Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan

    Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerahkan 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumut. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak dengan alokasi sebanyak 1.600 kartu bagi nelayan setempat. Penyerahan simbolis dilakukan di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (6/5).

    Kehadiran Gubernur Sumatera Utara disambut Bupati Langkat Syah Afandin. Turut hadir Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ricky Antony, unsur Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, serta jajaran kepala perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.

    Bobby Nasution menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat. “Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” tegas Bobby.

    Tak hanya menyerahkan kartu kepesertaan, Gubernur Bobby Nasution juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia. Masing-masing ahli waris, yakni dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, menerima santunan sebesar Rp.42 juta, dengan total Rp.84 juta. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga pekerja rentan.

    Bupati Langkat Syah Afandin, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur Sumut atas perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan Langkat. Dari total 21.204 nelayan di Kabupaten Langkat, mayoritas tersebar di Kecamatan Pangkalan Susu dengan jumlah terbanyak mencapai 4.165 orang.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” ucap Syah Afandin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (8/5).

    Bupati menambahkan, pemerintah daerah telah menetapkan langkah konkret untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, Bupati menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat tercover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga sumber dana lainnya.

    “Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” tegas Bupati.

    Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.

    “Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” jelas Nyoman.

    Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko Kumhamimipas Apresiasi Gubernur Sumsel Perhatikan Pendidikan Agama

    Menko Kumhamimipas Apresiasi Gubernur Sumsel Perhatikan Pendidikan Agama

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Republik Indonesia (RI) Yusril Ihza Mahendra, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru yang telah memberikan perhatian atas tumbuh kembangnya syiar Islam di Provinsi Sumsel.

    “Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tanpa setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang telah memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja-kerja seperti ini apabila dijalani dengan ikhlas tentu dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

    Hal itu disampaikan secara virtual pada pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030 di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

    Yusril mengatakan ia pun ambil bagian dalam mendirikan badan hukum Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1997 bersama rekan-rekan yang lainnya.

    “Semua mereka adalah peletak dasar bagi berdirinya BKPRMI sekarang yang masih ada maupun yang sudah pulang ya tetap mempunyai satu keinginan bahwa BKPRMI tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak dan generasi muda Islam dan mendekatkan mereka kepada masjid sebagai pusat kegiatan umat yang ada di lingkungan kita masing-masing dari desa desa dan kampung sampai di kota-kota besar di seluruh tanah air,” ucap Yusril.

    Atas dilantiknya kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030, secara khusus Yusril menyampaikan ucapan selamat dan tetap berharap organisasi ini lebih memasifkan kegiatan dakwah di tengah masyarakat.

    Sementara itu Gubernur Herman Deru dalam arahannya memberikan apresiasi, dan dukungan penuh kepada BKPRMI Sumsel dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.

    “BKPRMI Sumsel memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas. Saya yakin dengan pengurus baru ini, BKPRMI Sumsel akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru.

    “Pemuda dan remaja masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya percaya BKPRMI Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia,” tambah Herman Deru.

    Herman Deru mengatakan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Sebanyak 60% penduduknya adalah penduduk produktif. Namun demikian bonus demografi berupa jumlah penduduk ini jika tidak dibarengi antara kuantitas dan kualitas ini akan menjadi musibah. Oleh sebab itu, kata Herman, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

    “Kita jangan menjadi lemah hanya karena sesuatu yang terjadi di lapangan. Dengan ketulusan yang ada di kita semua, maka jumlah guru mengaji akan merata. Begitu pula dengan pemerataan jumlah rumah tahfidz di seluruh daerah harus merata,” katanya.

    Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok mengucapkan syukur ia bisa hadir menjadi saksi pada pelantikan dan pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel. Oleh karenanya ia berpesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik bahwa tanggung jawab para ustadz-ustadzah ada di pundak para pengurus DPW BKPRMI Sumsel.

