Organisasi: forkopimda

  • Kepemimpinan Pemkab Jember Kembali ke Tangan Hendy-Firjaun Saat Tengah Malam

    Kepemimpinan Pemkab Jember Kembali ke Tangan Hendy-Firjaun Saat Tengah Malam

    Jember (beritajatim.com) – Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali ke tangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman tepat pada Sabtu (23/11/2024) tengah malam.

    Prosesi serah terima pelaksanaan tugas kepala daerah antara Pejabat Sementara Bupati Imam Hudayat dengan Hendy Siswanto dilaksanakan setelah debat putaran ketuga antarpasangan calon selesai digelar Komisi Pemilihan Umum Jember, di Hotel Cempaka.

    Sebelumnya, Imam Hidayat resmi bertugas menjadi Pejabat Sementara Bupati Jember pada 24 September 2024. Dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan selama Hendy-Firjaun cuti untuk mengikuti masa kampanye pemilihan kepala daerah.

    Tidak membuang-buang waktu, Hendy meluncur ke Pendapa Wahyawibawagraha bersama istrinya Kasih Fajarini begitu acara selesai. Prosesi serah terima pelaksanaan tugas ini digelar mulai pukul 23.30, dan tepat pada pukul 24.00, penandatanganan dokumen serah terima dilakukan Hendy dan Imam, dengan disaksikan pejabat organisasi perangkat daerah dan Foruim Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Selain serah terima pelaksanaan tugas bnpati, momentum tersebut berbarengan pula dengan serah terima pelaksanaan tugas Pejabat Sementara Ketua TP-PKK Kabupaten Jember, Ani Ariyani kepada Ketua TP-PKK Kabupaten Jember Kasih Fajarini.

    Ini pertama kalinya prosesi kenegaraan dilakukan pada tengah malam menuju dini hari di Pendapa Wahyawibawagraha. “Saya tidak akan berpanjang lebar. Sudah malam ini. Sudah jam 12, baru pertama kali saya berdiri di sini selama jadi bupati 3,5 tahun sekarang nambah lagi dikit. Mudah-mudahan nambah terus,” kata Hendy.

    Seusai proses pengembalian kekuasaan ke tangan Hendy-Firjaun, para birokrasi diminta tetap menjalankan tugas dengan profesuinal. Hendy menegaskan, bahwa posisinya sebagai bupati dan Firjaun sebagai wakil bupati hanya status.

    “Namun esensinya kami adalah pelayan masyarakat Jember. Maka kepada teman-teman, mohon bantuannya, mari kita layani masyarakat Jember sebaik-baiknya,” kata Hendy.

    Sementara itu, Imam Hidayat dalam sambutannya mengatakan, laporan pelaksanaan tugas di Jember akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. “Beberapa hal penting dapat kami selesaikan. Tapi kami menyadari apa yang kami lakukan bersama teman-teman OPD belum bisa dikatakan sempurna. Masih membutuhkan beberapa perbaikan dan beberapa peningkatan,” katanya.

    “Dalam waktu dua bulan, saya bersama teman-teman OPD berusaha mewujudkan itu semua. Tapi kembali lagi selama dua bulan, waktu yang cukup singkat, kami harus berkejaran dengan waktu,” kata Imam.

    Menurut Imam, ada hal menarik selama menjadi pejabat sementara bupati. “Ini adalah penugasan pertama saya menjadi seorang bupati, walau hanya sementara. Tapi bagaimana kemudian mengorkestrasi seluruh kepentingan, seluruh kebijakan yang bisa bermuara ke kesejahteraan masyarakat, menurut kami membutuhkan effort yang sangat-sangat luar biasa perhatiannya,” katanya.

    Imam berterima kasih kepada dukungan masyarakat selama dua bulan menjadin pejabat sementara bupati. “Tentunya apa-apa yang kami pelajari, apa-apa yang kami amati, apa-apa yang kami kerjakan selama ini tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya,” katanya. [wir]

  • Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Kembali ke Pringgitan

    Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Kembali ke Pringgitan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfına Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Al-Barra resmi kembali ke peringgitan untuk melanjutkan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif. Ini setelah masa cuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berakhir.

