Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • 10 Viralnya Video Nathalie Holscher Disawer di Sidrap yang Bikin Bupati Malu dan Kecewa Makassar

    10 Viralnya Video Nathalie Holscher Disawer di Sidrap yang Bikin Bupati Malu dan Kecewa Makassar

    Viralnya Video Nathalie Holscher Disawer di Sidrap yang Bikin Bupati Malu dan Kecewa
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Video artis dan disjoki
    Nathalie Holscher
    yang disawer uang saat tampil di sebuah tempat
    hiburan malam
    di Sidrap, Sulawesi Selatan, viral di media sosial.
    Tersebarnya video tersebut memicu reaksi dari
    Bupati Sidrap
    , Syaharuddin Alrif.
    Syaharuddin mengungkapkan rasa sedih dan kecewa terhadap acara tersebut, yang dianggapnya telah mencoreng nama baik Kabupaten Sidrap.
    “Selama saya sudah dilantik kurang lebih 40 hari, kami terus membuat kegiatan positif untuk memperbaiki citra Sidrap. Tapi karena kejadian kemarin ini, jujur saya merasa sedih, kecewa, dan agak terganggu dengan adanya kegiatan seperti itu,” kata Syaharuddin, Rabu (16/4/2025), dikutip dari
    Tribunsidrap.com
    .
    Syahruddin  juga mengaku telah ditegur oleh kerabatnya di Jakarta dan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait acara tersebut.
    Ia merasa malu. Menurutnya, Sidrap selama ini dikenal dengan daerah yang memiliki banyak pondok pesantre hingga mencetak ulama-ulama besar.
    “Saya merasa malu ditegur sama teman-teman di Jakarta dan Provinsi, tentu saya tidak tinggal diam dengan jajaran forkopimda, saya akan melakukan tindakan berdasarkan kewenangan saya,” ungkapnya.
    “Masyarakat Sidrap hanya segilintir begitu pekerjaannya, masih banyak yang positif. Banyak pesantren kita, banyak ulama kita, jangan yang berbuat sedikit merusak semuanya,” lanjutnya.
    Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Satpol PP untuk memeriksa izin tempat hiburan malam yang beroperasi di Sidrap.

    “Saya sudah intruksikan kepada seluruh jajaran yang memiliki kewenangan di situ, untuk mengamati soal izin THM dan sejenisnya. Saya sudah minta Satpol untuk melakukan penertiban secara tegas dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
    Syaharuddin juga meminta pelaku usaha tempat hiburan malam agar menyadari dampak negatif yang ditimbulkan terhadap citra Kabupaten Sidrap.
    “Ini teman-teman yang melakukan aktivitas itu mohon tolong sadar diri, untuk perbaikan masyarakat kita semuanya. Jangan masalah keuntungan pribadi atau lain-lain itu merugikan citra negatif masyarakat Sidrap,” ujarnya.
    Video Nathalie Holscher yang viral menunjukkan mantan istri pelawak senior Sule tersebut menerima saweran dari penonton.
    Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Nathalie terlihat berbaring di atas tumpukan uang saweran dengan pecahan Rp 50.000 hingga Rp 100.000.
    “
    Manyala Sidrap! Alhamdulillah
    ,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
    Diketahui, Nathalie Holscher tampil di klub malam tersebut pada Sabtu (12/4/2025) malam.
    Usai adanya komentar Bupati, Nathalie menegaskan bahwa dirinya hanya memenuhi undangan untuk tampil.
    “
    Ya Allah kuatkan mentalku ya, viral lagi di tiktok. Saya kan diundang dan saya pun bangga dan mengapresiasi kinerja saya lewat foto itu,
    ” kata Nathalie lewat Instagram Story, dikutip dari
    Tribunbanten.com
    .
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul DJ Nathalie Holscher ‘Mandi Uang’ di Sidrap, Syahar: Jujur Saya Sedih!
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asah Bakat Atlet Muda Bogor, Lorena Sports Hub Gelar Turnamen Mini Soccer Walikota Cup 2025

    Asah Bakat Atlet Muda Bogor, Lorena Sports Hub Gelar Turnamen Mini Soccer Walikota Cup 2025

    JABAR EKSPRES – Lorena Sports Hub menggelar turnamen mini soccer Walikota Cup 2025 untuk mengasah talenta atlet muda Bogor.

    Acara itu berlangsung di Lapangan Lorena Sports Hub, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (18/4).

    Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Ketua DPRD Adityawarma Adil, dan jajaran forkopimda lainya turut hadir dalam pembukaan Walikota cup 2025.

