Organisasi: GAM

  • Gunung Ibu Erupsi, Kolom Abu Capai 3.000 Meter

    Gunung Ibu Erupsi, Kolom Abu Capai 3.000 Meter

    Bisnis.com, JAKARTA — Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Minggu (29/12/2024) malam. Terpantau Gunung Ibu meluncurkan lava pijar setinggi 700 meter di atas puncak gunung.

    “Iya, erupsi dengan meluncurkan lava pijar,” ujar Richard Chaniago, petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, seperti dilansir Antara.

    Erupsi tersebut juga disertai kolom abu setinggi 3.000 meter yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, mengarah ke Timur Laut. Berdasarkan laporan Pos PGA Ibu yang berada di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, aktivitas ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan berlangsung selama 1 menit 58 detik.

    “Saat ini kondisi Gunung Ibu berada pada status Level III atau Siaga,” jelas Richard.

    Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 kilometer dari kawah aktif dan hingga 5,5 kilometer pada sektor utara yang menjadi bukaan kawah.

    “Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan masker maupun kacamata guna terhindar dari paparan abu gunung tersebut,” tambahnya.

    Selain itu, petugas Pos PGA Ibu mengingatkan masyarakat untuk menjaga suasana kondusif, menghindari penyebaran hoaks, dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah.

    Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos PGA Ibu untuk mendapatkan informasi terkini.

  • Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD DPR, Dianggap Provokasi Tolak PPN 12%

    Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD DPR, Dianggap Provokasi Tolak PPN 12%

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Rieke diadukan karena dianggap memprovokasi masyarakat menolak PPN 12%. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR . Rieke diadukan karena dianggap memprovokasi masyarakat menolak PPN 12% .

    Berdasarkan surat pemanggilan yang beredar, Rieke dipanggil MKD pada Senin (30/12/2024) besok. Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membenarkan soal beredarnya surat pemanggilan tersebut. “Iya surat pemanggilan itu, memang aku tanda tangan,” kata Dek Gam saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/12/2024).

    Kendati demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap Rieke tak jadi digelar besok. Pasalnya, banyak Anggota MKD DPR yang masih berada di daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalani masa reses.

    “Jadi kita tunda dulu lah. Habis masa sidang nanti,” ujarnya.

    Di dalam surat pemanggilan tertanggal 27 Desember 2024 itu tertulis ditujukan kepada Rieke Diah Pitaloka dan bernomor 743/PW.09/12/2024. Surat ditandatangani Nazaruddin Dek Gam. Surat menyebutkan pengadu bernama Alfadjri Aditia Prayoga. Dia membuat aduan pada 20 Desember 2024.

    Pengadu menilai Rieke melakukan pelanggaran kode etik. Karena memprovokasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    “Karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara yang dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%,” bunyi surat tersebut.

    (abd)

  • Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Rieke Diah Pitaloka jadi sorotan usai dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

    Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dianggap telah memprovokasi masyarakat soal kenaikan PPN.

    Laporan ini sudah dilayangkan oleh pengadu pada 20 Desember 2024.

    Hal ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima Kompas.com dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.

    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal pelaporan Rieke.

    Dia hanya menegaskan bahwa MKD kemungkinan bakal menunda pemanggilan Rieke yang seharusnya dilakukan Senin (30/12/2024).

    “Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.

    Kompas.com mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.

    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka memang getol menolak PPN 12 persen.

    Hal itu bukan tanpa sebab.

    Menurutnya, kenaikan pajak ini dapat memberikan dampak signifikan pada masyarakat.

    Ia memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.

    “Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan PPN tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.

    Selain itu, Rieke menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi pelunasan utang negara.

     
    “Saya dukung Presiden Prabowo tunda atau bahkan batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2(a) UU 7/2021,” tegasnya.

    Rieke menjelaskan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus dipahami secara utuh.