    Masa cuti kampanye berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 24 September 2024 hingga 23 November 2024. Serah terima jabatan berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli menyerahkan memori nota pelaksanaan tugas.

    Memori nota pelaksanaan tugas diserahkan kepada Bupati Mojokerto Ikfına Fahmawati. Penandatanganan serah terima jabatan juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Jawa Timur, Benny Sampirwanto yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Ardy Karyono.

    Bupati Mojokerto Ikfına Fahmawati menyampaikan terima kasih kepada Pjs Bupati Mojokerto dan seluruh stakeholder yang telah menjalankan tugas dengan baik selama dua bulan terakhir. Ia juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang telah menjaga situasi aman, tentram, tertib, dan kondusif selama kampanye berlangsung.

    “Pilkada tinggal empat hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendedikasikan diri kita menjaga Kabupaten Mojokerto. Masyarakat tentu dalam pesta demokrasi ini ingin terlibat semuanya, menjadi bagian dari pesta demokrasi. Dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menjaga supaya pesta demokrasi berjalan dengan baik,” katanya.

    Sementara itu, mantan Pjs Bupati Mojokerto yang sekaligus Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikannya selama dua bulan terakhir. Yakni menjabat sebagai PJs Bupati Mojokerto saat masa kampanye Pilkada Serentak 2024 berlangsung.

    “Kami bersyukur, sejak 24 September menerima SK pengukuhan sampai saat ini. Tepat dua bulan, kami mendapat amanah untuk mengisi kekosongan ketika Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto cuti. Kami sebagai Pjs Bupati Mojokerto terima kasih sudah bisa bersama-sama untuk menjaga Mojokerto aman dan damai,” ujarnya.

    Dengan kembalinya Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat terus maju dan berkembang dengan baik, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab. Ia juga memohon maaf jika ada kekhilafan selama menjabat, dan berharap agar Pilkada berjalan kondusif, lancar, dan sukses.

    “Kami mendoakan, mudah-mudahan Mojokerto aman dan damai, dengan Pilkada yang kondusif, lancar dan sukses, serta selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa,” tutupnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda, Sekdakab Mojokerto, para Asisten, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Ketua DWP, ketua KPU dan Bawaslu, seluruh OPD, Bagian, Camat, Direktur RSUD serta BUMD. [tin/suf]

  • Rapat dengan Komisi V DPR, BP Batam Siap Mendukung Rangkaian Mudik Nataru

    Rapat dengan Komisi V DPR, BP Batam Siap Mendukung Rangkaian Mudik Nataru

    Batam: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang diwakili oleh Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam hadir dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Hang Nadim pada Rabu, 20 November 2024.

    Kunjungan Kerja Spesifik ini digelar dalam rangka persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung arus mudik liburan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda ini turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Kepri Marlin Agustina, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, AirNav, KPLP, Basarnas, Lanud Hang Nadim, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, PT Pelni, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) Pikri Ilham Kurniansyah, serta Forkopimda Provinsi Kepri, dan Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam.
     

    Dalam kesempatan tersebut Wan Darussalam menyampaikan ia bersama jajaran di BP Batam siap mendukung kelancaran seluruh proses mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “BP Batam selaku pengelola dan pemilik aset seperti pelabuhan dan bandara di Batam yang akan digunakan untuk mudik Nataru 2024/2025, pada prinsipnya siap menyukseskan seluruh prosesnya,” ujar Wan Darussalam.

    BP Batam juga mempersiapkan fasilitas kesehatan bagi pemudik. Juga sejumlah lokasi wisata untuk dikunjungi masyarakat pada momen Nataru.

    “Selain itu, dalam rangka mudik Nataru 2024/2025 kami juga siap mendukung dari sisi kesehatan lewat RSBP Batam. Untuk rekreasi di Batam nantinya Taman Rusa dan Taman Kolam Sekupang serta Kawasan Wisata Pulau Galang juga dapat dijadikan destinasi dalam mengisi waktu liburan,” ucap Wan Darussalam.

