Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Mbak Wali Paparkan 8 Aksi Konvergensi Kota Kediri Pada Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten Kota di Jatim

    Mbak Wali Paparkan 8 Aksi Konvergensi Kota Kediri Pada Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten Kota di Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kepada panelis tim percepatan penurunan stunting beserta mitra strategis Provinsi Jawa Timur saat Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Paparan dilakukan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Pada paparan tersebut, Mbak Wali menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis situasi dari pelaksanaan Aksi Konvergensi #1 di Kota Kediri telah menghasilkan penetapan 10 kelurahan sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2025, meliputi Kelurahan Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo, dan Mrican.

    Penetapan ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, yaitu angka prevalensi stunting, jumlah kasus stunting, jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi, serta rendahnya capaian pemenuhan layanan esensial di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa pada aksi Konvergensi #2 menggambarkan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam percepatan penurunan stunting di Kota Kediri. Pada tahun 2024 telah disusun time line rencana kegiatan setiap bulan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TPPS tahun 2025.

    Aksi Konvergensi #3 berupa Rembuk Stunting secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Forum ini menetapkan kelurahan lokus stunting serta program prioritas tahun rencana, sebagai bentuk komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting.

    “Pada aksi Konvergensi #4 diwujudkan melalui dukungan regulasi sebagai landasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hingga saat ini, telah diterbitkan 6 Peraturan Daerah , 7 Peraturan Walikota , dan 13 Keputusan Wali Kota yang mendukung pelaksanaan program. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam menjalankan program. Lalu, pada Aksi Konvergensi #5 dalam pemberdayaan masyarakat, kontribusi dan dukungan Tim Penggerak PKK utamanya sebagai agen perubahan perilaku di masyarakat dalam pola pengasuhan dan pendidikan keluarga serta mendukung layanan posyandu, berkolaborasi dengan Kader Kesehatan, IBI, IDI, IDAI, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli ASI, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Forum Anak, dan Tim Pendamping Keluarga,” imbuhnya.

    Kemudian pada Aksi Konvergensi#6, Pemerintah Kota Kediri melalui inovasi Aplikasi PAPI ASIK, yaitu Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan menghadirkan penyediaan data layanan dan riwayat ibu hamil dan bayi. Data hasil timbang balita di Posyandu secara real time diinput oleh kader posyandu setiap bulannya.

    Sebagai upaya monitoring dan evaluasi tahunan dilakukan survei balita stunting menggunakan aplikasi ArcGIS sehingga tersaji data balita stunting dalam Geoportal berupa Data Spasial dalam bentuk peta sebaran balita dan pemanfaatan Aplikasi Elsimil dalam mengelola data pendampingan keluarga risiko stunting untuk diintegrasikan dalam Satu Data Kota Kediri.

    Pada Aksi Konvergensi ke-7 difokuskan pada publikasi massif baik media sosial, media cetak maupun podcast rutin untuk menginformasikan progres penanganan stunting dan mendorong partisipasi masyarakat. Terakhir, Aksi Konvergensi #8 menggambarkan capaian Pemerintah Kota Kediri terhadap target Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang secara umum telah melampaui target nasional. Evaluasi kinerja tahunan terhadap indikator intervensi spesifik di Kota Kediri menunjukkan bahwa terdapat beberapa capaian yang belum sepenuhnya memenuhi target.

    Salah satu indikator yang belum mencapai target adalah pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia kurang dari enam bulan, cakupan imunisasi dasar lengkap juga belum mencapai 100%. Beberapa indikator lainnya yang menjadi fokus evaluasi meliputi pelayanan KB pasca persalinan, cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan, serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, khususnya air limbah domestik.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini, juga menjelaskan Kota Kediri terus memperkuat praktik baik dalam penanganan stunting dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Salah satu contoh unggulan adalah program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Sebagaimana balita stunting memerlukan asupan tinggi protein. Adapula program penempatan dokter spesialis anak di Puskesmas.

