Organisasi: forkopimda

  • Di Hadapan Pelaku Industri, Andra Soni Sebut Angka Kemiskinan di Banten Turun

    Di Hadapan Pelaku Industri, Andra Soni Sebut Angka Kemiskinan di Banten Turun

    Jakarta

    Gubernur Banten Andra Soni berkumpul dengan pelaku industri di Banten. Dalam kesempatan itu, Andra menyampaikan penurunan angka kemiskinan di Banten menurun.

    “Persentase penduduk miskin menurun dari 5,84% pada Maret 2024 menjadi 5,7% pada September 2024,” kataAndra dalam acara coffee morning bersama pelaku industri di Kota Cilegon, Banten, Jumat (25/4/2025).

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, Kajati Banten Siswanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, serta perwakilan dari pelaku industri di Banten.

    Menurut Andra, penurunan angka kemiskinan di Banten itu tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras semua pelaku usaha di Banten. Kendati demikian, Andra mewanti-wanti agar semua pihak tidak cepat puas.

    “Kita tidak boleh berpuas diri. Target yang telah ditetapkan harus kita jadikan sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras, menarik lebih banyak investasi berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Andra menyampaikan, target realisasi investasi di Banten sebesar Rp 119,5 triliun tahun ini. Target itu lebih tinggi dari realisasi pada 2024 yakni Rp 105,62 triliun.

    “Realisasi investasi Banten tahun 2024 mencapai Rp 105,62 triliun dan menempatkan Banten di peringkat ke-5 nasional,” tambahnya.

    Andra pun menyampaikan Pemprov Banten berkomitmen menjaga iklim investasi. Ia mengaku mendapat dukungan dari Forkopimda.

    (aik/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkab Mojokerto Siapkan Langkah Antisipatif Jelang May Day 2025

    Pemkab Mojokerto Siapkan Langkah Antisipatif Jelang May Day 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 besok, Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forkopimca dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

    Rapat yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (24/4/2024) kemarin bertujuan untuk memastikan peringatan May Day dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan daerah industri padat pekerja, kewaspadaan dan sinergi lintas sektor menjadi fokus utama.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen pemerintah bersama TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. “Ini adalah isu tahunan dan mungkin kita semua yang berada di sini sudah memiliki pengalaman masing-masing bagaimana agar Mei Day ini berjalan lancar, kondusif, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai sistem pengupahan yang berlaku.

    “Bukan kita yang menetapkan UMR/UMK. Ada di pihak provinsi, sehingga berkoordinasi saja, kalau memang untuk lewat saja, ya dipersilahkan. Tetapi kalau demonya ke kita, kita akan susah, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan apapun terkait UMR ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Mojokerto, Bambang Purwanto, memaparkan bahwa sekitar 171.900 warga Mojokerto bekerja di sektor industri, jumlah tersebut setara dengan 26,9 persen dari total angkatan kerja yang ada. “Maka, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek punya peran penting dan bertanggung jawab untuk bisa menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.

    Sehingga para pemangku wilayah tersebut harus memetakan potensi-potensi yang akan memicu disharmonisasi. Sehingga jika terjadi disharmonisasi, terjadi sebuah kondisi yang tidak kondusif, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan jalannya Pemkab Mojokerto dan iklim investasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas daerah.

    “Ketidaknyamanan di satu wilayah bisa menyebabkan investor menarik diri dan memilih daerah lain. Kalau daerah tidak kondusif, maka investasi juga tidak akan tertarik masuk ke Mojokerto. Kalau tidak kondusif, maka perusahaan-perusahaan yang ada ini akan beralih ke wilayah luar Mojokerto. Sehingga ini bagian penting yang harus dijaga,” tandasnya.

    Forum tersebut juga menyepakati perlunya pemetaan potensi pergerakan buruh oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar langkah antisipasi bisa disiapkan sejak dini. Pendekatan humanis dan komunikasi aktif dengan serikat pekerja disebut sebagai kunci utama menciptakan situasi yang harmonis.

    “Informasikan kondisi-kondisi potensi terkait dengan pergerakan serikat-serikat pekerja, sehingga yang ada di wilayah nanti akan tanggap, bisa mengkomunikasikan dengan baik atau menyampaikan aspirasi dengan komunikasi yang baik. Maka akan terjalin harmonisasi di antara kita, sehingga Mojokerto tetap aman, damai, kondusif, dan terkendali,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Bank Papua gelar penarikan Undian Simpeda XXXV

    Bank Papua gelar penarikan Undian Simpeda XXXV

    Jayapura (ANTARA) – Bank Papua bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengelar Undian Nasional Simpeda XXXV Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah bertempat di Gedung Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis malam (24/4).

    Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Yuliana D Yembise di Jayapura, Kamis, mengatakan Undian Simpeda bukan semata ajang berhadiah namun juga bentuk nyata apresiasi kepada nasabah yang telah setia bersama BPD.

    “Melalui kegiatan ini juga sebagai pengingat bahwa kekuatan kami terletak pada kolaborasi dalam membangun kepercayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

    Menurut Yuliana, Program Undian Nasional Simpeda di Papua telah dilakukan pada 2004, 2014 dan 2025.

    “Sehingga acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus perayaan inklusi keuangan nasional,” ujarnya.

    Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang menunjuk Bank Papua sebagai tuan rumah.

    “Sehingga ini bukan sekadar penarikan undian, tetapi wujud nyata sinergi BPD seluruh Indonesia dalam membangun daerah hingga ke ujung timur nusantara,” katanya.

    Ia menambahkan acara yang dihadiri oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua, jajaran forkopimda, serta perwakilan dari seluruh BPD se-Indonesia ini juga menjadi momentum penyerahan tongkat estafet kepada Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tuan rumah penyelenggaraan berikutnya.

    “Semoga hadiah yang diterima membawa berkah, serta menjadi motivasi untuk terus menabung,” ujarnya.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan pihaknya merasa terhormat dapat menyambut semua hadirin dan tamu undangan dalam acara Penarikan Undian Simpeda Tingkat Nasional XXXV Tahun 2025 di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

    “Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadi Tuan Rumah pada pelaksanaan Penarikan Undian Simpeda Tingkat Nasional Tahun XXXV Tahun 2025,” tuturnya.

    Menurut Ramses, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai peluang serta solusi keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat tali silahturahmi yang terjalin dengan baik selama ini.

    “Melalui tema ‘Gebyar Bumi Cenderawasih, Kebahagiaan Nusantara’ tidak hanya sekedar sebuah tagline namun menggambarkan semangat untuk mewujudkan kebahagiaan yang merata di seluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

    Sementara itu, Vice President Divisi Dana dan Jasa Bank Jatim Yetty Fitria mengatakan penyelenggaraan Penarikan Undian Simpeda Tingkat Nasional XXXV Tahun 2025 di Papua mengedepankan konsep etnik budaya di Tanah Papua.

    “Sehingga sesuai dengan tema Simpeda kali ini di mana kebahagiaan nusantara maka sangat mewakili semangat seluruh BPD di semua seluruh tanah air untuk terus saling bersinergi dan berkolaborasi antar seluruh BPD guna meningkatkan bank pembangunan daerah menjadi lebih jaya lagi,” tuturnya.

    Pihaknya juga memberikan apresiasi untuk nasabah Bank Jatim yang telah memenangkan hadiah utama senilai Rp500 juta.

    “Dengan memenangkan hadiah utama sebesar 500 juta ini akan menjadi semangat buat semua nasabah agar terus meningkatkan tabungan dari kegiatan ini maka gerakan menabung akan terus didengungkan,” ujarnya.

    Pada puncak acara kegiatan penarikan Undian Nasional Simpeda XXXV Tahun 2025 dengan total hadiah senilai Rp3 miliar tersebut, di antaranya Bank Kalbar menjadi yang pertama mendapatkan Rp100 juta, kemudian yang kedua Bank Jatim Rp100 juta, dan yang ketiga Bank Kaltimtara memperoleh Rp100 juta. Sedangkan hadiah utama diperoleh oleh Bank Jatim senilai Rp500 juta.

    Sementara hadiah apresiasi diperoleh nasabah Bank Papua KCP Kepi dari Kabupaten Mappi, Papua Selatan atas nama Andi Irdayanti Nur sebesar Rp100 juta.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan Nasional

    JABAR EKSPRES  – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, berharap panen raya jagung di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bisa menjadi langkah konkret dalam mendukung swasembada pangan nasional.

    Panen ini juga merupakan bagian dari rencana aksi 100 hari kerja Bupati Bandung periode 2025–2030.

    “Kami bersama Forkopimda melaksanakan Panen Raya Jagung, dalam rangka mendorong dan membantu program ketahanan pangan nasional yang juga masuk ke dalam program 100 hari kerja,” kata Dadang saat kegiatan panen raya yang digelar Kamis (24/4/2025).