    Wan Darussalam juga menyampaikan selama periode mudik Nataru 2024/2025 nanti, ia bersama jajaran akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait demi kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan seluruh prosesnya dari awal hingga selesai.

    Batam: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang diwakili oleh Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam hadir dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Hang Nadim pada Rabu, 20 November 2024.
     
    Kunjungan Kerja Spesifik ini digelar dalam rangka persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung arus mudik liburan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
     
    Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda ini turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Kepri Marlin Agustina, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, AirNav, KPLP, Basarnas, Lanud Hang Nadim, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, PT Pelni, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) Pikri Ilham Kurniansyah, serta Forkopimda Provinsi Kepri, dan Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam.
     

    Dalam kesempatan tersebut Wan Darussalam menyampaikan ia bersama jajaran di BP Batam siap mendukung kelancaran seluruh proses mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
    “BP Batam selaku pengelola dan pemilik aset seperti pelabuhan dan bandara di Batam yang akan digunakan untuk mudik Nataru 2024/2025, pada prinsipnya siap menyukseskan seluruh prosesnya,” ujar Wan Darussalam.
     
    BP Batam juga mempersiapkan fasilitas kesehatan bagi pemudik. Juga sejumlah lokasi wisata untuk dikunjungi masyarakat pada momen Nataru.
     
    “Selain itu, dalam rangka mudik Nataru 2024/2025 kami juga siap mendukung dari sisi kesehatan lewat RSBP Batam. Untuk rekreasi di Batam nantinya Taman Rusa dan Taman Kolam Sekupang serta Kawasan Wisata Pulau Galang juga dapat dijadikan destinasi dalam mengisi waktu liburan,” ucap Wan Darussalam.
     
    Wan Darussalam juga menyampaikan selama periode mudik Nataru 2024/2025 nanti, ia bersama jajaran akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait demi kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan seluruh prosesnya dari awal hingga selesai.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal ini disampaikan nya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

    “Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil,” tambahnya.

    Dalam laporannya, dia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pilkada serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

    Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik pilkada juga nyaris rampung.

    Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

    Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama. “Di situ kami ingatkan (juga) tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” ujar Bima.

    Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat narasi pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pilkada serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

    Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

    “Artinya saat tahapan pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses. Padahal, kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti. Nah kita-kita inilah yang menentukan itu. Sukses pilkada tapi sukses (juga) program cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelas Lodewijk.

    Ia juga menyampaikan apresiasi nya terhadap kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Lodewijk menjelaskan bahwa berdasarkan paparan penyelenggara pemilu, seluruh aspek pelaksanaan pilkada telah siap.

    Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan pentingnya kerja maksimal untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik.

    Sebagai Informasi, rapat ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidun) Kejaksaan Agung, Wakil Kepala Badan Inteligen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Deputi BIN, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta
    Wakil Kepala Badan Inteligen Strategis (Wakabais) TNI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Uu: Kita Berantas Pungli di Kota Bekasi dengan Kolaborasi dan Perketat Aturan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 November 2024

    Uu: Kita Berantas Pungli di Kota Bekasi dengan Kolaborasi dan Perketat Aturan Megapolitan 22 November 2024

