Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Festival Ramadan Pegadaian 2025 di Tegal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Pemberdayaan UMKM Lokal

    Festival Ramadan Pegadaian 2025 di Tegal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Pemberdayaan UMKM Lokal

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Festival Ramadan Pegadaian 2025 resmi digelar mengusung tema “Ramadan Cemerlang”, berlokasi di CMJT (sisi timur) Balai Kota Tegal, pada Kamis (6/3/2025). 

    Festival ini bukan sekadar perayaan menyambut bulan suci, melainkan menjadi wadah penting bagi pelaku UMKM di Kota Tegal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat luas. 

    Kegiatan ini digelar serentak di enam area wilayah Kanwil XI Semarang mulai tanggal 1 hingga 14 Maret 2025, termasuk di Kota Tegal yang dikenal sebagai kota dengan potensi UMKM yang luar biasa.

    Festival Ramadan Pegadaian 2025 di Kota Tegal dibuka langsung oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, ditandai dengan pemotongan pita. 

    Turut mendampingi Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekda Kota Tegal, jajaran Forkopimda, Pemimpin PT Pegadaian Kanwil XI Semarang Edy Purwanto, serta pimpinan Pegadaian Area Tegal.

    Dalam sambutannya, Dedy Yon Supriyono menyampaikan Festival Ramadan yang digelar setiap tahun ini adalah momentum strategis memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

    Dedy Yon meyakini dengan acara seperti ini, semakin banyak warga Tegal yang bangga dan memilih produk-produk asli buatan daerah sendiri. 

    Selain soal ekonomi, Dedy Yon juga menekankan semangat Ramadan harus menjadi pengingat akan pentingnya gotong royong dan berbagi.

    “Kegiatan ini bukan sekadar ajang pameran produk, tapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat untuk mendorong ekonomi kreatif di daerah khususnya pada momen Ramadan penuh berkah,” ujar Dedy Yon, pada Tribunjateng.com. 

    Tak lupa, Dedy Yon juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pegadaian yang terus mendukung kemajuan pelaku UMKM khususnya di Kota Tegal.

    “Mari kita manfaatkan momen Ramadan penuh berkah tidak hanya untuk meningkatkan ibadah, tapi juga saling mendukung sesama, termasuk mendukung produk-produk UMKM lokal khususnya Kota Tegal,” ajak Dedy Yon. 

    Sementara itu, Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil XI Semarang Edy Purwanto menjelaskan, selain bazar UMKM, Festival Ramadan Pegadaian 2025 di Tegal juga diramaikan dengan lomba hadroh, santunan anak yatim, serta hiburan rakyat yang mengangkat budaya lokal.

    Adapun stand-stand UMKM yang berpartisipasi menawarkan aneka produk mulai dari kuliner khas Tegal, fashion muslim, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. 

    Momentum Ramadan juga dijadikan spirit untuk menggerakkan solidaritas sosial dan memperkuat sinergi antar pihak.

    “Kunci utama mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah yaitu dengan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha lokal,” jelas Edy Purwanto. 

    Edy menambahkan, Pegadaian tidak hanya fokus pada layanan gadai semata, tetapi juga memiliki misi besar dalam mendorong literasi keuangan khususnya investasi emas.

    Sehingga untuk mendukung misi tersebut, Pegadaian juga menghadirkan stand edukasi investasi emas yang memberikan informasi lengkap mulai dari Tabungan Emas, Cicilan Emas, hingga pembelian emas batangan melalui Galeri 24.

    Dengan proses yang cepat, mudah, dan cicilan ringan, masyarakat diajak untuk mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih cerah.