    Berdasarkan pasal tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat (3) memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen, dengan berkonsultasi bersama DPR RI.

    “Baca juga penjelasan Pasal 7 ayat (3),” tutur Rieke.

    Sosok Rieke Diah Pitaloka

    Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari atau yang lebih akrab dipanggil Rieke Diah Pitaloka lahir di Garut pada 8 Januari 1974.

    Rieke Diah Pitaloka merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Prayitno dan Tati Djulianti.

    Rieke Diah Pitaloka menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian pada Sabtu 23 Juli 2005 di Garut, Jawa Barat.

    Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak, Sagara Kawani Adiansyah pada tahun 2009 dan dua anak laki-laki kembar, Misesa Adiansyah dan Jalumanon Badrika pada 2012. 

    Namun rumah tangga Rieke Diah Pitaloka dan Donny Gahral Adian hanya bertahan sembilan tahun.

    Pada 2015, keduanya resmi bercerai karena adanya orang ketiga yang mencuri hati Donny Gahral Adian.

    Sebelum bercerai, Donny sempat menawarkan pada Rieke Diah Pitaloka untuk tetap menjaga status pernikahan mereka demi karier masing-masing.

    Namun Rieke Diah Putaloka menolak dan memilih tetap bercerai. 

    Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, sedang memimpin sidang kasus Pelindo II dengan agenda mendengarkan keterangan konsultan keuangan Pelindo II, Deutsche Bank, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Rieke Diah Pitaloka menghabiskan masa kanak-kanak sampai remajanya di Garut, tanah kelahirannya.

    Rieke Diah Pitaloka mengawali pendidikannya di SD Yos Sudarso, Garut sejak 1981 sampai 1987.

    Lulus dari SD Yos Sudarso, Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Garut dan lulus pada 1990.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 1 Garut hingga lulus pada 1993.

    Lulus dari SMU, Rieke Diah Pitaloka kemudian pindah ke Depok untuk menempuh pendidikan S1 di Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia.

    Semasa kuliah S1 ini, Rieke Diah Pitaloka hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Rieke Diah Pitaloka pernah kehabisan uang sampai kesulitan makan dan nunggak uang kos.

    Rieke Diah Pitaloka berhasil menggondol gelar sarjananya pada 2000 sebelum melanjutkan ke Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI.

    Rieke berhasil meraih gelar magister filsafatnya pada tahun 2004.

    Selain menempuh pendidikan formal, Rieke Diah Pitaloka juga pernah menempuh pendidikan nonformal.

    Pada tahun 2000, Rieke Diah Pitaloka pernah mengikuti kursus filsafat di Extention Course Programme Driyakara School of Philosophy, Jakarta dan Kursus Bahasa Inggris di The Brutush Institute Jakarta.

    BAHAS PALINDO II – Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka tiba di Gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK membahas temuan kasus Pelindo II, Jalan Rasunasaid, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/3). Pimpinanan dan anggota Pansus Pelindo II DPR RI ini juga menyerahkan dokumen pembahasan dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

    Riwayat Karier Dunia Hiburan

    Rieke Diah Pitaloka bisa dibilang perempuan yang multitalenta.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka aktif di dunia hiburan sebagai pemain teater, bintang sinetron, bintang iklan, sampai aktivis.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, wajah Rieke Diah Pitaloka sudah sering bersliweran di layar televisi.

    Rieke Diah Pitaloka sudah membintangi berbagai sinetron dan FTV.

    Sinetron yang paling melambungkan namanya adalah Bajaj Bajuri, sebuah sinetron komedi yang tayang di Trans TV sejak 2002 sampai 2007.

    Karena perannya dalam Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka juga berhasil menyabet penghargaan dari Forum Film Bandung sebagai Aktris Wanita Terpuji.

    Dalam sinetron tersebut, Rieke Diah Pitaloka yang berperan sebagai Oneng, berduet dengan Mat Solar.

