Organisasi: FSPMI

  • Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pabrik PT Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat akan menghentikan produksinya pada Juni 2025. Saat ini proses produksi masih dilakukan. Penutupan pabrik berdampak pada 459 pekerja aktif yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ketua PUK SPEE FSPMI PT Sanken Indonesia, Dedy Supriyanto mengungkapkan PT Sanken Indonesia merupakan bagian dari Sanken Electric yang merupakan induk perusahaan di Jepang.

    “PT Sanken Indonesia anak perusahaan Sanken Electric yang Jepang,” ungkap Dedy kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/2/2025).

    Dedy juga menegaskan bahwa PT Sanken Indonesia tidak ada hubungan dengan PT Sanken Argadwija meskipun keduanya memiliki entitas yang sama yaitu Sanken.

    “Tidak ada hubungan,” sebutnya.

    Untuk PT Sanken Indonesia, pabrik yang berlokasi di kawasan MM2100 memproduksi transformator (trafo), UPS (Uninterruptible Power Supply) dan power supply, bukan alat-alat rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner, television, rice cooker, kipas angin dan produk-produk rumah tangga lainnya.

    “Untuk di PT Sanken Indonesia produksi Power Suplai, transformers dan komponen elektronik lain,” sebutnya.

    Sementara itu, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri mengungkapkan PT Sanken Argadwija yang memproduksi peralatan rumah tangga masih beroperasi. PT Sanken Argadwija berada di Tangerang, Banten. Adapun pabrik ini juga melayani pasar ekspor yang cukup besar, sehingga barangnya bukan hanya dipasarkan di dalam negeri.

    “Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40%. Sisanya dijual di dalam negeri,” sebut Ronggolawe.

    (wur)

  • Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Unjuk rasa ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun (HUT) ke-26 FSPMI.

    Pantauan di lokasi, sekitar pukul 14.45 WIB, ribuan butuh yang menaiki bus, mobil pribadi dan sepeda motor tiba di depan Kedubes Malaysia.

    Massa aksi ini pun mengibarkan bendera FSPMI dan Partai Buruh. Massa juga menyerukan tuntutan yang ingin mereka sampaikan. 

    Di antaranya, terkait kasus penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Kepolisian di Malaysia beberapa waktu lalu.

    Dalam tuntutannya, massa mendesak untuk pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Dimana, salah satunya harus meninggal dunia akibat peristiwa itu.

    “Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia,” seru massa aksi.

    Massa juga menyerukan Ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia dan menuntut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding beserta Wamen Christina Aryani untuk mundur dari jabatannya.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI,” sambungnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk segera bertindak menangani kasus penembakan tersebut.

    Dia pun menyinggung Menteri Karding yang sibuk konferensi pers dan tampil di media, daripada bertindak dan melakukan sesuatu demi melindungi dan mengusut kasus penembakan tersebut.

    “Kami beri waktu 3×24 jam untuk Menteri P2MI bertindak dan menjemput buruh migran yang masih dirawat untuk diberikan perlindungan dan mengusut kasus ini dengan pemerintah Malaysia,” kata Said Iqbal.

    Said pun memberikan ultimatum, jika hal itu tidak segera dilakukan, pihaknya bersama massa buruh akan menduduki Kedubes Malaysia dan Kantor P2MI setiap hari.

    Sementara, ratusan personil kepolisian terlihat telah berjaga di depan kedubes Malaysia. 

    Dua mobil taktis water canon milik Brimob juga terlihat terparkir di halaman depan Kedubes Malaysia. Mobil pembawa kawat berduri juga disiagakan di depan kantor Kedubes.

    Pagar penghalang juga terlihat terpasang di pintu masuk Kedubes Malaysia.

    Arus lalu lintas di depan Kedubes Malaysia terpantau padat, yang dari arah Mampang menuju Menteng.

    Sebelumnya diberitakan, desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat.

    Insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari tersebut mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Namun pernyataan itu dibantah dua korban yang berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. 