    Lahan seluas 180 hektare tersebut dikelola bersama oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kodim 0624/Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA: TPS di Cimahi Bakal Dilengkapi Insinerator, Pemkot Dorong Sirkular Ekonomi dari Sampah

    Dari total lahan yang tersedia, 75 hektare telah ditanami jagung pakan dan menghasilkan rata-rata 13 ton per hektare. Selain jagung, sebagian lahan juga ditanami padi gogo.

    Dadang menilai pemanfaatan lahan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan TNI mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Ini membuktikan bahwa lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan oleh petani, sekarang sudah bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi peran Unpad, Kodim 0624, dan para petani yang terlibat dalam pengelolaan dan panen jagung ini.

    BACA JUGA: Duga Ada Pihak Berkepentingan di balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Dedi Mulyadi: Bukan Murni Gugatan PTUN!

    Menurutnya, para petani yang terlibat juga telah menerima upah kerja (HOK) serta 10 persen hasil panen sebagai bentuk pembagian manfaat langsung.

    “Ini salah satu terobosan yang luar biasa. Bukan hanya jagung yang ditanam, tapi juga padi dan keputusan-keputusan lain yang mendukung swasembada pangan, terutama di Kabupaten Bandung,” ucap Dadang.

    Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra, menambahkan jika panen ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan yang digagas Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    “Ini salah satu program strategis, karena ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo, dan kami laksanakan di setiap kabupaten, termasuk di sini,” kata Tinton.

  • TPS di Cimahi Bakal Dilengkapi Insinerator, Pemkot Dorong Sirkular Ekonomi dari Sampah

    TPS di Cimahi Bakal Dilengkapi Insinerator, Pemkot Dorong Sirkular Ekonomi dari Sampah

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi serius menangani persoalan sampah yang makin pelik. Setelah status darurat sampah ditetapkan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyebut pihaknya tengah mengupayakan pemasangan mesin insinerator di setiap TPS untuk mengolah sampah secara langsung di lokasi.

    Langkah ini jadi bagian dari program clean up yang terus digencarkan Pemkot Cimahi demi memutus ketergantungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    “Mudah-mudahan setelah ini akan kita pasang insinerator sebagai pengolah sampah. Sampah-sampah ini akan jadi residu,” ujar Ngatiyana saat ditemui di Cimahi, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, kehadiran mesin insinerator akan membuat sampah yang selama ini menggunung bisa langsung diolah menjadi material yang lebih berguna. Salah satunya, paving blok.

    BACA JUGA:TPS Liar Menjamur di Cimahi Usai Lebaran, DLH Gencarkan Pembersihan

    “Hasil sampah dari insinerator akan dibuat jadi paving blok di TPST Cibeber,” lanjutnya.

    Ngatiyana juga menambahkan, mesin serupa akan dipasang di lokasi-lokasi lain. Tujuannya, agar setiap wilayah bisa mandiri dalam pengelolaan sampah tanpa harus bergantung pada pengiriman ke TPA.

    “Soal pengolahannya, karena semuanya bisa diolah di insinerator, itu tanggung jawab kita. Tidak dibuang ke TPA lagi, tapi kita olah di sini,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, setelah masa darurat sampah selesai dalam satu minggu, langkah selanjutnya adalah menata sistem pengelolaan yang lebih terstruktur.

    Sampah akan dipilah dari rumah oleh warga, lalu diangkut dan diolah di titik-titik insinerator yang sudah disiapkan.

    BACA JUGA:Antisipasi Kebijakan Larangan Open Dumping, Pemkot Cimahi Akan Perkuat Pengolahan Sampah TPS 3R

    “Dengan mesin pengolah sampah ini, nanti hasilnya berupa residu yang akan kita buat jadi paving blok,” bebernya.

    Paving blok hasil pengolahan tersebut, kata Ngatiyana, akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya membangun sirkular ekonomi di Cimahi.

    “Yang butuh paving blok, silakan digunakan oleh masyarakat,” jelasnya.

    Program ini tak hanya didukung oleh Pemkot, tapi juga lintas sektor seperti Forkopimda termasuk Kejaksaan Negeri Cimahi ikut turun tangan.

