Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Pemkot Jaktim ingatkan generasi muda terapkan nilai-nilai Pancasila

    Pemkot Jaktim ingatkan generasi muda terapkan nilai-nilai Pancasila

    Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai memimpin upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Jakarta Timur di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (2/6/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Pemkot Jaktim ingatkan generasi muda terapkan nilai-nilai Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 11:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengingatkan generasi muda di wilayahnya untuk tetap menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Untuk generasi muda khususnya di Jakarta Timur, kami dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selalu berharap agar terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hati dan tidak merusak nilai Pancasila itu sendiri,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin dalam upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Jakarta Timur di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin.

    Generasi muda sebagai penerus bangsa, lanjut dia, sudah seharusnya memperkuat pemahaman dan perwujudan ideologi Pancasila untuk melawan masuknya hal-hal yang dapat merusakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Munjirin, generasi muda perlu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

    “Generasi muda sudah seharusnya menghindari betul-betul kegiatan yang negatif dan merusak nilai Pancasila. Jadi, semakin ke sini seharusnya semakin paham generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila,” ujar Munjirin.

    Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu berharap, Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momen yang tepat untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila yang belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Tentunya ini momen yang sangat bagus untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila. Mari kita bumikan lagi Pancasila agar bisa diresapi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Munjirin.

    Dalam upacara tersebut, hadir seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko), termasuk Polres Metro Jakarta Timur, hingga Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Timur. Adapun peringatan Hari Lahir Pancasila ini bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga Indonesia tetap utuh dan semakin maju.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”. Tema ini menegaskan pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kata Munjirin.

    Sumber : Antara

  • Hari Lahir Pancasila, Ramzi Soroti Isu Intoleransi

    Hari Lahir Pancasila, Ramzi Soroti Isu Intoleransi

    Cianjur, Beritasatu.com – Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe atau Ramzi menegaskan, pentingnya menanamkan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Pancasila mempersatukan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang beragam. Nilai-nilainya harus dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan nyata,” ujar Ramzi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung khidmat di Lapangan Parkir Pemda Cianjur, Minggu (1/6/2025).

    Dalam pidatonya, Ramzi menekankan Pancasila bukan hanya teks normatif, melainkan jiwa bangsa yang menjadi bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ia menyebut, pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mendukung agenda besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

    Pembangunan, menurutnya, harus bertumpu pada ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Nilai-nilai tersebut harus menyatu dalam sistem pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan ruang digital.

    Ramzi juga mengutip seruan resmi dari badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momen memperkuat persatuan dan perlawanan terhadap intoleransi.

    “Semangat gotong royong harus kembali dihidupkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat,” tegasnya.

    Upacara peringatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya. Suasana berlangsung khidmat namun penuh antusiasme sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara.

  • Dirjenpas Libatkan Warga Binaan Lapas Subang Kontribusi Program Ketahanan Pangan

    Dirjenpas Libatkan Warga Binaan Lapas Subang Kontribusi Program Ketahanan Pangan

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, melibatkan narapidana atau wargan binaan Lapas di Sumbang berkontribusi pada program ketahanan pangan pemerintah. Mereka memanen bahan pangan belasan ton.

    “Kita ingin meyakinkan masyarakat bahwa di balik tembok tinggi ini, berjalan proses pembinaan dan pemberdayaan warga binaan. Terus memupuk harapan untuk mereka warga binaan yang sempat tersesat, dapat menjelma menjadi insan mandiri berkompeten, yang telah menyadari kesalahannya dan siap kembali berperan positif di masyarakat,” kata Mashudi saat melakukan panen pertanian dan perikanan di Lapas Subang, Sabtu (31/5/2025).

    Di lahan Lapas Subang seluas lebih dari 36 ribu meter, dipanen sekitar 12 ton padi, tanaman hortikultura, dan singkong. Selain panen juga dilakukan penebaran 80 ribu bibit ikan.

    “Kami bangga bukan hanya karena semangat berkontribusi pada program ketahanan pangan pemerintah serta program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun karena di kesempatan yang sama warga binaan kami dapat terlibat juga, mengasah skill mereka, membangun jiwa entepreuner mereka, untuk bersemangat membangun usaha pda saatnya nanti mereka kembali ke masyarakat,” jelas Mashudi

    “Semua hasil panen ini dikerjakan oleh warga binaan yang telah dilatih oleh petugas dan berkerjasama dengan mitra. Terima kasih saya juga untuk Kalapas Subang beserta jajaran dan tak lupa semua mitra yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ini,” lanjutnya.

