Xcloud.id

Organisasi: GAM

  • Gunung Ibu Erupsi dan Berstatus Waspada, Ini Imbauan untuk Warga Sekitar

    Gunung Ibu Erupsi dan Berstatus Waspada, Ini Imbauan untuk Warga Sekitar

    Saat ini, kondisi gunung api setinggi 1.325 meter dari permukaan laut itu berada pada status Level II atau Waspada.

    Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan, agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3.5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian Utara dari kawah aktif gunung.

    “Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung masker dan kacamata, agar terhindar dari paparan abu Gunung Ibu,”ujarnya.

    Dia juga meminta kepada seluruh pihak, agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks) dan tidak terpancing isu -isu yang tidak jelas sumbernya.

    “Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah,” ketanyanya mengingatkan.

    Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan Gunung Ibu di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunung Ibu.

     

  • GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GELORA.CO – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermarkas di Copenhagen, Denmark, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologi berupa banjir besar yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Dalam pernyataan resminya, GAM menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan komunitas internasional untuk meminta klarifikasi kepada Pemerintah Indonesia terkait laporan hambatan masuknya bantuan kemanusiaan internasional ke Aceh.

    Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada PBB, UE, dan masyarakat internasional, GAM menyatakan bahwa dunia internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) global dilaporkan mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh.

    GAM menilai kondisi bencana saat ini sangat serius dan disebut melampaui skala bencana tsunami Aceh tahun 2004.

    “Kami khawatir para korban banjir berada dalam kondisi sangat rentan terhadap wabah penyakit, kekurangan air bersih, serta ancaman kelaparan,” kata Pimpinan GAM yang bermarkas di Denmark, Johan Makmor, dalam keterangan video yang diterima theacehpost, Minggu (14/12/2025).

    GAM menegaskan bahwa mereka tetap mengakui kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan respons bencana di wilayahnya.

    Namun, menurut mereka, situasi darurat yang sedang berlangsung membutuhkan respons cepat dan efektif melalui kerja sama internasional guna menyelamatkan nyawa manusia.

    Dalam pernyataannya, GAM juga mengingatkan kembali dunia internasional akan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar perdamaian Aceh dan menekankan prinsip kepercayaan, keterbukaan, serta keterlibatan internasional dalam proses pemulihan dan pembangunan jangka panjang di Aceh.

    “Meskipun MoU Helsinki tidak secara eksplisit mengatur bantuan bencana, semangatnya mendorong kolaborasi konstruktif antara Aceh, Indonesia, dan komunitas internasional,” kata Johan Makmor.

    Ia menilai hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait keterlibatan internasional di Aceh.

    Di akhir pernyataannya, GAM meminta masyarakat internasional untuk memandang situasi ini semata-mata dari sudut pandang kemanusiaan, bukan kepentingan politik bilateral. GAM memperingatkan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

  • Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

    Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

     

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video perdebatan antara anggota TNI dan sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) viral di media sosial.

    Dalam rekaman, memperlihatkan upaya sekelompok pria meminta jatah bantuan banjir sambil mencatut nama staf khusus gubernur, namun tak mampu menunjukkan bukti apa pun saat diminta verifikasi.

    Belakangan, TNI memastikan narasi yang beredar tidak akurat. Hasil penelusuran menyebut peristiwa itu memang benar terjadi, namun para pelaku bukan kelompok bersenjata GAM. Mereka adalah dua anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur.

    “Berdasarkan informasi yang telah kami verifikasi, peristiwa dalam video tersebut benar terjadi, namun bukan dilakukan oleh kelompok bersenjata GAM, melainkan oleh dua orang anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada 4 Desember 2025, ketika kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir dari Ketua TP PKK Aceh menuju wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur dihentikan dua orang tersebut.

    “Kedua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, namun tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Petugas kapal menolak karena distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi,” ujar dia.

    Saat aparat keamanan laut mendekat, kapal langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa demi menghindari keributan lebih besar.

    Freddy menilai tindakan itu sebagai ulah personal yang arogan dan berpotensi menghambat bantuan bagi warga terdampak banjir.

    “TNI menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan, karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ycal dia.

    Terkait hal ini, TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman.

    TNI juga mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi upaya kemanusiaan di tengah situasi darurat. Prioritas utama tetap memastikan bantuan tiba pada warga yang membutuhkan tanpa hambatan.

    “Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandas dia.