    Uu: Kita Berantas Pungli di Kota Bekasi dengan Kolaborasi dan Perketat Aturan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Bekasi nomor urut 2
    Uu Saeful Mikdar
    mengatakan, pemberantasan pungutan liar (pungli) di Kota Bekasi bisa dilakukan dengan kolaborasi dan perketat aturan.
    Kolaborasi pemberantasan pungli dapat diperkuat dengan komunikasi yang baik antar forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    “Di kita ada forkopimda, ada kepolisian, ada kejaksaan, insya Allah yang menjadi keinginan kita memberentas pungli dengan komunikasi, dengan kolaborasi, dan memperketat aturan di Kota Bekasi, insya Allah akan hilang,” kata Uu dalam debat kedua Pilkada 2024 Kota Bekasi, dikutip dari Youtube TV One, Jumat (22/11/2024) malam.
    Uu menyatakan, dia dan pasangannya, Nurul Sumarheni mempunyai komitmen terhadap pemberantasan pungli.
    Selain faktor aturan yang jelas, pungli di Kota Bekasi bisa diberantas apabila pemimpinnya berani bersikap tegas.
    “Di sini harus ada kejelasan keberpihakan seorang pemimpin mau tegas atau tidak,” tegas dia.
    Apabila pemimpin bersikap tegas dan tanpa pandang bulu, praktik pungli di Kota Bekasi ke depannya diyakini bisa hilang.
    “Saya kira kalau ada kejelasan tanpa pandang bulu, berbagai macam pugli di kota bekasi lambat laun bisa dikurang, pada akhirnya hilang sesuai dengan harapan kita,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri cek kesiapan Pilkada 2024 di Kota Bogor

    Wamendagri cek kesiapan Pilkada 2024 di Kota Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat sekaligus memeriksa kesiapan Pilkada 2024 di wilayah tersebut.

    “Beberapa hari menjelang pencoblosan, ada beberapa hal yang kita pastikan semuanya dikoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah,” kata Bima Arya di Kota Bogor, Jumat.

    Ia menyebutkan, ada empat hal yang menjadi atensinya dalam kunjungan ini. Pertama ialah kesiapan, kelengkapan, dan koordinasi untuk distribusi logistik pilkada.

    Kedua, kata Bima, ialah antisipasi mitigasi bencana. Dari informasi yang diterimanya dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, terdapat pergeseran tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana.

    “Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ada mitigasinya, bagaimana koordinasinya dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas, jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” ujarnya.

    Ketiga, Bima Arya menyoroti upaya maksimal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan jemput bola kepada para pemilih pemula. Termasuk lansia, disabilitas, dan warga terlantar.

    Keempat, ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dan kondusivitas hingga hari pencoblosan. Ia meminta Pemkot Bogor memastikan tidak ada ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon manapun.

    “Dan tadi dijelaskan ya Pak Pj Wali Kota dengan semua KPU, Bawaslu, Forkopimda di Kota Bogor semua dikoordinasikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi kota-kota lainnya,” kata Bima Arya.

    Ia mengatakan, selain berkunjung ke Kota Bogor, ia sudah mengunjungi Surabaya, Lombok, Solo, Gorontalo untuk mengecek kesiapan pilkada. Selanjutnya, ia akan mengecek kesiapan di Lampung dan Flores Timur.

    “Kita cek kesiapan-kesiapan di teman-teman di daerah yang kurang bisa dilengkapi, yang sudah baik menginspirasi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Wamendagri. Dirinya juga percaya diri ini bisa dijaga konsisten sampai selesainya pencoblosan.

    Hery juga menegaskan telah melakukan koordinasi terkait antisipasi cuaca ekstrim di hari pencoblosan. Hal ini untuk mencegah logistik atau pencoblosan terganggu akibat cuaca ekstrim.

    “Kita khawatirkan cuaca yang nggak bisa diprediksi tapi itu juga sudah kita antisipasi,” ucapnya.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Alat peraga kampanye di Kota Bogor dibersihkan pada masa tenang

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor dibersihkan pada masa tenang

    Ilustrasi alat peraga kampanye Pilkada 2024 di salah satu ruas jalan Kota Bogor. ANTARA/Shabrina Zakaria.

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor dibersihkan pada masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat mulai dibersihkan pada masa tenang kampanye pada 24 November. Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Kamis, mengatakan masa pembersihan APK ditentukan berdasarkan hasil rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

    “Hasil rapat dengan Forkopimda Kota Bogor bahwa pada malam Minggu jam 00.00 WIB, kita akan melaksanakan pembongkaran simbolis. Dan pada hari Minggu (24/11) pagi, kita bersama membersihkan APK tersebut,” jelasnya.

