Pemkot Jambi Segel Tempat Hiburan Malam Helens Play Mart Terkait Izin Alkohol
Tim Redaksi
JAMBI, KOMPAS.com
– Tim Terpadu (Timdu)
Pemerintah Kota Jambi
mendatangi tempat hiburan malam
Helen’s Play Mart
yang berada di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi.
Kedatangan Timdu yang terdiri dari Satpol PP Kota Jambi, Disperindag Kota Jambi, dan PTSP Kota Jambi ini menindaklanjuti laporan adanya operasi jualan minuman alkohol yang tidak memiliki dokumen perizinan yang sah.
“Lokasi ini kami segel karena menyalahi aturan. Pengurusan izinnya belum selesai,” ujar Fengky Ananda, Sekretaris Satpol PP Kota Jambi, saat berada di lokasi, Rabu (12/2/2025).
Karena tempat hiburan malam ini tidak memiliki perizinan, Fengky dan tim menyegel tempat hiburan ini sementara.
Terkait
minuman beralkohol
(minol) yang dijual di dalam tempat hiburan, Fengky menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penyitaan karena distribusi minuman tersebut diduga berasal dari distributor yang memiliki izin resmi.
“Kalau kami sita minuman alkohol tanpa dasar hukum yang kuat, itu salah. Jadi, sementara lokasi ini ditutup dan tidak boleh ada aktivitas apa pun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Budi Kurniawan, menyampaikan hingga saat ini pihak Helen’s Play Mart belum mengajukan permohonan izin Surat Keterangan Penjualan Langsung
Minuman Beralkohol
(SKPL) untuk golongan B dan C.
“Permohonan izinnya belum masuk ke kami. Akan ada pertemuan lanjutan untuk mencocokkan posisi barang (minol) dan distributor yang terkait,” ungkapnya.
Menurut dia, Disperindag tidak dapat menyita minuman alkohol di lokasi tersebut tanpa putusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (PN).
Hingga saat ini, bangunan yang telah disegel tidak diizinkan untuk membuka akses keluar masuk barang maupun aktivitas lainnya.
Proses penyegelan ini turut mendapat perhatian dari organisasi masyarakat Front Persaudaraan Islam (FPI) Kota Jambi, pihak kepolisian Jambi, masyarakat sekitarnya, dan pihak penanggung jawab Helen’s Play Mart Jambi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: FPI
-
/data/photo/2025/02/12/67aca8103425b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemkot Jambi Segel Tempat Hiburan Malam Helen's Play Mart Terkait Izin Alkohol
Regional
12 Februari 2025")
Pemkot Jambi Segel Tempat Hiburan Malam Helen's Play Mart Terkait Izin Alkohol Regional 12 Februari 2025
-
Mark Zuckerberg Sebut WhatsApp Tak Mungkin Bisa Dibobol, Kecuali…
Bisnis.com, JAKARTA – CEO META Mark Zuckerberg mengatakan bahwa WhatsApp (WA) merupakan aplikasi saling kirim pesan yang paling aman digunakan di dunia.
Pesan dan data yang saling dikirimkan pengguna dalam WhatsApp tak mungkin bisa diakses dan dibobol secara mudah.
Hal ini dikarenakan adanya enkripsi yang melindungi pesan seseorang bisa terbaca oleh orang lain. Bahkan Meta sendiri tak memiliki akses terhadap semua pesan yang dikirimkan pengguna.
“Karena ada enkripsi di dalamnya, tidak ada (pesan) di dalamnya. Mereka tidak bisa membobol Meta dan mengakses pesan Anda,” kata Mark Zuckerberg dalam podcast The Joe Rogan Experience yang dikutip dari Youtube PowerfulJRE, Senin (13/1/2025).
Enkripsi merupakan layanan keamanan yang membuat pesan dan data di dalamnya tak bisa dilihat oleh siapapun, bahkan perusahaan pembuatnya.
