Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Peringati Hari Buruh, Bupati pastikan tidak ada PHK di Kabupaten Kudus 

    Peringati Hari Buruh, Bupati pastikan tidak ada PHK di Kabupaten Kudus 

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Peringati Hari Buruh, Bupati pastikan tidak ada PHK di Kabupaten Kudus 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Pemerintah Kabupaten Kudus terus berkoordinasi dengan perusahaan yang ada agar tidak melakukan PHK. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memastikan pekerja di Kabupaten Kudus aman dari PHK. Hal itu disampaikannya saat Halalbihalal Sarasehan Ketenagakerjaan di Kantor DPC KSPSI Kabupaten Kudus, Kamis (1/5). 

    Ia mengupayakan agar iklim tenaga kerja maupun pengusaha selalu kondusif. Pihaknya selalu berpesan kepada pengusaha untuk menjaga situasi tetap harmonis dan baik. “Kami upayakan menjaga kondisi Kudus selalu harmonis dan baik,” ujarnya.

    Selain itu untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja disektor informal seperti  pelaku UMKM, tukang ojek, tukang becak, terutama dari kalangan kurang mampu, diupayakan menjadi anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Khususnya, bagi pemilik KTP Kabupaten Kudus. 

    Dimana, di Kabupaten Kudus Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi warga Kabupaten Kudus sudah mencapai 99,01 persen.

    Tak hanya BPJS Kesehatan, bupati menjelaskan akan mengupayakan pekerja bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya menyampaikan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kabupaten Kudus sekitar 40 persen.

    Sam’ani menjelaskan ada berbagai bantuan yang ditujukan bagi pelaku UMKM dan pekerja. Seperti bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus. Ada juga bantuan CSR perusahaan.

    “Ada banyak bantuan bagi pekerja dan pelaku UMKM. Kami utamakan bagi pelaku UMKM dan pekerja Kudus karena bersumber dari APBD,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (2/5). 

    Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Kudus dan Forkopimda Kabupaten Kudus yang telah mendukung dan menjaga kondusifitas Kabupaten Kudus. Pihaknya meminta Bupati Kudus mengupayakan Kabupaten Kudus ramah investasi. Pihaknya berharap hubungan industrial, lingkungan industrial, dan pengusaha selalu berjalan berdampingan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
    “Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
    “Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi,” ucapnya.
    Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.
    Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.
    Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
    “Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
    Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.
    Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Tangerang Canangkan Sekolah Gratis untuk SD dan SMP Swasta Umum Megapolitan 2 Mei 2025

    Pemkab Tangerang Canangkan Sekolah Gratis untuk SD dan SMP Swasta Umum Megapolitan 2 Mei 2025

    Pemkab Tangerang Canangkan Sekolah Gratis untuk SD dan SMP Swasta Umum
    Penulis
    TANGERANG, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi mencanangkan program sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP swasta umum secara bertahap.
    Pencanangan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).
    Pencanangan program ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan unsur Forkopimda.
    “Ibu bapak, kita mulai ya pencanangan sekaligus dimulainya sekolah gratis secara bertahap di
    Kabupaten Tangerang
    untuk SD, SMP swasta umum,” ujar Maesyal, dikutip dari situs resmi Pemkab Tangerang.
    Menurut Maesyal, program ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Tangerang dalam memprioritaskan sektor pendidikan.
    Pada tahap awal, Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk tahun 2025.
    Dana ini akan digunakan untuk membiayai sekitar 24 ribu siswa SD swasta umum dan 25 ribu siswa SMP swasta umum.
    Maesyal menambahkan, pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala dengan target selesai dalam waktu maksimal lima tahun. Meski demikian, percepatan pelaksanaan tetap diupayakan.
    “Memang baru sekitar Rp40 miliar yang kita gelontorkan tahun 2025, mengakomodir 25 ribu bagi SMP swasta umum, 24 ribu bagi SD swasta umum. Tahun 2026 dan 2027, mudah-mudahan paling lambat 5 tahun, sudah tuntas tapi kita coba adakan percepatan-percepatan,” ujar Maesyal.
    Maesyal mengungkapkan, tujuan utama dari program
    sekolah swasta gratis
    ini adalah meringankan beban ekonomi orang tua.
    Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih semangat bersekolah, dan membuka akses pendidikan swasta yang setara dengan negeri.
    Maesyal juga menekankan pentingnya gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan yang bermutu dan inklusif.
    Dalam kesempatan yang sama, Maesyal turut membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang mengajak seluruh pihak menjadikan Hardiknas sebagai momentum memperkuat komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Magetan (beritajatim.com) – Kondisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) MSI (Mitra Sejahtera Indonesia) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sudah tidak sehat sejak tahun 2021.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar siang ini antara Komisi B DPRD Magetan, Dinas Koperasi, Forum Koperasi, dan perwakilan MSI, serta Satreskrim Polres Magetan, di Ruang Banggar DPRD Magetan, Jumat (2/5/2025)

