Organisasi: forkopimda

  • Angin Kencang Bondowoso, Atap Rumah Warga di Kademangan Ambruk

    Angin Kencang Bondowoso, Atap Rumah Warga di Kademangan Ambruk

    Bondowoso (beritajatim.com) – Atap rumah milik seorang warga di RT 04 RW 01 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dilaporkan ambruk pada Senin (26/5/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Hal itu terjadi pasca adanya angin kencang yang menerpa wilayah setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo, mengatakan beberapa hal.

    Selain karena cuaca, musibah tersebut terjadi akibat kayu atap rumah yang sudah lapuk dan tidak kuat lagi menopang beban.

    “Petugas Pusdalops bersama Agen Informasi Bencana langsung terjun ke lokasi untuk melakukan assessment. Luas atap yang ambruk diperkirakan sekitar 10×5 meter,” kata Sigit, Senin (26/5/2025) petang.

    Ia menambahkan, proses asesmen telah selesai dilakukan pada sore hari dan laporan situasi telah disampaikan ke sejumlah pihak terkait, termasuk BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Bondowoso, hingga instansi vertikal lainnya.

    Menurut Sigit, selain personel BPBD, sejumlah warga setempat juga turut membantu dalam penanganan awal di lokasi kejadian.

    “Cuaca saat ini di wilayah Bondowoso terpantau hujan ringan. Kami imbau warga untuk tetap waspada terhadap kondisi rumah yang sudah tua atau berpotensi roboh,” tegasnya.

    Pihaknya memastikan tidak ada kendala berarti selama proses assessment berlangsung. Laporan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah dilakukan tindak lanjut berikutnya. (awi/but)

  • RSUD Gambiran Kediri Resmikan Faskes Modern, dari Jantung hingga TBC

    RSUD Gambiran Kediri Resmikan Faskes Modern, dari Jantung hingga TBC

    Kediri (beritajatim.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kediri menandai babak baru dalam transformasi layanan kesehatan. Pada Senin, 26 Mei 2025, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., meresmikan sejumlah fasilitas vital yang menjadi bagian dari pengembangan sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

    Tiga unit utama yang diresmikan antara lain instalasi gizi, instalasi diagnostik intervensi kardiovaskular, dan klinik tuberkulosis resistan obat.

    “Hari ini menjadi langkah penting dalam perjalanan pelayanan kesehatan di Kota Kediri. Kita menyaksikan bersama bahwa RSUD Gambiran Kediri ini terus berinovasi, bertransformasi dan juga meneguhkan diri sebagai pusat layanan kesehatan rujukan yang tidak hanya modern, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Vinanda dalam sambutan.

    Instalasi gizi terbaru dibangun di atas lahan seluas lebih dari 620 meter persegi. Gedung dua lantai ini dilengkapi peralatan semi modern dan dirancang untuk menunjang efisiensi pelayanan gizi rumah sakit berstandar akreditasi.

    “Instansi ini tidak hanya mengedepankan efisiensi dan standar pelayanan rumah sakit terakreditasi, tetapi juga mengedepankan prinsip higienis sanitasi,” tambah Vinanda.

    Lebih jauh, hadirnya instalasi diagnostik intervensi kardiovaskular disebut sebagai langkah besar dalam penguatan layanan jantung dan pembuluh darah di Kota Kediri. Fasilitas ini menawarkan layanan angiografi, angioplasti, pemasangan ring, hingga katerisasi jantung.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyakit jantung ini pembunuh nomor satu di dunia. Maka dari itu, dengan adanya instansi tersebut, bentuk komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, sehingga ke depan harapannya ke depan tidak ada masyarakat Kota Kediri yang terkena penyakit penyakit jantung,” tegasnya.

    Sementara itu, perhatian terhadap penyakit menular juga ditunjukkan melalui peresmian klinik tuberkulosis resistan obat. Fasilitas ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Kediri dalam menanggulangi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.

