Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Belum Dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih Sudah Rancang Program 100 Hari Kerja

    Belum Dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih Sudah Rancang Program 100 Hari Kerja

    Probolinggo (beritajatim.com) – Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, Gus Haris dan Ra Fahmi, menggelar rapat koordinasi (rakor) pada Selasa (17/12/2024) di Gedung Aula Pemkab Kabupaten Probolinggo. Rapat ini difokuskan pada finalisasi program 100 hari kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.

    Dalam rapat tersebut, Bupati terpilih Gus Haris menyampaikan beberapa prioritas utama dalam program 100 hari kerja. Salah satu fokus utama adalah peremajaan wajah ibukota Kabupaten Probolinggo, Kraksaan.

    “Rencananya akan dilakukan penataan menyeluruh mulai dari perbaikan pemerangan, kebersihan, dan pembangunan icon baru. Untuk alun-alun Kraksan akan lebih ditata pedestriannya dan akan dilengkapi vidio mapping,” jelas Gus Haris sapaannya.

    Gus Haris menekankan bahwa program ini tidak hanya terpusat di Kraksaan, melainkan juga akan menyentuh wilayah lain di Kabupaten Probolinggo. Konsep pemerataan pembangunan akan diterapkan, termasuk perbaikan gerbang perbatasan dengan kabupaten lain.

    Koordinasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilan program ini. Gus Haris menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan kepala desa dan Forkopimda. Rakor kali ini bertujuan untuk menyinergikan program dengan seluruh ASN dan birokrasi.

    Sehingga dirinya berharap jadwal pelantikan tidak mengalami perubahan agar persiapan program dapat berjalan sesuai rencana. Program juga akan menyentuh daerah pedalaman dan desa, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.

    “Ada prioritas lainnya seperti menarik investasi ke Kabupaten Probolinggo. Tapi tentunya dengan menyiapkan infrastrukturnya dulu sehingga memudahkan investor untuk masuk,” tambahnya.

    Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, menambahkan bahwa seluruh UPD (Unit Perangkat Daerah) siap mendukung dan mensukseskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ia menegaskan bahwa loyalitas ASN untuk mendukung dan melaksanakan visi misi pimpinan daerah, terutama dalam mewujudkan perubahan dan kemajuan bagi Kabupaten Probolinggo.

    “Dengan program 100 hari kerja ini bida memberikan wajah baru dan semangat baru untuk Kabupaten Probolinggo,” imbuhnya.

    Program ini akan dimulai setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan fokus pada target-target yang realistis dan dapat dicapai dalam waktu 100 hari. (ada/kun)

  • DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

    DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

    JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor menggelar prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029. Atas nama Abdul Rosyid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Atang Trisnanto.

    Prosesi pengambilan sumpah jabatan dalam rapat paripurna pada Jumat (6/12) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dan disaksikan oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, jajaran forkopimda dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

    Sebelum diambil sumpah jabatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Bogor, Boris Derurasman membacakan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peresmian PAW Anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029.

    Pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh Abdul Rosyid berjalan lancar dan khidmat. Setelah itu dilakukan penyematan pin DPRD Kota Bogor oleh Adityawarman sebagai simbol telah resminya Abdul Rosyid sebagai anggota DPRD Kota Bogor.

    BACA JUGA:Gonta Ganti Website, Apakah Aplikasi Investasi Kantar Work Masih Bisa Dipercaya?

    Berdasarkan keputusan DPRD Kota Bogor tetang perubahan AKD, Abdul Rosyid akan mengisi kursi Komisi III DPRD Kota Bogor yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan pembangunan. Selain itu, ia juga akan mengisi posisi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.

    Adityawarman menyampaikan bahwa keterlambatan pelaksanaan PAW DPRD Kota Bogor disebabkan adanya beberapa masalah birokrasi. Sebab, Atang Trisnanto sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak 29 Agustus 2024 sebagai syarat untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Bogor.