    Hadir pada kegiatan panen Ketua DPRD Subang, Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas, Direktur Tekhnologi dan Kerjasama dan mitra strategis. “Ini bukan hanya tentang panen, tetapi tentang semangat warga binaan mempersiapkan masa depan mereka selanjutnya dengan terlibat dalam ketahanan Lapas Subang, melalui pertanian dan perikanan,” imbuh Mashudi.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di SGC

    Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di SGC

    Aktivitas perniagaan pedagang kaki lima Pasar Baru Cikarang di badan jalan area Sentra Grosir Cikarang, Bekasi, Jabar, Sabtu (31/5/2025). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di SGC
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, melibatkan sejumlah unsur gabungan dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di area Sentra Grosir Cikarang (SGC) termasuk lembaga nonpemerintah seperti organisasi kemasyarakatan.

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan penertiban sekaligus penataan pedagang kaki lima di sekitar SGC sudah menjadi perhatian khusus pemerintah daerah terutama menyangkut aktivitas jual beli yang masih dilakukan pada area badan jalan, agar tidak mengganggu kenyamanan pengendara.

    “Saya juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forkopimda terkait penertiban dan penataan PKL di sekitar SGC, agar jangan sampai mengganggu lalu lintas pengguna jalan,” katanya, di Cikarang, Sabtu.

    Dia mengatakan skema relokasi menjadi opsi solusi jangka pendek, mengingat kondisi pasar tersebut dinilai tidak layak bagi para pedagang maupun untuk aktivitas berniaga sehingga dibutuhkan penataan ulang.

    “Menata Pasar Baru Cikarang yang berlokasi tepat di area SGC itu dimulai dengan penertiban. Saya juga akan libatkan ormas agar kondusif. Sebab ada pedagang yang perlu mendapatkan perlindungan untuk bisa berjualan. Nanti setelah ditertibkan akan direlokasi di tempat yang telah disediakan pemerintah daerah,” katanya.

    Pemerintah daerah juga tengah menjajaki kemungkinan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pusat, guna mewujudkan rencana revitalisasi Pasar Baru Cikarang setelah proses penataan dan relokasi tuntas.

    “Revitalisasi butuh waktu dan musyawarah. Bisa melalui APBD, bantuan provinsi, pusat atau bahkan kerja sama dengan pihak ketiga. Tapi itu semua masih dalam tahap pembahasan,” katanya.

    Ade menegaskan pemerintah daerah tidak ingin ada lagi pungutan liar dari oknum mana pun terhadap para pedagang kaki lima di sekitar SGC seperti kasus yang diungkap Polda Metro Jaya belum lama ini.

    “Yang terpenting hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa tetap berjualan dan tidak ada lagi oknum-oknum yang mengutip dari pedagang. Apabila masih ada, komitmen kami bersama Forkopimda perlu ada tindak tegas,” katanya lagi.

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol Mustofa menegaskan penataan PKL di area SGC membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar berjalan aman dan kondusif.

    “Kami sudah melakukan rapat dengan unsur pemerintah daerah, ada Dishub, Satpol PP dan Dinas Perdagangan, maupun bersama pengelola SGC. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan,” katanya.

    Mustofa menekankan penanganan persoalan pedagang kaki lima di SGC bukan semata-mata soal penegakan hukum atau menjaga ketertiban umum maupun pengamanan arus lalu lintas. Lebih dari itu, perlu pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial serta ekonomi warga.

    “Ada beberapa pihak yang harus terlibat. Kan kalau berjualan di jalan tidak boleh juga. Namun di sisi lain orang butuh mata pencaharian untuk kehidupan. Oleh sebab itu perlu ada solusi yang dihasilkan melalui pembahasan bersama,” kata dia pula.

    Sumber : Antara

  • Pantai Pancer Dorr Jadi Sirkuit Dadakan, Upaya Tekan Balap Liar di Pacitan

    Pantai Pancer Dorr Jadi Sirkuit Dadakan, Upaya Tekan Balap Liar di Pacitan

    Pacitan (beritajatim.com) – Kawasan wisata Pantai Pancer Dorr, Kabupaten Pacitan, berubah menjadi lintasan pacu motor pada Jumat (30/5/2025). Sebanyak 150 pembalap lokal memadati lokasi dalam rangka mengikuti latihan perdana Pancer Dorr Street Race, sebuah ajang balap resmi yang diinisiasi oleh Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar.

    Kegiatan ini menjadi langkah konkret kepolisian dalam menyediakan wadah positif bagi para pemuda yang gemar balapan. Dengan mengenakan perlengkapan keselamatan yang sesuai standar, para pembalap memacu motor mereka di lintasan drag sepanjang 201 meter.

    “Ini adalah wadah bagi para pemotor yang sering melakukan balap liar, menggunakan knalpot brong, yang kerap melakukan aksi balap liar di jalan raya,” kata Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar.