    “Kami ingin masyarakat memahami bahwa emas adalah instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, sesuai dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Mari masyarakat khususnya warga Tegal dan sekitarnya hadir untuk ramaikan Festival Ramadan Pegadaian 2025,” imbuh Edy. (dta) 

     

  • Komnas HAM Turun Tangan Kasus Vokalis Sukatani, Temui Bupati Purbalingga

    Komnas HAM Turun Tangan Kasus Vokalis Sukatani, Temui Bupati Purbalingga

    TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM temui Bupati Purbalingga H Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani pada hari Rabu (5/3/2025) di ruang rapat Bupati untuk meminta dukungan Pemkab Purbalingga sebagai pemangku wilayah terhadap Novi Citra Indriyati vokalis Band Sukatani. 

    Pada keterangan resmi yang diterima Tribunbanyumas.com pada Kamis (6/3/2025) Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Komnas HAM RI, Imelda Saragih selaku pimpinan rombongan menyatakan harapannya agar Pemkab Purbalingga dapat memberikan dukungan perlindungan terhadap Novi saat kembali ke Purbalingga.

    “Meski kami belum bisa menghubungi mbak Novi secara langsung, mungkin dari kejadian ini dia ada rasa tertekan, terintimidasi. Mungkin dari Pemkab bisa menjamin rasa nyaman ketika dia kembali ke rumah. Karena mungkin ada ketakutan akan cibiran atau bullying warga sekitar atau rekan sesama pengajar,” kata Imelda.

    Dirinya turut mengapresiasi kepada Bupati Fahmi atas respon cepat serta menawarkan Novi untuk bekerja kembali ketika dinyatakan diberhentikan dari tempat kerja sebelumnya sebagai guru swasta di Kabupaten Banjarnegara. Meski demikian, Imelda juga menginformasikan saat ini Novi belum ingin terbuka dalam pendampingan psikologis di Jakarta. 

    “Kami akan terus mencoba untuk melindungi dan memastikan warga kami agar masyarakat kami bisa aman, tentram dan saya sangat berharap ke depannya mbak Novi bisa kembali seperti semula, melakukan aktifitas seperti biasanya. Insya Allah kami dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga apa yang bisa kami support akan kami usahakan,” jelas Bupati Fahmi.

    Bupati Fahmi juga menyatakan ingin membangun pemerintahan yang kolaboratif. Bersama Forkopimda dirinya ingin berada dekat dengan masyarakat sehingga dapat memahami betul-betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Saya harap perihal ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga mendapatkan solusi yang baik dari berbagai pihak kepada mbak Novi dan keluarganya. Nanti apapun yang dibutuhkan dari pemerintah kabupaten siap untuk mensupport hal ini, Insyaallah siap kami siap support dan kolaborasi,” katanya. 

    Bupati juga mengakui bahwa ia pernah menawarkan Novi untuk menjadi guru di Kabupaten Purbalingga. Meski saat ini ada larangan pengangkatan honorer, Bupati Fahmi bisa mengupayakannya untuk mengajar di sekolah swasta.

  • Bupati Purbalingga Janji Suport Novi Sukatani, Caranya?

    Bupati Purbalingga Janji Suport Novi Sukatani, Caranya?

    Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komnas HAM atas perhatian dan support yang diberikan kepada warganya yakni Novi Citra Indriyati untuk mengupayakan solusi terbaik.

    “Kami akan terus mencoba untuk melindungi dan memastikan warga kami agar masyarakat kami bisa aman, tentram, dan saya sangat berharap ke depannya mbak Novi bisa kembali seperti semula, melakukan aktifitas seperti biasanya. Insya Allah kami dari pemerintah kabupaten apa yang bisa kami support, akan kami usahakan,” kata Bupati Fahmi.

    Bupati Fahmi juga menyatakan ingin membangun pemerintahan yang kolaboratif. Bersama Forkopimda, Ia juga ingin berada dekat dengan masyarakat sehingga memahami betul-betul apa yang dibutuhkan masyarakat.

    “Saya harap perihal ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga mendapatkan solusi yang baik dari berbagai pihak kepada mbak Novi, dan keluarga. Nanti apapun yang dibutuhkan dari pemerintah kabupaten untuk mensupport hal ini, Insya Allah siap support dan kolaborasi,” katanya.