    “Tak kalah pentingnya di RSUD Gambiran juga sudah ada klinik tuberkulosis resistan obat, ini juga komitmen RSUD Gambiran dalam menanggulangi tantangan kesehatan yang serius. Karena kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang terkena TBC. Ini merupakan upaya pemkot Kediri dan RSUD Gambiran agar supaya ke depan tidak ada lagi yang kena TBC,” tutur kepala daerah termuda ini.

    Dengan klinik tersebut, pasien diharapkan mendapatkan layanan yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga efektif dan mudah dijangkau. “Dengan hadirnya klinik ini, kita berharap pasien dapat pelayanan yang komprehensif, efektif dan mudah dijangkau, sehingga proses penyembuhan bisa berjalan optimal,” lanjutnya.

    Selain peresmian tiga fasilitas utama, pembangunan Gedung I RSUD Gambiran juga resmi dimulai. Gedung ini dirancang sebagai investasi jangka panjang yang akan memperkuat pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

    “Saya ingin menekankan bahwa peresmian hari ini bukanlah garis finis, melainkan merupakan titik awal kita semua untuk optimalisasi fungsi gedung dengan SDM yang kompeten, serta alat kesehatan yang memadai,” kata Mbak Wali.

    Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan inovasi dan perluasan akses sebagai pilar RSUD Gambiran dalam menjadi rumah sakit rujukan yang bisa diandalkan.

    “Sektor kesehatan merupakan pilar utama dari pembangunan SDM yang unggul. Apalah artinya ketika pendidikannya tinggi, ekonominya maju, tetapi masyarakatnya tidak sehat. Oleh karena itu dalam visi kota Kediri MAPAN, pembangunan kesehatan bukan hanya prioritas, melainkan ini fondasi utama,” tambahnya.

    Direktur RSUD Gambiran Kediri, dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes., menilai momentum ini sebagai lompatan strategis rumah sakit untuk melayani masyarakat secara lebih optimal.

    “Hari ini RSUD Gambiran punya gawe sebagai salah satu batu loncatan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sebuah rumah sakit menang harus berkembang, semata mata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Sebuah rumah sakit yang statis sudah puas dengan pelayanan yang ada, tidak akan mampu untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang dari hari ke hari semakin Komplek dan semakin canggih,” katanya.

    Acara ini dihadiri Forkopimda Plus Kota Kediri, Kepala RS Bhayangkara Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Kepala OPD Pemkot Kediri, Direktur PT Jaya Etika Beton, Konsultan Perencana Kuasa Pembangunan Gedung I Kuasa PSO, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Jelang Puncak HJL ke-456, Warga Lamongan Gelar Tasyakuran

    Jelang Puncak HJL ke-456, Warga Lamongan Gelar Tasyakuran

    Lamongan (beritajatim.com) – Malam menjelang puncak Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-456 tahun 2025 yang jatuh pada 26 Mei, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama jajaran Forkopimda serta masyarakat Lamongan menunaikan ibadah sujud syukur, sholat hajat, dan tasyakuran, di Masjid Agung Lamongan, Minggu (25/5/2025) malam.

    Sujud syukur dan sholat hajat dilaksanakan seusai sholat Isya. Berlangsung penuh khidmat dan khusyuk masyarakat memohon keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan.

    Tasyakuran menyambut HJL ke-456, di Masjid Agung Lamongan, Minggu (25/5/2025).

    “Hajat kita masyarakat Lamongan, semoga Lamongan bisa diberikan keselamatan, kesejahteraan, seluruh warganya dijauhkan bala bencana, dan tentu kedepan yang kita harapakan Lamongam semakin berjaya dan sukses,” ucap orang nomor satu di Lamongan.

    Tidak hanya berlangsung di Masjid Agung Lamongan, ibadah ini serempak ditunaikan di masjid-masjid desa se-Kabupaten Lamongan.

    Tasyakuran menyambut HJL ke-456, di Masjid Agung Lamongan, Minggu (25/5/2025).