    “Kebetulan memang ada sedikit birokasi yang cukup lama, walaupun Pak Atang sendiri sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari tanggal 29 Agustus ya, baru bisa terlaksana hari ini PAW-nya,” kata Adit.

    Penetapan Abdul Rosyid sebagai pengganti Atang Trisnanto memiliki landasan hasil dari Pemilu 2024 kemarin. Dimana, berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Kota Bogor, Abdul Rosyid menempati posisi ketiga dalam perolehan suara dari Dapil Bogor Utara.

    “Kami berharap pengganti beliau, Abdul Rosyid, bisa seoptimal mungkin melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD kota Bogor, Dapil Bogor Utara. Pak Abdul ditugaskan di Komisi 3, kemudian sebagai anggota Badan Anggaran,” jelas Adit.

  • Katedral Jakarta fungsikan gedung baru tampung 5.000 jemaat misa Natal

    Katedral Jakarta fungsikan gedung baru tampung 5.000 jemaat misa Natal

    Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta Romo Hani Rudi Hartoko saat ditemui di Katedral Jakarta, Minggu (15/12/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Katedral Jakarta fungsikan gedung baru tampung 5.000 jemaat misa Natal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Gereja Katedral Jakarta memfungsikan gedung baru, yakni Graha Pemuda yang dapat menampung total hingga 5.000 jemaat dalam satu kali ibadah, terutama saat pelaksanaan misa Natal 2024. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta Romo Hani Rudi Hartoko mengatakan bahwa dengan difungsikannya gedung baru, misa malam Natal pada 24 Desember 2024 hanya digelar sebanyak dua kali.

    “Adanya gedung baru ini, Graha Pemuda kita akan memaksimalkan sehingga kurang lebih kapasitasnya antara 4.500 sampai 5.000 orang untuk satu kali ibadah,” kata Romo Hani saat ditemui di Gereja Katedral Jakarta, Minggu.

    Karena itu, kata dia, malam Natal 24 Desember yang biasanya diadakan tiga kali ibadah, sekarang hanya dua kali saja. Hani mengatakan bahwa gedung tersebut merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memaksimalkan daya tampung umat saat pelaksanaan ibadah.

    Sebelum difungsikan gedung tersebut, Katedral hanya mampu menampung 3.000-3.500 umat, termasuk yang berada di luar gedung pada pelaksanaan misa Natal tahun-tahun sebelumnya. Adapun misa malam Natal pada 24 Desember 2024 di Katedral Jakarta dijadwalkan pukul 17.00 dan 20.00 WIB.

    Sedangkan pada hari raya Natal, 25 Desember 2024, misa dilaksanakan tiga kali, yakni pukul 08.30, 11.00 dan pukul 17.00 WIB. Pada ibadah malam Natal nanti, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta dijadwalkan menyambangi Katedral Jakarta.

    “Untuk misa malam Natal, jam 4 (sore), pejabat yang sudah memberikan konfirmasi, yakni Pj Gubernur DKI Jakarta akan datang hadir menyapa umat,” kata Hani.

    Adapun tema perayaan Natal 2024 secara nasional adalah “Kembali ke Betlehem” yang mempunyai makna sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan dan kesederhanaan. Tema ini juga menjadi ajakan untuk bertemu bersama-sama dengan Yesus Sang Juru Selamat.

    Sumber : Antara

  • BPBD Kota Bogor Bakal Dirikan 2 Posko, Antisipasi Bencana pada Natal-Tahun Baru Megapolitan 14 Desember 2024

    BPBD Kota Bogor Bakal Dirikan 2 Posko, Antisipasi Bencana pada Natal-Tahun Baru Megapolitan 14 Desember 2024