    “Ini kerja sama dengan Forkopimda. Kejari sendiri juga mengerahkan anggotanya untuk penyuluhan ke masyarakat, soal pentingnya pilah sampah dan bagaimana cara membuang yang benar,” pungkas Ngatiyana. (Mong)

  • Forkopimda Papua Barat Daya tegaskan tidak ada tempat bagi klaim separatis NRFPB

    Forkopimda Papua Barat Daya tegaskan tidak ada tempat bagi klaim separatis NRFPB

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Forkopimda Papua Barat Daya tegaskan tidak ada tempat bagi klaim separatis NRFPB
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama unsur Forkopimda daerah ini menyelenggarakan rapat tertutup sebagai respons terhadap adanya yang mengklaim sepihak dan aktivitas kelompok yang menamakan diri Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

    Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan dihadiri oleh sepuluh unsur pimpinan Forkopimda, antara lain Wakil Gubernur, Danrem 181/PVT, Kabinda PBD, Wakapolda, Dirintelkam Polda PBD, Kepala Kesbangpol, Dandim 1802/Sorong, Ketua MRP PBD, dan Staf Ahli Gubernur, pada Senin (21/4).

    Dalam rapat tersebut, Forkopimda sepakat mengambil langkah tegas terhadap segala bentuk upaya separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.

    Gubernur Elisa Kambu menyatakan bahwa Papua Barat Daya adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tidak ada ruang bagi pihak manapun yang mencoba memecah persatuan bangsa dengan klaim sepihak. Segala bentuk tindakan yang menyimpang dari konstitusi akan ditindak melalui jalur hukum,” jelas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Selasa (23/4/2025).

    Gubernur Elisa menegaskan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kelompok yang menamakan diri NRFPB tidak sah secara konstitusi. 

    “Mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kami akan bersinergi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan, penindakan, serta pencegahan lanjutan terhadap aktivitas separatis. Masyarakat kami imbau untuk tidak terprovokasi,” kata Gubernur seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Rabu (23/4).

    Sementara itu Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa  menyampaikan, aparat kepolisian dari Polda Papua Barat Daya tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindakan pidana makar dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

    ”Kami awasi ketat aktivitas kelompok ini, termasuk distribusi konten mereka di media sosial. Setiap pelanggaran akan diproses hukum dengan tegas dan terukur kepada kelompok-kelompok mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Ronny.

    Ditempat yang sama Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono mengungkapkan, kelompok NRFPB jelas merupakan gerakan inkonstitusional. 

    “TNI mendukung penuh tindakan penegakan hukum oleh Polri. Apabila terdapat indikasi penggunaan senjata atau ancaman serius terhadap kedaulatan, TNI akan bertindak tegas. Keutuhan NKRI adalah harga mati,” pungkasnya.

    Danrem mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. Pemerintah dan aparat keamanan akan terus memantau serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dorong Pendidikan Santri, Bank Mandiri Perkuat Fasilitas Ponpes Al-Inaaroh Al-Hikam di Cirebon

    Dorong Pendidikan Santri, Bank Mandiri Perkuat Fasilitas Ponpes Al-Inaaroh Al-Hikam di Cirebon

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam upaya mendukung pembangunan sosial berbasis keagamaan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan Bank Mandiri melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa pembangunan sarana dan prasarana di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (Pondok Pesantren) Al-Inaaroh Al-Hikam, Desa Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Adapun, acara peresmian program TJSL tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian RI Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, Bupati Cirebon Imron, Forkopimda Jawa Barat serta Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, yang hadir bersama jajaran direksi dan manajemen Bank Mandiri, Selasa (22/4).

    Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi turut hadir, perwakilan Kementerian Agama, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, serta para pengurus yayasan dan kepala daerah dalam kegiatan tersebut. 

    Adapun, dalam program ini Bank Mandiri memberikan bantuan berupa pembangunan gedung pondok pesantren tiga lantai yang terdiri dari berbagai fasilitas penunjang, termasuk aula serbaguna, ruang kelas, kamar tidur santri, kamar mandi, serta area cuci dan jemur di lantai atap. Gedung ini dibangun untuk menampung sebanyak 150 santri putra atau putri yang sebelumnya mengalami keterbatasan ruang belajar dan hunian​

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata sinergi antara korporasi dan masyarakat dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

    “Bank Mandiri berkomitmen menjadi bagian dari solusi atas kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Melalui pembangunan fasilitas ini, kami berupaya untuk mengakselerasi terciptanya lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para santri,” ujar Darmawan dalam sambutannya. 

    Dalam proses pembangunannya, Bank Mandiri dan Yayasan Al-Inaaroh Al-Hikam terus menjalin sinergi yang erat, mulai dari tahap perencanaan, survei lokasi, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Proyek yang dimulai pada pertengahan 2024 ini telah menunjukkan progres signifikan, dengan struktur bangunan yang telah berdiri kokoh.