    Managing Director Lorena Group Ryanta Soerbakti menjelaskan, Turnamen itu mengusung tema “Asah Bakat Atlet Muda Bogor”.

    BACA JUGA: Soroti Tata Kelola Aset Daerah, Komisi I DPRD Kota Bogor Dorong Percepatan Sertifikasi dan Optimalisasi

    Sebanyak 64 klub memeriahkan turnamen Walikota Cup yang pesertanya pelajar,  diantaranya pelajar SD (maksimal kelas 5), SMP (maksimal kelas 8), dan SMA (maksimal kelas 11) di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

    “Kami membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki potensi untuk dilirik oleh pencari bakat,” ujarnya.

    Kata dia, Walikota Cup 2025 ini diadakan untuk  menciptakan generasi muda yang aktif agar menyalurkan bakatnya pada bidang olahraga.

    “Kami berharap Lorena Sports Hub bisa menjadi rumah bagi atlet-atlet masa depan Bogor.” tungkasnya.

    BACA JUGA: Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen Dikabulkan PTUN!

    Sementara itu, Walikota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan, Mini Soccer Walikota Cup 2025 sama sekali tidak memungut biaya atau gratis.

    Dedie melanjutkan, para talenta muda yang mengikuti kegiatan Walikota Cup 2025 dapat mengeluarkan bakat yang terpendamnya.

    “Tetapi saya yakin melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ditingkat SD, SMP, dan SMA ini nanti akan menimbulkan bakat-bakat terpendam yang selama ini ga keliatan,”tuturnya.

    Ia meminta bagi para peserta harus mengedepankan sportivitas saat melakukan pertandingan di laga Walikota Cup 2025.

    BACA JUGA: Perluas PTS di Daerah, APTISI Jabar Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov

    Politisi Partai PAN ini mengatakan, ia tak segan akan memberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi atau lebih berat untuk pihak yang melakukan tindakan provokasi.

    “Supaya dari awal sudah belajar sportif sudah belajar fairplay,” pungkasnya.

  • IKN Dijamin Jalan, Kini Diguyur Lagi Rp 8,1 Triliun

    IKN Dijamin Jalan, Kini Diguyur Lagi Rp 8,1 Triliun

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dijamin bakal diteruskan tanpa hambatan. Jaminan ini diberikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Hal ini dipaparkan Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu (16/4).

    Rapat itu dihadiri antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan terkait kepastian kelanjutan pembangunan IKN. Semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” terang Basuki dalam keterangan tertulis.

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki.

    Selain itu anggaran Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan. Bahkan ada tambahan Rp 8,1 triliun untuk memulai pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” jelas mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

    Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja.

    “Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” sebut Basuki.

    Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto punya target IKN akan jadi ibu kota politik mulai 2028. Pada saat itu, IKN sudah dilengkapi bangunan untuk kebutuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

    (hal/hns)

  • KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah

    KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengantisipasi potensi gangguan cuaca dan keamanan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 daerah pada 19 April 2025, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) guna menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem.

    “Kemarin saya dari Kabupaten Tasikmalaya untuk mengecek persiapan. Teman-teman di daerah sedang konsolidasi dengan BNPB dan Forkopimda, jika hujan berlangsung lama,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan seluruh daerah yang akan melaksanakan PSU diperlakukan sama tanpa perlakuan khusus. KPU juga memastikan kesiapan teknis pelaksanaan PSU di semua wilayah.

    “Semua daerah kami perlakukan sama. Kami pastikan jajaran kami bekerja semaksimal mungkin untuk pelaksanaan PSU ini,” ujarnya.

    KPU juga mempertimbangkan alternatif lokasi rekapitulasi suara di daerah-daerah yang berpotensi terdampak cuaca.

    Di sisi lain, Afifuddin menyebut Kabupaten Puncak Jaya di Papua menjadi salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian KPU terkait kondisi keamanan setelah putusan MK.

    “Masih ada residu dampak setelah rekapitulasi di kantor KPU RI. Kami terus koordinasi dengan aparat keamanan,” tambah Afifuddin.

    Ia menambahkan KPU akan memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan, serta mencegah pelanggaran yang pernah terjadi di TPS terulang kembali.

    Delapan daerah yang memiliki jangka waktu pelaksanaan PSU 60 hari sejak putusan MK tersebut, yakni Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Sumber : Antara

  • AKBP Heru Dwi Purnomo Resmi Jabat Kapolres Kudus Gantikan AKBP Ronni Bonic: 9 Bulan yang Berkesan

    AKBP Heru Dwi Purnomo Resmi Jabat Kapolres Kudus Gantikan AKBP Ronni Bonic: 9 Bulan yang Berkesan

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Jabatan Kapolres Kudus resmi berganti dari sebelumnya dijabat AKBP Ronni Bonic, kini dijabat oleh AKBP Heru Dwi Purnomo.