    Pelayanan dokter spesialis di puskesmas dilaksanakan 1 minggu sekali dengan melayani 10 balita terindikasi stunting dari data balita weight faltering yang telah dilakukan intervensi spesifik di Posyandu tetapi tidak menunjukan perbaikan. Maka Kelurahan dan TP PKK mengadvokasi keluarga balita stunting untuk dirujuk ke Puskesmas. Apabila balita membutuhkan penanganan lebih lanjut, balita tersebut dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    Di akhir paparannya, Mbak Wali menekankan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri bukanlah semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi, inovasi, dan komitmen yang terus dijaga akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Turut mendampingi saat penilaian ini, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala OPD terkait, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, pewakilan Organisasi Profesi, perwakilan akademisi, pelaku usaha, media, serta anggota TPPS Kota, TPPS Kecamatan dan Kelurahan. [nm/ted]

  • Sulteng Jadi Pilot Project Penanganan Migran Aman dan Anti-TPPO

    Sulteng Jadi Pilot Project Penanganan Migran Aman dan Anti-TPPO

    Palu, Beritasatu.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) mengambil langkah serius dalam menekan angka pemberangkatan pekerja migran ilegal dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menteri PPPMI Abdul Karding menegaskan upaya ini akan dilakukan secara kolaboratif hingga tingkat desa.

    Dikatakan, kolaborasi erat antara Kementerian PPPMI, gubernur, Forkopimda, kapolda, dan masyarakat, bertujuan untuk memastikan semua pekerja migran yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga meminimalisasi risiko TPPO.

    “Ini adalah kegiatan kolaboratif yang akan kita dorong sampai ke desa-desa,” tegas Menteri Karding, Rabu (11/6/2025). 

    Kerja sama ini tidak hanya fokus pada keamanan migran dan pencegahan TPPO, tetapi juga akan mencakup persiapan pekerja migran sebelum berangkat, termasuk melalui program vokasi dan perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran di daerah masing-masing.

    “Kementerian PPPMI berencana mendirikan migran center di setiap kabupaten. Untuk pengamanan wilayah, terutama di laut dan darat, akan dibentuk tim hingga tingkat desa, yang melibatkan perangkat desa, kepala desa, kepolisian setempat, dan unsur-unsur terkait,” ujar Karding.

    Selain itu, polda juga akan dilibatkan untuk membentuk tim siber guna membantu menindak dan memblokir iklan-iklan berbahaya yang menargetkan pekerja migran, mengingat modus kejahatan yang terus berkembang. 

    Ia berharap, dengan bantuan semua pihak ditambah sosialisasi dan edukasi yang masif, angka pemberangkatan ilegal akan berkurang signifikan.

    Menteri Karding juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberangkatan pekerja migran secara ilegal atau TPPO. “Jangan coba main-main dengan pemberangkatan secara ilegal atau TPPO. Kami akan tidak tegas,” katanya. 

  • Menbud Fadli Zon Resmikan Galeri Soekarno Kecil di Mojokerto

    Menbud Fadli Zon Resmikan Galeri Soekarno Kecil di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, meresmikan Galeri Soekarno Kecil di Kota Mojokerto, Selasa (10/6/2025). Bertempat di lingkungan SDN Purwotengah, galeri ini menjadi penanda penting atas jejak masa kecil Ir. Soekarno yang pernah tinggal di kota ini selama sekitar 8,5 tahun. Peresmian ini sekaligus memperkuat peran Mojokerto dalam narasi sejarah nasional.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Mojokerto membangun galeri yang merekam memori masa kecil Sang Proklamator. “Mojokerto adalah bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit, pusat peradaban Nusantara, dan tempat Bung Karno menghabiskan masa formatifnya. Di sinilah karakter, pemikiran, dan kepribadian beliau dibentuk,” ujar Fadli.

    Ia menekankan bahwa pelestarian narasi sejarah di era globalisasi menjadi sangat penting, dan Galeri Soekarno Kecil adalah salah satu bentuk konkret menjaga memori kolektif bangsa. “Kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, tetapi hasil perjuangan panjang para tokoh bangsa. Jejak hidup mereka, termasuk Bung Karno, harus terus diceritakan dan diwariskan,” tegasnya.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, turut menyampaikan kebanggaan atas peresmian galeri yang telah melalui proses panjang sejak tahap perencanaan hingga pembangunan. “Galeri Soekarno Kecil bukan sekadar bangunan, tetapi jendela sejarah yang menunjukkan bahwa dari kota kecil ini, lahir tokoh besar yang mengubah wajah dunia,” ucapnya.

    Ning Ita berharap galeri ini menjadi destinasi edukatif yang menarik bagi generasi muda. Ia juga menyampaikan bahwa galeri telah mengadopsi teknologi digital agar selaras dengan perkembangan zaman. “Kami ingin anak-anak kita belajar mencintai negeri ini sejak dini, sebagaimana Bung Karno memulai perjuangannya dari tempat ini,” katanya.