    Dari rapat tersebut, KSPPS MSI telah mengalami ketidaksehatan finansial sejak tahun 2021 lalu. Bukannya berbenah, koperasi ini justru terus menambah anggota tanpa transparasi kondisi keuangan koperasi yang jelas.

    Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita, menegaskan bahwa kondisi MSI sudah tidak sehat selama tiga tahun terakhir. “MSI ini sejak 2021 memang sudah tidak sehat. Dan yang bisa saya lakukan saat ini adalah menghimbau kepada warga masyarakat Magetan supaya berhati-hati pada saat menitipkan uang tabungannya,” ujarnya.

    Rita juga menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan solusi instan atas kerugian yang dialami para anggota koperasi. Meski begitu, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Forkopimda, termasuk PJ Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim untuk menjaga situasi di Magetan tetap kondusif.

    Ia juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga tinggi. “Menitipkan uang tabungan atau deposito itu harus kepada bank yang sudah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Itu akan lebih aman dan nyaman,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Magetan, Marga Dwi Setyawan, menyatakan bahwa hasil RDP hari ini mendorong Dinas Koperasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap MSI. Ia mengungkapkan bahwa MSI menyatakan komitmen untuk mengembalikan dana nasabah, namun meminta waktu untuk menyelesaikan hal tersebut.

    “Tadi sudah disampaikan MSI berkomitmen akan berupaya mengembalikan semua dana tabungan dari anggota koperasi MSI tersebut. Cuman mereka meminta waktu,” ungkap Marga.

    Dia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses pengembalian ini akan dilakukan maksimal, termasuk oleh aparat penegak hukum yang turut hadir dalam RDP.

    Komisi B dan Dinas Koperasi juga menegaskan pentingnya laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) disampaikan secara faktual tanpa manipulasi data. Posko-posko pengaduan akan dimaksimalkan di titik-titik cabang MSI untuk menampung keluhan masyarakat.

    Dalam RDP juga muncul indikasi bahwa sistem di MSI menyerupai skema Ponzi. Hal ini dilihat dari struktur pendapatan yang tidak seimbang antara gaji pokok karyawan dan tunjangan besar yang berasal dari persentase dana nasabah yang masuk. Namun, total dana nasabah belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap audit dengan melibatkan pihak appraisal independen.

    “Saat ini kita berupaya konfirmasi dengan ketua koperasi MSI untuk segera melakukan tindakan konkret. Salah satunya dengan melakukan penagihan kepada peminjam, melelang aset, dan membuka peluang investor untuk akuisisi koperasi,” terang Marga.

    Dinas Koperasi, sesuai tupoksinya, diminta untuk menjadi pihak pengawas utama terhadap proses realisasi janji pengembalian dana dari pihak MSI. Proses hukum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

    Polemik yang terjadi pada koperasi MSI ini kembali menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menitipkan uang dan memastikan lembaga keuangan yang digunakan telah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh OJK atau lembaga pengawas keuangan lainnya.

    Sementara itu, Tim Penyidik Satreskrim Polres Magetan Iptu Dedy Norawan mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi terkait kasus KSPPS MSI ini.