    “BKPRMI ini organisasi yang sudah berdiri sejak 48 tahun. Dari hasil berkeliling di Indonesia, di tahun 2025 ini masih kami menjumpai para guru mengaji yang gajinya hanya 50 ribu saja. Padahal mereka bekerja dengan ikhlas. Saya mengajak semua untuk membantu para guru ngaji ini. Mari angkat nasib para guru ngaji ini dengan program sejuta cinta untuk guru mengaji,” ujarnya.

    Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel masa bakti 2025-2030, Firdaus mengatakan pelantikan ini merupakan kali kedua dilantik untuk masa jabatan yang kedua.

    “Pelantikan hari ini sepuluh kali lipat wibawanya dibanding pelantikan saya yang pertama. Ada satu kata yang saya pegang dari arahan pak Gubernur pada saat itu, yakni tentang masalah keumatan dan program yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua”, ucapnya.

    Ia juga menjelaskan, secara kasat mata yang bisa dilihat dari hasil kerja BKPRMI adalah adanya TK/TPA di Sumsel. Saat ini ada 2.500 TPA yang di upgrade menjadi TPA Hafidz.

    “Guru mengaji dan seluruh anggota BKPRMI se-Sumsel berjumlah 26.207 orang. Mereka inilah yang berperan memberantas buta aksara Al Quran. Selain itu BKPRMI Sumsel mendapat juara ke-6 Fasi tingkat nasional di Bekasi. Kemudian terdapat 29 badan usaha masjid dan ada 300 juta rupiah donasi untuk Palestina,” ungkapnya.

    Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan DPD BKPRMI se-Sumsel, dan juga launching gerbang tahfidz yang ditandai dengan pemukulan rebana.

    Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda Sumatera Selatan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lepas Keberangkatan CJH, Bupati Pamekasan: Mohon Tidak Berswafoto di Depan Ka’bah

    Lepas Keberangkatan CJH, Bupati Pamekasan: Mohon Tidak Berswafoto di Depan Ka’bah

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengingatkan para Calon Jemaah Haji (CJH) agar menjaga etika dan akhlak selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu pesannya adalah agar para jemaah tidak berswafoto di depan Ka’bah demi menjaga kekhusyukan ibadah dan nama baik bangsa Indonesia.

    Pesan tersebut disampaikan dalam pelepasan keberangkatan CJH Kloter 27 di depan Masjid Agung Asy-Syuhada’, Jumat (9/5/2025) dini hari. Hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto, unsur Forkopimda, serta jajaran Kantor Kemenag Pamekasan.

    “Jaga selalu etika dan akhlak ketika berada di tanah suci, kami mohon kepada para jemaah agar tidak berswafoto di depan Ka’bah dan tidak mencari sensasi, agar bangsa Indonesia tidak dikatakan sebagai bangsa yang suka selfie,” tegas KH Kholilurrahman.

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesabaran selama menjalankan ibadah haji yang penuh dengan tantangan fisik maupun mental. “Ketika sampai di tanah suci (Makkah), akan banyak sekali cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah, dan kesabaran adalah penangkal yang ampuh untuk menahan diri,” ujarnya.

    CJH juga diimbau untuk mengikuti semua arahan petugas haji, menjaga kondisi tubuh, serta meluruskan niat agar meraih predikat haji mabrur. “Kami yakin jika niat kita lurus, maka proses ibadah akan berjalan mudah dan lancar,” katanya.

    Total CJH Pamekasan 2025 sebanyak 1.049 orang, terbagi dalam lima kloter. Kloter 27 (326 jemaah) berangkat pukul 01.30 WIB, disusul Kloter 28 (364 jemaah) pukul 03.00 WIB, Kloter 29 (102 jemaah) pukul 05.00 WIB, Kloter 23 (140 jemaah) pada Kamis (15/5/2025), dan Kloter 95 (117 jemaah) dari Ponpes Miftahul Ulum Penyepen pada Kamis (29/5/2025). [pin/beq]

  • Jelang Peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto, Bupati Resmikan 5 Proyek Strategis

    Jelang Peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto, Bupati Resmikan 5 Proyek Strategis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-732, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa meresmikan lima proyek pembangunan strategis. Rangkaian proyek ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di bumi Majapahit.