    Mat Solar berperan sebagai Bajuri yang tidak lain adalah suami Oneng.

    Adapun beberapa sinetron maupun FTV lain yang pernah dibintangi Rieke Diah Pitaloka diantaranya, Srikandi, Badut pasti Berlalu, Untukmu Segalanya, Tirani Kehidupan, 30 Meter, Putri Maharani, Perawan-perawan, Perkawinan, Prahara Prabu Siliwangi, Goresan Cinta Berbingkai Duka, Bola Kampung, Salon Oneng, serta Maha Kasih.

    Tidak hanya menjadi bintang sinetron, Rieke Diah Pitaloka juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi.

    Beberapa acara yang dibawakan oleh Rieke Diah Pitaloka diantaranya Good Morning dan Reportase Malam yang tayang di Trans TV, serta Book Review yang tayang di Metro TV.

    Beberapa acara lain yang pernah dibawakan Rieke Diah Pitaloka diantaranya Informasi Kelautan Ikan, ikan, ikan yang tayang di Indoesiar, Raja Sawer di ANTV, Liga Italia, Selebriti Up Date, Pasar Rakyat, serta Warung Sehat yang tayang di TPI.

    Rieke Diah Pitaloka juga aktif menulis.

    Selain menulis untuk berbagai media massa, Rieke Diah Pitaloka juga sudah menerbitkan beberapa buku.

    Buku-buku karya Rieke Diah Pitaloka diantaranya ‘Renungan Kloset: Dari Cengkeh sampai Ultrecht’, ‘Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat’, ‘Ups! Kumpulan Puisi’, ‘Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara’, serta ‘Sumpah Saripah’.

    Rieke Diah Pitaloka sudah mulai merambah dunia perfilman pada 2006 ketika membuat debutnya dalam film ‘Berbagi Suami’ yang disutradari Nia Dinata.

    Rieke juga membintangi film ‘Perempuan Punya Cerita’ yang diadopsi dari film ‘Lotus Requim’, sebuah film antologi karya empat sutradara perempuan.

    Pada 2008, Rieke Diah Pitaloka juga berperan dalam film ‘Laskar Pelangi’.

    Setahun berikutnya, Rieke Diah Pitaloka kembali bermain dalam film ‘Sang Pemimpi’.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian merambah ke dunia politik.

    Rieke Diah Pitaloka bahkan pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

    Namun pada 2008, Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk pindah ke PDI Perjuangan karena adanya konflik internal yang tajam di dalam PKB. 

    Rieke Diah Pitaloka kemudian maju sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2009 – 2014 dapil Jawa Barat II.

    Rieke Diah Pitaloka lolos ke senayan dan menjadi anggota Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Rieke Diah Pitaloka juga termasuk anggota Panitia Khusus Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Rieke Diah Pitaloka mengkritisi pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU BPJS menjadi UU. 

    Pada 2013, Rieke Diah Pitaloka maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2013 didampingi Teten Masduki sebagai wakilnya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki bergantian pidato dihadapan kader PDIP pada acara Rakerdasus DPD PDIP Jabar di Bandung Convention Centre (BCC), Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (9/11/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan didaftarkan sebagai peserta Pilgub Jabar 2013 oleh DPD PDIP Jabar ke KPU Jabar pada Sabtu (10/11/2012), pukul 10.10 WIB. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rieke Diah Pitaloka yang diusung PDI Perjuangan bersaing dengan empat pasangan calon lainnya, yaitu Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar, Dede Yusuf Maxan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan, Irianto MS Syaifudin – Tatang Farhanul Haki, serta Dikdik Maulana Arif Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib.

    Sayangnya Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki hanya manjadi peringkat kedua.

    Mereka kalah dari pasangan Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar yang meraih suara 6.515.313 suara, sedangkan Rieke dan Teten hanya meraih suara 5.714.997 suara. 

