Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Mentan dorong NTT olah 188 ribu hektare sawah demi capai swasembada

    Mentan dorong NTT olah 188 ribu hektare sawah demi capai swasembada

    Target pertanaman 188 ribu hektare akan didukung dengan perbaikan saluran irigasi, pompanisasi, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengolah 188 ribu hektare sawah padi, demi mencapai ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan.

    “Target pertanaman 188 ribu hektare akan didukung dengan perbaikan saluran irigasi, pompanisasi, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi,” kata Mentan saat audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto dan kepala daerah terpilih se-Provinsi NTT sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menurut Mentan, NTT mempunyai potensi besar di sektor pertanian. Dengan potensi tersebut, produksi padi di daerah itu dapat diakselerasi untuk memenuhi permintaan dalam daerah bahkan dapat berkontribusi pada pencapaian produksi nasional.

    “Saya melihat cahaya di NTT. Kami lihat potensi lahan yang bisa menyelesaikan kemiskinan. Kalau pertanian bergerak, bergerak semua sektor. Saya beri contoh, kalau kita tanam padi, RMU (rice milling unit) bergerak, transportasi bergerak, dan sebagainya,” ujar Mentan.

    Untuk itu, Mentan mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan berbagai jajaran untuk bersama menyukseskan program pembangunan pertanian.

    “Ini suatu kehormatan Forkopimda NTT seluruh bupati hadir. Ini semangat untuk membangun NTT. Tanpa kolaborasi saya yakin membuat lompatan itu tidak mudah,” tuturnya.

    Ia juga mengajak kepala daerah se-Provinsi NTT yang hadir untuk merumuskan langkah akselerasi untuk sektor pertanian di 2025.

    Ia menekankan, jika sektor pertanian di NTT dapat bergerak, dampaknya tidak hanya pada swasembada pangan, tetapi juga pada pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu isu penting di NTT.

    “Kita tahu NTT adalah agraris di mana 85 persen adalah sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau ini kita garap dengan baik, kemiskinan ini bisa selesai. Di sana ada kemiskinan kurang lebih 20 persen,” kata Mentan.

    “Kita target jadi turun di bawah 10 persen ke depan, bila perlu maksimal 5 persen dalam 5 tahun ke depan,” tambahnya.

    Sementara itu Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengatakan bahwa untuk mencapai target swasembada pangan, pihaknya mengejar pertanaman padi sekitar 188 ribu hektare di 2025.

    “Jadi, Pak Menteri Amran ingin padi sawah yang kita selesaikan 188 ribu. Tetapi masih ada potensi untuk mencetak sawah baru, tapi itu next di tahun-tahun berikutnya,” kata Andriko.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Wali Kota Kediri: Kecantikan Tak Sekadar Penampilan Namun Energi Positif

    Pj Wali Kota Kediri: Kecantikan Tak Sekadar Penampilan Namun Energi Positif

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, menghadiri acara Kediri Beauty Fest 2025 yang digelar di Atrium Kediri Town Square pada Rabu (5/2/2025). Acara ini berlangsung mulai 5 hingga 9 Februari 2025 dan menghadirkan 20 booth beragam produk kecantikan serta treatment yang dapat dikunjungi masyarakat.

    “Acara ini menjadi wadah tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam merawat diri dan memilih produk kecantikan yang aman. Sehingga masyarakat tidak lagi mencoba sana-sini untuk menemukan yang pas,” ujar Zanariah.

    Zanariah menjelaskan bahwa masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan perawatan wajah dan tubuh, berkat masifnya informasi dari media sosial dan beauty influencer. Hal ini mempengaruhi standar kecantikan yang berkembang di masyarakat, baik dalam bentuk kulit bersih, glowing, atau yang lebih natural dengan fokus pada kesehatan.

    “Selaras dengan temanya Unlocking The Beauty Secret, saya ingin mengingatkan pentingnya literasi kecantikan dan kesehatan. Kecantikan sejati bukan hanya tentang penampilan luar tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kesehatan, kepercayaan diri, serta membangun energi positif bagi sekitar,” jelasnya.

    Pj Wali Kota Kediri menambahkan bahwa dalam acara ini akan dibahas berbagai aspek kecantikan, mulai dari perawatan kulit yang aman, teknik makeup yang sesuai, hingga pola hidup sehat yang menunjang kecantikan dari dalam.