    Kelima proyek tersebut secara simbolis diresmikan oleh Gus Barra (sapaan akrab, red) di Balai Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Rabu (7/5/2025). Adapun proyek-proyek strategis yang diresmikan yakni pertama pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Wisata Jatirejo Majapahit Park.

    Taman ini didanai melalui bantuan keuangan desa tahun 2024 dengan anggaran Rp5 miliar yang dirancang untuk menjadi ruang publik yang bisa digunakan warga untuk rekreasi dan wisata, serta berfungsi sebagai langkah pelestarian lingkungan. Kedua, pembangunan gedung kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, ‘Grha Sulpa Sthana’.

    Gedung ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Pasar Rakyat Bagusan, Desa Terusan, Kecamatan Gedeg. Gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi perpajakan dan memudahkan warga dalam menjalankan kewajiban pajak mereka.

    Proyek ketiga adalah Gudang Penyimpanan Tembakau yang didirikan oleh Dinas Pertanian. Pembangunan gudang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau senilai Rp808,46 juta ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan distribusi tembakau serta mendukung industri pertanian lokal dan pengembangan ekonomi daerah.

    Keempat, pembangunan jalan lingkungan di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar dengan panjang 1.305 meter dan anggaran Rp911,37 juta. Dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, diharapkan aksesibilitas di wilayah pedesaan dapat meningkat, mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    Terakhir, Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui data dan statistik. Gus Barraa juga melaksanakan peletakan batu pertama proyek penanganan permukiman kumuh terintegrasi di Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi.

    Proyek senilai Rp5,7 miliar ini mencakup tujuh aspek perbaikan, meliputi rehabilitasi 94 unit rumah tidak layak huni, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, Tempat Pengolahan Sampah Rwduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), jalan dan drainase lingkungan, sistem proteksi kebakaran, hingga jaringan air bersih.

    “Proyek ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, dengan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, desa, CSR, dan swadaya masyarakat. Diharapkan pembangunan infrastruktur ini membawa manfaat besar bagi warga khususnya Desa Mojopilang,” ungkapnya.

    Gus Barra juga mengapresiasi Baznas Kabupaten Mojokerto yang berkomitmen merehabilitasi tiga unit rumah tidak layak huni dengan anggaran masing-masing Rp20 juta. Gus Barraa mengajak seluruh pihak bergotong-royong membangun daerah. Menurutnya, APBD Kabupaten Mojokerto belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat.

    “Kami mengajak perusahaan swasta menyalurkan CSR serta Baznas menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam peresmian proyek tersebut Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Forkopimda atau yang mewakili, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Ketua BAZNAS Kabupaten Mojokerto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD Terkait, Camat, serta Forkopimca Kemlagi, Kades Mojopilang. [tin/ian]

  • Pemkab Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai Rp11,3 Miliar

    Pemkab Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai Rp11,3 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kembali menegaskan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya. Sinergi terus diperkuat bersama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Pasuruan sebagai upaya melindungi penerimaan negara, menjaga kesehatan masyarakat, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

    Dukungan nyata Pemkab Pasuruan diwujudkan melalui pelaksanaan operasi gabungan bersama Satpol PP dan Bea Cukai, sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemkab menegaskan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pemberantasan, mulai dari penindakan hingga pemusnahan.

    Sebagai hasil konkret, KPPBC Pasuruan baru saja memusnahkan barang-barang hasil sitaan dari penindakan sepanjang Juli 2023 hingga Oktober 2024. Barang yang dimusnahkan meliputi 8.111.820 batang rokok ilegal, 15 ribu gram tembakau iris ilegal, dan 3.218 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Total nilai barang tersebut mencapai Rp11,3 miliar.

    “Ada beberapa modus saat melintasi Pasuruan diantaranya pengiriman rokok tanpa pita cukai melalui ekspedisi, pengiriman arak dengan ekspedisi, dan penjualan rokok di warung dengan disembunyikan. Ini yang kami musnahkan bukan karena penyidikan sehingga tidak ada tersangkanya, tapi kami juga sudah mengantongi satu pelaku yang masih dalam penyidikan,” jelas Kepala Kantor Bea dan Cukai Pasuruan, Hatta Wardhana, Rabu (7/5/2025).