“Yang dilakukan enkripsi adalah membuat perusahaan yang menjalankan layanan tidak melihatnya. Ketika aku mengirim pesan melalui WhatsApp, tidak mungkin server Meta melihat konten di dalam pesan tersebut. Kecuali kamu memfotonya, atau mengirim kembali pesan tersebut kepada Meta atau sebaliknya,” lanjut Zuckerberg. .
Namun enkripsi tersebut tidak berlaku, dan tak bisa melindungi WhatsApp pengguna, apabila terhadap pihak yang membobol menggunakan spyware.
Pihak-pihak seperti CIA dan FBI bisa langsung melihat isi pesan dan data pengguna secara langsung karena enkripsi tidak berfungsi.
Enkripsi tersebut dibobol menggunakan spyware seperti Pegasus, yang disematkan di dalam ponsel seseorang.
Pegasus dapat membaca pesan terenkripsi, foto, data penting, hingga mengakses log panggilan tanpa menyadap komunikasi di jalan.
“Bila FPI menangkap anda dan meminta ponsel anda, mereka mungkin bisa masuk dan melihat (pesan) yang ada di sana (WhatsApp),” jelas Mark.
WhatsApp sendiri telah menyiapkan fitur yang bisa digunakan pengguna untuk menghindari hal-hal semacam itu.
Fitur tersebut yakni Disappearing Messages yang memungkinkan seseorang melindungi privasinya dari pembajakan.
Zuckerberg menilai bahwa fitur ini menjadi langkah keamanan yang efektif bagi pengguna.
“Memiliki enkripsi dan disappearing messages merupakan standar keamanan dan privasi yang cukup bagus,” pungkasnya.
-
Mark Zuckerberg Sebut CIA Bisa Akses WhatsApp Pengguna, Termasuk Indonesia?
Bisnis.com, JAKARTA – Pemilik META Mark Zuckerberg mengatakan bahwa aplikasi WhatsApp (WA) bisa diakses oleh Central Intelligence Agency (CIA).
Hal ini diungkapkannya saat berbincang dalam podcast The Joe Rogan Experience pada Jumat (10/1/2025).
CIA bisa membaca pesan dalam WhatsApp dengan cara mengakses secara fisik ponsel pengguna. Bila hal ini dilakukan, maka enkripsi end-to-end tak lagi berlaku.
“Yang dilakukan enkripsi adalah membuat perusahaan yang menjalankan layanan tidak melihatnya,” kata Zuckerberg, dikutip dari Youtube PowerfulJRE, Senin (13/1/2025).
Lebih lanjut Zuckerberg menjelaskan, seseorang yang membobol Meta tetap tak bisa mengakses pesan dan data seorang pengguna.
“Ketika aku mengirim pesan melalui WhatsApp, tidak mungkin server Meta melihat konten di dalam pesan tersebut. Kecuali kamu memfotonya, atau mengirim kembali pesan tersebut kepada Meta atau sebaliknya,” lanjut Zuckerberg memberikan penjelasan.
Dengan enkripsi, Meta sendiri tidak bisa melihat seluruh pesan yang saling dikirimkan oleh pengguna.
“Karena ada enkripsi di dalamnya, tidak ada (pesan) di dalamnya. Mereka tidak bisa membobol Meta dan mengakses pesan Anda,”
Namun untuk CIA, petugas bisa langsung melihat isi pesan dan data pengguna secara langsung karena enkripsi tidak berfungsi.
Enkripsi tersebut bisa dibobol menggunakan spyware seperti Pegasus, yang disematkan di dalam ponsel seseorang.
Pegasus dapat membaca pesan terenkripsi, foto, data penting, hingga mengakses log panggilan tanpa menyadap komunikasi di jalan.
“Bila FPI menangkap anda dan meminta ponsel anda, mereka mungkin bisa masuk dan melihat (pesan) yang ada di sana (WhatsApp),” jelas Mark.
WhatsApp sendiri telah menyiapkan fitur yang bisa digunakan pengguna untuk menghindari hal-hal semacam itu.