    Peresmian ini turut dihadiri oleh Penasehat Museum Gubug Wayang Kombes Pol Tri Suhartanto, unsur Forkopimda Kota Mojokerto, Dewan Kebudayaan Daerah, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Jaringan Jaket Soekarno (Jaringan Kabupaten/Kota Tapak Sejarah Soekarno) yang terdiri dari 22 daerah di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi penguat sinergi pelestarian sejarah Bung Karno lintas daerah.

    Acara juga dihadiri kalangan akademisi, asosiasi industri, seniman, budayawan, serta tokoh masyarakat yang menyambut antusias hadirnya galeri ini sebagai pusat edukasi sejarah sekaligus kebanggaan baru warga Mojokerto. [tin/beq]

  • 700 Siswa PSHT Kota Blitar Ikuti Uji Kelayakan Calon Warga

    700 Siswa PSHT Kota Blitar Ikuti Uji Kelayakan Calon Warga

    Blitar (beritajatim.com) – Menjelang bulan Muharram 1447 H/ 2025 M Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar–Pusat Madiun mengadakan tes calon warga atau Uji Kelayakan Calon Warga (UKCW) untuk siswa putih. Kegiatan ini diikuti oleh 700 siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar, yaitu khusus siswa putih.

    Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk mengetahui layak dan tidaknya siswa disahkan sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. Uji Kelayakan Calon Warga (UKCW) ini pun dipantau langsung oleh pengurus Cabang Kota Blitar dan Cabang Blitar, serta pengurus Ranting/Komisariat, pengurus rayon yang ada di wilayah Kota.

    “Bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menuju ke jenjang selanjutnya yaitu sebagai warga dapat menilai sekaligus kesiapan nantinya ke dalam masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam hal-hal kebaikan,” ungkap Ketua Dewan Cabang Marjono, Minggu (8/6/2025).

    Sementara itu, koordinator kegiatan UKCW, Oma Azib berpesan kepada seluruh siswa untuk selalu senantiasa menanamkan jiwa-jiwa kebaikan di dalam hati siswa SH Terate. Karena ajaran dan pelajaran SH Terate mengajarkan kebaikan-kebaikan yang selama ini juga ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Seimbangkan hubungan sesama insan manusia dan juga hubungan serta kewajiban untuk selalu bertaqwa kepada Allah. Kejujuran, kedisiplinan dalam hidup ini harus selaras serta seimbang untuk mencapai kedamaian serta kehidupan yang lebih baik. Jaga pribadi-pribadi sampean, jaga keluarga njenengan dan jaga nama organisasi sampean dimanapun nantinya berada. Perkuat, perkokoh keimanan, kerohanian, ketaqwaan seluruh anggota SH Terate, selalu taat aturan, disiplin dalam setiap langkah yang dijalani,” ungkap Oma Azib.

    Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar, Pusat Madiun Miskan Hadi Prasetyo, yang juga membuka kegiatan UKCW menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi materi-materi yang telah disampaikan sejak siswa sabuk polos, jambon, hijau serta putih dan nantinya siswa / calon warga.

    “Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar memiliki dan mumpuni dalam penyerapan materi-materi fisik, materi persaudaraan, olah raga bela diri, seni bela diri, serta material ke SH an,” ungkap Miskan.

    PSHT Cabang Kota Blitar pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Miskan Hadi berharap dengan adanya kegiatan ini warga PSHT nantinya benar-benar bisa menjadi garda terdepan untuk berbuat kebaikan.

    “Untuk itu kami menyampaikan supaya seluruh siswa, turut menjaga dan merawat salah satu ajarannya budi luhur dari para sesepuh serta pendiri, untuk menjalin tali silaturahmi untuk mempererat persaudaraan serta ikut selalu menjaga kondusifitas Kamtibmas di wilayah Kota Blitar khususnya dan Blitar Raya Umumnya, Dalam kesempatan ini disampaikan rasa hormat, serta terima kasih kepada Forkopimda Blitar Kota, Aparat TNI, Polri, Dinas Kesehatan serta Lembaga SMK Negeri 1 Kota Blitar yang telah selalu mendukung dan mensupport segala kegiatan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kota Blitar – Pusat Madiun,” pungkasnya. [owi/aje]

  • Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6). Keduanya mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI.

