helsinki dan UU No.24/1956 tidak bisa dijadikan dasar penyelesaian status keempat pulau dimaksud. 

    Hal itu kendati UU No.24/1956 telah dijadikan dasar bagi keberadaan Kabupaten Aceh Singkil, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 1999. 

    “Keempat pulau yang dipermasalahkan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara sekarang ini tidak sepatah katapun disebutkan baik dalam UU 24/1956 maupun dalam MoU Helsinki. Karena itu saya mengatakan bahwa MoU Helsinki dan UU 24/1956 tidak bisa dijadikan sebagai referensi utama penyelesaian status empat pulau yang dipermasalahkan,” ujarnya sesaat sebelum Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau dimaksud masuk ke wilayah Aceh, Selasa (17/6/2025).

  • Mualem Tegaskan Aceh Kelola Semua Potensi di 4 Pulau, Migas hingga Biawak

    Mualem Tegaskan Aceh Kelola Semua Potensi di 4 Pulau, Migas hingga Biawak

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan empat pulau di Aceh Singkil sah milik Pemerintah Provinsi Aceh. Gubernur Muzakir Manaf menegaskan pihaknya akan mengelola semua potensi yang ada di empat pulau itu.

    “Apa yang ada di pulau tersebut semuanya Migas, rumput, kelapa, biawak kita kelola semua,” kata Mualem kepada wartawan, dilansir detikSumut, Rabu (18/6/2025).

    Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyebutkan, Pemerintah Aceh tidak akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengelolaan pulau tersebut. Pulau itu disebut sudah sah milik Tanah Rencong.

    “Tidak. Tidak. Tidak. Tidak ada istilah bersama. Itu hak kita,” jelas Ketua Umum Partai Aceh itu.

    “Sudah hak kita, sudah kembali kepada kita ya kita lah yang kelola untuk masa hadapan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wali Nanggroe: Keputusan Presiden bentuk penghormatan terhadap Aceh

    Wali Nanggroe: Keputusan Presiden bentuk penghormatan terhadap Aceh

    “Saya bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, masalah pulau ini sudah diselesaikan dengan bijaksana. Keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap Aceh,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengembalikan empat pulau ke Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat di tanah rencong.

    “Saya bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, masalah pulau ini sudah diselesaikan dengan bijaksana. Keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap Aceh,” kata Tgk Malik Mahmud Al Haytar dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun empat pulau yang kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Wali Nanggroe Aceh mengucapkan rasa syukur sekaligus apresiasi atas keputusan pemerintah yang menetapkan empat pulau menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh.

    Selain kepada pemerintah, Tgk Malik juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 M Jusuf Kalla karena telah mau membantu memberikan masukan terhadap masalah pulau ini.

    “Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla yang telah banyak membantu memberi masukan hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.

    Tgk Malik menegaskan, keputusan Presiden ini sangat penting dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Aceh serta sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan masyarakat pesisir.

    Mantan Perdana Menteri GAM ini menilai, keputusan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sesama antar daerah, serta mendukung pembangunan di kawasan pulau-pulau tersebut.

    “Saya berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan memanfaatkan keputusan ini untuk membangun Aceh lebih baik ke depan,” demikian Tgk Malik Mahmud.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla

    Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla

    Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi sejumlah pejabat terkait berfoto bersama di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025), seusai konferensi pers mengenai empat pulau sengketa. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkap rencana pertemuannya dengan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla, usai penyelesaian konflik empat pulau yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Selasa (17/6).

    “Mungkin ada. Boleh, boleh, kita jadwalkan,” kata Muzakir, seusai konferensi pers penyelesaian konflik empat pulau di Kantor Presiden, Jakarta, menjawab kabar pertemuannya dengan Jusuf Kalla pada Selasa sore.

    Saat ditanya terkait topik pembicaraannya dengan Jusuf Kalla, Muzakir menyebut sejumlah hal teknis yang tak bisa diungkap kepada publik.

    “Ya, mungkin ada beberapa hal. Karena yang berjumpa nanti termasuk pihak terkait,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan keputusan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keputusan diambil berdasarkan temuan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.

    Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa secara formal dan historis, keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Singkil.

    JK mengaitkan status pulau-pulau tersebut dengan hasil perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005.

    Dalam perundingan itu, disepakati bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang secara tegas membentuk Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkannya dari Provinsi Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, pulau-pulau itu masuk Aceh, meskipun letaknya dekat dengan Sumatera Utara. Itu hal yang biasa secara geografis,” ujar JK.

    Pernyataan tersebut memperkuat posisi Aceh dalam sengketa administratif yang kini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui rapat terbatas pemerintah pusat.

    Sumber : Antara