    Sebagai informasi, Yayasan Al-Inaaroh Al-Hikam sendiri telah berdiri sejak tahun 1984 dan menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan pesantren di wilayah Cirebon. Dengan kapasitas santri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai menjadi semakin krusial. 

    Untuk itu, selain pembangunan fisik, bantuan ini juga mencakup pengadaan sarana pendukung seperti tempat tidur, lemari, meja dan kursi belajar bagi para santri. Bank berlogo pita emas ini berharap, fasilitas yang dibangun tidak hanya akan memperluas daya tampung pondok, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan proses pembelajaran para santri, guru, hingga pengurus. 

    “Kami berharap dukungan ini bisa menginspirasi pelaku industri lain untuk ikut berkontribusi membangun bangsa. Melalui program TJSL yang terarah, Bank Mandiri akan terus mengakselerasi pertumbuhan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Darmawan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Melalui Aksi Penanaman Pohon, HIPMI Dukung Pelestarian Alam di Mojokerto

    Melalui Aksi Penanaman Pohon, HIPMI Dukung Pelestarian Alam di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Mojokerto turut ambil bagian dalam aksi penanaman pohon. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen HIPMI dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto.

    Penanaman pohon yang digelar di wisata alam Alas Veenuz di Desa Sukosari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi 2025. Turut hadir dalam aksi penanaman pohon tersebut Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Rizal Oktavian.

    “Pemkab Mojokerto dalam memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan mengakomodir pegiat wisata. Kami mengedukasi pelaku wisata khususnya di wilayah hutan bersama sama melestarikan alam Mojokerto untuk masa depan anak anak kita nanti,” ungkapnya.

    Perwakilan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan menyampaikan, jika Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pilot project. “Dapat kita lihat, di sini tidak ada sampah, indah dan bersih. Di sini, Forkopimda-nya juga dapat bekerja sama dengan baik untuk berkolaborasi,” katanya.

    Perwakilan Alas Veenuz menuturkan, jika aksi penanaman pohon tersebut merupakan langkah nyata dalam menjaga bumi. Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan perawatan terhadap hutan dan melakukan penanaman pohon di area area lahan tangkapan sumber mata air.

    “Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa di kampanyekan kepada masyarakat umum biar semua kalangan masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi,” lanjutnya.

    Sementara itu, Bendahara HIPMI Kabupaten Mojokerto, Muhammad Fuad mengatakan, keterlibatan pengusaha muda dalam isu-isu lingkungan adalah dukungan terhadap program di Hari Bumi 2025. Karena, tegasnya, satu tindakan kecil untuk bumi hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan.

    “Kita semua secara bersama-sama harus menjaga alam. HIPMI Mojokerto sangat mendukung gerakan pelestarian alam, termasuk melalui aksi nyata seperti penanaman pohon hari ini. Kita sadar, keberlanjutan bisnis ke depan juga sangat bergantung pada kelestarian lingkungan,” ujarnya.

    Alaz Veenuz menjadi salah satu contoh wisata di Kabupaten Mojokerto yang telah menggalakan penanaman pohon untuk menjaga alam. Menurutnya, Alas Veenus merupakan salah satu aset wisata alam yang luar biasa karena telah menjaga ekosistemnya, dengan menjaga masa depan wisata dan ekonomi lokal.

    “Dengan semangat kolaboratif, HIPMI Mojokerto berkomitmen untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan. Khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat dan keberlangsungan ekonomi lokal,” tegasnya.

    Dalam aksi penanaman pohon peringatan Hari Bumi 2025 tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, komunitas pecinta alam, serta pelajar. Tujuan dari kegiatan tersebut dapat membangkitkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga bumi dari kerusakan lingkungan. [tin/kun]

  • Bentrok Pesilat Magetan, Forkopimda dan IPSI Tegaskan Tak Ada Konflik Lanjutan

    Bentrok Pesilat Magetan, Forkopimda dan IPSI Tegaskan Tak Ada Konflik Lanjutan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan bersama seluruh unsur perguruan silat di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) menyatakan komitmen menjaga kedamaian dan kondusifitas pasca terjadinya bentrok antar kelompok silat yang sempat mencuat ke publik. Dalam agenda Halal Bihalal IPSI Magetan, Senin (21/4/2025) di Pendapa Surya Graha, berbagai pihak menyatukan tekad untuk tidak memperpanjang insiden tersebut.