    Diakuinya, Bupati Fahmi sempat menawari Novi untuk menjadi guru di Kabupaten Purbalingga. Meski saat ini ada larangan mengangkat honorer, Bupati Fahmi bisa mengupayakannya mengajar ke sekolah swasta.

  • Pemkab Gorontalo siap gelar pasar murah saat Ramadhan

    Pemkab Gorontalo siap gelar pasar murah saat Ramadhan

    Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memberikan keterangan kepada wartawan di Kabupaten Gorontalo. ANTARA/HO-Diskominfo Kabupaten Gorontalo

    Pemkab Gorontalo siap gelar pasar murah saat Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam pelaksanaan pasar murah bahan kebutuhan pokok saat bulan Ramadhan.

    “Kami berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam operasi pasar dan pasar murah, agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ucap Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Gorontalo, Rabu.

    Ia mengatakan, langkah itu diharapkan dapat menekan lonjakan harga, serta memastikan stok pangan tetap aman bagi masyarakat selama Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan terus berkoordinasi agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar selama Ramadhan,” ujar Sofyan.

    Bupati menegaskan jika ia bersama Forkopimda telah membahas langkah antisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo siap menggelar pasar murah, yang menjual berbagai bahan pangan untuk masyarakat di enam lokasi selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Pasar murah dengan harga barang bersubsidi itu dimulai dari Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2025,” ucap Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah.

    Pelaksanaan pasar murah tersebut, kata dia, akan menghadirkan tujuh komoditas dengan harga yang disubsidi dengan harga Rp95.000. Di antaranya telur Rp1.000 per butir, beras Rp5.000 per kilogram, minyak goreng premium Rp10.000 per liter, gula pasir 1 kilogram Rp10.000, cabai rawit Rp20.000 per kg, ayam ras Rp20.000 per kg, serta bawang merah.

    Sumber : Antara

  • DKI siapkan 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 

    DKI siapkan 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI siapkan 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan lebih dari 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 1446 Hijriah/2025 di berbagai lokasi seperti kantor lurah, kantor wali kota, rumah susun dan permukiman warga.

    Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu, memastikan berbagai pangan strategis dalam kegiatan tersebut dijual dengan harga terjangkau dan lokasinya mendekati hunian warga.

    Menurut dia, dari pantauan harga berbagai macam pangan strategis pada sejumlah pasar di Jakarta saat ini masih relatif terkendali.

    Adapun kenaikan signifikan terpantau hanya terjadi pada komoditas cabai merah.

    Namun, dia menyatakan kenaikan harga bukan disebabkan minimnya pasokan, melainkan dipicu permintaan pasar yang meningkat sebelum dan saat awal Ramadhan ini.

    “Kalau lain-lain seperti daging dan beras masih dalam kisaran harga yang nyaman untuk pembeli dan pedagang,” ujar Eliawati.

    Dia mengatakan tren kenaikan kebutuhan biasanya akan terus meningkat hingga puncaknya pada waktu mendekati Hari Raya Idul Fitri.

    Setelahnya, tren kebutuhan akan menurun seiring musim mudik dan banyak warga ke kampung pulang halaman mereka.

    Eliawati lalu mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak memborong karena stok berbagai pangan strategis di Jakarta saat ini memadai.

    “Dari hasil pantauan lapangan kami tadi, seperti kalau PBIC dan Bulog di digabung stoknya cukup sampai 6,5 bulan ke depan,” ujar dia.

    Pemprov DKI telah mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota DKI Jakarta.

    Kegiatan yang melibatkan seluruh unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut membahas perkembangan harga dan upaya penyiapan berbagai pangan strategis bagi masyarakat.

    Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri agar setiap Pemerintah Daerah memberi atensi dan menyiapkan pangan strategis bagi masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: Pemda harus optimalkan anggaran PSU pilkada dari APBD

    Wamendagri: Pemda harus optimalkan anggaran PSU pilkada dari APBD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendanaan pemungutan suara ulang pilkada melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak langsung membebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu.