    Prosesi serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama dan kapolres di jajaran Polda Jawa Tengah digelar pada Kamis (17/4/2025), dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

    AKBP Ronni Bonic kini menduduki jabatan baru sebagai Irbid Itwasda Polda Metro Jaya. Sedangkan AKBP Heru Dwi Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jateng, kini sudah resmi menjabat sebagai Kapolres Kudus untuk memimpin Polres Kudus.

    Pisah sambut Kapolres Kudus dilaksanakan pada, Kamis (17/4/2025) malam di Lapangan Tenis Indoor Angga Sasana Krida Pemerintah Kabupaten Kudus. Dihadiri oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakhoris, Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, Ketua DPRD Kudus, Dandim 0722/Kudus, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus.

    Dalam sambutannya, AKBP Ronni Bonic menyampaikan, 9 bulan sudah dia bertugas di Kota Kretek yang penuh dengan pesan dan kesan.

    Kata dia, banyak ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang didapat selama bertugas di Kabupaten Kudus.
    Pertama, disuguhkan langsung dengan Pesta Demokrasi Pilkada. Mulai dari tahap pendaftaran hingga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

    AKBP Ronni Bonic bersyukur pesta demokrasi Pilkada di Kabupaten Kudus berjalan lancar, dengan situasi lingkungan masyarakat aman dan terkendali berkat peran serta semua pihak.

    Termasuk kompetisi Liga 2 di Kabupaten Kudus berjalan dengan lancar, meski sempat terjadi gesekan antar supporter Kudus, Jepara dan Pati, namun bisa dikendalikan.

    “Ini separo dari bagian perjalanan kami selama di Kudus. Beberapa kegiatan yang berlangsung bisa dikelola dengan baik.

    Sehingga situasi di Kudus berjalan aman dan kondusif. Dari hal ini, kami menyadari bahwa kami Polres Kudus tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak terkait,” terangnya.

    AKBP Ronni Bonic tak lupa mengucapkan terimakasih kepada ulama, kiyai, habaib dan semua pihak yang telah mendukung kinerja Polres Kudus.

    Kata dia, banyak masukan yang membantu lahirnya kebijakan terbaik bagi masyarakat. Satu di antaranya penindakan dan antisipasi sound horeg pada malam takbir.

    Sehingga, peristiwa gesekan yang sempat terjadi tahun sebelumnya, bisa diantisipasi. Meski kebijakan yang diambil mengandung pro dan kontra di lingkungan masyarakat.

    “9 bulan sudah kami di sini, izin mengundurkan diri. Terimakasih atas dukungan selama ini, mulai dari bupati dan jajaran Forkopimda. Semoga Kudus lebih baik, lebih maju, lebih jaya dan tambah makmur,” harapnya.

    Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo diharapkan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan di Polres Kudus dengan bekal pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki. Diharapkan juga semakin memperkuat sinergi dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah Kabupaten Kudus.

    Dalam sambutannya, AKBP Heru Dwi Purnomo meminta dukungan dan kerjasama bupati, wakil bupati, Forkopimda, dan masyarakat Kudus dalam menciptakan kondisi aman di lingkungan Kabupaten Kudus.

    Kata dia, apa yang menjadi capaian kapolres sebelumnya menjadi motivasi dan kebanggaan dalam rangka meneruskan apa yang sudah berlangsung. Dalam membawa Polres Kudus, serta menjadikan Kabupaten Kudus aman dan kondusif.

    “Kami harap sinergitas dan kemitraan Forkopimda di Kudus berjalan dan meningkat. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan di Kudus dapat terlaksana,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kudus Sam’ani Intakhoris mengapresiasi berjalannya prosesi pisah sambut dengan meriah.

    Menurut dia, banyak kenangan dan kesan-kesan yang ditorehkan bersama AKBP Ronni Bonic selama bertugas di Kabupaten Kudus. Utamanya dalam rangka memastikan kondusivitas lingkungan masyarakat Kabupaten Kudus.

    Selain itu, lanjut Sam’ani, Polres Kudus di bawah kepemimpinan AKBP Ronni Bonic telah menggelar berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk fasilitasi armada gratis bagi warga Kudus yang melaksanakan perjalanan arus balik, kembali ke perantauan.