  • Viral Video Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh, TNI: Itu Bukan GAM Nasional 8 Desember 2025

    Viral Video Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh, TNI: Itu Bukan GAM Nasional 8 Desember 2025

    Viral Video Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh, TNI: Itu Bukan GAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Merespons viralnya video di media sosial bernarasi pencegatan kapal bantuan oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), TNI membenarkan peristiwa itu namun membantah pria di video adalah anggota GAM.
    “Berdasarkan informasi yang telah kami verifikasi, peristiwa dalam video tersebut benar terjadi, namun bukan dilakukan oleh kelompok bersenjata
    GAM
    , melainkan oleh dua orang anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di
    Aceh
    Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    TNI
    , Mayjen TNI Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/12/2025).
    Freddy menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 4 Desember 2025, ketika ada dua orang mencegat Kapal Feri Express Bahari.
    “Ketika dua individu tersebut mencegat Kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir dari Ketua TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Aceh untuk wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur,” jelasnya.
    Freddy mengatakan, dua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
    “Petugas kapal menolak karena distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi. Ketika aparat keamanan laut mendekat, kapal bantuan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa,” jelasnya.
    Freddy menuturkan, pihaknya menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
    “TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman,” ucapnya.
    Ia mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan.
    “Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.
    Adapun, viral video di media sosial memperlihatkan sekelompok orang yang mengaku bagian dari GAM dan mengeklaim sebagai staf Gubernur Aceh meminta jatah bantuan bagi korban banjir.
    Dalam rekaman tersebut terlihat terjadi perdebatan antara pihak tersebut dengan personel TNI yang sedang melakukan penyaluran bantuan.
    Dalam video berdurasi singkat itu, beberapa orang tampak meminta agar bantuan yang dibawa aparat dibagi terlebih dahulu kepada kelompok mereka, dengan alasan akan disalurkan kepada korban banjir.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

    BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. 

    Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

    JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate. 

    Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

    Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

    “Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards. 

    JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi. 

    Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

    BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

    Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

    Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

    Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

  • Heboh Eks GAM Minta Jatah Bantuan, Gubernur Mualem Buka Suara

    Heboh Eks GAM Minta Jatah Bantuan, Gubernur Mualem Buka Suara

    Viral di media sosial sebuah video sekelompok orang mengenakan seragam loreng mencoba meminta jatah bantuan. Di lengannya terdapat bendera bulan bintang serta logo Burak Singa.

    Dalam video yang beredar, rombongan itu mengaku mendapatkan perintah dari staf khusus Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

  • Gubernur Aceh Ungkap Kekecewaan Pada BNPB Soal Penanganan Bencana

    Gubernur Aceh Ungkap Kekecewaan Pada BNPB Soal Penanganan Bencana

    Bisnis, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan kekecewaannya pada penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah itu.

    Saat rapat gabungan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025), sore, Mualem mengungkapkan kekecewaannya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Saya kecewa dengan BNPB, saat hari pertama banjir, alat [boat] kita percuma saja [ada] tapi tidak boleh pakai. Itu di Aceh Tamiang,” katanya dalam keterangan video yang diterima Bisnis, Sabtu (6/12/2025).

    Muzakir menceritakan bahwa saat rumah-rumah warga terendam banjir, masyarakat berupaya untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Warga bahkan bertahan hingga lima hari lima malam.

    “Orang panggil-panggil minta bantuan [saat bertahan] dari atas atap tapi [petugas] sebeng [berbalik arah] nggak mau ambil orang. coba dicek semua,” tegasnya.

    Kekecewaan Mualem juga dipicu oleh sikap badan penanggulangan bencana yang tidak mengizinkan boat untuk mengangkat barang. Tindakan ini kata dia menyebabkan kemarahan warga korban bencana.

    Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten yang mengalami dampak paling parah dari banjir dan longsor di Aceh. Selain Provinsi ini, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ikut terdampak bencana alam tersebut.

    Sementara itu Mualem meninjau langsung titik kerusakan, termasuk jembatan utama penghubung Nagan Raya dan Aceh Tengah yang putus diterjang banjir bandang pada Jumat (6/12/2025). Dari udara, ia menyaksikan sejumlah kampung yang hancur, bahkan sebagian rumah warga kini berada di tengah aliran sungai karena sungai yang meluas.

    “Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah. Ini secepatnya kita perbaiki. Kami juga akan lapor ke Pusat, apa yang perlu kita bantu dari provinsi akan kita dorong secepat mungkin,” kata mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

    Dia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya segera mendata kerusakan secara rinci. “Pak Bupati tolong catat berapa rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat-cepat kita perbaiki,” ujarnya.