    Selain menyita barang ilegal, upaya ini juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp8,1 miliar dari sektor cukai. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menekankan bahwa Pasuruan merupakan kontributor utama penerimaan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang berdampak langsung terhadap perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) setiap tahunnya.

    “Dengan target yang ditambahkan ini tentunya Pemkab Pasuruan dan Forkopimda akan membantu untuk mempermudah target pendapatan cukai. Karena untuk saat ini memang dari dana BDHCHT sendiri 75 persen peruntukannya digunakan untuk kesehatan melalui UHC,” jelasnya.

    Penggunaan DBHCHT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024. Anggaran ini digunakan untuk program-program prioritas masyarakat seperti sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pengembangan IKM, serta penegakan hukum.

    Pemkab Pasuruan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat, atas kontribusi dan tekad bersama dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya. [ada/beq]

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih)

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa sebanyak 8.603 desa dan kelurahan di wilayah tersebut siap membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih),” katanya, saat Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jateng, di Semarang, Selasa.

    Data per 5 Mei 2025, jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan sebanyak 1.066 desa/kelurahan, dengan rincian 1.032 desa dan 34 kelurahan, sedangkan yang telah melaksanakan pra-musyawarah desa/kelurahan sebanyak 2.538 desa/kelurahan.

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut dia, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sangat bagi pembangunan wilayah, dengan mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan.

    “Satu, koperasi itu kita manfaatkan untuk terkait dengan potensi desa. Yang kedua, pupuk bisa kita laksanakan. Kemudian stunting, desa wisata kita laksanakan, dan pinjaman-pinjaman lain untuk memakmurkan desa,” katanya.

    Ia optimistis bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Jateng akan rampung dalam dua bulan sesuai dengan yang ditargetkan, apalagi seluruh infrastrukturnya juga sudah siap.

    “Mereka kan dulu yang di Jawa Tengah itu kan latar belakangnya banyak KUD (koperasi unit desa). Makanya, sebelum dibentuk, didirikannya Koperasi Desa Merah Putih ini, diadakan musyawarah desa,” katanya.

    Kegiatan itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamendagri Bima Arya, Wamentan Sudaryono, Wamendes dan PDT Riza Patria, dan Wamen Koperasi Ferry Juliantoro.

    Selain itu, tampak pula Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, jajaran Forkopimda Jateng, kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, serta 8.567 kades dan lurah se-Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Farhan Minta Bobotoh Luar Kota yang Ikut Pesta Juara Persib di Bandung Tak Tidur di Jalanan Bandung 6 Mei 2025

    Farhan Minta Bobotoh Luar Kota yang Ikut Pesta Juara Persib di Bandung Tak Tidur di Jalanan Bandung 6 Mei 2025

    Farhan Minta Bobotoh Luar Kota yang Ikut Pesta Juara Persib di Bandung Tak Tidur di Jalanan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung
    , Muhammad Farhan, memprediksi akan terjadi lonjakan signifikan
    wisatawan
    dari luar
    Kota Bandung
    pada perayaan
    pesta juara Persib
    Bandung yang dijadwalkan pada 24-25 Mei 2025.
    Prediksi ini muncul setelah Persib dipastikan menjadi juara Liga 1 musim kompetisi 2024/2025, menyusul hasil imbang 3-3 antara Persik Kediri dan Persebaya Surabaya pada Senin (5/5/2025).
    Dengan hasil tersebut, poin Persib tidak dapat dikejar lagi sebagai pemimpin klasemen Liga 1.
    Farhan meminta kepada seluruh bobotoh dari berbagai penjuru Jawa Barat, bahkan dari luar provinsi, untuk mempersiapkan akomodasi sebelum datang ke Kota Bandung.
    “Jangan nginap di pinggir jalan karena pasti akan kita usir. Kalau mau nginap, carilah tempat menginap yang pantas,” imbuh Farhan saat memberikan keterangan di Kebonwaru, Kota Bandung, pada Selasa (6/5/2025).
    Wali Kota juga menyerukan agar perayaan kemenangan Persib Bandung dilakukan dengan tertib dan tidak membuang sampah sembarangan.