Fitur tersebut yakni Disappearing Messages yang memungkinkan seseorang melindungi privasinya dari pembajakan.
Zuckerberg menilai bahwa fitur ini menjadi langkah keamanan yang efektif bagi pengguna.
“Memiliki enkripsi dan disappearing messages merupakan standar keamanan dan privasi yang cukup bagus. Ini adalah fitur yang bagus,” pungkasnya.
Ia pun menekankan bahwa WhatsApp adalah salah satu aplikasi perpesanan yang sangat terjamin keamanannya.
-
Indonesia sebagai model penanganan teroris di dunia
Empat napi terorisme ucap ikrar NKRI di Lapas Rajabasa (ANTARA/HO-Lapas Rajabasa)
Indonesia sebagai model penanganan teroris di dunia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 03 Januari 2025 – 08:37 WIBElshinta.com – Tahun 2024 baru saja dilewati, sehingga sudah semestinya awal tahun 2025 dijalani penuh dengan rasa syukur dan optimistis. Catatan ini mengungkap pentingnya rasa syukur Bangsa Indonesia atas keberhasilan pemerintah dalam menangani gerakan terorisme.
Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya. Pembubaran organisasi ini, yang diikuti dengan sumpah setia kepada negara, menjadi tonggak sejarah penting dalam penanganan gerakan terorisme di dunia.
Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Deklarasi JI ini menguatkan keberhasilan pemerintah dalam meredam organisasi yang cenderung intoleran, seperti HTI dan FPI, yang juga telah dibubarkan sebelumnya. Fakta-fakta ini menjadi modal yang baik bagi Indonesia untuk menjadi model bagi bangsa lain dalam menangani gerakan terorisme yang berkedok agama.
Terorisme berbaju agama ternyata tidak selalu harus ditangani dengan kekerasan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan cinta kasih. Hal ini karena pada dasarnya, para pelaku terorisme adalah korban dari pemahaman keagamaan yang keliru. Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Bahkan, seringkali mereka hapal kitab suci, lebih baik daripada kebanyakan orang. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah. Menurutnya, berguru pada orang yang salah jauh lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang salah. Guru yang salah dapat mencuci otak muridnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan kriminal, kekerasan, bahkan pembunuhan.
Dalam beberapa kasus, mereka yang telah dicuci otaknya, bahkan dapat menipu dan melawan orang tua mereka sendiri. Namun, di sisi lain, guru juga dapat menjadi pintu keluar dari ajaran Islam yang palsu menuju ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting sebagai duta Islam yang rahmatan lil alamin.
Dalam sebuah diskusi, Ken Setiawan, yang pernah menjadi salah satu perekrut teroris terbaik, mengatakan bahwa indikator ajaran Islam yang sejati dan yang palsu sangat sederhana. Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.
Sebaliknya, jika ajaran itu membuat pemeluknya melawan orang tua, melakukan tindakan kriminal, atau bertindak dengan kekerasan, maka ajaran tersebut keliru.
Guru-guru terbaik
Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karena itu, upaya menangani terorisme dilakukan dengan merekrut guru-guru terbaik yang mampu membawa pelaku terorisme kembali ke jalan yang benar.
Dalam konteks pendidikan formal, guru-guru agama di sekolah negeri dan madrasah menjadi ujung tombak. Namun, dalam konteks mengembalikan pelaku terorisme ke jalan yang benar, guru terbaik adalah para mantan teroris yang telah sadar. Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.
Ken Setiawan sendiri mengakui bahwa dirinya sadar setelah bertemu dengan mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan. Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.
Mentor tersebut menekankan bahwa untuk menyejahterakan bangsa, seseorang harus terlebih dahulu menyejahterakan keluarganya. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah melibatkan para mantan teroris yang telah sadar layak diapresiasi. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.
Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Pol) Achmad Nurwakhid keterlibatan mantan teroris ini memiliki akar sejarah yang kuat.