    Ia berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi tren kecantikan tetapi juga menginspirasi masyarakat Kediri untuk lebih percaya diri dan produktif. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu cermat dalam memilih produk kecantikan dengan memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa.

    “Selamat dan sukses untuk acara ini. Bagi masyarakat, silakan datang dan berbelanja,” imbuhnya.

    Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Firdaus, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri Ria Purbiati, perwakilan Forkopimda, Direktur Jawa Pos Radar Kediri Kurniawan Muhammad, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Andi Sudirman-Fatmawati Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih

    Andi Sudirman-Fatmawati Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2025 – 2030.

    Penetapan ini melalui rapat pleno terbuka KPU Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (5/02/25) malam. Andalan Hati meraup suara yang sangat telak, yakni 3.014.255 suara.

    “Yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yaitu calon gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, calon wakil gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi. Perolehan suara 3.014.255 atau 65,32% suara,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah saat membacakan berita acara penetapa.

    Dalam penetapan ini, dihadiri langsung pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati. Sementara pasangan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) memilih tidak hadir.

    Berdasar penetapan ini, maka selanjutnya Andalan Hati bakal segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025-2030. Jika tidak ada halangan, pasangan ini akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Rapat pleno penetapan cagub dan cawagub Sulsel terpilih digelar setelah adanya putusan dari MK soal sengketa Pilgub Sulsel. Sebelumnya, MK menolak gugatan Danny-Azhar. MK menyebut gugatan Danny-Azhar tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

    Berdasarkan pantauan, selain dihadiri Andalan Hati, rapat pleno terbuka KPU ini juga dihadiri Pj Gubernur Sulsel Fadjri Djufry, jajaran Bawaslu, dan sejumlah pimpinan Forkopimda Sulsel. Begitu pun beberapa pimpinan parpol dan perwakilan tim pasangan Andalan Hati.

  • Tentang Penyederhanaan Jabatan Eselon di Lembaga Pemerintahan

    Tentang Penyederhanaan Jabatan Eselon di Lembaga Pemerintahan

    JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan pemangkasan pejabat di tingkat eselon III dan IV di kementeriannya.

    Tjahjo mengatakan, pemangkasan eselon ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu ketika dirinya dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk periode kedua masa jabatan 2019-2024.

    “Bulan ini di kementerian saya, Eselon III dan Eselon IV akan saya pangkas, mudah-mudahan ini menjadi contoh yang lainnya,” kata Tjahjo dalam paparannya dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November.

    Perampingan eselon tersebut, kata dia juga bertujuan untuk mempercepat layanan dan perizinan seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, dalam melakukan perampingan eselon itu, Tjahjo akan berhati-hati untuk melakukan pengalihan ke jabatan fungsional lainnya.

    “Saya akan hati-hati karena memindahkan pejabat eselon ke fungsional tidak semuanya bisa,” tegas dia.

    Tak pengaruhi pendapatan

    Presiden Joko Widodo juga telah meminta aparatur sipil negara (ASN) tak perlu khawatir dengan pemangkasan eselon itu. Kata dia, pemangkasan eselon hanya bertujuan mempercepat proses birokrasi di Indonesia bukan untuk mengurangi pendapatan para pejabat di kementerian.

    “Kami tidak ingin memotong pendapatan, income, hanya ingin memotong kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir kemana-mana,” ungkap Jokowi dihadapan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya saat membuka Rakornas.

    Pemangkasan ini, kata Jokowi dirasa penting karena birokrasi saat ini ruwet. Bahkan, dia mengatakan perputaran satu surat izin bisa memakan waktu empat bulan. Dia tahu hal ini karena pengalamannya.

    “Saya pernah dong ngikutin surat dari mana muter-muter Eselon IV ke Eselon III itu berapa meja. Gimana mau cepat kalau diteruskan,” tutupnya.

  • Banyak Aturan Bikin Tak Fleksibel!

    Banyak Aturan Bikin Tak Fleksibel!

    JAKARTA – Banyak aturan yang dibuat pemerintah daerah bikin ruang gerak pemerintah pusat tak fleksibel. Itu dikatakan Presiden Joko Widodo di depan kepala daerah yang hadir dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

    “Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah), jangan banyak-banyak membuat pergub (peraturan gubernur), dan perwali (peraturan wali kota),” kata Jokowi. 