    Dalam pemilihan legislatif 2014, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

    Rieke Diah Pitaloka maju untuk Dapil Jawa Barat VII.

    Untuk kedua kalinya, Rieke Diah Pitaloka berhasil meraih kursi di senayan dengan perolehan suara 255.044 suara. 

    Rieke Diah Pitaloka duduk di komisi VI DPR RI yang membawahi urusan industri, investasi, serta persaingan usaha. 

    Pada pemilu 2019, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil VII.

    Meraih suara sebanyak 168.729 suara, untuk ketiga kalinya Rieke Diah Pitaloka berhasil lolos ke senayan. 

    Pada 2006, Rieke Diah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan yang dinamai Yayasan Pitaloka.

    Rieke Diah Pitaloka mengetuai sendiri yayasan tersebut sampai saat ini. 

    Rieke Diah Pitaloka juga membangun sebuah portal yang berisi berita tentang sosial, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, agenda kerja DPR Komisi IX dan Badan Legislatif, informasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta pengaduan BPJS, perburuhan dan TKI.

    Portal tersebut dinamai Rumah Diah Pitaloka dan dapat diakses di www.rumahdiahpitaloka.org. 

    Karena berbagai kegiatannya, Rieke Diah Pitaloka juga telah meraih berbagai penghargaan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Rieke PDIP Diadukan soal Provokasi PPN 12%, MKD DPR Tunda Pemanggilan

    Rieke PDIP Diadukan soal Provokasi PPN 12%, MKD DPR Tunda Pemanggilan

    Jakarta

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menerima laporan pengaduan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka. Aduan itu terkait pernyataan Rieke yang meminta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% ditunda saat rapat paripurna DPR.

    Dalam dokumen diterima detikcom, Minggu (29/12/2024), surat dengan kop DPR itu ditujukan kepada Rieke Diah Pitaloka bernomor 743/PW.09/12/2024. Surat tertanggal 27 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

    Surat menyebutkan pengadu bernama Alfadjri Aditia Prayoga yang membuat aduan pada 20 Desember 2024. Pemanggilan terhadap Rieke tertulis dilaksanakan di ruang rapat MKD DPR pada Senin, 30 Desember 2024.

    “Yang mengadukan saudara karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara yang dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%,” bunyi surat tersebut.

    Dihubungi, Dek Gam membenarkan pihaknya telah menerima laporan dan memanggil Rieke.

    “Laporan ada, laporan ada, ini benar surat saya tanda tangan kok. Nggak mungkin ada surat kalau nggak ada laporan, benar ada laporan,” kata Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    “Iya surat pemanggilan itu memang saya tanda tangan, tapi kan kita masih libur nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil (daerah pemilihan). Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.

    (dwr/fca)

  • MKD DPR RI Tunda Pemanggilan Rieke Diah Pitaloka soal Provokasi Tolak PPN 12 Persen

    MKD DPR RI Tunda Pemanggilan Rieke Diah Pitaloka soal Provokasi Tolak PPN 12 Persen

    MKD DPR RI Tunda Pemanggilan Rieke Diah Pitaloka soal Provokasi Tolak PPN 12 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Mahkamah Kehormatan Dewan
    (MKD) menunda pemanggilan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P,
    Rieke Diah Pitaloka
    , atas dugaan pelanggaran
    kode etik
    .
    Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa pemanggilan Rieke seharusnya berlangsung pada Senin (30/12/2024).
    Namun, agenda tersebut ditunda karena DPR RI sedang dalam masa reses dan para anggota dewan, termasuk MKD, masih berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan, tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi, anggota-anggota masih di dapil. Jadi, kita tunda dulu lah,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).
    Dek Gam belum memastikan kapan pihaknya akan kembali memanggil Rieke.
    Namun, dia memperkirakan bahwa pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses selesai, yakni pada awal Januari 2025.
    “(Ditunda sampai) habis reses. Pas masa sidang nanti,” kata Dek Gam.
    Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik.
    Dek Gam menyampaikan bahwa laporan terhadap Rieke diterima pihaknya dari pengadu pada 20 Desember 2024.
    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.
    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).
    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima
    Kompas.com
    dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.
    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan
    PPN 12 persen
    .
    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal materi pelaporan Rieke.
    “Saya belum lihat lagi detail laporannya kemarin itu. Besok ya, saya jelasin ya,” kata Dek Gam.
    Kompas.com
    mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MKD DPR RI Tunda Pemanggilan Rieke Diah Pitaloka soal Provokasi Tolak PPN 12 Persen