    “Alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan sholat hajat, sujud syukur diikuti seluruh masyarakat Lamongan. Karena insyallah dibeberapa tempat, di desa-desa juga melaksanakan kegiatan tirakat tasyakuran memperingati hari jadi Lamongan ke-456,” ucapnya.

    Pak Yes berharap, melalui doa-doa yang dipanjatkan mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam membawa kejayaan Lamongan.

    “Selain kita bersyukur, kita berdoa masyarakat Lamongan semua bisa sejahtera, bahagia, khususnya dalam merayakan hari jadi Lamongan ke 456. Terima kasih untuk semua. Semoga kita terus diberikan bimbangan dan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta’ala,” pungkasnya. (fak/but)

  • Ribuan Warga Semarakkan Puncak Peringatan HAKIN 2025 Jatim di Alun-Alun Sidoarjo

    Ribuan Warga Semarakkan Puncak Peringatan HAKIN 2025 Jatim di Alun-Alun Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kabupaten Sidoarjo menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional/HAKIN 2025 di Jawa Timur, yang dihadiri ribuan warga di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (25/5/2025).

    Puncak HAKIN 2025 disemarkkan dengan senam bareng, beberapa booth atau stan pelayanan publik terkait keterbukaan infomasi publik juga dipromosikan pada kegiatan itu. Seperti pelayanan publik SP4N Lapor, PPID, Call Center 112, SPBE Sidoarjo serta Smart City Sidoarjo dan Satu Data Sidoarjo.

    Selain itu stan pemeriksaan kesehatan gratis serta stan UMKM juga digelar. Tidak ketinggalan bus donor darah serta pelayanan sim keliling juga mewarnai semaraknya peringatan HAKIN tahun ini. Terdapat pula Podcast Dialog Publik di salah satu stan.

    Kemeriahan peringatan HAKIN 2025 sangat terasa dengan pembagian doorprize menarik bagi peserta yang aktif membagikan momen mereka di media sosial. Berbagai penggiat olahraga juga menambah semarak HAKIN 2025 di Kabupaten Sidoarjo.

    Pelaksanaan HAKIN 2025 dibuka Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama Forkopimda Sidoarjo. Terlihat Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing serta Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dalam kesempatan itu.

    Hadir pula Ketua Komisi Informasi Jatim Edi Purwanto serta Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin untuk bersama-sama menandai puncak peringatan HAKIN 2025 Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bangga Kabupaten Sidoarjo dipercaya sebagai tuan rumah puncak peringatan HAKIN 2025 Jatim tahun ini. Kata Hj. Mimik Idayana keterbukaan bukan sekadar kewajiban birokrasi. Namun ia adalah denyut nadi kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. 

    Ribuan warga ikuti senam bareng di bawah monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo

    “Ketika informasi dibuka secara akuntabel, ketika ruang partisipasi diperluas, maka itulah tanda kemajuan peradaban,” ucapnya.

    Hj. Mimik Idayana juga berharap partisipasi masyarakat dalam penguatan nilai-nilai keterbukaan informasi publik. Seperti halnya peran serta insan pers dalam mendorong transparansi pemerintahan. Menurutnya informasi publik adalah hak, bukan hadiah.

    Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban Pemkab Sidoarjo menyediakan informasi publik yang lebih transparan dan akuntabel. “Mari terus kita jaga semangat kolaboratif ini demi Indonesia yang lebih terbuka, adil, dan partisipatif,” ajaknya.

    Ketua Komisi Informasi Jatim Edi Purwanto mengatakan puncak peringatan HAKIN 2025 Jawa Timur yang digelar di Kabupaten Sidoarjo menjadi apresiasi tersendiri bagi Komisi Informasi Jatim.

    Disampaikannya keterbukaan informasi menjadi salah satu kran menuju Indonesia lebih baik. Ia berharap moment HAKIN 2025 menjadi spirit bersama untuk menyajikan informasi publik yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

    “Kami berharap ini menjadi inspirasi kabupaten kota di Jawa Timur untuk terus mengelorakan keterbukaan informasi diberbagai sisi,” terangnya.

    Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan pohon jambu sebagai simbol pohon keterbukaan informasi publik oleh Ketua Komisi Informasi Jatim kepada Wabup Sidoarjo. Selain itu juga diserahkan kepada kepala Dinas Kominfo Sidoarjo dan Kapolresta Sidoarjo.  [isa/aje]

  • Ribuan Pekerja Ikuti Jalan Sehat May Day 2025 di Kota Mojokerto

    Ribuan Pekerja Ikuti Jalan Sehat May Day 2025 di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Kota Mojokerto berlangsung semarak dan penuh kebersamaan. Ribuan pekerja, pengusaha, hingga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kompak mengikuti kegiatan jalan sehat bersama, Minggu (25/5/2025).

    Acara yang mengambil start dan finish di GOR Seni Majapahit ini menjadi simbol eratnya sinergi antara unsur tripartit—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Rute jalan sehat melintasi sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Benteng Pancasila, Jalan Empunala, hingga Jalan Gajah Mada.

    Tercatat sekitar 8.000 pekerja dari berbagai perusahaan di Kota Mojokerto turut ambil bagian. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang solid antara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kota Mojokerto tersebut.

    “Saya berterima kasih kepada SPSI dan Apindo yang selama ini telah menjaga hubungan baik yang luar biasa. Di Kota Mojokerto, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan industrial terjaga sangat kondusif,” ungkapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) juga menyerahkan santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja, meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto juga memberikan perlindungan jaminan sosial.

    Yakni kepada 7.131 pekerja rentan, seperti tukang becak, ojek, juru parkir, dan ketua RT se-Kota Mojokerto. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Ning Ita menegaskan komitmen Pemkot untuk memperluas akses lapangan kerja melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur.

    “Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, perbaikan elektronik, hingga keahlian digital. Kami juga memberikan program bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMK se-Kota Mojokerto untuk membekali mereka dengan soft skill agar siap kerja setelah lulus,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Mojokerto, Pemkot Mojokerto juga akan menggelar Job Fair pada Juni 2025 mendatang dengan melibatkan sejumlah perusahaan besar. Warga yang memiliki kompetensi diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan karier.

    Kemeriahan jalan sehat semakin terasa dengan kehadiran peserta yang mengenakan kostum unik seperti ayam, domba, hingga maskot perusahaan. Penampilan barongsai, live music, bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan doorprize menarik turut menyemarakkan suasana. [tin/aje]

  • Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman secara resmi menutup permanen area Monumen Arek Lancor dari segala bentuk aktivitas jualan khusunya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat.

    Penegasan tersebut dilakukan seiring dengan adanya aksi sejumlah PKL yang memaksa kembali membuka lapak di pusat kota Pamekasan, dan dinilai sebagai tindakan anarkis yang tidak dapat ditolerir.

    Terlebih saat memaksa masuk ke area Arek Lancor, sejumlah PKL juga sempat cekcok mulut dengan petugas khususnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, yang tengah bertugas di lokasi kejadian.

    “Tadi ada perlawanan, mereka (sejumlah PKL) anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong (ke area Arek Lancor). Padahal PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” kata KH Kholilurrahman, Jum’at (23/5/2025).

    Padahal sebelumnya pihaknya sempat berencana menata PKL di kawasan Arek Lancor, seiring dengan komitmennya untuk menata wilayah perkotaan. “Tadi kami bersama Forkopimda bincang membahas (PKL) dari semua sisi, dan kami sudah membulatkan tekad menutup PKL di Arek Lancor, jadi PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” ungkapnya.