    349 Orang Meninggal Dunia

    Sedikitnya 18 kabupaten kota dan 3.978 gampong atau desa terdampak banjir di Aceh. Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat banjir dan longsor berdampak pada 321.134 KK dan 1,40 juta jiwa.

    Dari total tersebut, 349 orang meninggal dunia, 92 orang hilang, 579 orang luka berat dan 2.872 orang luka ringan.

    Bencana ini juga menyebabkan 775.346 jiwa mengungsi di 824 titik. Selain itu, 452 titik jembatan atau jalan rusak, 115.288 unit rumah rusak, 56.274 ekor hewan mati, 64.024 hektare sawah dan 12.513 hektare kebun rusak serta 40.328 tambak ikut terkena banjir dan longsor.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 883 jiwa.

    Jumlah itu berdasarkan data dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang dilihat Bisnis pada 09.30 WIB per Sabtu (6/12/2025).

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 312 jiwa. Diikuti, Aceh 345 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa total korban meninggal dunia.

    “Meninggal dunia 883 jiwa,” tulis BNPB di situs gis.bnpb.go.id dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra masih menyisakan 520 orang yang dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 174 jiwa; Sumatra Utara 133 jiwa; dan Sumatra Barat 213 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total rumah rusak akibat bencana ini adalah 121.500 unit dari 51 wilayah kabupaten yang terdampak.

    “Rumah rusak 121.500 dan 50 kabupaten terdampak,” dalam data BNPB.

  • Gunung Ibu di Halmahera Meletus pada Sabtu Dini Hari

    Gunung Ibu di Halmahera Meletus pada Sabtu Dini Hari

    Ambon, Beritasatu.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan terjadinya erupsi Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Peristiwa erupsi tercatat berlangsung pada Sabtu (15/11/2025) sekitar pukul 00.12 WIT.

    Dalam laporan resmi yang diunggah pada platform magma Indonesia, petugas Badan Geologi M Saum Amin menyampaikan letusan menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter di atas puncak gunung, atau sekitar 1.525 meter di atas permukaan laut. Kolom abu tampak berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, bergerak ke arah timur dan tenggara.

    Aktivitas erupsi tersebut juga terekam jelas melalui seismograf dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi sekitar 40 detik.

    Badan Geologi meminta masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ibu untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi erupsi susulan masih mungkin terjadi. Pengunjung maupun warga diminta tidak beraktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah, serta menjauhi area sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah pada sisi utara.

    “Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

    Apabila terjadi hujan abu, masyarakat diimbau menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, publik diminta tidak menyebarkan informasi tidak benar atau menanggapi isu tanpa sumber yang jelas.

    Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga disarankan terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung maupun pos pengamatan Gunung Ibu di Gam Ici untuk memperoleh pembaruan aktivitas vulkanik secara langsung.

    Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas seismik dan vulkanik tertinggi di dunia karena berada di kawasan cincin api Pasifik. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik menyebabkan terbentuknya rangkaian gunung berapi serta seringnya aktivitas gempa akibat proses subduksi antarlempeng.

  • Sara Gerindra Buka Suara Usai MKD Putuskan Aktif Lagi Jadi Anggota DPR

    Sara Gerindra Buka Suara Usai MKD Putuskan Aktif Lagi Jadi Anggota DPR

    Jakarta –

    Politikus partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara buka suara usai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan Mahkamah Partai memutuskan dirinya tetap berstatus anggota dewan periode 2024-2029. Sara menyampaikan sejumlah kontemplasi yang belakangan bergumul di benaknya.

    Hal itu disampaikan Sara dalam media sosial pribadinya, dilihat Minggu (9/11/2025). Sara mengaku tak mudah membuat keputusan untuk mundur sebagai anggota dewan usai sejumlah kekhawatiran yang didapat dirinya saat aksi demonstrasi ke DPR Agustus lalu.

    “Tidak mudah saat harus mengevakuasi anak-anak dari rumah karena menjadi salah satu yang ditarget untuk penjarahan. Tidak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut),” kata Sara dalam keterangan yang dibagikan.

    Sara juga menceritakan dirinya yang harus bergulat dengan pemulihan kesehatan mental. Sara mengatakan akan terus berpegang pada prinsip dan integritas.

    Sara mengaku tak menyukai dunia politik yang kerap bermain dengan tipu muslihat dan drama demi sebuah kekuasaan. Kendati demikian, ia menyadari keterwakilannya memegang harapan banyak pihak bahkan saat memutuskan undur diri sebagai anggota dewan sekalipun.