    Imbauan ini ditujukan tidak hanya kepada warga Kota Bandung, tetapi juga kepada seluruh bobotoh.
    “Kita ingin jadi tuan rumah yang baik, maka kita harapkan tamunya juga bersikap dengan baik,” tuturnya.
    Farhan juga memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kota Bandung untuk fokus dalam mengawal dan mengamankan potensi perayaan juara Persib yang akan dilakukan oleh masyarakat.
    Namun, ia mengingatkan agar perhatian juga difokuskan pada masalah persampahan yang menjadi perhatian bersama.
    “Saya prediksi tanggal 9 Mei 2025 (Pertandingan Persib vs Barito Putera) akan ramai, tetapi tanggal 16 Mei kurang ramai. Tanggal 24-25 Mei 2025 akan sangat ramai karena puncaknya pada tanggal tersebut. Jadi, untuk bulan Mei ini, saya sudah arahkan kepada seluruh jajaran Pemkot dan Forkopimda untuk fokus pada dua hal ini, yaitu sampah dan Persib,” tuturnya.
    Sebagai pimpinan, Farhan mengingatkan seluruh ASN dan pegawai di bawah Pemkot Bandung untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan juara Persib Bandung yang akan berlangsung sepanjang bulan Mei.
    Ia juga menegaskan bahwa pada puncak perayaan, yang rencananya akan meliputi pawai dan konvoi menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), ASN dan pegawai Pemkot Bandung dilarang untuk ikut serta dalam pawai tersebut.
    “Saya sudah arahkan bahwa pegawai Kota Bandung tidak boleh ikut pawai, tidak boleh foto-foto sama piala atau sama pemain. Nanti saja, kita bagian beres-beres. Setelah semua selesai, kita bereskan, pas perayaan kita amankan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musrenbang RPJMD 2024-2029, Bupati Jepara Ingin Pembangunan Daerah Selaras Dengan Nasional

    Musrenbang RPJMD 2024-2029, Bupati Jepara Ingin Pembangunan Daerah Selaras Dengan Nasional

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara fokus program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional maupun provinsi.

    Demikian yang disampaikan, Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029, di Pendapa Kartini, Selasa, (6/5/2025). 

    Turut hadir Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Penjabat (Pj) Sekda Jepara Ary Bachtiar, perwakilan Forkopimda Jepara, pimpinan perangkat daerah dan perwakilan unsur masyarakat.

    Menurut orang nomor satu di Kabupaten Jepara melalui RPJMD ini diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional dan provinsi.

    Satu di antaranya adalah dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Musrenbang RPJMD yang kita laksanakan hari ini adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah seperti yang telah dirumuskan seperti rancangan awal RPJMD,” kata Wiwit kepada Tribunjateng, Selasa (6/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, Bupati memaparkan visi Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius) serta 5 misi yakni MULUS Birokrasinya, MULUS Pendidikan dan Kebudayaannya, MULUS Ekonominya, MULUS Kesehatannya, dan MULUS Infrastrukturnya. 

    Bupati juga menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan seperti Bupati Ngantor di Desa, Kartu Sarjana, Kartu Guru Sejahtera, dan sejumlah perbaikan di sektor infrastruktur.

    Melalui program-program tersebut, Wiwit berharap dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jepara. 

    Tak lupa dirinya juga memohon dukungan kepada seluruh stake holder agar program tersebut dapat berjalan baik.

    “Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin kita capai dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan di Kabupaten Jepara sedikit mengalami penurunan yaitu dari 5,95 persen pada tahun 2022 menjadi 5,17 % pada tahun 2023, lalu turun lagi ke angka 4,22 % di tahun 2024,” ungkapnya.

    Menurutnya ada dua kunci utama yang yang ingin ditekankan. 

    Pertama adalah peningkatan daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah aktivitas perekonomian. 