    “Upaya penyelidikan kami adalah untuk mencari dan menemukan dugaan tindak Kami belum tahu apakah nanti pidananya seperti apa. Apakah terkait dengan hukum penggelapan atau terkait dengan kejahatan korporasi,” kata Dedy.

    “Yang saya inginkan di sini adalah Bapak Ibu pengurus ini terbuka gitu loh. Jadi ini ada kerugian. Ada beberapa masyarakat yang saat ini enggak bisa diambil. Solusi ke depannya apa konkretnya itu?Saya kira ada solusi untuk pengembalian kerugian anggota,” lanjut Dedy dalam RDP tersebut.

    Dia lantas mengingatkan para anggota koperasi MSI agar tidak gegabah dalam bertindak. “Jangan sampai melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Harap bersabar. Kami usahakan agar kasus ini bisa segera ada solusi dari MSI. Kami mengimbau masyarakat agar tidak bertindak gegabah,” pungkas Dedy. [fiq/suf]

  • Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo siap terbang ke Tanah Suci Saudi Arabia. Momen haru pun terlihat dari kegiatan Pamitan Haji yang dilaksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Jumat (2/5) siang. Ratusan jemaah yang 70 persennya lanjut usia (lansia) itu, semuanya berstatus istitoah dan layak terbang. Sebab, meskipun mayoritas lansia, namun tidak ada yang resiko tinggi (risti). Bahkan, mereka tidak ada yang memakai kursi roda.

    “Tahun ini banyak yang sepuh, tetapi tidak pakai kursi roda, semua istitoah dan tidak ada yang risti. Mereka layak terbang,” kata Kepala Kemenag Ponorogo M. Nurul Huda, Jumat (2/5/2025).

    Huda menjelaskan bahwa sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo ini, tergabung menjadi 2 kelompok terbang (kloter). Yakni masuk dalam kloter 52 dan kloter 52. Kedua kloter itu, masuk dalam gelombang ke dua, dan langsung menuju Makkah. “Kalau dulu masuk gelombang 1, tahun ini karena ada si kloter 52 dan 53, maka masuk gelombang 2. Jadi nanti langsung ke Makkah,” katanya.

    Jika sesuai jadwal, ratusan jamaah haji asal Ponorogo ini, pada tanggal 16 Mei 2025 diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Lebih lanjut, baru sehari setelahnya, dijadwalkan terbang ke Tanah Suci.

    Acara pamitan haji ini, dihadiri Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Wakilnya Lisdyarita. Selain itu, juga Forkopimda dan dinas terkait. Dalam kesempatan itu, Kang Giri nitip doa kepada para ratusan jamaah. Dia minta didoakan Ponorogo dilancarkan. Semua masyarakatnya rukun, tidak ada bencana dan ekonomi semakin baik.

    “Di rumah Allah, saya nyuwun nitip Ponorogo diparingi lancar, rakyat rukun dan tidak ada bencana serta ekonomi semakin membaik,” pungkasnya. (end/kun)

  • Bupati Tuban Mas Lindra Sambut Peringatan May Day 2025 Penuh Suka Cita

    Bupati Tuban Mas Lindra Sambut Peringatan May Day 2025 Penuh Suka Cita

    Tuban (beritajatim.com) – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Kabupaten Tuban berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Bertempat di GOR Rangga Jaya Anoraga, Kamis (1/5/2025), perayaan ini mengusung tema “May Day is Kolaborasi Day” dan menjadi ajang kolaboratif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.

    Tidak seperti di banyak daerah lain yang dipenuhi aksi demonstrasi, May Day di Tuban diwarnai pendekatan persuasif tanpa turun ke jalan. Para buruh tetap menyampaikan aspirasi mereka dalam suasana tertib dan damai.

    “Memang May Day ini sedikit berbeda, kita lebih melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pemerintahan dan menyampaikan tuntutan kita,” kata Duraji, Ketua FSPMI Cabang Tuban.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, yang akrab disapa Mas Lindra, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan peringatan May Day yang berlangsung harmonis. Ia juga menyerahkan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur kepada 37 perusahaan di Tuban.