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Aksi Serentak

    Sebelum menggelar aksi di depan Kedubes Malaysia, massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

    Sejumlah tuntuan turut disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Diagendakan, massa juga akan mendatang kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

  •  Polisi Kerahkan 3.729 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh di Gedung DPR – Halaman all

     Polisi Kerahkan 3.729 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh di Gedung DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buru di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

    “Libat personel pengaman aksi unras 3.729 personel terdiri dari Satgasda 3.099 personel dan Satgas Res 630 personel,” ungkapnya.

    Adapun sasaran pengamanan itu meliputi sejumlah titik di antaranya Gedung DPR hingga sejumlah kantor kementerian.

    Ade Ary mengatakan rekayasa lalu lintas akan dilakukan melihat eskalasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massa meningkat maka diadakan penutupan jalan namun apabila jumlah massa tidak banyak lalu lintas normal seperti biasa,” ujarnya.

    Pihak kepolisian juga mengimbau peserta aksi unjuk rasa tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Dia meminta agar aspirasi disampaikan secara sejuk dan damai tidak ada ujaran kebencian serta provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas.

    Diketahui pada hari ini kaum buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat datang, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. 

    Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. (Tribunnews.com/Reyna Abdila)

  • Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Unjuk rasa kaum buruh digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Pantauan Tribunnews.com, massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat tiba, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka mengadegankan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.

    Dalam keterangan yang diterima, ada sejumlah isu yang dibawa para buruh. Ini daftar isu yang diangkat para buruh dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR:

    1. Hapus Outsourcing  

    2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan

    3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.  

    4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

    5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang

    6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun  

    7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor

    8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut

    9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut

    10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    11. Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia.

    12. Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka.

  • Ribuan Buruh Demo di DPR 6 Februari, Apa Tuntutannya?

    Ribuan Buruh Demo di DPR 6 Februari, Apa Tuntutannya?

    Jakarta, FORTUNE – Ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Hal ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 FSPMI, dengan diperkirakan sekitar 5 ribu buruh akan hadir di aksi tersebut.

    Digelar di sejumlah kota

    Selain di Jakarta, aksi serupa itu juga bakal dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam. Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz menegaskan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap HUT FSPMI untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan,” ujar Riden Hatam Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima Fortune Indonesia pada Selasa (28/1).

    Dalam aksi kali ini, 10 tuntutan utama menjadi fokus FSPMI dan Partai Buruh.

    “Kami membawa sepuluh tuntutan utama untuk disuarakan kepada DPR RI. Tuntutan ini mencerminkan harapan jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Ketua Majelis Nasional FSPMI dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. 

    Lanjut dia, aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. FSPMI dan Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan demi kesejahteraan kaum pekerja. 

    “Kami berharap, melalui aksi ini, suara dan aspirasi kaum buruh dapat didengar oleh para pembuat kebijakan, sehingga perubahan yang berpihak pada buruh dan rakyat dapat segera terwujud,” pungkas Said.

    10 tuntutan FSPMI dan Partai Buruh

    2. Tolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan-tolak asuransi swasta tambahan.

    3. Segera sahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh. 

    4. Tegakkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

    5. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi UU.

    6. Tolak usia pensiun 59 tahun. 

    7. Reforma agraria dan kedaulatan pangan-stop impor.

    8. Pecat jajaran menteri yang membiarkan terjadinya pagar laut.

    9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang pagar laut.

    10. Dukung terus Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan pro-rakyat.

  • Ribuan Buruh Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025, Ada Apa? – Page 3

    Ribuan Buruh Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke-26, ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam FSPMI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025.

    Tidak kurang dari 5.000 buruh diperkirakan akan hadir di aksi tersebut. Selain di Jakarta, demo buruh serupa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam.

    Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menegaskan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap peringatan HUT FSPMI untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan,” ujar Riden Hatam Aziz.

    Dalam aksi kali ini, 10 tuntutan utama menjadi fokus FSPMI dan Partai Buruh, seperti disampaikan oleh Ketua Majelis Nasional FSPMI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

    “Kami membawa sepuluh tuntutan utama untuk disuarakan kepada DPR RI. Tuntutan ini mencerminkan harapan jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Said Iqbal.