    BPBD Kota Bogor Bakal Dirikan 2 Posko, Antisipasi Bencana pada Natal-Tahun Baru
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor akan mendirikan dua
    posko kesiapsiagaan
    untuk mengantisipasi potensi
    bencana alam
    selama liburan Natal 2024 dan tahun baru 2025.
    Kepala Pelaksana
    BPBD Kota Bogor
    Hidayatulloh mengatakan, dua posko tersebut akan ditempatkan di lokasi strategis, yakni di Simpang Yasmin dan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur.
    “Ada di dua titik, di Simpang Yasmin untuk menjangkau wilayah Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Tengah, serta di titik Baranangsiang untuk wilayah Kecamatan Bogor Timur, Utara, dan Selatan,” ujar Hidayatulloh saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (14/12/2024).
    Hidayatulloh menyebutkan, setiap posko akan dijaga oleh 14 personel BPBD yang siap siaga 24 jam.
    BPBD Kota Bogor juga menyiagakan petugas di Markas BPBD untuk menerima laporan dari masyarakat yang kemudian akan diteruskan kepada petugas yang sedang bertugas di posko.
    “Mereka
    stand by
    . Tetapi ada juga petugas yang berjaga di Mako BPBD untuk menerima laporan masyarakat, kemudian dilaporkan ke petugas yang
    stand by
    agar cepat bergerak,” kata Hidayatulloh.
    Selain petugas BPBD, kedua posko kesiapsiagaan ini juga akan diperkuat personel gabungan dari berbagai instansi, seperti TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pusat.
    Posko-posko ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap bencana yang mungkin terjadi selama periode liburan.
    Hidayatulloh menuturkan, pembangunan posko kesiapsiagaan ini tinggal menunggu pelaksanaan dari Forkopimda Kota Bogor.
    Hidayatulloh juga mengimbau kepada warga untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam, seperti banjir, hujan disertai angin kencang, dan tanah longsor yang sering terjadi di wilayah Kota Bogor.
    BPBD Kota Bogor telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan segera menghubungi petugas jika ada kejadian bencana.
    BPBD Kota Bogor juga meminta pihak kelurahan untuk mendirikan posko tanggap darurat di wilayah masing-masing agar informasi tentang bencana dapat segera ditangani.
    “Pihak kelurahan bisa membangun posko tanggap darurat sehingga informasi apapun mengenai kebencanaan bisa cepat langsung ditangani. Masyarakat atau wisatawan yang datang ke Kota Bogor diminta untuk selalu waspada terhadap bencana alam,” kata Hidayatulloh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingat catatan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi bilang, banyaknya aturan yang dihasilkan oleh pemerintah di daerah membuat ruang gerak pemerintah pusat tidak fleksibel.

    Lalu Prasetyo melihat ada 54 usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang dilayangkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas tahun depan. Prasetyo merasa banyaknya usulan tersebut tidak sejalan dengan keinginan presiden. Karenanya, Prasetyo minta Bapemperda DPRD DKI mengurangi jumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan. 

    “54 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” kata Prasetyo, Selasa, 19 November. 

    Menyetujui, Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan merasa perlu ada efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. 

    “Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap,” ucap Pantas. 

    Apalagi, menurut dia, dari 54 usulan Raperda dengan komposisi 31 Raperda usulan eksekutif dan 23 lainnya Raperda usulan legislatif, banyak di antaranya yang tumpang tindih. 

    “Ada banyak duplikasi, artinya sudah diusulkan oleh eksekutif, tapi ikut diusulkan juga sama dewan. Seperti (Raperda) kawasan tanpa rokok, air limbah, itu pasti akan dikompilasi lagi lebih lanjut,” katanya. 

    Sementara itu, ada 4 usulan rancangan perda yang bersifat wajib dan tidak boleh masuk dalam pemangkasan. Usulan tersebut melingkupi penganggaran daerah, seperti raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, perubahan APBD 2020, dan APBD tahun anggaran 2021.

    Selain itu, ada juga 12 raperda prioritas yang tidak dianjurkan untuk dipangkas. Raperda prioritas tersebut di antaranya raperda tentang pajak parkir, tentang pengelolaan barang milik daerah, perubahan perda tentang pajak penerangan jalan, perubahan perda tentang retribusi daerah, perubahan perda tentang RDTR dan Zonasi, perubahan perda tentang BPHTB. 

