Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Pidato perdana, Bupati Langkat ajak seluruh elemen bersatu membangun daerah

    Pidato perdana, Bupati Langkat ajak seluruh elemen bersatu membangun daerah

    Foto: M Salim/Radio Elshinta

    Pidato perdana, Bupati Langkat ajak seluruh elemen bersatu membangun daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin, dan Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menyampaikan pidato perdana dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Langkat. 

    Rapat ini digelar sebagai bagian dari rangkaian resmi pasca pelantikan pada 20 Februari 2025 dan serah terima jabatan pada hari ini Senin (3/3).

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat, Sribana Peranginangin yang menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Langkat telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

    Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Langkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, pimpinan perangkat daerah, camat se-Kabupaten Langkat, serta organisasi mitra seperti TP PKK, Bhayangkari, Persit KCK, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).

    Dalam pidatonya, Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Langkat atas terselenggaranya rapat paripurna ini. 

    Ia juga memberikan apresiasi kepada KPU Langkat, Bawaslu, serta jajaran forkopimda, khususnya Kapolres Langkat dan Dandim 0203/LKT, atas kerja keras dalam menjaga ketertiban selama dan setelah Pilkada 2024.

    Tak lupa, ia menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Langkat atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sejak tahap pemilihan, penetapan calon, pelantikan oleh Presiden RI di Jakarta, hingga serah terima jabatan yang berlangsung hari ini. 

    “Hari ini adalah momentum untuk menumbuhkan semangat baru dalam membangun Kabupaten Langkat. Tidak ada lagi perbedaan antara pendukung 01 atau 02. Mulai sekarang, kita semua adalah pendukung Langkat yang maju,” tegasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

    Bupati Syah Afandin juga menegaskan komitmennya untuk membawa Langkat ke arah yang lebih baik melalui visi ‘Menuju Langkat yang maju, sehat, sejahtera, religius, dan berkelanjutan’.

    Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan, mulai dari sekretaris daerah hingga kepala desa, pimpinan instansi vertikal, hingga seluruh masyarakat untuk bersinergi dan berinovasi demi kemajuan daerah. 

    “Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu. Mari kita berkolaborasi dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pembangunan Langkat yang lebih baik,” ujarnya.

    Menutup pidatonya, Bupati Langkat berharap doa dan dukungan dari semua pihak agar ia bersama Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa Langkat ke arah kemajuan yang berkelanjutan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bisa Buka Lapangan Kerja untuk Korban PHK PT Sritex

    Bisa Buka Lapangan Kerja untuk Korban PHK PT Sritex

    Garut, Beritasatu.com – Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menghadiri grand launching PT Ultimate Noble Indonesia, sebuah pabrik sepatu yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat, Senin (3/3/2025).

    Selain Wamenaker, acara ini juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, jajaran Forkopimda Kabupaten Garut, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, serta berbagai unsur lainnya.

    Dalam sambutannya, Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa kehadiran pabrik sepatu Garut ini menjadi peluang besar bagi tenaga kerja, baik bagi mereka yang belum berpengalaman maupun bagi karyawan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Dengan adanya pabrik baru ini, kita berharap dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, termasuk bagi mereka yang terdampak PHK dari PT Sritex,” ujar Ebenezer.

    Ia juga menekankan bahwa peresmian pabrik ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat. Diperkirakan, lebih dari 10.000 tenaga kerja akan terserap melalui operasional pabrik ini.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu A menanggapi pembangunan pabrik ini dengan menyoroti aspek mekanisme dan perizinan. Ia menyesalkan bahwa pabrik ini belum menjadi bagian dari Apindo, meskipun memiliki potensi besar dalam dunia usaha di Jawa Barat.

    “Keberhasilan pabrik ini dalam menyerap 10.000 tenaga kerja bergantung pada berbagai faktor, seperti keamanan berusaha, kepastian hukum, serta kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah,” kata Ning Wahyu.

    Dengan adanya investasi ini, diharapkan perekonomian daerah dapat semakin berkembang, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil bagi para tenaga kerja lokal. Pemerintah juga akan terus memantau dan memastikan bahwa operasional pabrik berjalan sesuai regulasi, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Garut dan sekitarnya.

  • Hari pertama bertugas Bupati Langkat tanda tangani komitmen penerapan UHC

    Hari pertama bertugas Bupati Langkat tanda tangani komitmen penerapan UHC

    Foto: M Salim/Radio Elshinta

    Hari pertama bertugas Bupati Langkat tanda tangani komitmen penerapan UHC
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Serah terima jabatan Penjabat Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy, kepada Bupati Langkat Syah Afandin, telah resmi dilaksanakan.  Pasca sertijab, dihari pertamanya bekerja, Bupati Langkat Syah Afandin langsung bergerak menerapkan pelaksanaan Universal Health Converage (UHC) di Kabupaten Langkat.

    Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen menerapkan UHC di Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan Medan, Kadis Kesehatan Kabupaten Langkat serta Bupati Langkat. Kegiatan ini berlangsung di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Senin (3/3).

    UHC sendiri merupakan jaminan kesehatan yang adil dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. Program ini merupakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia  dan merupakan visi misi Gubernur Sumatera Utara.

    Di Kabupaten Langkat sendiri, sebanyak 96 persen capaian peserta dengan angka peserta aktif sebesar 72 persen. Nantinya sebanyak 22.130 jiwa akan didaftarkan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) sehingga capaian ya mencapai angka 98 persen.

    Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan, program ini akan mengarah pada kemudahan akses pelayanan kesehatan. Dimana masyarakat hanya membutuhkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

    Ia mengajak kepada seluruh forkopimda beserta seluruh ASN di Kabupaten Langkat untuk bersama bergerak membangun Kabupaten Langkat.

    “Bismilllahirahmanirahim, mari kita bergerak bersama mewujudkan visi misi kami menuju Langkat maju, sehat, sejahtera, religius dan berkelanjutan untuk kebaikan Kabupaten Langkat kedepannya,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

    Sementara, Faisal Hasrimy yang telah menyerahkan jabatan kepada Bupati Langkat sekaligus mewakili Gubernur Sumut mengucapkan selamat dan menyampaikan harapannya untuk kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2025-2030.

    “Saya ucapkan selamat kepada Bapak Syah Afandin, dan Ibu Tiorita Br Surbakti, semoga kepemimpinan bapak ibu dapat membawa Kabupaten Langkat menuju arah yang lebih baik,” tutupnya.

    Sumber : Lansir

  • Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2025, Ini Bocorannya!

    Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2025, Ini Bocorannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tertanggal 17 Februari 2025 terkait dengan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    “Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik Lebaran 2025,” kata Mendagri sebagaimana tertulis dalam SE tersebut dikutip dari Antara, Senin (3/3/2025). 

    Lebih lanjut, SE Nomor 400.6.1/749/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut meminta pemerintah daerah (pemda) agar siap siaga dukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Dalam SE tersebut, Mendagri meminta pemda agar berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan.

    Hal ini termasuk pada titik rawan bencana yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

    Di sisi lain, pemda juga diminta membentuk posko Lebaran 2025 bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan sejak 24 Maret sampai dengan 7 April 2025.

    Sebagaimana tertuang dalam beleid tersebut, pemda juga diminta memperkuat sistem transformasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Hal ini salah satunya termasuk pada uji kir berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut. 

    Di samping itu, pemda juga diminta mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, salah satunya melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Hal ini, baik jalan provinsi, kabupaten, maupun kota yang menjadi jalur mudik Lebaran, serta mempercepat pengadaan barang/jasa terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah.

    Mendagri juga meminta Pemda ikut serta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum untuk kelancaran mudik.

    “Mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik Lebaran,” ujarnya.

    Di samping itu, pemda juga didorong untuk meningkatkan pelayanan umum bagi pemudik, di antaranya meningkatkan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk penyediaan informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat.

    Kedua, mengoptimalkan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan untuk memastikan kesiapan kesehatan di daerah yang dibutuhkan oleh pemudik.

    Ketiga, membentuk pos satgas di daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI.

    Dapat pula melakukan rekayasa lalu lintas bila perlu untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.

    “Melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan pemda dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025 secara berjenjang kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,” demikian isi SE Mendagri Nomor 400.6.1/749/SJ.

  • Efisiensi Anggaran Mulai Berlaku di Jombang, Konsumsi Rapat hingga Perjalanan Dinas Dipangkas

    Efisiensi Anggaran Mulai Berlaku di Jombang, Konsumsi Rapat hingga Perjalanan Dinas Dipangkas

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang juga bakal melakukan efisiensi anggaran.

    Hal tersebut juga sesuai dengan Impres 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. 

    Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo saat dikonfirmasi disela-sela Inspeksi Dadakan (Sidak) Forkopimda ke Gudang Penyimpanan Beras di Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Senin (3/3/2025).

    Agus menyebut jika efisiensi bakal diterapkan pada hal operasional pemerintahan seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas. 

    Agus menjelaskan jika akan banyak pos anggaran yang dipangkas. Namun, pihaknya masih akan menggelar rapat bersama tim guna memastikan item apa saja yang nantinya bakal di efisiensi. 