    Berikut 10 Tuntutan Buruh

    Hapus Outsourcing
    Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan
    Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.
    Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
    Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang
    Tolak Usia Pensiun 59 Tahun
    Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor
    Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut
    Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut
    Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. FSPMI dan Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan demi kesejahteraan kaum pekerja.

    “Kami berharap, melalui aksi ini, suara dan aspirasi kaum buruh dapat didengar oleh para pembuat kebijakan, sehingga perubahan yang berpihak pada buruh dan rakyat dapat segera terwujud,” pungkas Said Iqbal.

  • Ribuan Buruh Jepara Mogok Kerja, Tuntut Perusahaan Pakai Standar Gaji UMSK 2025

    Ribuan Buruh Jepara Mogok Kerja, Tuntut Perusahaan Pakai Standar Gaji UMSK 2025

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Puluhan ribu buruh pekerja pabrik Kabupaten Jepara melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut agar perusahaan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2025.

    Pantauan Tribunjateng di lokasi, sekiranya pukul 06.00 WIB, para pekerja buruh pabrik tidak masuk ke dalam pabrik.

    Nampak para buruh memilih untuk berdiam diri di depan halaman pabrik.

    Terlihat pula, mobil komando pikap Serikat Pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sudah ada di dekat gerbang pintu pabrik.

    Beberapa perwakilan FSPMI mulai melakukan orasi di depan gerbang.

    Ketua Konsulat Cabang FSPMI Jepara Raya, Yopi Priyambudi mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menekan perusahaan agar mengeluarkan surat pernyataan kesanggupan memberlakukan UMSK 2025.

    Dia menjelaskan aksi seperti ini tidak hanya di satu lokasi saja melainkan, di enam perusahan lainnya.

    Suasana aksi demo mogok kerja para buruh di PT SAMI JF Kabupaten Jepara untuk memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2025.

    Aksi ini dilakukan secara serentak di PT SAMI JF, PT Formosa Bag Indonesia, PT Jinlin Luggage Indonesia, PT Parkland Word Indonesia Jepara, PT Hwaseung Indonesia dan PT Jiale Indonesia Textil.

    “Tuntutan kami serentak agar perusahaan mengeluarkan surat edaran atau SK, untuk kita bawa ke Pj Gubernur Jateng, agar tidak merevisi SK UMSK yang sudah dikeluarkan 18 Desember 2024 kemarin,” kata Yopi kepada Tribunjateng, Jumat (24/1/2025).

    Dia menegaskan aksi ini sebagai bukti bahwa serikat buruh akan melakukan aksi yang nantinya merugikan perusahaan.

    Yopi mengklaim di dalam PT SAMI JF saat ini tidak ada aktivitas produksi, sehingga kerugian perusahaan di depan mata.

    “Kalau perusahaan tidak mengeluarkan SK, aksi ini (mogok kerja) akan terus berlanjut,”  ungkapnya 

    Yopi menegaskan, massa aksi akan tetap bertahan sampai pihak perusahaan mengeluarkan SK. 

    Massa aksi akan terus berdemonstrasi sampai malam.

    Di sisi lain, satu di antara peserta aksi sekaligus pekerja pabrik, Eka Noviana menyampaikan keikut sertaannya dalam demo ini sebagai solidaritas sesama pekerja buruh.

    “Karena ikut solidaritas teman-teman (buruh), untuk memperjuangkan UMSK Jepara. Biar UMSK nya tetap di 13 persen. Saya akan bertahan di sini sampai di ACC,” kata dia.

    Bersama teman-temannya, Eka sepakat untuk menuntut agar perusahaan menjalankan Surat Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana itu. 

    Sampai saat ini, terhitung sudah 13 tahun dia bekerja di PT SAMI. 

    Sehingga soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK), dia menyerahkan kepada Tuhan.

    “Itu Wallahu a’lam. Namanya rejeki, kalau memang jatahnya masih di sini, ya masih di sini. Kalau tidak ya, sudah,” ungkapnya. (Ito)

  • Serikat Pekerja Jepara Ancam Buat Perusahaan Merugi Jika Peninjauan Ulang UMSK 2025 Terkabulkan

    Serikat Pekerja Jepara Ancam Buat Perusahaan Merugi Jika Peninjauan Ulang UMSK 2025 Terkabulkan

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Serikat Pekerja Kabupaten Jepara ancam akan membuat kerugian kepada perusahaan jika tinjauan ulang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) benar dikabulkan.