    Kata Jokowi, peraturan di daerah yang terlalu banyak, membuat percepatan pembangunan terganggu karena saling berbenturan dengan aturan yang lain.

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah,” kata dia.

    Dia menyindir kepala daerah yang sering kunjungan kerja atau studi banding untuk bikin aturan baru di daerahnya. Kepala daerah yang hadir di lokasi terdengar tertawa karena pernyataan Jokowi itu.

    “Saya tahu di kunker ada apanya, studi banding, saya ngerti ada apanya. Saya orang lapangan. Tapi setop.”

    Untuk itu, Jokowi akan mengajukan omnibus law yang hasilnya akan membuat 70 Undang-Undang direvisi.

    Selain pemerintah daerah, Jokowi juga menyindir menteri di kabinetnya yang sering bikin peraturan menteri baru dan membuat kerja pemerintah jadi lambat. 

    “Menteri mau buat Permen (Peraturan Menteri) satu boleh tapi hilang 10 Permen,” kata dia.

    Dia bercerita, di Amerika Serikat era Donald Trump, bila kementerian akan membuat peraturan baru harus menghapus dua aturan sebelumnya. Sehingga, aturan yang ada tidak saling tindih dan membuat fleksibilitas pemerintahan terganggu. 

    “Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting, kecepatan. Semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat, dia yang menang,” tegasnya.

    Selain soal aturan, Jokowi juga mengingatkan agar perangkat pemerintah bekerja sama antar lembaga, tidak perlu saling menyalahkan ketika bekerja. Pesan ini ditujukan juga untuk penegak hukum

    “Tidak ada saling menyalahkan, bisik-bisik, sudah setop. Semua harus bekerjasama mumpung suasana politik kita sangat bagus,” ujar Jokowi

  • Mak Rini Tutup Masa Jabatan dengan Prestasi Gemilang: APBD Awards hingga Investasi Rp 4,31 Triliun

    Mak Rini Tutup Masa Jabatan dengan Prestasi Gemilang: APBD Awards hingga Investasi Rp 4,31 Triliun

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini memiliki torehan kinerja yang cukup mentereng selama menjabat sebagai Bupati Blitar. Torehan prestasi dan kinerja Mak Rini tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2024 di Graha DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (04/02/2025).

    Dalam kesempatan tersebut mak Rini panggilan akrab Bupati Blitar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Disebutkannya bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan produktivitas sektor perekonomian.

    Pengelolaan keuangan itu antara lain, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.715.071.854.518 terealisasi 97,9 % yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459.526.054.923 terealisasi 98,49% dan Pendapatan Transfer target sebesar Rp2.255. 545.799. 595 terealisasi 97,78%.

    Untuk Belanja Daerah sebesar Rp2.908.724..557.696 terealisasi sebesar 93,29%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2.400.000.000 sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193. 652. 702.178.

    “Atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran serta pengawasan dari legislatif, Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi,” ucap Mak Rini, Bupati Blitar.

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar 4,31 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 47,30%. Dan capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12. 051. 969.000.

    Untuk perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah Rp.3.273.408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Dan selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%.

    “Berbagai prestasi selama 2024 juga banyak yang kita raih. Misalnya, OMBUDSMAN Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24” ujarnya.

    Bupati Blitar berharap seluruh prestasi dan capaian positif lainnya kedepan bisa dipertahankan. Untuk itu, perlu dukungan dan kerja keras dari semua pihak.

    Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholders dan masyarakat Kabupaten Blitar. Karena selama mengabdikan diri, banyak pihak seperti Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa dan masyarakat sangat membantu dalam menjalankan visi misi melalui Panca Bhakti.

    Permohonan maaf juga disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini karena selama mengabdi masih banyak kekurangan dan belum bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar. Bupati perempuan pertama di Blitar ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rijanto dan Beky Herdihansah. Harapannya, kedua pemimpin ini bisa amanah, membawa Kabupaten Blitar lebih maju, masyarakatnya sejahtera.