    Melalui pertemuan ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai ketersediaan alokasi APBD pada daerah yang akan melaksanakan PSU Pilkada 2024.

    “Kami harapkan koordinasi kerja terus terjalin di daerah dengan forkopimda dan juga terkhusus pemerintah daerahnya. Hari ini, minimal sebentar ini, kami akan mendapatkan laporan atau gambaran tentang ketersediaan pagu tersebut. Ada dasar hukumnya kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta.

    Dia menegaskan perubahan APBD perlu diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan PSU. Pemda dapat mengalokasikan anggaran melalui belanja tidak terduga (BTT).

    Untuk itu, sekretaris daerah diminta agar mengulas alokasi tersebut. Selain itu, pendanaan PSU juga dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dan dana sisa dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

    “Pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi atau kabupaten/kota. Saya pikir ini akan menjadi acuan dari bapak ibu sekalian di daerah untuk bisa melaksanakan rasionalisasi dan seterusnya,” tegasnya.

    Ribka menekankan pentingnya kerja sama antara pemda dan pemangku kepentingan terkait dalam memastikan kesiapan anggaran PSU.

    Dia juga mengingatkan pemda untuk menyesuaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait pendanaan PSU, baik dengan merevisi NPHD yang sudah ada maupun menyusun NPHD baru sesuai kebutuhan.

    “Memastikan NPHD-nya itu ya, nanti teknis penyampaian dari Pak Dirjen Otda, menyampaikan untuk apakah NPHD-nya dibuat baru atau yang sudah ada. Saya pikir ini ada beberapa teman-teman ini juga mantan gubernur sehingga mungkin dapat memberikan gambaran kepada teman-teman,” jelas Ribka.

    Rapat ini dihadiri pejabat dan pemangku kepentingan dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, di antaranya sekda, pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan unsur TNI-Polri di masing-masing daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sinergi Pemda dan Forkopimda Wujudkan Pembangunan Terintegrasi

    Sinergi Pemda dan Forkopimda Wujudkan Pembangunan Terintegrasi

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang terdiri dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, Kanwil Kemenag, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, menandatangani kesepakatan bersama (MoU) terkait sinergitas dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.

    Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung di Aula Husni Hamid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Selasa (4/3/2025) sore. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembangunan manusia Jawa Barat yang unggul dan berkarakter menjadi tujuan utama dari program Jabar Istimewa.

    Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara Pemdaprov Jabar dengan Pemkab/Pemkot serta unsur Forkopimda di masing-masing daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.

    Operasi Jabar Manunggal

    Dalam kesepakatan ini, terdapat lima bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu pemberantasan premanisme, pembangunan pendidikan istimewa, pembangunan kesehatan istimewa, pembangunan infrastruktur istimewa, serta pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara merata.

    Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Jabar Istimewa, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyiapkan Operasi Jabar Manunggal. Operasi ini bertujuan untuk menangani berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan, seperti praktik premanisme yang menghambat investasi, pemungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, hingga pungutan uang THR yang kerap terjadi setiap menjelang hari raya.

    “MoU ini bukan sekadar seremonial. Kami akan menjalankan Operasi Jabar Manunggal dengan pembiayaan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota pun akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Ini demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama,” kata Gubernur Dedi Mulyadi.

    Wajib Militer untuk Siswa SMA/SMK/MA

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengungkapkan gagasannya untuk menerapkan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK/MA di Jawa Barat. Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang.

    “Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya.

  • BI Papua siapkan uang tunai Rp3,3 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran

    BI Papua siapkan uang tunai Rp3,3 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    BI Papua siapkan uang tunai Rp3,3 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia Papua bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan 10 bank menyelenggarakan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025 untuk menyediakan layanan penukaran uang Rupiah kepada masyarakat dalam rangka menyambut HBKN melalui ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan berkualitas. 

    Bank Indonesia menyiapkan likuiditas sebanyak Rp3,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perbankan.