Dalam sejarah kenabian, banyak musuh Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, yang akhirnya menjadi sahabat terbaik Nabi. Umar, bahkan menjadi khalifah, sementara Khalid menjadi panglima kaum Muslimin. Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.
Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan, keterasingan, dan kurangnya pendidikan menjadi beberapa faktor yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru, meskipun pada beberapa kasus banyak juga pelaku teror berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi.
Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi tidak hanya menyasar ideologi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup para mantan teroris.
Saat ini, salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.
Selain itu, komunitas-komunitas lokal dilibatkan untuk menerima kembali para mantan pelaku terorisme sebagai bagian dari masyarakat. Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan para mantan teroris ke jalan yang benar.
Media dapat memberi ruang bagi para mantan teroris yang telah bangkit dan berhasil kembali hidup di masyarakat yang kontributif. Media harus mengedepankan pemberitaan yang humanis, tidak stigmatis, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani terorisme.
Keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme berbasis agama merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia tidak anti agama. Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kekuatan semata. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas.
Sumber : Antara
-
Pemobil di New Orleans Diduga Tanam Bom Rakitan Sebelum Tabrak Kerumunan
Jakarta –
Biro Investigasi Federal (FBI) menyebut Shamsud-Din Jabbar (42) diduga menanam bom rakitan di jalanan sebelum menabrak kerumunan di New Orleans, Amerika Serikat. FBI menemukan itu dari rekaman kamera pengawas di lokasi.
“Kami memang memperoleh rekaman pengawasan yang memperlihatkan Jabbar meletakkan perangkat di tempat ditemukannya (bom rakitan),” kata wakil asisten Direktur FBI Christopher Raia tentang bom yang ditemukan dalam kotak pendingin di lokasi, seperti dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).
Sementara dilansir BBC, Raia mengatakan benda-benda itu ditinggalkan sebelum serangan, sekitar pukul 01.00 atau 02.00 waktu setempat. Sementara pelaku menabrak kerumunan sekitar pukul 03.15 setempat.
FBI menduga tersangka menanam alat peledak rakitan (IED) di lokasi, meninggalkan area tersebut, lalu kembali untuk melakukan serangan.
Dia juga menjelaskan bahwa ada laporan awal tentang pelaku lainnya yang meletakkan pendingin yang berisi IED itu, yang menyebabkan penegak hukum berpikir bahwa ada kaki tangan yang terlibat.
Dia mengatakan ternyata masyarakat telah melihat pendingin di jalan tersebut. FPI mengatakan butuh butuh waktu untuk melacak warga yang melihat itu.
Raia menambahkan bahwa bom itu ditinggalkan di Bourbon Street — jalan yang kemudian dilalui pelaku sebelum menabrak kerumunan pesta tahun baru.
(lir/lir)
-
Menelanjangi Retorika Palsu
Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*
SELAMA hampir satu dasawarsa memegang kendali kekuasaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024, meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Janji perubahan dan kesejahteraan yang digaungkan di awal masa kepemimpinannya justru berujung pada serangkaian kegagalan yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
Salah satu tragedi yang membekas dalam ingatan publik adalah kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019. Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar tentang transparansi dan kejujuran dalam proses demokrasi di Indonesia. Hingga kini, penyebab kematian massal tersebut masih diselimuti kabut misteri, tanpa investigasi yang memadai dan memuaskan publik. Alih-alih menjadi pesta demokrasi, Pilpres 2019 justru menyisakan duka dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu di bawah pemerintahan PDIP.
Kemudian, Kasus Kanjuruhan pada tahun 2022, di mana ratusan suporter tewas akibat tragedi di stadion, menjadi bukti nyata buruknya manajemen keamanan dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan betapa nyawa rakyat sering kali dianggap murah dan diabaikan oleh sistem yang korup dan tidak profesional. Keputusan hukum yang ringan bagi para pelaku juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan bagi korban.