    “Saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman buruh yang merayakan dengan tertib, rukun, dan penuh kegembiraan ini, sehingga May Day bukan sekadar hari peringatan, tapi momentum kolaborasi untuk kemajuan bersama,” ujar Mas Lindra.

    Mas Lindra bahkan turut berjoget bersama Forkopimda dan Ketua FSPMI Tuban sebagai bentuk solidaritas kepada para buruh. Ia menegaskan bahwa aspirasi pekerja akan ditindaklanjuti dan dikaji demi kemajuan daerah serta keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan usaha.

    Kegiatan May Day 2025 di Tuban diikuti lebih dari 600 peserta dari 49 organisasi dan serikat pekerja, serta perwakilan pengusaha. Acara ini diprakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban.

    “Kami kemas May Day ini dengan penuh kegembiraan, sesuai arahan Mas Lindra dan Forkopimda, sebagai bukti nyata bahwa hubungan industrial di Tuban semakin harmonis dan konstruktif,” ungkap Plt. Kepala Disnakerin Tuban, Rohman Ubaid. [ayu/beq]

  • Bupati Jepara Ngantor di Desa Kunir, Serap Aspirasi dan Dorong UMKM hingga Wisata

    Bupati Jepara Ngantor di Desa Kunir, Serap Aspirasi dan Dorong UMKM hingga Wisata

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Kali ketiga melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa, Pemkab Jepara tetap fokus untuk mengembangkan UMKM hingga wisata di kota yang terkenal dengan ukiran kayunya.

    Pada kesempatan ketiga ini, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengunjungi Desa Kunir, Kecamatan Keling.

    Orang nomor satu di Kabupaten Jepara itu menyampaikan saat melaksanaan kegiatan itu berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat yang menyambut langsung kehadiran orang nomor satu di Jepara tersebut.

    Pria yang kerap disapa Mas Wiwit hadir bersama jajaran pejabat Pemkab Jepara, antara lain Asisten 1 Sekda Ratib Zaini, Asisten 2 Herry Yulianto, Asisten 3 Aris Setyawan, serta Forkopimda dan Forkopimcam Keling. 

    Kepala desa hingga berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Dia menyebutkan dalam acara tersebut dirinya membuka dua sesi pertanyaan, karena besarnya antusias warga. 

    Aspirasi yang disampaikan meliputi infrastruktur jalan, bantuan sarpras pendidikan dan kesehatan, kebersihan lingkungan, bantuan pertanian dan peternakan, hingga pengembangan wisata dan penghijauan melalui pohon buah.

    “Ngantor di Desa Kunir hari ini luar biasa. Sudah seperti yang saya harapkan. Tinggal nanti kita lihat RAB-nya, bisa kita biayai dari mana, apakah dari desa, kabupaten, provinsi, pusat, atau bahkan pihak ketiga,” kata Bupati Jepara Witiarso Utomo kepada Tribunjateng, Kamis (1/5/2025).

    Bupati menegaskan bahwa sektor wisata, UMKM, pertanian, dan peternakan akan menjadi fokus utama dalam pembangunan di wilayah ini. 

    Ia berharap, potensi-potensi lokal dapat dikelola dengan baik agar memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa.

    Dalam kunjungannya, Bupati juga meninjau langsung peternakan sapi dan menyempatkan membeli serta mencicipi produk UMKM lokal. 

    Salah satu produk yang menarik perhatiannya adalah es krim alpukat khas Desa Kunir. “Maknyus,” puji Bupati usai mencicipinya.

    Ia juga menekankan pentingnya membangkitkan kembali geliat UMKM untuk menggerakkan ekonomi lokal. 

    “Kecamatan Keling memiliki 12 desa, harus bisa menciptakan keramaian agar ekonomi tumbuh. Pemerintah pasti akan support jika masyarakat kreatif dan semangat,” tegasnya.