    Pancer Dorr Street Race dibuka dengan deklarasi anti-balap liar yang dipimpin langsung oleh Kapolres bersama Forkopimda, komunitas otomotif, dan unsur pemerintahan. Para peserta dan penggemar otomotif secara terbuka menyatakan janji untuk menghentikan aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak standar di wilayah Pacitan.

    Ajang ini menghadirkan tiga kelas lomba: Sport, FFA (Free For All), dan Matic. Respons publik pun cukup meriah, terbukti dari antusiasme ratusan penonton yang memadati lokasi. Kehadiran balap resmi ini diharapkan mampu menjadi solusi menekan angka pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi akibat balap liar.

    “Kami ingin memberikan ruang yang aman bagi generasi muda untuk menyalurkan minat mereka di dunia balap tanpa membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya,” ujar Kapolres Ayub.

    Selain sebagai sarana pembinaan atlet otomotif daerah, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Pantai Pancer Dorr dan menjadi agenda tetap yang mampu menggeliatkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. [tri/suf]

  • Longsor di Gunung Kuda Cirebon: 14 Orang Tewas-8 Hilang

    Longsor di Gunung Kuda Cirebon: 14 Orang Tewas-8 Hilang

    Jakarta –

    Puluhan penambang di area pertambangan Gunung Kuda, Cipanas, Cirebon, Jawa Barat tertimbun longsor. Sebanyak 14 orang dilaporkan tewas, sementara delapan orang masih dalam pencarian.

    “Kami semua dari Pemprov Jabar, Pemkab Cirebon, hingga unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Hingga saat ini, 14 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan ada sekitar 8 orang lainnya yang masih belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan besok,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di lokasi kejadian, dilansir detikJabar, Sabtu (31/5/2025).

    Longsor terjadi Jumat (30/5/2025) pukul 09.30 WIB. Status tanggap darurat bencana telah resmi ditetapkan dan dikonsultasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Selain korban jiwa, ada juga korban luka empat orang. Keempatnya telah menjalani pengobatan.

    Proses evakuasi dihentikan sementara karena keterbatasan pencahayaan. Masyarakat diimbau untuk terus waspada serta tidak mendekati area longsor hingga situasi dinyatakan benar-benar aman.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah

    Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.

    Dalam program talkshow stasiun televisi nasional bertajuk “Kontroversi: Ormas Semakin Panas” yang diikutinya secara virtual dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat (29/5), Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal pembentukan dan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.

    “Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia membeberkan satgas tersebut memiliki kewenangan untuk menindak secara tegas ormas yang melanggar aturan. Selain itu, Satgas di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat melakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran serius seperti kekerasan fisik dan sebagainya.

    Menurutnya, Kemendagri saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas. Dia tidak menutup kemungkinan diberlakukan sanksi mulai dari administratif, pidana, hingga pembubaran.

    Namun, ia menekankan bahwa sistem perizinan ormas terbagi pada dua kementerian, yakni Kemendagri dan Kementerian Hukum.

    Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan. Sementara untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum, yayasan, ataupun perkumpulan di Kementerian Hukum, satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.

    Di sisi lain, tambah Bima, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah. Peran tersebut dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah, bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum.

    Selain itu, hingga saat ini beberapa kepala daerah telah mengambil langkah tegas dalam menindak ormas yang melanggar hukum.

    “Ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina gitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham, semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan manakala sudah kelewat batas,” pungkas Bima.

  • Pasuruan Ukir Sejarah: 12 Kali Berturut-Turut Raih Opini WTP dari BPK

    Pasuruan Ukir Sejarah: 12 Kali Berturut-Turut Raih Opini WTP dari BPK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini menjadi pencapaian ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

    Penghargaan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.

    Usai penyerahan, Bupati Rusdi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP. Ia menyebut prestasi ini tak lepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Pasuruan kembali meraih Opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Saya dan Gus Shobih mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras,” ujar Bupati Rusdi.

    Menurutnya, opini WTP merupakan bukti nyata bahwa Pemkab Pasuruan serius dalam mempertanggungjawabkan setiap aspek pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dilakukan secara akuntabel.

    “Opini WTP ini bukan hanya simbol, tetapi hasil kerja keras dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Bupati Rusdi juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmennya menjaga integritas laporan keuangan. Ia mengajak seluruh kepala OPD untuk terus meningkatkan kualitas LKPD ke depannya.