Selanjutnya, masih segar dalam ingatan kita soal kematian enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Cikampek pada tahun 2020 menambah daftar hitam pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan PDIP. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi besar karena banyaknya kejanggalan dalam proses hukum dan penyelidikan yang tidak transparan. Kasus ini menyoroti praktik kekerasan negara yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Tak hanya itu, dalam sepuluh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sebagian besar kasus korupsi yang terungkap melibatkan pejabat dan kader PDIP. Mulai dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, hingga berbagai skandal lainnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif dari partai tersebut. Kasus ini menambah catatan suram PDIP sebagai partai penguasa yang gagal menjaga integritas dan amanah rakyat.
Selain itu, kasus perampasan tanah dan alih fungsi lahan juga menjadi warisan buruk selama kekuasaan PDIP. Pulau Galang di Kepulauan Riau, yang memiliki potensi strategis dan sejarah besar, dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Demikian pula dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK 2) yang melibatkan alih fungsi lahan besar-besaran di pesisir Jakarta, memunculkan polemik karena prosesnya yang sarat dengan isu ketidakadilan dan dugaan perampasan tanah rakyat.
Kedua kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana oligarki ekonomi dan politik yang dipelihara selama era PDIP telah menguasai sumber daya alam dan mengorbankan hak-hak rakyat kecil. Proyek-proyek raksasa ini mengabaikan kesejahteraan rakyat demi keuntungan segelintir elite, yang sering kali berafiliasi dengan kekuasaan.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia seharusnya menikmati bonus demografi dengan ledakan jumlah kaum milenial yang produktif. Namun, kesempatan emas ini terbuang sia-sia akibat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pengangguran di kalangan anak muda meningkat, sementara lapangan kerja bagi tenaga kerja asing justru dipermudah. Kebijakan ini tidak hanya merampas hak rakyat atas pekerjaan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Rakyat juga dipaksa menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Penerapan pajak di hampir semua sektor ekonomi menambah penderitaan, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok memperburuk daya beli masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, yang justru menjadi korban utama dari ketidakstabilan ekonomi.
Ironi Retorika Keadilan PDIP
Di tengah catatan kelam ini, sangat ironis ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka korupsi, justru berbicara tentang perjuangan untuk keadilan rakyat. Pernyataan ini tidak hanya kontradiktif, tetapi juga mencerminkan sikap hipokrit yang mencederai akal sehat rakyat.
Selama sepuluh tahun kekuasaan, PDIP memiliki kesempatan emas untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kerusakan yang sistemik dan tatanan yang hancur lebur. Kini, setelah kehilangan kekuasaan, mereka berusaha membangun opini negatif terhadap pemerintahan baru, seolah-olah mereka telah lama menjadi partai oposisi.
Rakyat Indonesia tentu tidak mudah melupakan semua ini. Politik pencitraan dan retorika kosong tidak lagi cukup untuk menutupi kegagalan yang telah tercatat dalam sejarah. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang jujur, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar membangun narasi untuk menyelamatkan citra politik yang telah runtuh.
Sudah saatnya Indonesia melangkah maju dengan meninggalkan pola-pola politik lama yang merusak dan beralih pada kerja nyata demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Rakyat menuntut keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar janji-janji kosong yang berulang kali dikhianati.
*Penulis adalah Purnawirawan TNI AL, pemerhati masalah kebangsaan
-
Jumlah Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan Tertinggi ada di Jawa Barat
JAKARTA – Jawa Barat jadi daerah paling tidak bebas dalam beragama dan berkeyakinan. Setidaknya itu yang bisa disimpulkan dari hasil survei SETARA Institute tentang kebebasan berkeyakinan. Survei mereka dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif serta mengombinasikan desk study dan field study.
Hasilnya, SETARA mendapatkan data sebanyak 2.400 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan dengan jumlah tindakan mencapai 3.177 tindakan selama 12 tahun terakhir.