    Kemudian, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, rencana tata ruang wilayah 2030, penyelenggaraan administrasi kependudukan, disabilitas, jalan berbayar elektronik, dan raperda tentang serta pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

    Raperda ini sebagian telah dibahas setengah jalan oleh DPRD periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan pada periode 2019-2024. Kemudian, sebagian lain sudah diusulkan sejak tahun lalu namun tak kunjung dibahas. 

    “Ada juga yang dilihat dari amanat peraturan yang lebih tinggi, dan itu harus diatur oleh Perda. Terakhir, (raperda) yang menyangkut dengan pajak, karena itukan dapat meningkatkan PAD kita,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah. 

    Sebagai informasi, keinginan Jokowi agar pemerintah daerah tak membuat banyak aturan dia sampaikan di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, Rabu, 13 November. 

    “Saya titip, ada Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ada semua. Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat Perda (Peraturan Daerah), jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali,” kata Jokowi. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, Indonesia terlalu banyak membuat aturan. Sehingga, banyak percepatan pembangunan yang seringkali terganggu karena terbentur dengan aturan yang ada. 

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, stop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan bergerak menjadi tidak cepat,” tegasnya.

  • Kodim 0818 Malang-Batu gelar Uji Coba Makan Siang Bergizi

    Kodim 0818 Malang-Batu gelar Uji Coba Makan Siang Bergizi

    Malang (beritajatim.com) – Kodim 0818/Malang-Batu mengadakan kegiatan Uji Coba Makan Siang Bergizi melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 001 Kepanjen. Kegiatan berlangsung di SDN 4, Jalan Panji, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

    Acara ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan gizi bagi siswa sekolah dasar dengan 200 porsi makanan. (12/2024)

    Hadir dalam kegiatan ini, Dandim 0818/Malang-Batu Letkol Inf Yuda Sancoyo, M.Han., beserta jajaran Forkopimda yang turut menyaksikan jalannya acara.

    Selain itu, turut hadir Kolonel Arh Muhamad Satari, S.Sos. (Pamen Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Pangdam V/Brw) dan Letkol Inf Rahmad Cahyo Dinarso (Kasrem 083/BDJ) sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan ini.

    Para siswa SDN 4 tampak antusias dan gembira saat menerima makanan siang bergizi yang telah disiapkan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai guna mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka.

    Dalam sambutannya, Letkol Inf Yuda Sancoyo menyampaikan, kegiatan ini bertujuan sebagai acuan dari dapur sehat kami dalam pelaksanaaan kegiatan pemerintah yang sebenarnya nanti.

    “Rencananya akan dilaksanakan secara resmi pada bulan Januari Tahun 2025. Dengan program ini tentunya memastikan kebutuhan gizi siswa bisa terpenuhi, terutama dalam mendukung konsentrasi dan produktivitas belajar,” ungkap Letkol Yuda, Jumat (13/12/2024).

    Kodim 0818/Malang-Batu mengadakan kegiatan Uji Coba Makan Siang Bergizi.

    Sementara itu, Kolonel Arh Muhamad Satari menambahkan, bahwa pengawasan dan evaluasi dari kegiatan ini akan menjadi acuan untuk pengembangan program ke depan.

    “Kami akan terus memonitor hasil dari uji coba ini, guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan siswa di Kabupaten Malang. Kodim 0818/Malang-Batu akan terus berinovasi dalam mendukung program-program pemerintah yang bermanfaat bagi generasi muda masa depan. (yog/but)

  • Jemaah GAB Damai Sejahtera Jombang Rayakan Natal dengan Khidmat di Tempat Baru Pasca Penyegelan Ruko

    Jemaah GAB Damai Sejahtera Jombang Rayakan Natal dengan Khidmat di Tempat Baru Pasca Penyegelan Ruko

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Masih ingat ada salah satu gereja yang terpaksa disegel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang karena berada di Kawasan Ruko Simpang Tiga Jombang?