    “Kenapa begitu, karena ada perlawanan, mereka anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong, dan itu tindakan diluar nalar. Sehingga kami bersama Forkopimda, dan Pak Kapolres khususnya, sudah membulatkan tekad untuk menutup,” tegasnya.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memutuskan permanen kawasan Arek Lancor bagi para PKL. “Langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, keindahan kota dan tentunya demi kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

    “Saat ini kita sudah menyiapkan lokasi khusus bagi para PKL berjualan, salah satunya di kawasan Food Colony yang dibangun sebagai pusat kuliner dan ekonomi kerakyatan. Tapi upaya penataan kota justru dilawan oleh sebagian pedagang, mereka nekat menguasai area publik yang semestinya terbuka untuk umum,” sesal Kholil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga akan berupaya maksimal untuk memberikan kenyamanan bagi para PKL untuk berjualan di kawasan Food Colony. “Tentu nanti kita atur bagaimana penataan PKL di Food Colony, sehingga nanti bisa ramai pengunjung dan pembeli seperti yang diharapkan PKL,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Ketua KPU-Bawaslu RI pantau langsung persiapan PSU Pilkada Palopo

    Ketua KPU-Bawaslu RI pantau langsung persiapan PSU Pilkada Palopo

    Makassar (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memantau langsung persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang akan berlangsung Sabtu, 24 Mei 2025.

    “Kita semua berharap PSU berjalan aman dan kondusif. Siapa pun yang terpilih, itulah yang terbaik dari pilihan rakyat. Mari kita jaga Kota Palopo tetap kondusif,” kata Ketua Ketua KPU RI MochammadAfifuddin melalui siaran persnya diterima, di Makassar, Jumat.

    Ia menjelaskan, saat ini KPU Sulsel telah mengambil alih tugas KPU Kota Palopo dalam menyelenggarakan PSU Pilkada Palopo, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilkada serentak 27 November di Kota Palopo pada 2024 lalu.

    “PSU ini menjadi momen penting untuk memperkuat demokrasi lokal, sekaligus menjadi ujian bagi semua pihak untuk menjaga integritas pemilu dan stabilitas daerah,” ujarnya.

    Afifuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel atas dukungan dan perhatiannya dalam turut membantu menyukseskan pelaksanaan PSU di Kota Palopo.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan PSU di Kota Palopo merupakan momentum penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas perjalanan demokrasi.

    Pihaknya juga mengajak seluruh pihak yang terkait maupun masyarakat Kota Palopo untuk bersama-sama menjaga agar proses demokrasi melalui PSU itu berlangsung jujur dan adil.

    “Indeks kerawanan Pilkada Kota Palopo menurun jelang PSU. Kita pertahankan kondisi ini agar tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar aturan,” papar Bagja menekankan.

    Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan, Bawaslu bersama aparat kepolisian terus melakukan patroli pengawasan sehari sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan hingga penghitungan suara.

    Patroli pengawasan tersebut, kata dia menambahkan, akan terus ditingkatkan sampai pelaksanaan PSU di Kota Palopo berakhir. Tujuannya, guna mencegah potensi pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang yang dampaknya kembali terjadi PSU.

    Sebelumnya, KPU Sulsel resmi menetapkan pasangan calon dan nomor urut calon wali kota dan wakil wali Kota untuk berkompetisi ulang pada PSU Pilkada Kota Palopo pada 24 Mei 2025 melalui rapat pleno terbuka.

    Paslon nomor urut 1 yakni Putri Dakka-Haidir Basir, paslon nomor urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih, paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta dan paslon nomor urut 4 Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang (beritajatim.com) – Deklarasi Anti Premanisme dan Ormas bermasalah di Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang pada Jumat (23/5/2025). Deklarasi ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan Polresta Malang Kota dan jajaran Forkopimda sebagai komitmen menjaga stabilitas keamanan daerah.

    Wahyu mengatakan lingkungan yang kondusif akan mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Malang. Deklarasi ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri.