    “Kita tindaklanjuti terkait Inpres 1 dan SE 833 sudah berlaku, khusus terkait dengan perjalanan dinas seluruhnya 50 persen,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media. 

    Pria asal Lamongan ini menjelaskan jika nantinya bakal banyak item yang juga akan di efisiensi. Meskipun begitu, ia bersama tim masih akan review terhadap masing-masing DPA OPD. 

    “Termasuk makan, makan itu ada 30 persen. Setelah ini akan kita edarkan surat dari Bupati ke seluruh OPD untuk menindaklanjuti Inpres dan SE itu,” katanya. 

    Meskipun begitu, pihak Pemkab belum mengetahui total anggaran yang bakal di efisiensi. Hal itu lantaran SE baru baru akan diluncurkan besok. 

    “Total anggaran yang bisa di efisiensi belum. Masih besok, karena SE baru kita luncurkan besok. Baru akan kita total, berapa anggaran yang bisa dihemat dari setiap OPD,” ungkapnya.

    Nantinya, efisiensi di lingkup Pemkab Jombang bakal difokuskan ke operasional ASN dan OPD. Agus menjabarkan jika hasil efisiensi bisa dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. 

    “Efisiensi ini malah bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan visi misi bupati terpilih. Jadi anggaran masyarakat untuk kepentingan masyarakat bisa bertambah,” pungkasnya. 

  • Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pidato pertamanya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumbar pasca dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto 20 Februari 2025. 

    Gubernur menyampaikan Pidato dengan judul “Mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan 2025 –2030”. Sumbar menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan yang harus dikelola dengan baik. 

    “Salah satu tantangan utama adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri,” sebut Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (3/3). 

    Akses pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, juga perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, modernisasi sektor pertanian dan perikanan serta pengembangan industri kreatif dan digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam akses modal, teknologi dan pasar, sehingga inovasi harus menjadi strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Tantangan lain sebut Mehyeldi, adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Perbaikan jalan dan transportasi diperlukan agar akses antar kabupaten dan kota lebih lancar. 

    Selain itu, pengembangan infrastruktur digital sangat penting untuk mendukung transformasi 
    ekonomi berbasis teknologi. Sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat perlu meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Perubahan iklim telah terbukti mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi prioritas.

    Dalam bidang sosial, pelestarian budaya dan identitas Minangkabau harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai lokal di tengah pengaruh globalisasi. Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus tetapdijunjung tinggi, dan pariwisata berbasis budaya perlu dikembangkan tanpa menghilangkan kearifan lokal.

    Tuntutan agar Pemerintahan harus semakin transparan dan akuntabel sehingga kebijakan lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Digitalisasi layanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Selain itu, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus menjadi prioritas utama.

    Tantangan berat yang juga dihadapi adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa pada tahun 2027, belanja pegawai maksimal diperbolehkan 30% dari total APBD, sementara belanja infrastruktur publik minimal diperbolehkan 40%. Saat ini, belanja pegawai di tingkat provinsi masih 34,21% berarti harus bisa dikurangi 4,21%, sedangkan belanja infrastruktur publik baru 32,04% dan harus kita tambah 7,96%. 

    Tantangan lebih besar ada di kabupaten dan kota, di mana belanja pegawai berkisar antara 40% hingga 52,70%, maka harus dikurangi sebanyak 10% s/d 22,7%. Sementara itu, belanja infrastruktur publik rata-rata masih 26%, bahkan ada yang hanya 9%, sehingga kabupaten dan kota wajib meningkatkan lagi sebesar 14% s/d 31% pada tahun 2027.

    Semua tantangan diatas, diperberat lagi dengan kondisi Fiskal Sumatera Barat dan Kabupaten serta Kota. Data APBD 2025 menunjukan bahwa APBD Sumatera Barat 52,93% masih bergantung dari dana Tranfer Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk DAU, DAK maupun dana intensif fiskal atau DIF.

    Sedangkan kondisi 19 Kabupaten dan Kota lebih tinggi lagi ketergantungannya terhadap dana Tranfer dari Pemerintah Pusat, mulai dari yang tertinggi tingkat ketergantungannya mencapai 91,34% dan yang terendah tingkat ketergantungannya 67,68%.

    Kondisi ini membuat pemerintah provinsi sangat sulit menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten dan Kota (BKK), karena BKK tidak dihitung sebagai bagian dari Anggaran Infrastruktur Provinsi. 

    Gubernur dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kesempatan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna tersebut. 