    Bupati juga menyambut baik AKBP Heru Dwi Purnomo yang kini menjabat sebagai Kapolres Kudus.
    “Mari bersama rawat Kabupaten Kudus yang religi dan SEHAT (sejahtera, harmoni dan taqwa). Semoga segera bisa menyesuaikan bersama kami, bisa diterima di Kabupaten Kudus dengan warga Kudus yang ramah dan welcome dengan pejabat baru. Bersama-sama membangun Kabupaten Kudus,” harap bupati. (Sam)

  • Basuki Ungkap Tambahan Rp 8,1 T buat Garap Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN

    Basuki Ungkap Tambahan Rp 8,1 T buat Garap Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan ibu kota baru akan lanjut terus. Basuki mengungkapkan ada anggaran tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Basuki sendiri menjamin pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal diteruskan. Kepastian ini dipaparkan olehnya dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu, 16 April kemarin.

    Rapat itu dihadiri sederet pejabat lokal di Kaltim, mulai dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

    Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki.

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum.

    (acd/acd)

  • Basuki Jamin Proyek IKN Jalan Terus!

    Basuki Jamin Proyek IKN Jalan Terus!

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menjamin pembangunan Ibu Kota Nusansatara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan. Hal ini dipaparkan Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu (16/4) kemarin.

    Rapat itu dihadiri antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan terkait kepastian kelanjutan pembangunan IKN. Semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki.

    Ia juga menambahkan, bahwa anggaran Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan. “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” papar Basuki.

    Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja.

    “Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” sebut Basuki.

    Pemerintah sendiri punya target IKN akan jadi ibu kota politik di tahun 2028. Pada saat itu, nantinya IKN akan dilengkapi bangunan untuk kebutuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

    (acd/acd)

  • Cepu Kerap Banjir saat Hujan Lebat, Pemkab Blora Turunkan Alat Berat Bersihkan Sungai

    Cepu Kerap Banjir saat Hujan Lebat, Pemkab Blora Turunkan Alat Berat Bersihkan Sungai

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk relawan melakukan bersih-bersih di sejumlah aliran sungai di Cepu, Blora, Selasa (15/4/2025).

    Pasalnya, setiap kali diguyur hujan lebat, wilayah Cepu terjadi banjir.

    Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini memimpin langsung kegiatan kerja bakti pembersihan aliran sungai di tujuh titik wilayah Kecamatan Cepu. 

    Utamanya, bersih-bersih dilakukan di kawasan Tuk Buntung, yang terdampak parah saat banjir baru-baru ini.  

    Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DLH, BPBD, Dinas PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Forkopimcam Cepu, relawan, serta masyarakat setempat terlibat di kerja bakti tersebut.

    Mereka bahu membahu untuk bersih-bersih aliran sungai di sejumlah lokasi di Cepu. Diawali dengan apel pagi yang dipimpin Budhe Rini, panggilan akrab Wakil Bupati Blora, di halaman Kantor Kecamatan Cepu. 

    Selanjutnya, seluruh peserta turun langsung ke lapangan untuk membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai. Khususnya di kawasan Tuk Buntung yang kerap terdampak banjir, termasuk banjir baru-baru ini.

     “Kami bersama masyarakat, TNI, Polri, DLH, BPBD, PUPR, dan relawan bergotong royong dalam kerja bakti ini. Ini adalah bentuk nyata dari upaya bersama dalam mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Cepu,” kata Wabup Sri Setyorini.

    Wabup Rini mengungkapkan, banjir yang terjadi di sekitar Tuk Buntung disebabkan oleh tumpukan sampah serta pendangkalan aliran sungai. 

    Oleh karena itu, Pemkab Blora mengerahkan alat berat untuk mengeruk endapan tanah yang ada di sungai tersebut.

    “Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat. Kami mohon agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, karena dampaknya sangat merugikan kita semua,” terangnya.

    Untuk itu, Rini menekankan, ke depan pentingnya dilakukan edukasi lebih masiv lingkungan kepada masyarakat. 

    Ia meminta Camat Cepu dan seluruh jajaran untuk aktif memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

    “Pemerintah Kecamatan Cepu akan dilibatkan dalam kegiatan edukasi serta sosialisasi agar masyarakat sadar dan tidak lagi membuang sampah sembarangan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Blora, Mulyowati, menyampaikan, aksi bersih-bersih sungai tersebut merupakan tindak lanjut dari banjir yang sempat merendam wilayah Tuk Buntung beberapa waktu lalu.