    Kick-off SERAMBI 2025 dilakukan oleh Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI. (Purn). Ramses Limbong, di Kantor Gubernur pada Senin (3/3/2025) dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi, perbankan, serta instansi vertikal. Hadir dalam kick-off dimaksud antara lain Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, dan Danlanud Silas Papare, Marsma TNI Mokh. Mukhson.

    SERAMBI 2025 mengambil tema ”Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah”.

    SERAMBI 2025 dimulai dari tanggal 3-27 Marert 2025 dengan mengikutkan 10 bank sebagai berikut, yaitu Bank BCA, BRI, Mandiri, BTN, Muamalat, BPD Papua, Sinarmas, BNI, BSI dan Bank Danamon. 

    Kepala Perwakilan Bank Indonesi Provinsi Papua,  Faturachman mengatakan, terdapat 3 besaran kegiatan SERAMBI 2025 yakni penukaran di loket 10 perbankan dari 17-26 Maret 2025.

     “Ada kas keliling di 3 rumah ibadah, yaitu Masjid Raya Baiturrahim Jayapura pada  5 Maret 2025, Masjid Agung As Sholihin Abepura pada 7 Maret 2025, dan Masjid Agung Al Aqsha Sentani pada 14 Maret 2025, dan layanan terpadu yang berlokasi di PTC Entrop pada tanggal 22 Maret 2025,”kata Faturachman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (4/3). 

    Dikatakan dia, untuk ketiga kegiatan dimaksud telah disiapkan uang tunai sebesar Rp14,3 miliar atau meningkat sebesar 17,8 persen dari realisasi tahun 2024 yang tercatat Rp12,7 miliar.  

    Kemudian, kata Faturachman, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, layanan penukaran uang Rupiah baik melalui kantor bank umum, kas keliling, dan penukaran terpadu, dilakukan melalui Aplikasi PINTAR  di alamat https://pintar.bi.go.id mulai 3 Maret 2025 pukul 12.00 WIB. 

    “Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk melakukan pemesanan sesuai jadwal, lokasi, dan jumlah penukaran yang diinginkan,” ungkapnya.

    Faturachman menambahkan, informasi terkait penukaran juga tersedia melalui media sosial Bank Indonesia Papua yang akan selalu memberikan pembaruan jadwal dan tempat layanan penukaran uang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pulang retreat, Bupati dan Wabup akan implementasikan ilmu

    Pulang retreat, Bupati dan Wabup akan implementasikan ilmu

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pulang retreat, Bupati dan Wabup akan implementasikan ilmu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Raut kebahagiaan tampak dari wajah Bupati Kudus Sam`ani Intakoris dan Wakil Bupati Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton saat tiba di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (28/2/2025) petang. Mereka disambut masyarakat Kabupaten Kudus. Dalam rangkaian perjalanan ke Pendopo yang ditempuh Bupati dan Wakil Bupati Kudus, dikawal para ajudan dan pejabat yang mengiringi, berjalan kaki melintasi Jembatan Tanggulangin yang menjadi perbatasan Kudus-Demak. 

    Bupati menyampaikan alasan memilih jalan kaki melewati Jembatan Tanggulangin untuk memohon restu kepada masyarakat, sesepuh dan para pendahulu. Saat berada di tengah-tengah jembatan, pihaknya juga membuang dua ayam ke bawah jembatan.

    “Ini tradisi masa lampau. Dulu, orang melepas ayam di bawah jembatan karena ada yang tinggal di kolom jembatan, sebagai bentuk sedekah dan kepedulian kita,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (3/3). 

    Usai retreat di Magelang, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menjelaskan siap untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat. Pihaknya menjelaskan akan fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat.

    “Ada banyak ilmu yang kami dapat waktu di Magelang. Kami akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.