    Demikian yang disampaikan, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya, Yopi Priambudy kepada Tribunjateng, Rabu (22/1/2025).

    Dia mengatakan hasil besaran nilai peninjauan ulang yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sangat jauh dengan UMSK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah sebelumnya.

    Diketahui bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara melaksanakan rapat untuk membahas pengusulan peninjauan ulang UMSK yang akan diajukan ke Pj Bupati Jepara nantinya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025).

    Dari hasil rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara menyepakati untuk sektor satu menjadi 1,5 persen ditambah UMK 6,5 persen total menjadi 8 persen, sektor dua menjadi 1 persen ditambah UMK 6,5 total 7,5 persen, sedangkan sektor tiga 0,5 persen ditambah UMK 6,5 persen menjadi 7 persen.

    Padahal UMSK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, yaitu 13 persen dari UMK Jepara Tahun 2025 untuk sektor 1, 10 persen untuk sektor 2, dan 7 persen untuk sektor 3. 

    “Tadi saya melihat hasil dari dewan pengupahan sempat syok karena perbandingan dari semula 13, 10, dan 7 itu turunnya derastis,” kata Yopy.

    Dengan penurunan besaran itu kata dia, serikat buruh akan melakukan boikot perusahaan hingga perusahaan mengalami kerugiaan seperti yang dikatakan oleh para pengusaha.

    Ia menilai bahwa selama ini para pengusaha keberataan dengan UMSK 2025 lantaran mengalami kerugiaan.

    “Di sini ketika ada perubahan nominal ataupun angka presentase upah sektor jangan salahkan kami kalau kondusifitas di Kabupaten Jepara tidak stabil.Statmen pengusaha itu rugi dan rugi, saya buktikan besok akan membuat rugi.Akan dilaksanakan mulai minggu depan, kalau perusahan mengalami kerugian masalah UMSK saya akan lakukan,” ujarnya.

    Dengan kesapakatan peninjauan ulang itu pun lanjut kata dia, Dewan Pengupahan tidak melibatkan dari pihak buruh.

    “Karena sudah membuktikan kepada masyarakat atau pekerja di Kabupaten Jepara menurunkan tanpa kesepakatan dewan pengupahan di Kabupaten Jepara,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan serikat buruh ditingkat jawa tengah untuk bisa menolak keras peninjauan ulang terkait UMSK 2025.

    “Ini rekomendasi akan di kirim Provinsi dan nanti perangkat daerah di semarang kabar ini disampaikan supaya follow up di jawa tengah biar kawan di daerah semarang.Kami tegas menolak,” ujarnya.

    Di sisi lain, ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan sahnya rapat dari Dewan pengupahan adalah kesepakatan anggota Dewan pengupahan, dewan pengupahan tidak menyebut kesepakatan dari masing-masing unsur, tidak ada.

    “Karena tidak hanya Apindo, tetapi juga Dewan pakar, akademisi, kesepakatan tidak harus dengan buruh. Kalau buruh tidak sepakat kan ada aturannya, kalau diundang harus hadir, kalau tidak hadir, maka dinyatakan sepakat atau setuju,” kata Sekda Jepara.

    Menurutnya ketidak hadirannya buruh dalam rapat ini bisa menjadikan catatan bagi para serikat pekerja.

    “Kalau hadir tidak sepakat, malah bisa menambah catatan, sudah kita undang, tetapi malah tidak datang,” tutupnya. (Ito)

  • Ribuan Buruh Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025, Ada Apa? – Page 3

    50 Ribu Buruh Bakal Demo 3 Hari Berturut-turut, Ini Tuntutannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan jika KSPI, KSPSI AGN, Aliansi Buruh Jawa Barat, dan Partai Buruh menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran atau demo buruh selama tiga hari berturut-turut di Istana Negara, Jakarta.

    “Aksi ini melibatkan 50 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja untuk mendesakkan beberapa tuntutan,” ujar Said Iqbal.