    Habibi mengatakan, pembersihan secara simbolis dilakukan pada pukul 00.00 WIB, menandakan bahwa 24 November 2024 telah memasuki masa tenang. Sehingga, kata dia, mulai 24 November hingga pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Termasuk APK.

    “Jadi tanggal 24 November mulai pembersihan. Karena ini banyak, kita membutuhkan waktu juga dan Pemkot Bogor siap membantu KPU Bawaslu untuk membersihkan itu,” ujarnya.

    Masih berdasarkan hasil kesepakatan rapat, Habibi mengatakan, sampah APK akan dikumpulkan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terlebih dahulu.

    “Nanti sampahnya akan didaur ulang oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

    Di samping itu, Habibi menegaskan, pada masa tenang tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Baik di wilayah, lewat APK, hingga media sosial. Sehingga ia mengingatkan para pasangan calon kepala daerah ketika mendapat undangan dari masyarakat, untuk tidak melibatkan unsur kampanye ketika masa tenang.

    “Bentuk kampanye apapun sudah dilarang, termasuk di media sosial. Penindakannya nanti ada di Bawaslu,” kata Habibi.

    Sumber : Antara

  • KPU Kota Bekasi koordinasikan pembersihan APK jelang masa tenang Pilwakot 2024

    KPU Kota Bekasi koordinasikan pembersihan APK jelang masa tenang Pilwakot 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi koordinasikan pembersihan APK jelang masa tenang Pilwakot 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 18:36 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi guna memastikan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum masa tenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 dimulai.

    Rapat yang melibatkan Forkopimda dan penyelenggara pemilu ini bertujuan untuk memastikan kolaborasi efektif dalam penertiban APK, termasuk yang dipasang oleh pasangan calon (paslon).

    Komisioner KPU Kota Bekasi, Afif Fauzi, mangaku telah berkoordinasi dengan Forkopimda dan termasuk tim paslon agar dapat berkolaborasi dalam penertiban APK. Paslon memiliki kewajiban memasang dan menurunkan APK.

    “Hari ini kita rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Akan ada apel bersama penertiban secara seremonial pada 23 November nanti, setelah itu penertiban akan dilakukan di masing-masing kecamatan,” kata Afif, Rabu (20/11/2024).

    Ia mengaku, KPU Kota Bekasi memiliki kewajiban menurunkan APK, selain kewajiban paslon untuk menertibkan APK mereka sendiri.

    “Jika masih ada APK yang belum diturunkan setelah penertiban, pemerintah bersama Satpol PP akan mengambil alih,” paparnya.

    Ia menambahkan peran penting pemerintah daerah dalam proses penertiban.

    “Pihak-pihak di tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan instrumen paling bawah yang banyak terlibat. Idealnya, tiga hari sebelum masa tenang, semua APK sudah bersih,” ungkapnya.

    Ia menyebut, adapun kendala yang mungkin muncul adalah jika paslon tidak menurunkan APK dan KPU yang kembali menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Dimasa tenang, biasanya kita akan menyisir lagi jalan protokol dan perkampungan untuk mengecek APK yang masih menggantung. Kalau ternyata ada Paslon yang tidak menurunkan, maka, kami yang akan membersihkannya,” ujar Afif seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (21/11). 

    KPU Kota Bekasi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk merumuskan kerjasama penertiban APK.

    “Harapannya, jalanan akan lebih rapi dan estetis. Mengenai keterlibatan RT dan RW dalam penertiban, hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan Bawaslu,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Logistik Pilkada Jepara 2024 Jatah Kepulauan Karimunjawa Dikirim Lebih Awal

    Logistik Pilkada Jepara 2024 Jatah Kepulauan Karimunjawa Dikirim Lebih Awal

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Logistik Pilkada Jepara 2024 mulai didistribusikan. Wilayah yang disasar pertama logistik Pilkada Jepara adalah Kepulauan Karimunjawa. 