    Kini, para ratusan jemaatnya tengah melangsungkan khidmatnya perayaan natal di gedung gereja baru. Selalu ingatkan pesan Pluralisme yang diajarkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    Ratusan jemaat Gereja Allah Baik (GAB) Damai Sejahtera berlangsung dengan khidmat dan penuh kasih sayang serta bahagia dalam merayakan Hari Natal 2024 bertempat di lokasi gereja barunya yang berada di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jumat (13/12/2024).

    Di tempat ibadah baru itu, hadir pula para tokoh lintas agama maupun Forkopimda di Lingkup Pemkab Jombang.

    Menurut Pendeta Paulus Heri Susanto, perayaan Natal tahun 2024 ke 2025 ini menjadi istimewa dari serangkaian peristiwa yang telah dilalui para jemaat.

    Ia ingat betul saat para jemaatnya ini harus beribadah di depan halaman ruko. Dimana waktu itu memang pasca penyegelan oleh Pemkab Jombang karena kasus Ruko Simpang Tiga yang berbelit-belit setiap tahun.

    “Pada waktu penutupan gereja di Ruko Simpang Tiga itu menjadi awal yang baik bagi kami karena sekarang kami bersyukur bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih besar. Ini menjadi sesuatu yang indah bagi kami,” ucapnya.

    Kepada para tamu undangan yang juga berkenan hadir, Heri mengucapkan terimakasih karena sudah banyak mendukung untuk hadir di tempat ibadah baru GAB Damai Sejahtera.

    Ia mengatakan, Jombang Kota Pluralisme bukanlah omongan semata. Namun memang adanya. Dimana para warganya yang berbeda keyakinan bisa saling menghormati satu sama lain.

    Sementara itu menurut aktivis Gusdurian Jombang, Aan Anshori yang juga hadir di tempat ibadah baru para jemaat, mengatakan jika setelah kesulitan akan ada kemudahan yang diberikan.

    “Banyak teman-teman muslim yang datang untuk memberikan semangat. Sebelum yang lalu-lalu kita semua tahu ada duka yang mendalam dari para jemaat. Tapi sekarang kita percaya bahwa harapan itu ada,” katanya.

    Aan Anshori juga mengamini perkataan Gus Dur saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) Indonesia ketika menghadiri acara Natal Nasional.

    Ketika itu, Gus Dur mengatakan jika kelahiran Isa atau Yesus Kristus tidak hanya untuk umat Kristen semata. Namun, lebih jauh lahirnya itu juga untuk umat manusia.

    “Saya mengajak kepala umat Islam untuk ikut bergembira di momentum perayaan agama lain termasuk Natalan ini. Dengan cara itu kita bisa menjaga Indonesia, menjaga Jombang sebagai Kota Santri dan juga memaknai kata toleransi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, jemaat Gereja Allah Baik (GAB) Damai Sejahtera di Jombang, Jawa Timur terpaksa harus beribadah di halaman depan karena gedung yang biasa dipakai untuk beribadah kini digembok.

    Gereja yang berada di kawasan Ruko Simpang Tiga Jombang ini ternyata juga terdampak penggembokan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

    Saat itu, Pemkab Jombang bersama petugas gabungan memang melakukan penggembokan ke ruko-ruko yang masih buka. Pemkab beralasan hal itu dilakukan sebagai upaya penyelematan aset Pemkab.

    Puluhan jamaah ini terpaksa harus menjalankan ibadah mereka yang dilakukan setiap hari Minggu ini di halaman depan ruko. Dengan alakadarnya, para jemaat duduk rapih di depan ruko.

    Bagi jemaat yang muda, duduk lesehan beralaskan karpet. Sedangkan untuk jemaat yang sudah tua, disediakan kursi. Meskipun di depan ruko, para jemaat ini tampak khusyuk mendengarkan ceramah yang disampaikan pendeta.

    Mereka pun berdoa, agar gedung gereja yang biasa mereka tempati untuk beribadah bisa dibuka kembali agar para jemaat ini tidak beribadah di depan halaman ruko.