    Rapat paripurna dihadiri gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi-Vasco Ruseimy, unsur Forkopimda, rektor universitas negeri dan swasta di sumatra barat, Kepala perwakilan BI Sumatera Barat, Kepala OJK Sumatera Barat, kepala BPKP Sumatera Barat, Kepala BPK Sumatera Barat, Kepala Ombudsman  RI Perwakilan Sumatera Barat serta kepala Instansi vertikal dan KPU serta bawaslu provinsi Sumatera Barat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sam’ani-Bellinda Komitmen Wujudkan Kudus yang Sehat

    Sam’ani-Bellinda Komitmen Wujudkan Kudus yang Sehat

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Serah terima jabatan antara Penjabat Bupati Kudus sebelumnya Herda Helmijaya ke Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (3/3/2025).

    Dalam kesempatan itu Sam’ani berterima kasih kepada Herda karena telah memimpin Kabupaten Kudus.

    “Terima kasih Bapak Herda Helmijaya atas kerja kerasnya.”

    “Meskipun sebentar, tapi mengawal berbagai permasalahan penting di Kudus,” kata Sam’ani.

    Saat memimpin Kudus, Herda langsung disambut dengan bencana banjir. 

    Selain itu ada masalah sampah.

    Meski demikian Herda mampu mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi persoalan di Kabupaten Kudus.

    “Saat datang, Pak Herda langsung disambut bencana banjir, kemudian menangani sampah.”

    “Terima kasih, kini saatnya saya dan Mbak Bellinda (Wakil Bupati Kudus) melanjutkan roda kepemimpinan,” kata Sam’ani.

    Sam’ani berterima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah memilihnya dan Bellinda untuk memimpin Kabupaten Kudus.

    Pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan Kudus Sehat yang merupakan akronim dari sejahtera, harmoni, dan takwa.

    Sementara itu, Penjabat Bupati Kudus sebelumnya Herda Helmijaya yakin kalau Kabupaten Kudus akan lebih maju.

    Mengingat Sam’ani memiliki pengalaman birokrasi yang panjang dan Bellinda merupakan representasi keterwakilan anak muda di pemerintahan. 

    Kolaborasi itu yang diyakininya akan membuat Kudus maju.

    “Sumber daya Kabupaten Kudus itu lengkap.”

    “Beruntunglah bapak ibu semuanya tinggal di Kudus.”

    “Saya yakin dengan kepemimpinan kuat dan dukungan semua pihak, Kudus makin maju,” kata dia.

    Plt Sekretaris Dinsos Jateng, Isriadi Widodo yang mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengucapkan selamat bertugas kepada Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus.

    Pihaknya meminta keduanya segera tancap gas membangun Kudus yang sejahtera.

    “Setelah ini, langsung tancap gas membangun daerah.”

    “Semoga Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kudus pada khususnya makin maju dan sejahtera,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula serah terima jabatan Ketua TP PKK Kabupaten Kudus dari Deasy Juniati Herda Helmijaya ke Endhah Endhayani Sam’ani Intakoris.

    Beberapa undangan turut hadir.

    Di antaranya Forkopimda, kepala OPD, camat, dan perwakilan perusahaan swasta. (*)

  • Bupati Jepara Targetkan Perbaikan Infrastruktur Jalan dari 101 Km Menjadi 200 Km

    Bupati Jepara Targetkan Perbaikan Infrastruktur Jalan dari 101 Km Menjadi 200 Km

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menegaskan komitmen mereka dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara.

    Salah satu program unggulan mereka adalah meningkatkan target perbaikan jalan dari 101 km menjadi 200 km.

    Komitmen ini disampaikan Witiarso seusai prosesi serah terima jabatan di Pendapa Kartini pada Senin (3/3/2025).

    Acara tersebut diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H. Edy Supriyanta.

    Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Jepara, Pimpinan DPRD Jepara, serta Kepala Perangkat Daerah.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pj Bupati yang telah menjalankan roda pemerintahan dengan luar biasa selama hampir tiga tahun,” ujar Witiarso.

    Dalam sambutannya, Witiarso menegaskan bahwa pemerintah pusat menginstruksikan daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur.

    Oleh karena itu, pihaknya akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan di Kabupaten Jepara.

    “Dari efisiensi yang kami lakukan, kami akan fokuskan anggaran untuk membangun jalan kabupaten yang ada di Jepara.

     Tahun ini, kami menargetkan perbaikan jalan sepanjang 200 km, lebih dari dua kali lipat dari target sebelumnya yang hanya 101 km,” jelasnya.

    Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah telah menambah anggaran perbaikan jalan dari Rp7 miliar menjadi Rp14-15 miliar.