    Adapun tuntutan tersebut, pertama, mendesak penetapan dan penandatanganan SK UMSK se-Jawa Barat Tahun 2025 yang telah direkomendasikan oleh Pj Bupati/Walikota setempat.

    Kedua, mendesak pencopotan Bey Machmudin dari Jabatan Pj Gubernur Jawa Barat karena dinilai mengabaikan arahan Presiden Prabowo Subianto serta menolak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UMSK. “Kami meminta Bey Machmudin dicopot karena tindakannya mencerminkan pembangkangan terhadap perintah hukum dan Presiden,” tegas Said Iqbal.

    Untuk menyuarakan tuntutan ini, buruh akan melakukan aksi selama tiga hari berturut-turut di Istana Negara pada tanggal 24, 26, dan 27 Desember 2025 yang dikuti 50 ribu massa buruh.

    Said Iqbal, menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. “Kami meminta bantuan Wakil Ketua DPR untuk menjembatani komunikasi kami dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami yakin bahwa dengan peran beliau, masalah ini akan selesai tanpa perlu adanya aksi. Karena bagi buruh, pak Sufmi Dasco adalah solution maker,” ujar Said Iqbal.

    Wakil Presiden KSPSI AGN, R Abdullah, menegaskan bahwa penetapan UMSK tidak akan merugikan perusahaan. “Kenaikan upah, termasuk UMSK, adalah langkah untuk meningkatkan daya beli pekerja yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian. Perusahaan tidak akan dirugikan, justru diuntungkan karena konsumsi meningkat,” jelas Abdullah.

    Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan buruh di Jawa Barat. “Kami berdiri tegak bersama buruh Jawa Barat untuk menuntut keadilan. Penetapan UMSK adalah hak buruh yang harus dihormati,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Perda KSPI Jawa Barat, Suparno, menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak-pihak terkait. “Kami bersama Aliansi Buruh Jawa Barat siap memobilisasi massa ke Jakarta jika tuntutan ini tidak dipenuhi,” ujar Suparno.

  • Sejumlah Karyawan Toko Roti Lindayes Mengundurkan Diri Buntut Penganiayaan George Sugama Halim – Halaman all

    Sejumlah Karyawan Toko Roti Lindayes Mengundurkan Diri Buntut Penganiayaan George Sugama Halim – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Toko roti Lindayes di Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kini sepi pembeli.

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi, pada Senin (16/12/2024), Toko Roti Lindayes tak banyak didatangi pembeli.

    Toko roti itu tersebut berada di sisi Jalan Raya Penggilingan, tepatnya di seberang klinik. 

    Toko roti Lindayes jadi viral setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak pemilik toko roti dan kue Lindayes  bernama George Sugama Halim (35).

    George Sugama Halim sudah ditangkap polisi setelah  melakukan penganiyaan terhadap pegawainya, Dwi Ayu Darmawati (DAD) pada 17 Oktober 2024 lalu.

    Pegawai Mengundurkan Diri

    Tak hanya sepi pembeli, sejumlah  pegawai di toko roti itu juga memilih resign atau mengundurkan diri.

    Suasana di toko kue Lindayes cabang Cakung ini tergolong sepi.

    Sejak pukul 12.00 hingga 14.30 WIB, hanya terlihat dua orang pembeli.

    Bagian dalam toko didominasi cat hijau tua.

    Dari pintu masuk dapat terlihat, di ruangan sebelah kiri terdapat 5 meja yang masing-masing memiliki empat kursi, dan diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin menyantap langsung di tempat.

    Kemudian, di ruangan sebelah kanan merupakan tempat etalase-etalase berisi berbagai varian roti dan kue diletakkan.

    Mulai dari roti kecil hingga kue yang kerap digunakan untuk perayaan hari ulang tahun seseorang tersedia di toko ini.

    Adapun di seberang pintu masuk adalah meja kasir.

    Di balik meja kasir terdapat pintu yang mengarah ke bagian dapur dan kantor toko Lindayes.

     Saat itu, ada sebanyak 7 pegawai yang sedang mengemas roti-roti pesanan untuk diantar ke pelanggan.

     Empat dari tujuh pekerja merupakan pegawai baru.