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama memimpin Kabupaten Blitar. Dan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama bekerja sama, berkolaborasi masih banyak kekurangan. Doa saya, semoga kepemimpinan Bapak Rijanto dan Beky Kabupaten Blitar semakin maju,” ungkapnya. [owi/aje]

  • Mas Dhito Sebut Kabupaten Kediri Tumbuh Menjadi Daerah Sub Urban

    Mas Dhito Sebut Kabupaten Kediri Tumbuh Menjadi Daerah Sub Urban

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menyebut Kabupaten Kediri kini berkembang menjadi daerah sub urban. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, ia melihat potensi peningkatan tipe instansi hukum di wilayahnya.

    “Hari ini Kabupaten Kediri sudah mulai tumbuh menjadi daerah sub urban. Kejaksaan Negeri kemungkinan akan naik (dari tipe B) menjadi tipe A,” kata Mas Dhito usai mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dalam peresmian revitalisasi gedung dan fasilitas Polres Kediri pada Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, selain Kejaksaan Negeri, kenaikan tipe juga berpotensi terjadi pada Polres Kediri. Dengan revitalisasi gedung dan fasilitas yang baru diresmikan, diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk peningkatan tipe Polres Kediri.

    “Polres Pare bisa juga naik menjadi tipe A, maka salah satu persyaratannya adalah fasos fasumnya, bangunannya, gedungnya apakah itu memadai untuk persyaratan naik tipe atau tidak,” ungkapnya.

    Revitalisasi Gedung dan Fasilitas Polres Kediri

    Revitalisasi gedung dan fasilitas Polres Kediri yang diresmikan di Kecamatan Pare meliputi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), lapangan badminton, tempat gym, serta kolam renang.

    Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyerahkan sertifikat tanah hibah dari Pemkab Kediri kepada Polres Kediri yang diterima langsung oleh Kapolres AKBP Bimo Ariyanto. Hibah tersebut diberikan untuk Polsek Ngasem dan Polsek Ringinrejo.

    “Satu, naik tipe. Yang kedua yang tidak kalah penting harapannya adalah (peningkatan) pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kediri,” tambah Mas Dhito.

    Dukungan Kapolda Jatim untuk Program Pemerintah Pusat

    Di hadapan jajaran kepolisian Polres Kediri dan Forkopimda, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengingatkan untuk tetap fokus dalam mensukseskan program-program dari pemerintah pusat.

    “Bapak Kapolda tadi menyampaikan bahwa fokus terhadap program-program pemerintah pusat. Ini saya juga menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik makan bergizi gratis,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Banjir Susulan Kembali Terjang Desa Wonoboyo Bondowoso, Puluhan Rumah Rusak

    Banjir Susulan Kembali Terjang Desa Wonoboyo Bondowoso, Puluhan Rumah Rusak

    Bondowoso (beritajatim.com) – Banjir susulan kembali menerjang Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Selasa (4/2/2025) petang. Banjir kali ini bahkan lebih deras dari banjir yang terjadi sebelumnya pada Senin (3/2/2025) petang.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen dan upaya solutif. Berdasarkan data yang dihimpun, delapan RT terdampak banjir bandang, yakni RT 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, dan 11.

    Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, menyatakan bahwa dampak banjir bandang di Desa Wonoboyo sangat besar. “Ada sekitar 37 rumah yang rusak. Rinciannya, 12 rumah rusak berat dan 25 rumah rusak ringan,” kata Sigit Purnomo kepada BeritaJatim.com, Selasa (4/2/2025) malam.

    Banjir bandang ini menyebabkan sekitar 96 warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di dataran yang lebih tinggi. “Selain rumah rusak, ada dua ekor ternak yang hanyut terbawa arus banjir yang sangat deras,” sebut Sigit.

    Hingga berita ini ditulis, lokasi kejadian masih dikunjungi oleh Muspika Klabang, seperti pihak kecamatan, Koramil, dan Polsek Klabang. Jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Bondowoso berencana akan turun langsung ke lapangan pada Rabu (5/2/2024). [awi/ian]

  • Peresmian GOR Bulutangkis Tathya Dharaka, Pj Wali Kota Kediri: Semoga dapat Mencetak Atlet-atlet Bulutangkis Berprestasi

    Peresmian GOR Bulutangkis Tathya Dharaka, Pj Wali Kota Kediri: Semoga dapat Mencetak Atlet-atlet Bulutangkis Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri menghadiri peresmian GOR Bulutangkis Tathya Dharaka Polres Kediri Kota pada Selasa (4/2/2025). Peresmian ini dilakukan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto di Asrama Polri Jalan PK Bangsa.