    “Hari ini bersama Kapolresta, Ketua DPRD, Forkopimda, dan jajaran ormas melaksanakan deklarasi Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah. Kami berharap dengan kita lakukan deklarasi ini ada kesejukan, kenyamanan di masyarakat untuk menjadikan Kota Malang yang adem, ayem, dan Mbois Berkelas,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan deklarasi menjadi upaya untuk memperkuat pengawasan dan menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan besarnya mendukung iklim investasi.

    “Deklarasi ini juga akan menjaga iklim investasi. Karena dengan adanya premanisme, ada kejadian minim investasi yang masuk. Tapi dengan kondusifitas yang dijaga oleh Forkopimda dan organisasi masyarakat, investasi akan masuk dan aman. Juga akan bertambah, sehingga berdampak pada masyarakat Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengajak seluruh elemen masyarakat, Pemkot Malang, TNI-POLRI, maupun Forkopimda untuk saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas Kota Malang. “Mari kita bersama menjaga agar kondisi Kota Malang agar menjadi aman, nyaman, dan investasi bisa masuk dan tumbuh,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota yang telah menggelar operasi dengan sasaran anti premanisme dan penyakit masyarakat pada 1 hingga 14 Mei 2025 kemarin. Dimana hasilnya 24 kasus terungkap dan 32 tersangka berhasil diproses hukum. “Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan kita bekerja secara profesional, responsif, dan berkomitmen menjaga ketertiban di tengah masyarkat,” ujar Wahyu. (luc/kun)

  • Upacara Harkitnas ke-117 di Kediri Tekankan Persatuan, Inovasi, dan Daya Saing Global

    Upacara Harkitnas ke-117 di Kediri Tekankan Persatuan, Inovasi, dan Daya Saing Global

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 pada Selasa (20/5/2025), bertempat di Lapangan Kantor Pemkab Kediri.

    Kegiatan berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa sebagai Inspektur Upacara. Hadir dalam upacara tersebut jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta peserta dari unsur TNI, Polri, dan ASN.

    Rangkaian upacara meliputi pengibaran bendera Merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

    Peringatan Harkitnas tahun ini mengangkat tema nasional “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”, yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu membangun negeri yang tangguh dan berdaya tahan.

    Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat untuk terus berinovasi dan mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.

    Hal ini selaras dengan semangat kebangkitan nasional yang diwariskan para pendiri bangsa serta sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia yang kuat dan kompetitif secara global, sebagaimana visi dan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. [ADV PKP/nm]

  • Wamendagri pastikan anggaran PSU Boven Digoel siap disalurkan

    Wamendagri pastikan anggaran PSU Boven Digoel siap disalurkan

    “Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel telah tersedia dan siap disalurkan kepada pihak penyelenggara.

    “Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” kata Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi PSU Kabupaten Boven Digoel yang digelar di Merauke, Papua Selatan, Senin (19/5).

    Ia menegaskan pelaksanaan PSU merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus turut mengawal proses tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Agar nantinya bisa sukses dalam pelaksanaannya. Kita semua saat ini bertanggung jawab mengawal hal ini,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan PSU. Ia berharap proses yang telah berlangsung menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Saya harap segala keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat ini dapat membuat semangat agar tidak ada lagi PSU-PSU di kemudian hari,” uajr Ribka.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, dan disaksikan langsung oleh Wamendagri Ribka, bersifat mengikat serta wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur penyelenggara pemilu.

    “Kita akan terus mengawal hal tersebut,” tambah Apolo.

    Dia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wamendagri Ribka dalam proses pengambilan keputusan penting terkait kepastian anggaran PSU.

    “Suatu kehormatan bagi kami untuk Ibu Wamendagri yang telah hadir langsung memimpin rapat terkait kepastian anggaran PSU di Boven Digoel,” tutuenya.

    Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting mengenai alokasi anggaran PSU. Total anggaran yang disepakati sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel dan didukung oleh APBD Provinsi Papua Selatan.

    Dana tersebut akan dialokasikan kepada lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel, serta unsur pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU.

    Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.