    “Maturnuwun kepada Forkopimda, DPRD, Pak Sekda, Pak Inspektur, Kepala OPD dan seluruh ASN yang telah bahu membahu. Mari kita jadikan prestasi ini pemicu untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

    Acara penyerahan Opini WTP ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Turut hadir pula Kepala BPKPD Digdo Sutjahjo bersama jajarannya yang berperan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Dengan capaian ini, Kabupaten Pasuruan semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang terpercaya dan profesional. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor tetap terjaga untuk mempertahankan prestasi ini di tahun-tahun mendatang. (ada/kun)

  • Dukung Ketahanan Pangan, Wabup Sumenep dan Forkopimda ‘Nyemplung’ Sawah, Panen Jagung Bareng Petani

    Dukung Ketahanan Pangan, Wabup Sumenep dan Forkopimda ‘Nyemplung’ Sawah, Panen Jagung Bareng Petani

    Sumenep (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim dan jajaran Forkopimda langsung ‘nyemplung’ sawah untuk memanen jagung bersama masyarakat di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng. Panen bersama itu merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di daerah.

    “Momentum panen raya ini bukan sekadar ajang seremoni. Kehadiran kami dan Forkopimda di tengah petani menjadi bukti komitmen dalam mendukung swasembada pangan dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis sektor pertanian,” kata Wakil Bupati Sumenep, Imam Fauzi, Selasa (27/05/2025).

    Ia sangat mengapresiasi para petani yang produktif dan konsisten mendukung program swasembada pangan. Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat untuk memberi dukungan nyata, baik melalui bantuan teknis, sarana produksi, maupun pendampingan.

    “Panen ini adalah hasil dari kerja keras bersama dan bukti bahwa kolaborasi antar pihak mampu memperkuat ketahanan pangan di Sumenep,” tandasnya.

    Sementara Kapolres Sumenep AKBP Rivanda menekankan pentingnya pengawalan distribusi pangan agar hasil panen benar-benar sampai ke masyarakat tanpa hambatan.

    “Kami siap mendukung stabilitas dan keamanan sektor pertanian, termasuk mengawal distribusi hasil panen ini,” ujarnya.

    Sedangkan Dandim 0827 menegaskan peran strategis TNI dalam mendampingi petani, mulai dari tahap olah lahan hingga panen. Karena ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi semua pihak.

    Kegiatan panen jagung ini turut melibatkan kelompok tani dan masyarakat sekitar. Para petani menyambut antusias kehadiran tiga pilar daerah tersebut, yang memberikan semangat sekaligus membuka ruang dialog soal tantangan pertanian di tingkat bawah.

    Langkah ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi petani Sumenep untuk terus produktif dan berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan di Kecamatan Lenteng khususnya dan Kabupaten Sumenep umumnya. (tem/ted)

  • Pemkot Probolinggo Resmi Berangkatkan 214 Calon Jemaah Haji Tahun 2025

    Pemkot Probolinggo Resmi Berangkatkan 214 Calon Jemaah Haji Tahun 2025

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo secara resmi memberangkatkan 214 calon jemaah haji dalam sebuah upacara pelepasan yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Wali Kota, Senin malam (26/5/2025).

    Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin memberikan pesan mendalam kepada para jemaah haji agar senantiasa menjaga kekhusyukan dalam beribadah serta menaati segala arahan dari petugas pembimbing.

    “Kami berharap seluruh jamaah menjaga kesehatan, mengikuti bimbingan petugas, serta melaksanakan rukun dan wajib haji dengan baik agar menjadi haji yang mabrur,” ujar Aminuddin.

    Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kelancaran ibadah para jamaah, Pemerintah Kota Probolinggo turut menugaskan tiga orang petugas pembimbing haji. Ketiganya akan mendampingi rombongan sejak pemberangkatan hingga selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

    Menariknya, dua pejabat struktural dari lingkungan Pemkot juga tercatat dalam daftar jamaah tahun ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKP Setyo Rini Sayekti dan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Aries Santoso.

    Keterlibatan mereka menambah semangat dan kekompakan di antara para calon jamaah haji asal Probolinggo. Dari keseluruhan jemaah, sosok Jamilah (81) dari Kelurahan Pilang menjadi perhatian tersendiri. Wanita lansia ini akhirnya mendapat kesempatan berhaji setelah menanti lebih dari satu dekade.

    “Saya menunggu sejak 2012. Alhamdulillah sekarang bisa berangkat. Saya sudah siapkan semuanya termasuk kesehatan dan obat-obatan,” ujarnya penuh rasa syukur.

    Rombongan jamaah haji asal Kota Probolinggo tergabung dalam Kloter 86. Usai pelepasan, mereka dijadwalkan menuju Asrama Haji Sukolilo di Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci pada hari berikutnya. Keberangkatan ini menandai dimulainya perjalanan spiritual penting yang telah lama dinanti oleh para calon tamu Allah tersebut. [ada/suf]