     “Ini adalah aksi pertama pasca banjir. Ke depan, BPBD bersama Forkopimda akan terus mendukung kegiatan serupa, sekaligus menggerakkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Ini merupakan solusi jangka pendek yang kami harapkan dapat mencegah banjir kembali terjadi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0721/Blora yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan komitmen TNI-Polri untuk bersinergi dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kegiatan ini adalah tanggung jawab bersama. TNI-Polri siap mendukung dan bersinergi dengan Forkopimda karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” paparnya.(Iqs)

     

  • Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Ribka mengatakan bahwa penyusunan RTRW itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

    “Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, (di tingkat) provinsi maupun kabupaten/kota, (dan) batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, kita sudah mulai kerjakan,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin.

    Dia menjelaskan penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang, pengembangan potensi wisata, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

    “Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk misalnya wisata, pembangunan, dan seterusnya. RTRW harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyusunan RTRW, Ribka mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menjalin sinergi lintas sektor, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait.

    Wamendagri juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaian RTRW secara nasional pada tahun ini.

    “Tahun ini kita di Kementerian Dalam Negeri sudah komitmen untuk akan selesaikan RTRW,” tegas Ribka.

    Pada kesempatan itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi yang mampu menarik minat investasi dari sektor swasta.

    Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Sehingga sangat diharapkan adanya inovasi daerah, kita meningkatkan PAD daerah, supaya bisa memberikan kekuatan pada fiskal daerah, ini yang sangat penting,” ujarnya.

    Selain membahas tentang PAD, Ribka mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap program tersebut dapat segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra.

    “Intisarinya sudah disimpulkan yang disebut dengan hari ini, kita tahu, kita kenal dikemas dengan Astacita,” tuturnya.

    Dia juga berharap dengan sinerginya penyusunan RTRW dan RKPD, Sultra lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan musrenbang itu dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Tariala, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Identitas 11 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo, Kini Diserahkan Kepada Keluarga – Halaman all

    Daftar Identitas 11 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo, Kini Diserahkan Kepada Keluarga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PAPUA – Tim gabungan Ops Damai Cartenz bersama Tim Dokkes Polri dan DVI Polri berhasil mengidentifikasi 11 jenazah korban pembunuhan yang diduga kuat dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

    Pada Senin (14/4/2025), 11 jenazah itu secara resmi telah diserahkan kepada pihak keluarga.

    Proses penyerahan 11 jenazah tersebut dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz bersama Forkopimda Kabupaten Yahukimo kepada pihak keluarga.

    “Sebelumnya pada Tanggal 10 April kami telah menyerahkan 1 jenazah atas nama Ariston Kamma TKP Pegubin kepada pihak keluarga, dan Hari ini kami juga telah menyerahkan 11 jenazah korban kepada keluarga masing-masing,” kata Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Adarma Sinaga dalam keterangan Senin (14/4/2025).

    Adarma menuturkan bahwa hal ini merupakan bagian dari komitmen tim gabungan di mana jenazah diserahkan ke keluarga dalam kondisi laik.

    Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025 Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan permohonan terimakasih kepada Pemerintah daerah dan Kodim.

    “Kami berterima kasih kepada Pemda, Polres dan dari Kodim, sangat luar biasa, kami bahu-membahu, berjibaku di lokasi antar TNI-Polri sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar” ujarnya.

    Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan proses evakuasi dan identifikasi terus dilanjutkan, termasuk penyerahan sisa jenazah lainnya dalam waktu dekat. 

    Upaya pengejaran terhadap para pelaku kekejaman ini juga masih berlangsung secara intensif.

    Adapun rincian 11 jenazah yang sudah diserahkan pihak keluarga sebagai berikut:

    1. Wawan Tangahu, Dusun III, Kab. Bolmon Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)

    2. Suardi Laode alias Kaswadi, Dusun III, Kab. Bolmon Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)

    3. Stenli Humena, Kampung Kalama Darat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (TKP Muara Kum)

    4. Yuda Lesmana, Kos Jalan Paradiso, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    5. Riki Rahmat, Desa Ranomolua Kec. Besulutu Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    6. Muhammad Arif, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    7. Safaruddin, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    8. Abdur Raffi Batu Bara, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    9. Stefanus Gisbertus, Desa Tala, Kab. Seram Barat, Maluku (TKP Tanjung Pamali, Distrik Seradala)

    10. Zamroni, Dukuh Dulak Desa Gantungan, Kab. Tegal, Jawa Tengah (TKP Tanjung Pamali, Distrik Seradala)

    11. Rusli, Desa Buti, Kab. Merauke, Papua (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)