    Para pegawai baru tersebut mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam. Keempatnya merupakan pegawai perempuan.

    Seorang pegawai Toko roti Lindayes mengungkapkan, ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri atau resign setelah kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko, GSH, terhadap seorang karyawati berinisial DA, yang berlangsung dua bulan sebelum kasus tersebut viral di media sosial.

    “Ini beberapa karyawan baru masuk menggantikan yang keluar kemarin. Jadi, setelah kejadian itu memang banyak yang resign,” kata seorang pegawai pria yang mengenakan kemeja warna biru muda kepada Tribunnews.com.

    Ia membenarkan kasus dugaan penganiayaan terjadi di toko Lindayes cabang Cakung ini.

    Namun, pria tersebut enggan menceritakan lebih lanjut soal kronologi kejadian yang melibatkan anak pemilik toko tersebut, lantaran saat kejadian dia tidak berada di lokasi.

    Toko kue Lindayes tidak hanya menerima pembelian secara langsung, tapi juga melalui layanan telepon dan pesan antar, serta beberapa pedagang keliling menggunakan motor inventaris toko yang dipasang boks berlogo toko Lindayes.

    Pegawai pria tersebut mengatakan, penjualan di toko roti Lindayes tergolong stabil, setelah ditimpa kabar buruk yang viral di media sosial perihal kasus yang melibatkan anak dari pemilik toko tersebut.

    Digeruduk Massa

    Sekira pukul 14.45 WIB, rombongan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terlihat menggeruduk toko Lindayes. 

    Warga sekitar toko kue dan roti Lindayes cabang Cakung berhamburan keluar dari rumah atau pun toko yang tak jauh dari toko Lindayes.

    Ada belasan orang dalam rombongan aksi dari FSPMI tersebut.

    Beberapa di antara mereka ada yang menggunakan mobil komandi aksi dan motor. 

    Mereka mengenakan seragam bertuliskan FSPMI.

    Aksi tersebut hanya berlangsung sekira 10 menit, sebelum rombongan FSPMI bergegas meninggalkan bagian depan toko roti dan kue Lindayes.

    Seorang orator dari dalam mobil komando aksi menyampaikan, FSPMI mengecam keras tindakan yang dilakukan anak pemilik toko Lindayes terhadap seorang karyawati itu.

    Dia mengingatkan juga kepada warga sekitar untuk membela hak-hak para pekerja.

    “Kami mengecam keras tindak kekerasaan yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti Lindayes, yang semena-mena dengan melemparkan bangku kepada karyawati. seorang pekerja, seorang buruh yang mana telah kita ketahui buruh tersebut adalah seorang buruh perempuan,” kata orator menggunakan pengeras suara.

    Sementara itu, suasana sepi pembeli juga terasa di toko roti Lindayes cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (16/12/2024).

    Interior outlet toko Lindayes di Kelapa Gading lebih mewah daripada cabang Cakung.

    Toko roti itu buka di ruko berlantai tiga.

    Lantai satu toko berisi berbagai varian roti, kue-kue, dan es krim gelato bermacam rasa. Kasir dan beberapa meja dan bangku juga ada di ruangan yang berbentuk persegi panjang tersebut.

    Dinding ruangan lantai satu menggunakan wallpaper bermotif batu alam, yang dipadukan dengan cat warna putih.

    Ornamen-ornamen khas Hari Raya Natal terlihat terpasang di sejumlah bagian ruangan.

    Kemudian, lantai dua toko digunakan sebagai ruangan non-smoking. Meja dan kursi di ruangan ini lebih banyak daripada di lantai satu toko.

    Selanjutnya, lantai tiga toko berupa rooftop dan smoking area, yang memungkinkan pelanggan untuk makan di tempat dengan suasana semi outdoor.

    Hanya terdapat seorang pegawai pria di toko roti Lindayes outlet Kelapa Gading. Ia bertugas menjadi pramusaji sekaligus kasir di toko itu.

    “Saya baru kerja tiga minggu kurang lebih di sini,” ungkap pegawai pria itu.

    Katanya, Senin ini, penjualan roti dan kue di outlet Kelapa Gading sepi. Baru ada satu pembeli sejak toko buka, pada pagi hingga pukul 16.00 WIB.