    Pj Bupati Magetan, Nizhamul, menegaskan bahwa bentrokan yang terjadi tidak akan berlanjut menjadi konflik berkepanjangan. Dia menyampaikan bahwa pertemuan bersama para ketua perguruan silat telah berlangsung dengan baik, dalam suasana silaturahmi dan persaudaraan.

    “Kejadian bentrok perguruan silat ini sudah kami pastikan tidak ada konflik lanjutan. Kami sudah ketemu dengan seluruh ketua perguruan silat di Magetan dalam Halal Bihalal IPSI tadi. Kami harap kejadian kemarin tidak dipolitisasi dan tidak diframing. Mereka semua orang-orang yang baik, tidak suka membuat gaduh,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan pentingnya mengedepankan musyawarah dan kebersamaan sebagai kekuatan untuk membangun daerah.

    “Makanya nanti kami setelah acara ini memberi satu apa diskusi sedikit ya. Bagaimana kita berdiskusi banyak silahturahmi seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana kita berdaya kan mereka ini menjadi satu kekuatan yang besar untuk membangun negara kami ini. Jadi hendaknya silahturahmi,” tambah Nizhamul.

    Senada dengan itu, Kapolres Magetan, AKBP Erik Bangun Prakasa, menyatakan bahwa perizinan acara yang berlangsung telah dipenuhi dan situasi di lapangan relatif terkendali.

    “Untuk izin sudah ada, di lokasi memang tidak ada masalah sampai dengan acara kegiatan saya. Dan tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak PJ Bupati, ini hanya kesalahpahaman saja yang Alhamdulillah sudah kita bisa selesaikan secara baik dan hadir juga di acara ini semua tadi ketua perguruan silat dan ke depan yang terpenting adalah ke depan. Ke depan kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal yang sama,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pihak akan melakukan evaluasi ke depan, termasuk mekanisme perizinan kegiatan.

    “Tentu saja, ini semua menjadi evaluasi baik dari kami, dari teman-teman nanti Pak ketua IPSI juga akan melaksanakan evaluasi secara internal. Nanti kita kembalikan di bawah wadah ketua IPSI. Silakan nanti bisa dibicarakan dengan beliau. Bagaimana manfaat, bagaimana manfaatnya, yang terbaik, yang penting mendukung Kabupaten Magetan,” lanjutnya.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibacakan deklarasi damai antar perguruan pencak silat yang memuat sembilan poin komitmen, antara lain menjaga kerukunan, menolak provokasi, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Para ketua perguruan turut menandatangani pernyataan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap situasi kamtibmas di Magetan.

    Berbagai langkah ini merupakan bentuk sinergi nyata antara Pemkab, TNI-Polri, dan elemen masyarakat dalam menjaga kedamaian di wilayah Magetan. Harapannya, tidak ada lagi insiden serupa yang merusak citra pencak silat sebagai warisan budaya dan olahraga bela diri khas Indonesia.

    Diketahui, bentrok antar perguruan silat pecah di Jalan Raya Magetan-Madiun, masuk Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Minggu (20/4/2025). [fiq/but]

  • KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    Banjarbaru (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan menjadi contoh Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang berlangsung damai dan didukung masyarakat.

    “Alhamdulilah suasana di sini terasa sangat sejuk dan damai, masyarakat antusias datang sejak pagi ke TPS,” kata dia saat melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu.

    Afifuddin mengunjungi sejumlah TPS di lima kecamatan di Banjarbaru bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Bawaslu RI Herwin J Malonda.

    Dia juga turut didampingi Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa dan unsur forkopimda Kalsel.

    Afifuddin mengaku senang dari hasil pantauan sementara tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di Banjarbaru sebanyak 195.819 orang terdiri dari 95.498 pemilih laki-laki dan 100.321 pemilih perempuan.

    “Harapan kita partisipasi pemilih bisa di atas 70 atau 80 persen, karena ini menunjukkan salah satu keberhasilan penyelenggaraan PSU,” jelasnya.

    Dia menyampaikan terima kasih kepada KPU Kalsel dan seluruh jajaran termasuk Bawaslu serta dukungan penuh pemerintah daerah dan TNI-Polri sehingga PSU dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung aman, lancar serta kondusif.

    Delapan daerah hari ini menyelenggarakan PSU setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Selain Banjarbaru di Kalsel yang menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong, ada Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara(Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025