    GOR Bulutangkis Tathya Dharaka Polres Kediri Kota sebelumnya merupakan rumah dinas Wakapolwil. Kini, GOR tersebut akan digunakan sebagai sarana olahraga bulutangkis bagi anggota Polres Kediri Kota dan masyarakat umum.

    Saat ditemui, Zanariah memberikan ucapan selamat atas diresmikannya GOR Bulutangkis Polres Kediri Kota. Ia berharap kehadiran GOR ini bisa menjadi motivasi masyarakat untuk lebih gemar berolahraga. “Di samping itu, harapan saya semoga adanya GOR Bulutangkis ini dapat mencetak atlet-atlet bulutangkis berprestasi di Kota Kediri,” harapnya.

    Kapolda Jawa Timur menilai bahwa GOR Bulutangkis yang diinisiasi oleh Kapolres Kediri Kota ini dapat terwujud berkat kolaborasi dan kerja sama yang baik dari unsur Forkopimda, stakeholder terkait, serta masyarakat Kota Kediri.

    “Alhamdulillah dengan masuknya Pak Bramastyo ke Kota Kediri, bangunan ini bisa disulap, tentu bukanlah hal yang mudah. Saya yakin hal tersebut butuh dedikasi dan kemampuan, tekad yang kuat untuk melakukan suatu perubahan. Dan insyaAllah akan membawa manfaat tidak hanya untuk anggota Polri khususnya Polresta Kediri Kota tapi untuk seluruh masyarakat Kota Kediri atau lingkungan di mana bangunan dan tempat ini disulap dan didirikan untuk kepentingan bersama. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” terangnya.

    Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji turut menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur atas kehadirannya dalam peresmian ini. Ia berharap keberadaan GOR Bulutangkis ini dapat mendukung kesejahteraan serta kesehatan personel.

    “Adanya GOR Bulutangkis ini diharapkan mendukung kesejahteraan dan juga kesehatan dari personel. Sehingga bila personel sehat insyaAllah dalam melaksanakan tugasnya baik operasional pembinaan terhadap masyarakat berjalan dengan baik dan kualitasnya stabil,” ucapnya.

    Setelah peresmian, Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri Kota, Pj Wali Kota Kediri, beserta Forkopimda meninjau stand UMKM yang berada di area GOR Bulutangkis. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri.

    Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfi, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty, Karumkit Bhayangkara Kediri Kombespol Agung Hadi Wijanarko, perwakilan PT Gudang Garam, Tbk, serta Pengurus PBSI Kota Kediri. [nm/kun]

  • Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilbup Tapanuli Utara

    Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilbup Tapanuli Utara

    loading…

    Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilbup Tapanuli Utara yang diajukan oleh pasangan Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat (pemohon). Foto/Danan Daya Aria Putra

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilbup Tapanuli Utara (Taput) yang diajukan oleh pasangan Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat (pemohon).

    Dengan ditolaknya gugatan itu maka pasangan Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat-Deni Lumbantoruan keluar sebagai pemenang.

    “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

    Adapun, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam persidangan menyampaikan bahwa pemohon mendalilkan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkompinda yang dapat menguntungkan pihak terkait. Namun mahkamah menganggap dalil tersebut tidak bisa dibuktikan secara jelas.

    “Mahkamah menilai dalil adanya keberpihakan sejumlah pejabat Forkopimda adalah dalili yang sangat sumir dan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan pejabat Forkopimda yang dapat memengaruhi calon pemilih agar memilih pihak terkait atau setidak-tidaknya berpengaruh terhadap perolehan hail suara pihak terkait,” kata Ridwan.

    Baca Juga: Pagar Bambu di Perairan Tangerang yang Bikin Gaduh

    Dia menegaskan, pelaksanaan kegiatan pihak terkait sebagaimana yang didalilkan dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan pejabat Forkopimda dilaksanakan sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh termohon.

    “Selain itu, pemohon dalam membuktikan dalilnya tidak didukung dengan adanya bukti yang cukup dan meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkopimda sebagaimana yang dalilkan oleh pemohon,” tambahnya.

    Dia juga menyebut, jika Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan pelanggaran berkenaan dengan dalil permohonan pemohon.

    “Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas. Mahkamah berpendapat dalil pemohon perihal adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkompinda yang menguntungkan pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum,” pungkasnya.

    (shf)