    Kegiatan dilanjutkan dengan salat tarawih dan doa bersama yang dilaksanakan di Pendapa Kabupaten Kudus. Bupati mengajak para ulama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat mendoakan keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Sam’ani menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Samani juga mengidentifikasi permasalahan utama di Kabupaten Kudus yang harus segera ditangani. Di antaranya pengelolaan sampah, distribusi gas elpiji 3 kg, penanggulangan bencana alam, serta pengendalian harga bahan pokok. Ia juga akan mengoptimalisasikan digitalisasi terutama mencegah praktik pungutan liar (pungli).

    Terkait pengelolaan anggaran, bupati menegaskan pentingnya mengefisiensi anggaran secara tepat. Begitu juga dengan mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat berjalan optimal di Kabupaten Kudus. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Propam Polri Tangkap Kapolres Ngada AKBP Fajar, Kompolnas Bantu Kawal Kasus Narkoba – Halaman all

    Propam Polri Tangkap Kapolres Ngada AKBP Fajar, Kompolnas Bantu Kawal Kasus Narkoba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukma mendapat sorotan dari Ketua Kompolnas, Budi Gunawan.

    Budi Gunawan akan mengawal kasus ini lantaran AKBP Fajar diduga terlibat narkoba serta pencabulan anak.

    “Kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana,” tuturnya.

    Dengan adanya kasus ini menegaskan oknum polisi dapat dihukum secara pidana.

    “Kami menegaskan tidak ada pembedaan di dalam hukum kita, justru oknum-oknum yang terlibat, sanksi hukumnya lebih berat.”

    “Karena di samping pengenaan hukum pidana narkoba, juga terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing. Entah itu oknum Polri maupun TNI,” tukasnya.

    Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, membenarkan terkait penangkapan Kapolres Ngada.

    “Percayalah komitmen Polri untuk seluruh anggota yang terlibat, pasti akan kita lakukan penindakan,” tegasnya.

    Sosok AKBP Fajar Widyadharma 

    Penangkapan dilakukan tim Mabes Polri saat AKBP Fajar Widyadharma berada di Bajawa, Pulau Flores, Kamis (20/2/2025) lalu.

    Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, belum dapat mengungkap kasus yang menyeret AKBP Fajar karena masih proses pemeriksaan.

    “Kamis (ditangkap) masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

    “Proses hukum akan mengacu pada ketentuan disiplin ataupun kode etik profesi Polri,” ucapnya, Senin (3/3/2025), dikutip dari PosKupang.com.

    Menurutnya, kewenangan untuk mengungkap kasus AKBP Fajar ada di tangan Propam Polri.

    “Ini sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

    Selama dua minggu, AKBP Fajar tak terlihat di Mapolres Ngada dan kegiatan Forkopimda diwakilkan oleh Wakapolres Ngada, Kompol Mei Charles Sitepu.

    Bahkan, rumah dinasnya tampak sepi dan tak ada tanda-tanda orang yang tinggal di sana.

    Penangkapan ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Ngada, Yohanes Donbosko Ponong.

    Ia menganggap kejadian ini meresahkan masyarakat lantaran Kapolres Ngada terjerat kasus narkoba.

    “Kita mendorong dan menghormati proses yang sedang berjalan di Mabes Polri karena ini telah meresahkan masyarakat Ngada,” bebernya.

    Yohanes meminta Kapolda NTT untuk menunjuk pejabat Kapolres Ngada yang baru.

    “Biasanya kasus seperti ini Kapolri maupun Kapolda agar reputasinya terjaga, langkah yang diambil agar segera mengganti atau menunjuk pejabat Kapolres yang baru di Kabupaten Ngada,” tandasnya.

    Menurut Yohanes, petugas kepolisian bertugas memberantas narkoba dan tidak terjerumus ke dalamnya.

    “Kalau sudah terjadi dari internal Polisi itu artinya harus ada tindakan pencegahan secara holistik dalam konteks pengembangan, bisa terungkap sindikat,” pungkasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di PosKupang.com dengan judul Rumah Dinas Sepi Pasca Kapolres Ngada Ditangkap Propam Mabes Polri

    (Tribunnews.com/Mohay) (PosKupang.com/Irfan Hoi) (Kompas.com/Nicholas)