Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • KPU Kota Bekasi pastikan logistik Pilkada 2024 aman dan terdistribusi tepat waktu

    KPU Kota Bekasi pastikan logistik Pilkada 2024 aman dan terdistribusi tepat waktu

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi pastikan logistik Pilkada 2024 aman dan terdistribusi tepat waktu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi kesiapan pengelolaan dan pendistribusian logistik serta pengamanan Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan pendistribusian logistik direncanakan akan dimulai pada tanggal 22 hingga 26 November mendatang.

    “Untuk logistik Pilkada, dalam hal ini surat suara, kita sudah cek. Pencetakannya dilakukan oleh PT Gramedia di Cikarang, Bekasi, dan surat suara sudah baik, tercetak sesuai mestinya. Kita tinggal menunggu pengiriman logistik yang informasinya Kota Bekasi akan dikirim pada tanggal 31 Oktober 2024,” kata Ali, Selasa (29/10/2024).

    Ia menjelaskan, demi menjaga keamanan logistik, KPU Kota Bekasi bekerjasama dengan Forkopimda dalam melakukan pengamanan pendistribusian logistik.

    “Pengamanan logistik kita lakukan secara ketat, baik internal maupun ekternal yaitu melibatkan unsur pemerintah, di antaranya Kesbangpol, Satpol PP, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507, dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (30/10).

    Ia mengungkapkan kesiapan dan kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat memastikan Pilkada Kota Bekasi 2024 berjalan lancar dan demokratis.

    “Tadi para narasumber zemuanya sama-sama memberi pesan agar logistik ini dijaga bersama, dikelola dengan baik di Pilkada 2024,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, surat suara akan disimpan di gudang yang berlokasi di pusat pergudangan Alexindo, Bekasi Utara. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab Sleman canangkan gerakan `Serabi`

    Pemkab Sleman canangkan gerakan `Serabi`

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Wujudkan ketahanan pangan dan cegah inflasi

    Pemkab Sleman canangkan gerakan `Serabi`
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan serta mengantisipasi kenaikan harga pangan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengadakan inovasi kegiatan Sesarengan Nanem Bibit (Serabi) Tahun 2024.

    Inovasi Serabi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 059 Tahun 2022 tentang Gerakan Penyediaan Lumbung Pangan Kedua dan Penghematan Energi.

    Pencanangan kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (30/10), di lahan yang dikelola oleh KWT Srikandi Makmur Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman. Hadir pada acara tersebut Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo, Forkopimda Kabupaten Sleman, dan sejumlah kepala OPD terkait.

    Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah optimalisasi lahan pekarangan rumah sehingga dapat mendukung program diversifikasi pangan. Diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di setiap rumah tangga. 

    “Diharapkan masyarakat akan mudah mendapatkan dan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Dari pekarangan rumah kita akan mampu menjadi sumber gizi keluarga,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (30/10).

    Dipilihnya KWT Srikandi Makmur Gejayan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini menurutnya KWT tersebut dinilai mampu memanfaatkan lahan perkotaan yang terbatas sebagai lahan untuk menanam berbagai tanaman pangan.

    “Saya harap program ini dapat diadopsi dan dilakukan terus secara berkesinambungan oleh seluruh warga Sleman baik di perkotaan maupun di pedesaan,” imbuhnya. 

    Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman, Haris Martapa mengatakan kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memberikan bantuan berupa Bibit dan alat pertanian kepada masyarakat Sleman. 

    Bantuan tersebut meliputi bibit cabai 1.500 batang, bibit sawi/caisin 1.500 batang, bibit talas 400 batang, bibit tomat 1.500 batang, bibit alpokat 300 Batang, bibit kelengkeng 365 batang, bibit durian 310 batang bibit jambu deli 300 batang, benih kacang panjang 20 pack, benih bayam 50 pack, benih kangkung panah merah 25 pack, benih timun baby 100 pack, benih cabai kaliber 100 pack, benih terong panah merah 45 pack, mulsa 80 roll, polybag 100 kilogram, dan paranet.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Sejarah Bagi Kalimantan Timur

    Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Sejarah Bagi Kalimantan Timur

    Jakarta, Gatra.com- Penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, hadirnya IKN memberi dampak yang besar dalam berbagai sektor.

    Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik di bandara, hotel, hingga kuliner yang ada di Kalimantan Timur. Selain menciptakan euforia yang luar biasa dari masyarakat, penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN diharapkan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan ibu kota yang baru secara luas.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini berperan aktif dalam penyebarluasan informasi seputar perkembangan pembangunan IKN, termasuk kesiapan peringatan HUT RI ke-79 mendatang. Sebagai Government Public Relations (GPR), Kemenkominfo terus berkomitmen dalam mengamplifikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program IKN.

    “Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Juga, akan terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesiapan pemerintah dalam menggelar peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN,” ucap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong pada Konferensi Pers “Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat Lokal dalam Menyambut Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN” secara daring (18/7).

    Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers (18/07). (GATRA/Dok Kemenkominfo) 

    Rencananya, Presiden Joko Widodo akan hadir dan menjadi pemimpin upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang di IKN. Pada hari yang sama, upacara juga akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.

    Upacara Bendera mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah bangsa, sebagai simbol dari semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan masyarakat lokal berkomitmen untuk menyukseskan peringatan HUT RI ke-79 dengan segala persiapan yang matang.

    “Penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN untuk pertama kali, tentu akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Hadirnya IKN, membangun euforia yang berbeda sejak tahun 2019, ketika Kalimantan Timur ditetapkan sebagai daerah untuk Ibu Kota Nusantara,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

    Sri menjelaskan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan dalam menyambut pelaksanaan upacara di IKN termasuk infrastruktur dan akomodasi. “Dari akses infrastruktur, untuk kondisi jalan itu sudah sangat memadai,” jelas Sri.

    Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers (18/07). (GATRA/Dok Kemenkominfo) 

    Hospitality juga menjadi salah satu prioritas dalam persiapan. Pemerintah telah mempersiapkan daftar akomodasi termasuk hotel, guest house, dan penginapan yang bisa digunakan para tamu undangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan fasilitas yang ada.

    Tidak hanya itu, akan disediakan videotron di beberapa titik strategis agar pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 dapat disaksikan bersama oleh masyarakat.

    Dari segi publikasi, Sri menjelaskan telah mempersiapkan berbagai materi, seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Penempatan publikasi akan ada di titik-titik strategis, mulai dari bandara dan jalan tol yang menuju ke IKN. Beberapa personil keamanan juga akan diturunkan di Balikpapan dan Samarinda, khususnya titik-titik yang akan membawa tamu undangan menuju IKN.

    Dalam memantapkan persiapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat  serangkaian rapat dengan berbagai pihak, seperti Sekretariat Presiden dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan nantinya.

    “Kami atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur sejak awal membuka tangan. Selamat datang di Kalimantan Timur. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan berkah hadirnya di IKN tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk daerah-daerah lainnya,” tutur Sri.

    27

  • Kapolda dan Pj Gubernur Jatim Tinjau Kesiapan Surat Suara Pilkada 2024 di Gresik

    Kapolda dan Pj Gubernur Jatim Tinjau Kesiapan Surat Suara Pilkada 2024 di Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar akhir bulan depan, berbagai persiapan logistik, termasuk surat suara, telah disiapkan secara matang.

    Untuk memastikan kelancaran proses tersebut, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke percetakan surat suara PT Temprina di Wringinanom, Gresik.

    Kedatangan dua pimpinan Forkopimda Jawa Timur ini bertujuan untuk memantau langsung kesiapan produksi surat suara, yang ditargetkan selesai pada 5 November 2024. PT Temprina bertanggung jawab mencetak surat suara untuk 30 kabupaten/kota di Indonesia, dengan distribusi yang diawasi ketat oleh aparat Polda Jatim.

    Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan bahwa pengamanan surat suara akan dilakukan dengan ketelitian tinggi, melibatkan sinergi antara Polri dan TNI. Ia juga menyatakan kesiapan penggunaan armada laut jika diperlukan untuk distribusi ke daerah terpencil.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Kodam V Brawijaya. Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan kapal untuk mengirim surat suara ke pulau-pulau terpencil, kami siap membantu,” ujar Imam Sugianto, Jumat (25/10/2024).

    Dalam inspeksi tersebut, Imam Sugianto bersama Pj Gubernur Jatim, secara detail memeriksa keamanan di sekitar percetakan dan mengawasi proses distribusi surat suara ke berbagai wilayah.

    “Saya dan Pj Gubernur ingin memastikan distribusi surat suara ke daerah-daerah berlangsung aman dan sesuai rencana,” tambahnya.

    Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunalfi, turut hadir dalam sidak tersebut. Ia menyampaikan bahwa persiapan logistik Pilkada masih berjalan sesuai jadwal, meskipun cuaca ekstrem menjadi tantangan yang diantisipasi.

    “Meskipun sudah memasuki musim hujan, kami tetap siap mendistribusikan surat suara tepat waktu,” jelas Aang.

    Kapolres Gresik, AKBP Arief Kurniawan, juga menegaskan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan kelancaran produksi dan distribusi surat suara, guna mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024.

    “Kami berkomitmen menjaga integritas dan keamanan dalam seluruh tahapan Pilkada, agar proses demokrasi ini berjalan lancar,” pungkas AKBP Arief Kurniawan. (dny/ted)

  • Cegah tawuran pelajar, Kepolisian luncurkan Program CETAR

    Cegah tawuran pelajar, Kepolisian luncurkan Program CETAR

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian Resor Tangerang Selatan meluncurkan Program Pencegahan Tawuran Antar Pelajar (CETAR) yang bertujuan untuk melindungi para generasi muda khususnya para pelajar agar tidak menjadi korban atau terlibat menjadi pelaku tawuran.

     

    Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Djati Wiyoto Abadhy yang hadir dan membuka deklarasi tersebut di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan bisa menjadi percontohan (pilot project) di jajaran Polda Metro Jaya.

     

    “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi ‘pilot project’ yang ada di jajaran Polda Metro Jaya dan ini diinisiasi oleh Polres Tangerang Selatan,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa upaya tersebut sudah ditunggu semua pihak dalam rangka untuk mengawasi dan menjaga anak-anak dalam rangka mengenyam pendidikan. “Tentu mereka masih memiliki masa depan yang panjang,” katanya.

     

     

    Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor DH Inkiriwang menjelaskan Program CETAR
    muncul terkait adanya tawuran di Tangerang Selatan yang menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia.

     

    “Program tersebut nantinya melibatkan lima pilar, yaitu TNI, Polri, Pemkot (Forkopimda), akademisi dan tokoh agama atau tokoh masyarakat,” katanya.

     

    Victor menyebutkan selama menjabat sebagai Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) selama dua bulan, sudah cukup melihat pelajar ini menjadi korban ataupun ikut melakukan tawuran.

     

    Pihaknya pun berkolaborasi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Tangsel khususnya Dinas Pendidikan, Kejari, Kodim, pihak sekolah dan unsur terkait lainnya. ‘Kami menciptakan Program CETAR ini sebagai wujud komitmen untuk melindungi masyarakat khususnya para generasi muda,” katanya.

    Baca juga: KJP untuk pelajar terlibat tawuran di Jakarta Barat dicabut

     

    Dalam Program CETAR tersebut, Victor juga melibatkan para pelajar siswa-siswi (SMP-SMA/SMK), juga para guru dan orang tua para pelajar untuk bersama-sama bertanggung jawab mendukung program ini.

     

    “Dengan melantik perwakilan siswa-siswi, guru dan orang tua siswa (komite sekolah) dari masing-masing sekolah untuk menjadi Duta 
    CETAR, yang akan membantu melakukan pengawasan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi tawuran di masing-masing lingkungannya,” katanya.