    Pelepasan Truk 1 yang membawa logistik jatah pemilih se-Kecamatan Karimunjawa, dilakukan dari Gudang Logistik Pilkada 2024 di Desa Sukosono, Kecamatan Kedung pada Kamis (21/11/2024) sore.

    Pelepasan ditandai dengan penyegelan boks truk oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko bersama Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Basmar Perianto Amron.
     
    Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andi Kusuma bersama para komisioner lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sujiantoko, Kabag Ops Polres Jepara Sutono, Pasi Ops Kodim 0719/Jepara Kapt Inf Taufik, dan sejumlah unsur lain.

    Diangkut dalam satu truk boks, seluruh kebutuhan logistik Kecamatan Karimunjawa dikirim pertama kali. 

    Logistik dimaksud di antaranya terdiri dari kotak suara, bilik suara, serta seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pemungutan dan penghitungan suara.

    Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andi Kusuma mengatakan, di Karimunjawa, Pilkada 2024 akan dilaksanakan di 19  Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 4 wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

    Pada Pilkada 2024, Karimunjawa memiliki 7.540 daftar pemilih tetap (DPT). 

    “Jumat pagi akan diseberangkan ke Karimunjawa menyesuaikan jadwal kapal yang berangkat pukul 07.00,” katanya.

    Sementara itu, Sekda Jepara Edy Sujatmiko menyebut, seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Jepara memberikan dukungan terhadap pengiriman logistik Pilkada lebih awal. 

    “Termasuk agar siap digunakan di semua TPS pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 sehingga Pilkada sukses dan kancar,” kata Edy Sujatmiko. (Ito)

     

  • 6,09 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Miliaran Rupiah  Hasil Penindakan Bea Cukai Kudus Dimusnahkan 

    6,09 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Miliaran Rupiah Hasil Penindakan Bea Cukai Kudus Dimusnahkan 

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS- Bea Cukai Kudus kembali melakukan pemusnahan jutaan batang rokok ilegal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Kamis (21/11/2024).

    Pada pemusnahan ketiga kali tahun ini, terdapat 6,09 juta batang rokok ilegal berbagai merek dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dimusnahkan. 

    Selain itu, pemusnahan juga menyasar 341.000 gram tembakau iris (TIS), 8 roll kertas rokok, 5 buah alat pemanas, 6 karton filter rokok, dan 96 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan total berat 10,5 ton.

    Dari semua barang yang dimusnahkan, diperkirakan senilai Rp 7,72 miliar. 

    Semuanya merupakan Barang Kena Cukai (BKC) berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    Dari peredaran BKC ilegal tersebut menimbulkan kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp 4,12 miliar, PPN sebesar Rp 764 juta, dan pajak rokok Rp 412 juta.

    Di mana perkiraan nilai barang atas BMMN dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah batang rokok ilegal dengan Harga Jual Eceran (HJE) terendah.

    Sedangkan potensi kerugian penerimaan negara dihitung berdasarkan akumulasi dari nilai cukai ditambah dengan nilai PPN dan pajak rokok.

    Nilai cukai dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif cukai terendah hasil tembakau yang bersangkutan dengan jumlah batang produk. 

    Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti menyampaikan, Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang dimusnahkan pada hari ini berasal dari kegiatan penindakan di seluruh wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Meliputi, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora kurun waktu antara Januari 2023 hingga Januari 2024.

    Penegakan hukum di bidang cukai dilakukan melalui operasi pasar, penindakan terhadap bangunan yang dijadikan gudang penimbunan atau tempat produksi rokok ilegal, penindakan pada jasa ekspedisi atau jasa pengiriman, juga penindakan terhadap sarana pengangkut yang membawa rokok ilegal.

    Kata dia, dari total barang hasil penindakan, sebagian dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Kantor Bea Cukai Kudus. Sisanya diangkut untuk ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kudus.

    “Peredaran rokok ilegal tidak hanya mengganggu penerimaan negara dari sektor cukai, namun turut 
    menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di masyarakat,” terangnya.

    Bea Cukai Kudus sebelumnya sudah dua kali melakukan pemusnahan jutaan rokok ilegal pada 2024 hasil penindakan yang dilakukan di lima daerah. 