    Terkait sektor kesehatan, Bupati menyatakan bahwa pengajuan pembangunan Pustu akan ditindaklanjuti karena sudah masuk dalam target prioritas pemerintah daerah.

    Sementara itu, untuk infrastruktur jalan, Bupati menyebutkan bahwa tahun ini baru menyentuh Desa Tunahan dan Klepu. 

    Tahun depan, jalan-jalan desa lainnya, terutama akses menuju lokasi wisata, akan diutamakan dan ditargetkan mulus seluruhnya.

    Permintaan bantuan untuk sarpras pendidikan, pertanian, dan peternakan juga akan segera ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan masing-masing.

    Salah satu warga Kunir, Naning, menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih atas kehadiran Bupati yang mendengarkan dan merespons cepat aspirasi masyarakat. 

    “Terima kasih Bupati sudah memperhatikan desa kami. Aspirasi kami langsung ditindaklanjuti. Ini membuktikan pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat,” ujarnya.

    Dengan semangat kolaboratif, Bupati berharap seluruh potensi Desa Kunir dan Kecamatan Keling dapat dikembangkan maksimal demi kesejahteraan bersama. (Ito)

  • Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau 2025. BNPB juga telah menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa kemarin (29/4/2025).

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

    “Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei,” kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.

    Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

    Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

    Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau menjadi tempat digelarnya apel kesiapsiagaan nasional mengingat “Bumi Lancang Kuning” menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75 persen dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.

    Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.

    Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.

    Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.

    BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.

    “Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas,” katanya.

  • Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang mengakibatkan pemborosan

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai acara seremonial tersebut tanpa disadari cukup mengganggu fokus pencapaian dari anggaran yang telah dialokasikan.

    Tomsi menekankan fokus alokasi anggaran seharusnya diarahkan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik.

    “Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Jatim, Selasa.

    Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, ia mengajak Pemda agar mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur dan bersifat mubazir.

    Dia juga bercerita dalam pelaksanaan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, misalnya, kerap ditemukan praktik pemborosan serta alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang anggaran untuk kegiatan pendukung justru lebih besar dibandingkan alokasi terhadap program inti yang seharusnya menjadi fokus utama.

    “Jadi, anggaran stuntingnya itu [misalnya] Rp12 miliar, Rp2 miliar yang masuk mulutnya bayi dan ibu hamil, dan Rp10 miliarnya itu buat uang jalan, kemudian pengembangan kapasitas, kemudian tenda, kemudian beberapa acara-acara yang lain,” ujarnya mengumpamakan.

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mencermati sejumlah hal dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.

    Ia berharap program dan kegiatan yang disusun dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Menurut dia, forum Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJMN.

    “Kemudian meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektoral,” ujar Tomsi.

    Selanjutnya, ia juga menekankan agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN serta proyek-proyek strategis nasional.

    “Menyiapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha melalui kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Tomsi juga mengharapkan Pemprov Jatim dapat menyiapkan rencana kerja yang mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan.

    Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa APEKSI merupakan wadah yang kuat dalam membangun kolaborasi antardaerah, sekaligus menjadi ruang berkumpul yang memupuk semangat kebersamaan.

    Ia menambahkan Indonesia saat ini sedang menghadapi era dan tantangan baru untuk menjadi negara maju. Salah satunya adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

    “Cita-cita besar Bapak Presiden adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” kata Bima.

    Ia menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya lompatan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, dibutuhkan modal besar, salah satunya melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengabaikan pelayanan dasar masyarakat.

    Bima juga menyebutkan beberapa program prioritas pemerintah yang tengah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program-program ini akan berhasil jika didukung melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Saya ditugaskan oleh Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi [program-program pemerintah],” ujarnya.

    Dia juga menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan masyarakat, melainkan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih bijak.

    Misalnya, anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

    “Efisiensi adalah untuk kemandirian fiskal,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, usai kegiatan tersebut, Wamendagri Bima bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kota Bukittinggi.

    Ia juga menyempatkan diri mengunjungi Rumah Bung Hatta bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bukittinggi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025