    Dirinya juga menekankan agar pembangunan ekonomi sebisa mungkin tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

    Kedua, Wiwit mengatakan pentingnya SDM yang unggul dan berkarakter. 

    Menurutnya hal tersebut adalah modal yang penting guna membangun Jepara yang lebih baik, mempertahankan dan mengoptimalkan SDA yang ada di Jepara.

    “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita terus bergerak positif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2024 IPM Kabupaten Jepara tercatat 74,32 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87,” imbuhnya.

    Meskipun baik secara angka, Wiwit menekankan perlunya pembangunan mentalitas dan karakter SDM terutama karakter khas masyarakat Jepara yang memiliki etos kerja yang tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, serta warisan budaya Jepara seperti industri ukir dan furnitur.

    Orang nomor satu di Kota Ukir itu menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan beebasis digital. 

    Ia menambahkan hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan global yang semakin dinamis. 

    Tata kelola pemerintahan berbasis digital juga berperan untuk meningkatkan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Capaian indeks reformasi birokrasi yang sudah memuaskan yakni 82,30 harus tetap ditingkatkan,” ujar Wiwit.

    Bupati Wiwit juga menyampaikan perihal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah cukup terbatas. 

    Untuk itu dirinya telah memerintahkan untuk lebih memprioritaskan program landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui APBD dalam lima tahun kedepan agar terus tumbuh.

    “Dengan demikian diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan,” tuturnya.

    Dirinya juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, KPPU, dan sebagainya.

    Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena sesuai dengan UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.

    Melihat sejumlah isu strategis yang dihadapi, Bupati secara khusus meninta kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegrasi, dan inovatif.

    “Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk mencurahkan pikiran dan pangangan, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk memajukan daerah yang kita cintai dan demi kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya. (Ito)

  • Perkuat Kerukunan Lewat Bamag, Bupati Mojokerto Dukung Kegiatan Lintas Agama

    Perkuat Kerukunan Lewat Bamag, Bupati Mojokerto Dukung Kegiatan Lintas Agama

    Mojokerto (beritajatim.com) — Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa menyatakan komitmennya mendukung kegiatan lintas agama demi memperkuat kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan di Bumi Majapahit. Hal ini disampaikannya saat pelantikan pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kabupaten Mojokerto.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan terus membuka ruang dialog dan kolaborasi antarumat beragama sebagai bagian dari upaya membangun harmoni dan kedamaian sosial. “Kami (Pemkab) akan terus membuka ruang dialog, kolaborasi serta mendukung kegiatan yang memperkuat kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya, Senin (5/5/2025).

    Gus Barra (sapaan akrab, red) berharap Bamag dapat menjadi media yang menginspirasi keberagaman dan memperkuat kerukunan di masyarakat. Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini, kerukunan dan kondusivitas merupakan kunci penting dalam pemerataan pembangunan di daerah.

    “Saya berharap Bamag Kabupaten Mojokerto bisa menjadi jembatan penghubung antarumat beragama. Dengan adanya Bamag, kita dapat saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dalam mewujudkan misi pembangunan daerah. Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, mengucapkan selamat atas amanah baru ini,” lanjutnya.

    Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Muhammad Rizal Octavian, Gus Barra berharap para pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat pelayanan. Bamag Kabupaten Mojokerto terus meningkatkan peran dan fungsinya dalam memperkuat persaudaraan umat Kristiani di Kabupaten Mojokerto.

    Pelantikan pengurus Bamag periode 2025–2030 dipimpin oleh Ketua Bamag Jawa Timur, Pendeta Daniel Sugianto. Dalam kesempatan itu, Pendeta Yohanes Wagiyo resmi dilantik sebagai Ketua Pelaksana Harian Bamag Kabupaten Mojokerto. Acara pelantikan yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Mojokerto.

    Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya, serta para pemuka lintas agama dari berbagai denominasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Bamag merupakan wadah yang dibentuk untuk mempererat kerja sama antar gereja dan umat Kristiani di Indonesia. Organisasi ini juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kesejahteraan umat. [tin/ian]