    Rieke Diah Pitaloka PDI-P Dilaporkan ke MKD karena Provokasi Tolak PPN 12 Persen

    Rieke Diah Pitaloka PDI-P Dilaporkan ke MKD karena Provokasi Tolak PPN 12 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.co
    m – Anggota Fraksi PDI-P DPR RI
    Rieke Diah Pitaloka
    dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (
    MKD
    ) atas dugaan pelanggaran kode etik.
    Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa laporan terhadap Rieke diterima pihaknya dari pengadu pada 20 Desember 2024.
    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas
    dugaan pelanggaran etik
    yang dilakukannya.
    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).
    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima
    Kompas.com
    dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.
    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan
    PPN 12 persen
    .
    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal pelaporan Rieke.
    Dia hanya menegaskan bahwa MKD kemungkinan bakal menunda pemanggilan Rieke yang seharusnya dilakukan Senin (30/12/2024).
    “Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.
    Kompas.com
    mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III terima 469 aduan kepada para mitra kerja sepanjang 2024

    Komisi III terima 469 aduan kepada para mitra kerja sepanjang 2024

    Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat terhadap para mitra kerjanya sepanjang tahun 2024, kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    “Pengaduan masyarakat kita gas terus, sepanjang tahun 2024 Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

    Dia mengatakan seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah Komisi III DPR RI teruskan kepada mitra kerja dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait.

    Selain itu, dia menyebut Komisi III DPR RI periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat (RPDU) dengan berbagai pihak terkait.

    “Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut,” ujarnya.

    Dia lantas merinci bahwa Mahkamah Agung (MA) menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI yang terbanyak mendapatkan aduan dari masyarakat, yakni sebanyak 149 aduan atau 31,7 persen dari total aduan yang masuk ke Komisi III DPR RI.

    Dia menyebut kebanyakan aduan terhadap MA menyangkut tentang penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik.

    Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI dengan aduan terbanyak secara berturut-turut ditempati oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 113 aduan, Kejaksaan RI sebanyak 85 aduan, dan Polri sebanyak 60 aduan.

    Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 23 aduan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 18 aduan, Komisi Yudisial (KY) sebanyak 13 aduan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 8 aduan.

    Sementara itu, dia menyebut Polri menjadi mitra kerja yang paling responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari Komisi III DPR RI dengan persentase sebesar 94 persen.

    “Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut langsung direspons, Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait, langsung saat itu kita komunikasikan dan kita kawal terus bagaimana penanganannya,” tuturnya.

    Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI yang paling responsif menindaklanjuti aduan secara berturut-turut adalah Kejaksaan RI (89 persen), Komisi Yudisial (85 persen), PPATK (85 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), KPK (65 persen), BNN (54 persen), dan MA (38 persen).

    Pada kesempatan tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati, dan para anggota Komisi III DPR RI lainnya yaitu Rikwanto, Rudianto Lallo, Nazaruddin Dek Gam, Hasbiallah Ilyas, dan Nabil Husein Said Amin.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentrans Iftitah: Hikmah Tsunami Aceh Jadi Momen Penting dalam Bangun Indonesia

    Mentrans Iftitah: Hikmah Tsunami Aceh Jadi Momen Penting dalam Bangun Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada 2004 telah menjadi momen penting dalam membangun Indonesia.