“Jabar ini tetap juara umum dan belum pernah turun atau digantikan oleh provinsi lain,” ungkap Direktur Riset SETARA Institute, Halili dalam sebuah diskusi di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
Rinciannya, Jawa Barat tercatat terjadi tindak pelanggaran sebanyak 629 peristiwa selama 12 tahun terakhir. Selanjutnya, Jakarta dengan jumlah pelanggaran kebebasan berkeyakinan mencapai 291 peristiwa.
Selanjutnya, Jawa Timur dengan 270 peristiwa, Jawa Tengah 158 peristiwa, Aceh 121 peristiwa, Sulawesi Selatan 112 peristiwa, Sumatera Utara 106 peristiwa. Lalu, Sumatera Barat dengan 104 peristiwa, Banten 90 peristiwa, dan Nusa Tenggara Barat mencapai 76 peristiwa.
Sementara, untuk lima tahun terakhir atau selama Presiden Joko Widodo menjabat, ada 10 provinsi dengan jumlah pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Urutan pertama masih diduduki Jawa Barat dengan 162 peristiwa pelanggaran. Lalu, Jakarta dengan 113 pelanggaran kebebasan berkeyakinan.
Dilanjutkan dengan Jawa Timur dengan 98 peristiwa, Jawa Tengah 66 peristiwa, Aceh 65 peristiwa, Yogyakarta 37 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sulawesi Utara 28 peristiwa, Sulawesi Selatan 27 peristiwa, dan Sumatera Barat 23 peristiwa.
Dilihat dari sisi pelaku, SETARA mencatat, ada dua jenis aktor yang bertanggungjawab; aktor negara dan kedua aktor non-negara. Polisi jadi yang terbanyak melakukan pelanggaran selama 12 tahun ini dengan 480 tindakan yang melanggar kebebasan berkeyakinan.
“Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran dalam 12 tahun terakhir adalah kepolisian kemudian disusul oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah tindakan mencapai 383,” ungkapnya.
Urutan selanjutnya, Kementerian Agama dengan 89 tindakan melanggar kebebasan berkeyakinan, pengadilan dengan 71 tindakan, Satpol PP 71 tindakan, Kejaksaan 68 tindakan, TNI 63 tindakan, DPRD 38 tindakan, institusi pendidikan 35 tindakan, dan Pemerintah Desa mencapai 33 tindakan.
Sedangkan aktor non-negara pelaku pelanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah kelompok warga dengan 600 tindakan selama 12 tahun. Lalu, ormas keagamaan dengan jumlah 249 tindakan pelanggaran, Majelis Ulama Indonesia dengan jumlah 242 tindakan, Front Pembela Islam 181 tindakan, individu 92 tindakan, Forum Umat Islam 56 tindakan, tokoh agama/masyarakat 35 tindakan, organisasi masyarakat lain 33 tindakan, Gerakan Reformasi Islam (GARIS) 26 tindakan dan perusahaan 26 tindakan.
Dilihat dari korban tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan selama 12 tahun terakhir ini, urutan pertama ditempati oleh penganut aliran Ahmadiyah dengan total 554 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh aliran keagamaan sebesar 334 peristiwa, umat Kristen dengan total 328 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan.
Tak hanya itu, SETARA juga mencatat ada 314 individu yang menjadi korban pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Kemudian, Syiah diurutan selanjutnya dengan 153 peristiwa pelanggaran, warga dengan 139 peristiwa, umat Islam 79 peristiwa, umat Katolik sebesar 51 peristiwa, Gafatar dengan 49 peristiwa, dan pelajar/mahasiswa sebesar 42 peristiwa.
Terakhir, mereka juga mencatat selama 12 tahun terakhir ada 199 gereja yang mendapat gangguan dari orang tak bertanggungjawab dan 133 masjid yang mengalami nasib yang sama.
-
Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Syahganda Sebut Rocky Gerung Cocok Jadi Pengganti
GELORA.CO – Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah.
Aktivis dan Pengamat Politik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut.
Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan.
“Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia,” kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).
Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam.
“Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif,” kata dia.
Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur-ian dengan FPI, antara kelompok non Muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya.
Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini.
Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu.
Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial.
“Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DI Yogyakarta, Jumat siang.
Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, termasuk permintaan dari Prabowo.
“Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis
-
Rizieq Minta Prabowo Buka Pendaftaran Jihad ke Palestina
GELORA.CO – Pimpinan Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) ingin agar Presiden RI Prabowo Subianto membuka pendaftaran jihad untuk para pemuda yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Hari ini khusus untuk Palestina saya sepakat dengan Kyai Haji Muhyidin Djunaidi tadi luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo, yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina, agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina,” kata Rizieq saat berpidato di acara Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Dia berharap Prabowo menyetujui usulan tersebut. Sebab, umat muslim tidak boleh melupakan perjuangan Palestina.
Jika permintaan itu disetujui, Rizieq juga ingin agar Prabowo memberi pelatihan dan mempersenjatai pemuda-pemuda yang ingin berjihad.
“Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa, siap tidak?” ucap Rizieq disambut “siap” oleh massa yang hadir.
Dalam kesempatan itu, dia pun mendoakan Prabowo agar selalu diberi kesehatan dan mampu mensejahterakan rakyat. Rizieq berharap Prabowo dapat dijauhi dari orang-orang bermasalah dan dapat memberantas korupsi.
Rizieq mengatakan Pilpres 2024 telah usai. Karena itu, dia ingin semuanya kembali bersatu dan tak terpecah belah.
“Jadi sekali lagi, pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong. Tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji Saudara, jangan, jangan. Kita tetap ikhlaskan niat, hanya mencari ridha Allah SWT,” ucapnya.
-
Massa reuni akbar PA 212 kompak nyanyikan Mars FPI di Monas
Massa reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 kompak menyanyi Mars Front Pembela Islam (FPI) yang berjudul \”Aksi Bela Islam\” di dalam Kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza
Massa reuni akbar PA 212 kompak nyanyikan Mars FPI di Monas
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 02 Desember 2024 – 08:37 WIBElshinta.com – Massa reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 kompak menyanyi Mars Front Pembela Islam (FPI) yang berjudul “Aksi Bela Islam” di dalam kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin pagi.
“Aksi Bela Islam, Aksi Bela Islam, Allah Allahuakbar, takbir semua,” sorak massa PA 212 di Monas.
Terlihat massa kompak mengenakan pakaian serba putih, peci dan syal berwarna bendera Palestina dengan tulisan “Save Palestina” di leher. Mereka bernyanyi sembari mengibarkan bendera merah putih dan Palestina. Komando yang memimpin turut menyemangati massa untuk terus mengibarkan bendera dan mengeraskan suara.
“Takbir semua..berdiri semua jangan pernah menyerah, siap bersatu Allahuakbar,” ucap komando.
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka menunaikan shalat Tahajud mulai pukul 03.00 WIB dipimpin oleh imam yang berada di atas panggung sisi barat Monas. Massa aksi membawa perlengkapan seperti tikar atau sajadah masing-masing. Lalu, mereka lanjut berzikir dan muhasabah.
Terlihat sejumlah tenda dan para relawan yang menyediakan logistik gratis bagi massa aksi berupa tikar, makanan, dan minuman. Kepolisian mengerahkan 2.489 personel untuk mengawal jalannya reuni akbar Persaudaraan Alumni 212 di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/12).
“Kekuatan pelibatan personel pengamanan sebanyak 2.489 personel untuk mengamankan jalannya reuni akbar Persaudaraan Alumni 212,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu (30/11).
Sebanyak 2.489 personel itu meliputi 1.937 personel Satuan Tugas Daerah (Satgasda), 110 personel Satuan Tugas Resor (Satgas Res), dan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 442 personel. Mereka tersebar di sekitar kawasan Monas.
Sumber : Antara