    George Sugama Halim (GSH) diduga telah menganiaya karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati (DAD; 19 th) yang bekerja di toko roti milik orang tuanya di Cakung, Jakarta Timur.

    Peristiwa ini bermula saat GSH meminta D mengantarkan makanan pesanannya. Namun, D menolak permintaan tersebut karena sedang bekerja dan tugas itu bukan tanggung jawabnya.

    D juga mengacu pada perjanjian dengan adik GSH bahwa dirinya tidak wajib menuruti perintah GSH. 

    Bahkan, GSH sempat mengadukan penolakan itu kepada ibunya, yang merupakan bos korban.

    Namun, sang ibu justru membela D dan meminta GSH untuk membawa makanan itu sendiri.

    Reaksi tersebut membuat GSH marah besar.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial, GSH tampak membentak D dan juga melakukan kekerasan fisik.

    Awalnya, GSH memutar-mutar kursi beroda yang ada di dekatnya, kemudian mendorong kursi itu ke arah D. 

    Setelah D menghindar, GSH mengangkat kursi tersebut dan melemparkannya hingga menghantam tubuh D. 

    Tak berhenti di situ, GSH mengambil mesin Electronic Data Capture (EDC; perangkat untuk pembayaran non-tunai) di meja dan melemparkannya ke kepala D, yang menyebabkan luka.

    Video berdurasi kurang dari satu menit itu menuai reaksi keras dari masyarakat. 

    Warganet mengecam tindakan penganiayaan tersebut dan mendesak pihak Kepolisian segera menangkap GSH untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Pelaku Baru Ditangkap Setelah Dua Bulan Laporan dan Viral di Medsos

    George Sugama Halim (GSH; 35 th) selaku tersangka akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya di Anugrah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (16/12/2024) dini hari.

    Penangkapan George itu juga tidak terlepas setelah roang tua tersangka memberitahukan lokasi keberadaan George. 

    George beralasan, dia bersama keluarga pergi ke luar kota dengan alasan menenangkan diri. 

    Setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, akhirnya George pun ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur pada Senin malamnya.

    Penanganan kasus penganiayaan ini dinilai sejumlah pihak terbilang lambat. Sebab, Dwi Ayu Darmawati (DAD; 19 th) selaku korban telah membuat laporan kepolisian ke Polsek Cakung, Jakarta Timur, pada 18 Oktober 2024 atau sehari setelah kejadian penganiayaan.

    Dan pihak Polres Metro Jakarta Timur punya alasan sendiri versinya soal itu.

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, penyidik mulai menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan tersebut sejak November 2024.

    Lilipaly menyebut, pada penyelidikan awal, penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa korban dan para saksi kasus tersebut.

    Hal ini disampaikan Lilipaly menjawab tudingan publik yang menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap DAD viral di media sosial.

    “Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui,” kata Lilipaly di Polres Metro Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

    Adapun DAD mengalami penganiayaan oleh George pada 17 Oktober 2024. Dia membuat laporan polisi (LP) di Polsek Cakung keesokan harinya atau 18 Oktober 2024. 

    “Karena laporannya ke kami bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi, karena laporan ke kami itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP,” kata dia.

    Menurut Lilipaly, langkah penyidik telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

    “Kami tidak bisa loncat (langsung menangkap George). Itu sudah berjalan, sudah sebulan lebih (laporan polisi), baru viral,” ucap dia.

    Pada pemeriksaan awal saat George masih berstatus saksi, Lilipaly menekankan, DAD tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang belakangan viral di media sosial.

    “Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah penyidik tahu viral ini baru, ‘oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami?’,” ujar Lilipaly.

    “Laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa, tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kami melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkabareskrim,” kata dia lagi.

    Jika penyidik langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu, kata Lilipaly, polisi justru bisa “dihantam balik” habis-habisan oleh pengacara.

    “Karena semua itu kan azas praduga tak bersalah, yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law, yang juga kami harus jujur. Dan SP2HP itu sudah kami kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kami kirim,” pungkas dia. (Tim Tribunnews.com/Kompas.com)