    Demikian disampaikan Menteri Iftitah saat menghadiri forum diskusi mengenang 20 tahun peristiwa tsunami, The Big Idea Forum, di Jakarta, Sabtu (21/12/2024). 

    Awalnya, Menteri Iftitah mengungkapkan dirinya tengah bertugas di Aceh saat itu sehingga mengetahui detik-detik peristiwa hingga kerusakan yang terjadi. Setelah itu, Iftitah menceritakan beberapa cerita yang belum terungkap di tengah masyarakat.

    Pertama, ia menyampaikan, kehadiran  Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung di lokasi saat itu berhasil menaikkan moril masyarakat. “Kalau Presiden saja sebagai pimpinan tertinggi hadir, tidak ada alasan bagi (pimpinan) yang lain untuk tidak hadir,” ungkap Iftitah

    Kedua, lanjutnya, prajurit TNI secara alami dan naluri langsung melakukan operasi bantuan kemanusiaan meski belum mendapatkan perintah dari atasan.

    Ketiga, Iftitah juga menceritakan bahwa dirinya adalah saksi dari proses damai di Aceh. “Saya jadi saksi, damai di Aceh itu nyata,” tegas menteri transmigrasi yang saat itu bertugas sebagai perwira seksi operasi Batalion Kavaleri 8 Kostrad.

    Menteri Iftitah juga menyampaikan, “Hikmah bencana Aceh menjadi momen penting dalam membangun negeri ini.”

    SBY yang turut hadir di acara The Big Idea Forum ikut menceritakan beberapa cerita yang belum terungkap yang terjadi saat itu. “The darkest day in our history, hari yang menguji bangsa Indonesia,” kata SBY.

    SBY sedang berada di Nabire, Papua saat tsunami terjadi. Ia memutuskan langsung terbang ke Aceh untuk melihat langsung kondisi di lapangan, meskipun banyak yang menyarankan jangan, mengingat situasi keamanan di Aceh.

    Melihat situasi di Aceh, SBY mengeluarkan direktifnya yang pertama. “Perintah saya yang pertama, selamatkan lebih banyak masyarakat,” tegas SBY.

    Peristiwa tsunami yang  terjadi di tengah konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memberikan pelajaran penting. “GAM dan Prajurit TNI, bersama bergerak melakukan kegiatan kemanusiaan. Dukungan dari 17 negara juga hadir untuk membantu masyarakat Aceh di bawah komando Pemerintah Indonesia,” kata SBY.

    Ke depan, SBY mengingatkan tentang keikhlasan dalam pengabdian untuk Indonesia. “Doakan pemimpin saat ini dan ke depannya, menuju bangsa kuat. Menjadi negara maju ke depannya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, pendiri gerakan 5P Global Movement, Arsjad Rasjid menyoroti nilai gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penanganan tsunami di Aceh pada 2004. Ia berkata, dua hal itu sangat penting dalam menghadapi krisis maupun bencana yang terjadi.

    Sementara, Coordinator Division of Disaster Risk Management of Tsunami and Disaster Risk Management Research Division  Ella Meilianda mengatakan, “Letak Indonesia rawan terhadap bencana. Bencana tidak bisa dihindari, kita harus bisa berdampingan dengan bencana,” ujar Ella.

    Turut hadir dalam acara The Big Idea Forum, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan mantan juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal.

  • Mengenang 20 Tahun Tsunami Aceh di Masjid Raya Baiturrahman

    Mengenang 20 Tahun Tsunami Aceh di Masjid Raya Baiturrahman

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh memperingati 20 tahun tsunami Aceh di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (26/12/2024). Kegiatan ini diisi dengan zikir dan doa bersama untuk para korban tsunami, serta ditutup dengan tausiyah oleh KH Abdullah Gymnastiar atau AA Gym.