    Pemusnahan pertama terjadi pada 21 Februari 2024 sebanyak 6,42 juta batang rokok ilegal senilai Rp 7,69 miliar. Sedangkan pemusnahan kedua dilakukan pada 17 Mei 2024 sebanyak 11,25 juta batang rokok ilegal senilai Rp 14,14 miliar.

    Lenni menyatakan, berdasarkan survei rokok ilegal 2023 yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), angka peredaran rokok ilegal pada 2023 diperkirakan sebesar 7,56 persen.

    Namun, dikarenakan adanya extra effort melalui operasi Gempur Rokok Ilegal, angka prosentase rokok ilegal dapat ditekan menjadi 6,9 persen.

    Peredaran rokok ilegal yang dicatat relatif menurun pada periode 2018-2023. Terlihat dari hasil survei yang dilakukan UGM, mengindikasikan keberhasilan dari intervensi yang dilakukan pada periode tersebut.

    Pengawasan yang efektif terhadap seluruh lini, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi yang dilakukan oleh Bea Cukai Kudus memberikan kontribusi 
    penting guna menekan peredaran rokok ilegal.

    Sepanjang 2023, lanjut dia, Bea Cukai Kudus telah melaksanakan penindakan sebanyak 181 kali. Hasilnya, 19,6 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan dan telah dilakukan penyidikan 16 kali 
    dengan jumlah tersangka 18 orang.

    Sementara 24 kasus dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses ultimum remidium atau restorative justice di bidang cukai dengan denda administrasi sebesar Rp 1,9 miliar.

    Pada 2024, Bea Cukai Kudus telah melakukan 150 kali penindakan dari Januari – 20 November dengan hasil penindakan 20,83 juta batang rokok ilegal diamankan dan ultimum remidium/restorative justice di bidang cukai atas 10 kasus dengan denda administrasi sebesar Rp 2,25
    miliar.

    Lenni Ika menjelaskan, data yang dihimpun Bea Cukai Kudus, dampak dari peredaran rokok ilegal, industri rokok resmi mengalami kelesuan sehingga omsetnya menurun dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Hal ini menimbulkan multiplier effect berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

    Bea Cukai Kudus bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan Blora secara massif melakukan upaya persuasif melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Baik secara tatap muka, online melalui media sosial, 
    maupun dengan menyebarkan brosur guna memberikan pemahaman ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat.

    Petugas yang terjun dalam kegiatan penegakan hukum di bidang cukai juga diberi pembekalan berbagai pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas agar lebih profesional dalam menjalankan kinerjanya.

    “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap jajaran pemerintah kabupaten di lima daerah kerja kami, Forkopimda, serta rekan-rekan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasi di bidang cukai,” ujarnya.

    Pihaknya menyadari bahwa perjuangan panjang penuh liku dalam mengumpulkan penerimaan negara tentunya tidak dapat diselesaikan secara sendiri.

    Sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak sangat diharapkan dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal, supaya tidak marak di lingkungan masyarakat. 

    “Kami mengimbau agar masyarakat menjalankan usaha secara resmi, tidak menjual dan tidak membeli rokok yang ilegal. Pengurusan izin untuk menjalankan usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai tanpa dipungut biaya. Dan apabila ada informasi peredaran rokok ilegal atau sejenisnya dapat disampaikan ke Bea Cukai Kudus,” pintanya.

    Rencananya, Bea Cukai Kudus juga akan melakukan pemusnahan sisa jutaan batang rokok yang masih ada di gudang Kantor Bea Cukai pada Desember nanti.

    Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal terus dilakukan. Mengajak masyarakat untuk terus berintegritas dengan cara memberantas rokok ilegal. 

    Tidak hanya sekadar menindak bangunan, juga memantau perjalanan rokok ilegal di luar wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Dengan cara berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai di daerah lain dalam rangka upaya penegakan hasil pengembangan dan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai lainnya. (Sam)