     

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Pj Wali Kota Tangsel Tabrani dan Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Harri Muharram Firmansyah.

    Selain itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rosyid dan para kepala sekolah (SMP dan SMA) negeri di Kota Tangsel serta pihak lainnya.
    Baca juga: Polres Tangsel amankan 83 orang rencanakan tawuran

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,”Kupang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto bertolak ke pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menyelesaikan konflik antar warga di dua desa Bugalima dan Ile Pati yang berujung pada pembakaran puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa.

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa malam.

    Andriko bersama sejumlah pejabat berangkat ke Flores Timur menggunakan kapal fery milik ASDP yakni KMP Ranaka. Pj Gubernur dan rombongan dipastikan akan tiba di lokasi kejadian pada Rabu (23/10) pagi.

    Dia menambahkan keberangkatannya ke lokasi kejadian juga dalam rangka menyalurkan bantuan sosial serta melakukan pendalaman terkait dengan hal- hal yang harus segera dilakukan.

    “Karena kita tidak berharap konflik horizontal ini kemudian menjadi meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih berat dikendalikan dan diselesaikan,” tambah dia.

    Lebih lanjut Andriko meminta kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk segera berkoordinasi terkait berbagai hal yang dibutuhkan dengan Forkopimda dan OPD di Kabupaten Flores Timur.

    Dia juga mengharapkan masyarakat menahan diri, tenang. Dia juga mengatakan bahwa nantinya beberapa persoalan-persoalan hukum akan diselesaikan dengan baik.

    Karena itu dia berharap tidak ada kekerasan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan karena yang terjadi persoalan tidak akan selesai tetapi justru menambah persoalan baru.

    “Sekali lagi saya mengharapkan masyarakat untuk menyelesaikan cara yang baik dan kooperatif. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk mengendalikan persoalan ini, sehingga kita berharap dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 ini diharapkan kejadian tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak merugikan ataupun menjadi hambatan proses Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Flores Timur maupun di Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya pada Senin (21/10) “perang antar kampung” terjadi di Pulau Adonara antara warga di desa Bugalima dan Desa Ile Pati. Sebanyak 51 rumah dilaporkan dibakar, empat orang tertembak dan satu orang dikabarkan meninggal dunia karena ikut terbakar di dalam rumah yang dibakar.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan para wali kota terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

     

    “Sore ini kami melaksanakan pertemuan khususnya dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Dia menegaskan bahwa ​​​​​salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mendukung suksesnya Pilkada pada 27 November 2024.

     

    Teguh menyebut, meskipun koordinasi ini sering dilakukan, tetapi pertemuan ini merupakan pertama kali dirinya setelah menjabat sebagai Pj Gubernur sekaligus dalam rangka mengetahui kabar terbaru dari persiapan Pilkada Jakarta 2024.

     

     

    Teguh menjelaskan, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik. Selain itu keamanan Pilkada Jakarta 2024 dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran terkait.

     

    “Ini bukti komitmen untuk mendukung Pilkada. Termasuk tadi untuk penyimpanan, distribusi logistik. Misalnya bagaimana distribusi untuk lingkungan kota, Kepulauan Seribu yang tadi juga sudah dibahas,” kata Teguh.

     

    Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mencari waktu, lokasi dan format yang tepat untuk pelaksanaan deklarasi netralitas ASN.

     

     

    Surat suara sudah sampai di masing-masing KPU kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. “Kemudian terkait persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribuan orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang,” katanya.

     

    Fahmi juga menyampaikan rencana bimbingan teknis sebagai pembekalan KPPS serta apresiasi terhadap dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya berharap di waktu yang tersisa 35 hari ini dapat mengoptimalkan segala persiapan pilkada.

     

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menjelaskan, pihaknya menyampaikan catatan penting mengenai temuan dan sanksi terkait netralitas ASN.

     

    “Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa ‘clear’ netralitasnya,” tegas Munandar.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,”Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di sejumlah kabupaten/kota.

    Dia menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di beberapa daerah.