    Menurut Pendeta Paulus Heri Susanto yang juga pemilik ruko di kawasan Simpang Tiga, ia membenarkan bahwa jemaat nya ini terpaksa harus beribadah di depan halaman ruko.

    “Jemaat kami beribadah di depan ruko yang disegel karena di dalam ruko tepatnya di lantai dua ada gereja juga jadi ikut Disegel secara paksa, seharusnya pihak Pemkab tidak menggembok secara paksa,” ucapnya saat dikonfirmasi di lokasi pada Minggu (25/8/2024).

    Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan melakukan penyegelan di kawasan ruko Simpang Tiga  yang berada di Mojongapit, Jombang pada Senin (19/8/2024).

  • Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

    Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri. Apel berlangsung di Halaman Balai Kota Kediri, Kamis (12/12/2024). Apel ini diikuti oleh ASN, TNI, Polri, dan relawan.

    “Akhir-akhir ini Kota Kediri terus menerus dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tak jarang dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan debit air naik. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Sungai Brantas dan diambil langkah penutupan sementara kawasan bantaran,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan dalam cuaca seperti ini potensi pohon tumbang, banjir, dan potensi dampak lain dari angin kencang juga meningkat frekuensinya. Salah satu daerah yang terdampak yakni di Kelurahan Mojoroto, Bujel, dan Ngampel. Rumah-rumah warga terdampak atapnya rusak, dari rusak ringan hingga sedang tak sedikit pula rusak berat.

    Berdasarkan prediksi musim hujan tahun 2024/2025 Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi Jawa Timur – Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, diperkirakan musim hujan di Kota Kediri terjadi pada dasarian III Oktober 2024 hingga dasarian I Mei 2025. Dengan prediksi sifat hujan di atas normal dan puncak musim hujan pada bulan Januari 2025.

    “Melihat kondisi tersebut kita perlu segera mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana hidrometerologi dengan dampak lebih luas,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan Gubernur Jawa Timur juga telah mengimbau perihal kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi hidrometerologi tahun 2024/2025. Imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nomvember 2024 bahwa pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan berbagai hal.

    Pertama, menerbitkan surat keputusan atau surat pernyataan status siaga darurat bencana hidrometerologi sesuai tingkat kewenangan kewilayahan. Kedua, mengaktifkan satuan tugas penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, rantingsasi pohon dan penertiban baliho semipermanen.

    Keempat, penguatan lereng dan pembersihan saluran irigasi/saluran air. Kelima, penguatan drainase dan pengecekan seluruh sarana prasarana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometerologi. Keenam, antisipasi dampak pasca kebakaran hutan dan lahan, yang mungkin akan membawa sisa material yang terbakar.

    Ketujuh, pemantauan sampah pada batang tubuh sungai. Kedelapan, pembersihan sungai dari sampaj dan enceng gondok yang berpotensi menyumbat proses pembuangan air. Kesembilan, menyiapkan rambu-rambu/petunjuk evakuasi bencana. Kesepuluh, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini terhadap perkembangan informasi cuaca atau peringatan dini.

    Kesebelas, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan berkoordinasi dangan seluruh pihak dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan. Keduabelas, memberi imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat antisipasi potensi bencana hidrometerologi.

    “Alhamdulillah beberapa poin di atas sudah kita lakukan bersama. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti di setiap kelurahan. Saya harap kegiatan ini rutin dilakukan sembari pengecekan lingkungan agar menekan potensi terjadinya genangan,” imbaunya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, gladi ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan.

    Serta melatih respon personel atau aparat dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti nanti akan ada simulasi penyelamatan di ketinggian dengan lokus kantor Sekretariat Pemerintah Kota Kediri.

    Harapannya usai pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan dan simulasi bencana dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing instansi.

    Semakin mempererat sinergi dalam komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan penyelenggara penanggulangan bencana. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang tepat saat menghadapi ancaman bencana.