    Masjid Raya Baiturrahman salah satu saksi bisu bencana tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari 170.000 orang. Peringatan 20 tahun tsunami di masjid tersebut dihadiri banyak orang termasuk jajaran Forkopimda.

    “20 tahun yang lalu, sekitar pukul 07.58 WIB, Allah Swt menguji Aceh dengan ujian yang teramat berat. Gempa berkekuatan 9,1 skala richter yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami telah menghantam pesisir Aceh,” kata Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA dalam sambutannya saat mengenang 20 tahun tsunami di Masjid Raya Baiturrahman.

    Dalam hitungan menit, lanjut Safrizal, gempa dan gelombang dahsyat itu telah merenggut lebih dari 170.000 nyawa orang Aceh. 

    Safrizal mengenang solidaritas dunia internasional yang luar biasa dalam membantu Aceh bangkit kembali. Lebih dari 60 negara, ratusan organisasi internasional, dan ribuan relawan datang membantu Aceh saat itu.

    “Kita menyaksikan bagaimana dunia bersatu untuk Aceh, dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan menjadi terang di tengah kegelapan,” ujar Safrizal dilansir dari Waspada Aceh.

    Tsunami membuka pintu perdamaian bagi Aceh setelah 30 tahun dilanda konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia.

    Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepahaman damai atau MoU di Helsinki, Finlandia sehingga berakhirlah perang di Aceh.

    Menurut Safrizal, peringatan 20 tahun tsunami Aceh menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kebersamaan, ketangguhan, dan keimanan.

    Selain doa bersama, Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada duta besar dari negara-negara yang berkontribusi besar dalam pemulihan Aceh setelah tsunami, seperti Malaysia, Jepang, Kuwait, India, hingga Amerika Serikat. Penghargaan juga diberikan kepada para penyintas tsunami yang menunjukkan ketangguhan luar biasa.

    Pemerintah juga menyerahkan santunan dan paket pendidikan kepada 300 anak yatim.

    “Bencana ini adalah takdir Allah yang memiliki hikmah tersendiri. Kita jadikan momen ini untuk memperkuat keimanan, memperbaiki hubungan dengan Sang Khalik, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama,” kata Safrizal mengenang 20 tahun tsunami Aceh.

  • Cerita 2 Suporter PSIS Semarang Terluka Saat Orasi di Stadion Jatidiri, Diduga Ditembak Peluru Karet

    Cerita 2 Suporter PSIS Semarang Terluka Saat Orasi di Stadion Jatidiri, Diduga Ditembak Peluru Karet

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Aksi demonstrasi suporter PSIS Semarang diwarnai tindakan represif aparat kepolisian di kawasan Stadion Jatidiri Semarang, Minggu (22/12/2024) sore.

    Para suporter menyuarakan orasinya untuk mengkritisi kepemimpinan CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi.

    Massa awalnya melakukan sejumlah aksi damai seperti teatrikal, doa bersama, hingga main bola bersama di depan pintu masuk utama stadion.

    Suporter juga melakukan orasi tak jauh dari pintu gerbang. 

    Mereka berharap ditemui oleh pihak manajemen PSIS Semarang.

    Namun, manajemen tak kunjung menyapa suporter. 

    Alhasil, terdapat sejumlah suporter yang tetap memilih bertahan di lokasi tersebut hingga akhirnya dibubarkan polisi.

    Polisi dalam membubarkan massa melakukan penembakan gas air mata, peluru karet, dan mobil water cannon.

    Dari pihak suporter juga sempat membalas tembakan polisi dengan melemparkan sejumlah benda di antaranya air mineral.

    Imbas dari kejadian ini, dua suporter alami luka-luka.

    Satu suporter dilarikan ke rumah sakit akibat alami luka tembak diduga peluru karet.

    Satu korban lainnya terkena lemparan batu.