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

    “Kita (harus) mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

    Selain itu, harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian dalam rapat ini, meskipun masih dalam batas toleransi. Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

    Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

    Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI ingatkan peran strategis saksi dan pengawas TPS

    KPU RI ingatkan peran strategis saksi dan pengawas TPS

    “Itulah kenapa dari sisi tata letak kursi atau tempat duduk saksi dan pengawas TPS kini kami tempatkan di belakang Ketua dan anggota KPPS atau KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3,”Manado (ANTARA) –

    Anggota KPU RI Idham Kholik pada simulasi pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengingatkan peran strategis saksi dan pengawas TPS.

     
     

    “Itulah kenapa dari sisi tata letak kursi atau tempat duduk saksi dan pengawas TPS kini kami tempatkan di belakang Ketua dan anggota KPPS atau KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3,” kata Idham Kholik di Manado, Jumat.

     
     

    Alasannya, kata dia, untuk memastikan bahwa mereka yang menerima surat suara itu adalah pemilih yang berhak, pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap, pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih pindahan pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan.

     
     

    “Selain itu mereka memenuhi administrasi yaitu membawa identitas kependudukan ataupun surat pemberitahuan,” ujarnya.

     
     

    Tujuan lainnya ditempatkannya saksi dan pengawas TPS di belakang Ketua dan anggota KPPS yaitu untuk memastikan ketua KPPS menandatangani bagian depan surat suara.

     
     

    “Kenapa surat suara harus ditandatangani? Ini berkaitan dengan penentuan suara sah dan tidak sahnya,” katanya menegaskan.

     
     

    Apabila ada surat suara tidak ditandatangani maka surat suara dinyatakan tidak sah apabila sudah terlanjur dihitung.

     
     

    “Ini berkaitan dengan hak kedaulatan kita sebagai warga dalam menentukan pilihan politik sehingga itulah alasan kenapa kami mengubah tempat duduk saksi dan pengawas TPS untuk memastikan tidak ada human error dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ini,” katanya Idham Kholik menambahkan.

     
     

    Simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan di KPU Sulut dihadiri Forkopimda, pejabat Pemprov Sulut, KPU kabupaten dan kota, PPK, KPPS serta pemilih sekitar.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI mematangkan persiapan teknis pelantikan presiden

    Pemprov DKI mematangkan persiapan teknis pelantikan presiden

    Selain memastikan para tamu negara terfasilitasi, kami juga tengah menyiapkan kegiatan yang melibatkan masyarakat.Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat saling berkoordinasi untuk mematangkan persiapan teknis terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024, agar ketertiban dan keamanan selama acara tetap terjaga.

    Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagai tuan rumah, Pemprov DKI Jakarta memastikan segala persiapan dilakukan dengan baik, termasuk dalam menyambut kepala negara sahabat dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dia lalu menuturkan, sinergi lintas dinas juga dilakukan, di antaranya dengan mengerahkan 1.700 personel Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, serta 1.000 personel Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan proses pelantikan.

     

    Lalu, menjelang acara pelantikan, Jumat malam ini, dia dan jajaran perangkat daerah terkait meninjau sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang akan digunakan sebagai tempat menginap para tamu negara.

    Peninjauan juga dilakukan di titik videotron yang akan menayangkan siaran langsung prosesi pelantikan presiden mulai dari keberangkatan hingga pelepasan presiden, maupun ucapan selamat.

     

    Terdapat 13 titik panggung hiburan yang tersebar di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jenderal Sudirman.

     

    Sementara hotel yang telah dipersiapkan untuk menyambut para tamu negara adalah Hotel Mandarin Oriental di Bundaran HI, serta Hotel Fairmont di Senayan.

     

    “Selain memastikan para tamu negara terfasilitasi, kami juga tengah menyiapkan kegiatan yang melibatkan masyarakat,” kata dia.

     

    Joko mengatakan sesuai arahan dari pemerintah pusat, kemeriahan pelantikan presiden dan wakil presiden harus bisa dirasakan oleh warga, khususnya di Jakarta.

     

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024