    Ia juga menyinggung petisi dari sejumlah masyarakat yang meminta partai untuk menolak pengunduran dirinya. Kendati demikian Sara menyebut belum bisa menjawab soal kembali atau tidaknya ke DPR.

    “Mohon maaf kalau ada di antara teman-teman yang saat datang ke saya dan menyatakan saya harus balik ke DPR saya hanya bisa diam saja atau senyum. Karena jujur kadang ke-trigger PTSDnya dan kepanikan muncul saat memikirkan harus balik ke tempat itu,” tutur Sara.

    Ia pun sempat bertanya dasar pertimbangan Mahkamah Partai dan MKD DPR menolak pengunduran dirinya. Sara kemudian diberi tahu jika ada 10.951 warga Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menandatangani petisi meminta partai untuk menolak pengunduran diri legislator Dapil DKI Jakarta 3 tersebut.

    “Maka dari itu, izin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen Dapil, para tokoh dan senior yang telah meminta saya Kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah,” kata Sara.

    “Mohon izin dan mohon maaf jika saya belum bisa menanggapi kabar penolakan pengunduran diri saya dengan suka cita maupun memberikan kepastian kembali sebagai jawaban. Terima kasih atas pengertiannya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan politikus Partai Gerindra Sara tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Rilis keputusan MKD diterima redaksi pada Kamis (30/10/2025).

    Dalam keterangan tertulisnya, MKD menjelaskan keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar pada Rabu (29/10), dipimpin Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam dan dihadiri empat dari lima unsur pimpinan serta delapan anggota MKD. MKD menyebut keputusan ini diambil setelah menerima surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang menjelaskan status keanggotaan Sara.

    “Setelah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, MKD memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029,” demikian bunyi keterangan tertulis MKD DPR RI.

    (dwr/imk)

  • Golkar Sebut Adies Kadir Tetap Wakil Ketua DPR Usai Putusan MKD

    Golkar Sebut Adies Kadir Tetap Wakil Ketua DPR Usai Putusan MKD

    Jakarta –

    Fraksi Golkar DPR menghormati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memutuskan mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. Golkar menilai putusan itu akan turut disambut baik oleh masyarakat konstituen Adies di daerah pemilihannya.

    “Kita siap menindaklanjuti, secara aturan kita siap menindaklanjuti putusan MKD. Ini juga mungkin akan disambut gembira oleh konstituen Pak Adies karena sepertinya putusan MKD itu menjawab juga keinginan konstituen Pak Adies untuk Pak Adies diaktifkan kembali,” kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhamad Sarmuji kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji. (Foto: dok. istimewa)

    Sekjen DPP Golkar ini menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti putusan MKD DPR tersebut. “Jadi kita dengan demikian, ya, MKD sudah memutuskan, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan,” katanya.

    Sarmuji juga menanggapi soal catatan MKD DPR terhadap Adies agar bertindak hati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik terkait data atau informasi bersifat teknis. Menurut Sarmuji, kekeliruan Adies dapat dimaklumi.

    “Ya memang kadang-kadang kalau di-doorstop oleh wartawan kan kita lagi mikirkan apa, tiba-tiba wartawan menyodorkan pertanyaan yang di luar pikiran kita, jadi kadang-kadang ya ada kemungkinan siapa pun itu terjadi slip of the tongue. Jadi putusan MKD saya dengar itu sudah mempertimbangkan hal yang demikian,” kata dia.

    Sarmuji mengatakan dengan putusan MKD ini, otomatis Adies Kadir juga akan aktif lagi sebagai Wakil Ketua DPR.

    “Beliau kemarin non-aktif sebagai pimpinan karena non-aktif sebagai anggota. Saya belum baca utuh putusan MKD, tapi logikanya begitu (tetap Wakil Ketua DPR)” ujar Sarmuji.

    Putusan MKD DPR

    Diketahui MKD DPR telah memutuskan mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. MKD menilai Adies Kadir tidak melanggar kode etik.

    Sidang putusan MKD DPR digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11), yang dipimpin oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. Kelima anggota DPR nonaktif yang disidang adalah Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

    “Menyatakan teradu I Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik,” kata Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun membacakan putusan.

    Adang Daradjatun meminta Adies lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. MKD pun menyatakan Adies dapat aktif kembali sejak putusan dibacakan.

    “Meminta teradu I Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku ke depannya,” ujarnya.

    “Menyatakan teradu I Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/idn)