    “Kami dari suporter tentunya menyayangkan sampai ada gas air mata dan tembakan peluru karet (dalam membubarkan aksi),” jelas Divisi Hukum dan Advokasi Panser Biru, Nurul Layalia kepada Tribunjateng.com, Senin (23/12/2024).

    Layalia menyebut, aksi tersebut diikuti tidak hanya suporter dari Panser Biru maupun Snex, melainkan pula dari pencinta bola Semarang serta ada pula organisasi masyarakat (ormas).

    Dia tak memastikan jumlah suporter yang turun. 

    Mereka sama-sama turun aksi dengan setidaknya ada lima tuntutan yang digaungkan.

    Yakni meliputi gaji pemain dan pelatih yang belum terbayarkan.

    Para suporter PSIS Semarang melakukan demonstrasi yang dibalas tindakan represif aparat kepolisian, di kawasan Stadion Jatidiri Semarang, Minggu (22/12/2024) sore. (DOKUMENTASI SUPORTER PSIS SEMARANG)

    Berikutnya, performa tim yang merosot dan PSIS Semarang malah dijadikan kendaraan politik praktis. 

    Adapun tuntutan lainnya soal kurangnya keterbukaan antara manajemen dan suporter hingga skema tiket yang tak adil bagi suporter. 

    “Selepas penyampaian tuntutan tersebut ternyata tidak direspon oleh CEO maupun manajemen,” ujarnya.

    Dia menyebut, suporter dari Panser Biru sudah ditarik mundur ketika tuntutan hanya bertepuk sebelah tangan.

    Sebagain suporter dari kelompok lain tetap di depan hingga berujung gesekan dengan aparat.

    “Awalnya suporter disemprot water cannon, setelah itu gas air mata dan terakhir ada peluru karet,” bebernya.

    Data sementara pihaknya ada dua suporter yang terluka yang merupakan anggota suporter Snex GAM.

    Satu korban yang terkena peluru karet dirawat di RS Roemani Semarang.

    “Kami dalam waktu dekat ini mau mendatangi korban dan mengakomodir kebutuhan korban terkait pengobatannya,” katanya.

    Adapun tuntutan ke pihak manajemen, Layalia menyebut tuntutan masih sama yakni ada perbaikan dari dalam tubuh PSIS Semarang.

    “Langkah kami selanjutnya masih menunggu respon dari manajemen dan CEO PSIS Semarang,” terangnya.

    Saat sore itu, ratusan suporter melakukan dua aksi yakni di pintu barat Stadion Jatidiri dan pintu sisi timur.

    Namun, kekisruhan terjadi di pintu sisi timur.

    Keributan tersebut terjadi selepas pertandingan antara PSIS Semarang Vs Malut United dengan skor 1-3.

    Mahesa Jenar menelan kekalahan di kandang sendiri.

    Pertandingan tersebut diboikot suporter sehingga tribun penonton kosong.

    Ketua Panser Biru, Kepareng alias Wareng mengatakan, dua korban suporter PSIS Semarang yang melakukan aksi akibat dari manajemen PSIS Semarang yang tak menemui suporter. 

    Menurutnya, akan berbeda cerita ketika para suporter ditemui oleh manajemen.

    “Yoyok Sukawi tak mau menemui para suporter.”

    “Kalau mau menemui tidak ada itu (keributan),” katanya.

    Wareng menjelaskan, dua suporter yang terluka masing-masing terkena tembakan peluru karet dan terkena lemparan batu dari arah kepolisian.

    “Korban tertembak peluru karet harus operasi.”

    “Masih di rawat di rumah sakit.”

    “Suporter yang kena batu sudah pulang dari rumah sakit,” ungkapnya.

    Sementara, Tribunjateng.com telah mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar melalui layanan pesan singkat.

    Namun, konfirmasi tersebut belum direspon.

    Tribunjateng.com juga telah mengkonfirmasi kepada CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi.

    Konfirmasi tersebut juga belum direspon hingga berita diturunkan. (*)