    “Sehingga bisa meminimalisir dampak kejadian bencana. Seperti kerusakan sarana prasarana, timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Serta terwujudnya Kota Kediri yang tangguh menghadapi bencana,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto menyerahkan bantuan Kepada Pj Wali Kota Kediri untuk diserahkan ke BPBD Kota Kediri. Pj Wali Kota Kediri juga melakukan pemeriksaan pasukan, kendaraan, dan perlengkapan penanganan bencana. Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi banjir bandang yang mengancam wilayahnya. Hal ini dilakukan menyusul aktivitas pembukaan lahan di lereng Gunung Ijen yang berpotensi memicu bencana serupa bom waktu.

    Pembukaan lahan untuk jalur listrik oleh PT Medco Cahaya Geothermal menjadi salah satu perhatian utama. Tahun ini, perusahaan panas bumi tersebut telah melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk jalur listrik, meski telah melaporkan langkah-langkah mitigasi termasuk pembersihan kayu-kayu sisa penebangan.

    Plt. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, menjelaskan bahwa pembersihan sisa tebangan kayu telah mencapai 95 persen. Namun, potensi banjir tetap menjadi ancaman. “Dari hasil studi, memungkinkan akan terjadi banjir akibat aktivitas di atas. Tapi, mereka sudah melaporkan langkah-langkah mitigasi,” ujar Guntur.

    Ia menegaskan pentingnya antisipasi dan sinergi semua pihak untuk mencegah banjir bandang. “Kita semua harus waspada karena di beberapa wilayah sudah mulai terjadi banjir,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemkab Banyuwangi memanggil sejumlah pihak terkait. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan pihak-pihak lainnya terlibat dalam diskusi ini. Beberapa OPD yang hadir meliputi Dinas PU CKPP, PU Pengairan, DLH, dan BPBD.

    Tak hanya itu, kolaborasi juga melibatkan perwakilan dari Perhutani Wilayah Barat, PT Medco Cahaya Geothermal, Perkebunan Lidjen, dan Perkebunan Kalibendo. Kehadiran pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mencegah potensi bencana.

    Potensi banjir bandang di Banyuwangi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah antisipasi yang matang, Pemkab Banyuwangi optimis dapat meminimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan warganya. [rin/beq]

  • Cuaca Ekstrem, Banyuwangi Mitigasi Bencana Banjir Bandang

    Cuaca Ekstrem, Banyuwangi Mitigasi Bencana Banjir Bandang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar mitigasi dengan berbagai pihak membahas potensi banjir bandang. Mengingat, Banyuwangi saat ini tengah memasuki musim penghujan yang diprediksi berpotensi cuaca ekstrem.

    Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo memimpin langsung pertemuan tersebut. Pesertanya merupakan pihak-pihak yang berperan penting mulai dari wilayah hulu Banyuwangi.

    Di antaranya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Termasuk melibatkan teknis Dinas PU CKPP, PU Pengairan, DLH, dan BPBD.

    Undangan pertemuan mitigasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Perhutani Wilayah Barat, PT Medco Cahaya Geothermal, Perkebunan Lidjen, dan Perkebunan Kalibendo.

    “Kami menyadari ancaman banjir sangat serius. Apalagi pada Desember dan Januari akan menjadi puncak musim hujan. Kita harus bergerak dan bersinergi untuk melakukan langkah-langkah preventif, terutama di kawasan hulu,” ujar Guntur.

    Guntur berharap semua pihak bersinergi untuk melakukan mitigasi. Langkah paling dekat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, segera untuk membersihkan jalur-jalur drainase, termasuk di kawasan hulu.

    “Juga melakukan pengerukan sungai dan pembukaan pintu-pintu air,” terangnya.

    Laporan penting lainnya termasuk membahas tentang langkah untuk mitigasi banjir. Seperti Perkebunan Lidjen telah membuat rorak atau parit untuk menahan run off air hujan agar tidak langsung turun ke hilir.

    “Perkebunan Kalibendo telah membuat parit agar material dari atas tidak langsung mengalir ke bawah. Dengan demikian potensi banjir bandang bisa diantisipasi,” terangnya. [rin/aje]