    Dengan anggaran ini, diharapkan tidak ada lagi jalan kabupaten yang berlubang.

    Selain itu, Witiarso berharap bahwa perbaikan jalan dapat selesai sebelum momen mudik Idul Fitri agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengerjaan proyek tetap bergantung pada kondisi cuaca.

    Tak hanya jalan kabupaten, Witiarso juga mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengenai rusaknya sejumlah ruas jalan provinsi yang berada di Jepara.

    Menurutnya, Gubernur Jawa Tengah akan segera melakukan kunjungan ke Jepara untuk mengecek langsung kondisi jalan dan mencari solusi yang tepat.

    Sementara itu, Pj Bupati Jepara periode 2022-2025, H. Edy Supriyanta, menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Witiarso dan Ibnu Hajar, Kabupaten Jepara akan semakin maju dan berkembang.

    “Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Saya yakin Jepara akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan mereka,” ujarnya.

    Dengan adanya peningkatan target perbaikan jalan ini, masyarakat Jepara diharapkan dapat merasakan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas dan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.

    Keberlanjutan program infrastruktur ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

  • Khofifah ajak gotong royong wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara

    Khofifah ajak gotong royong wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat acara Tasyakuran dan Doa Bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (3/3/2025). (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Khofifah ajak gotong royong wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Maret 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat bergotong-royong dan bersinergi mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Saya dan Mas Emil menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua. Yang memilih nomor 1, 2, dan 3, semuanya adalah masyarakat Jawa Timur. Sekarang tidak ada lagi nomor, yang ada adalah masyarakat Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

    Sebelumnya, ribuan masyarakat memadati halaman depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (2/3), dalam acara tasyakuran dan doa bersama yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak seluruh elemen untuk membangun Jawa Timur dengan kerja keras, kerja produktif, serta energi positif.

    Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi sekat politik, karena semua partai telah bersatu dalam upaya pembangunan daerah.

    “Dulu kami didukung 15 partai, hari ini yang hadir 16 partai. Artinya, partai politik di Jawa Timur telah menjadi pilar demokrasi yang menyatu dengan kepentingan membangun Jawa Timur,” kata Khofifah.

    Sebagai penutup, Khofifah menyampaikan pantun yang menandai awal kepemimpinannya di periode kedua bertepatan dengan Ramadan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kejayaan bagi Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Gubernur Emil Dardak menegaskan komitmen kepemimpinan mereka dalam mewujudkan visi Jatim Gerbang Baru Nusantara, dengan strategi pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.

    “Kita ingin Jawa Timur maju secara berkeadilan, baik bagi yang muda maupun tua, yang tinggal di pegunungan maupun pesisir, laki-laki maupun perempuan, termasuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujar Emil.

    Usai acara, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama masyarakat menggelar buka puasa bersama, dilanjutkan dengan Shalat Maghrib dan Salat Tarawih berjamaah.

    Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni barongsai, Reog Ponorogo, dan alunan musik Tong-Tong khas Sumenep, serta tausyiah dari Imam Besar Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, KH. A Muzakky Alhafidz. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, jajaran Forkopimda Jatim, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, serta tokoh agama dan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Usai Koordinasi dengan Sekda dan OPD, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Gaspol Bekerja

    Usai Koordinasi dengan Sekda dan OPD, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Gaspol Bekerja

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menghadiri langsung acara penandatanganan deklarasi cipta kondisi yang digelar di Balai Kota Malang, Sabtu (1/3/2025).

    Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa acara tersebut merupakan inisiatif dari Forkopimda Kota Malang.

    “Ini inisiatif dari Forkopimda Kota Malang, dan rencana besok (Minggu (2/3/2025) kami akan melakukan sertijab. Karena ini kan ada Pj Wali Kota dan memang ada proses sertijab, dan sertijab dilaksanakan di DPRD Kota Malang dan insyallah dihadiri oleh pak Wagub (Wagub Jatim Emil Dardak),” jelasnya kepada TribunJatim.com.

    Dirinya juga berharap, pelaksanaan sertijab tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

    “Kami berharap, pelaksanaan sertijab besok ini dapat terlaksana dengan baik dan kondusif,” tambahnya.

    Dirinya juga mengaku, akan segera berkoordinasi dengan pihak Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Kepala OPD untuk segera gaspol bekerja.

    “Saya bersama mas Ali (Ali Muthohirin) mempunyai janji-janji (janji kampanye politik) dan itu harus kami realisasikan. Insyallah Senin (3/3/2025), sudah mulai gaspol dan akan berkoordinasi dengan Sekda serta OPD bagaimana kita akan merancang,” pungkasnya.