    “Meninjau langsung Pos Komando Taktis Yonif 733/Masariku. Mendapat paparan Letjen TNI Bambang Trisnohadi – Panglima Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan III dan berdialog langsung dengan prajurit yang bertugas di daerah rawan konflik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (8/6/2025).

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga Sri Mulyani bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para guru yang bertugas di Kabupaten Nduga.

    Menurut Sri Mulyani, kolaborasi dan sinergi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dan strategis terutama dalam situasi dunia dan geopolitik yang semakin tegang, dinamis dan penuh persaingan antar negara.

    “Menjaga dan terus membangun, serta memajukan Indonesia yang adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keuangan negara yang kolaboratif, kuat, sehat dan berkelanjutan (sustainable),” jelas Sri Mulyani.

    Diketahui rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setelah itu, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Poskotis Yonif 733/Masariku merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik di Papua.

    Baik Sri Mulyani maupun Sjafrie turut mengecek perlengkapan yang digunakan para prajurit untuk bertugas. Di samping itu, kunjungan itu juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola dan didukung Kemenkeu.

    “Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulis.

    “Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” tambahnya.

    (aid/eds)

  • Usai Tragedi Longsor Maut, Tambang Gunung Kuda Cirebon Resmi Ditutup untuk Umum – Page 3

    Usai Tragedi Longsor Maut, Tambang Gunung Kuda Cirebon Resmi Ditutup untuk Umum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi menutup kawasan tambang galian C di Gunung Kuda untuk umum usai peristiwa longsor maut yang menewaskan 21 orang dan menyisakan empat korban yang belum ditemukan.

    Bupati Cirebon, Imron, menyatakan bahwa keputusan penutupan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon, sekaligus tindak lanjut dari pencabutan status tanggap darurat.

    “Setelah pencarian korban dihentikan, area tersebut ditutup. Tidak boleh ada aktivitas maupun warga yang memasuki area tersebut,” katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengatakan keputusan tersebut juga sudah ditindaklanjuti oleh unsur TNI dan Polri guna mencegah aktivitas warga di lokasi yang kini berstatus rawan, serta masih dalam proses penyelidikan hukum.

    Imron mengimbau warga untuk tidak melakukan pencarian empat korban yang masih tertimbun material longsor, karena hal tersebut sangat berbahaya dan bisa menambah jumlah korban.

    “Demi keselamatan bersama, jangan ada aktivitas di area tersebut,” katanya.

     

  • Peternak Muda Tuban Girang, Sapinya Seberat 1,2 Ton Dibeli Prabowo untuk Kurban

    Peternak Muda Tuban Girang, Sapinya Seberat 1,2 Ton Dibeli Prabowo untuk Kurban

    Tuban (beritajatim.com) – Kebahagiaan terpancar dari wajah peternak muda asal Desa Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Ali Jamaludin, peternak dari Nur Aini Farm, tak menyangka sapi peliharaannya yang diberi nama Arjuna Doser, dengan bobot mencapai 1,2 ton, dibeli langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1446 Hijriah, Jumat (6/6/2025).

    Sapi raksasa itu kemudian diserahkan secara simbolis kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan disalurkan ke Masjid Agung Tuban. Penyerahan dilakukan setelah pelaksanaan Sholat Idul Adha yang diikuti Bupati Tuban bersama Wakil Bupati Joko Sarwono serta jajaran Forkopimda di Masjid Agung Tuban.

    “Rasanya senang sekali,” ujar Ali Jamaludin, menahan haru. Sapi tersebut telah dirawat dengan penuh perhatian selama empat tahun, menggunakan metode penggemukan alami berbasis inspirator buatan.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, mengungkapkan rasa syukur atas perhatian Presiden RI kepada pelaku peternakan lokal. Ia mengatakan, pembelian hewan kurban secara langsung dari peternak daerah menjadi wujud nyata dukungan terhadap kemandirian pangan dan ekonomi rakyat.

    “Alhamdulilah hari ini Kabupaten Tuban mendapatkan berkah dari bapak presiden dan beliau menginstruksikan seluruh Kabupaten/kota di Indonesia juga bisa mengambil langsung kepada peternak,” kata Mas Lindra.

    Ia menjelaskan, sapi milik peternak muda tersebut berhasil mencapai berat 1,2 ton setelah perawatan intensif selama empat tahun. Kepercayaan dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kualitas ternak lokal patut diperhitungkan.

    “Alhamdulilah ini dirawat selama 4 tahun dan anak muda ini bisa mengembangkan sampai beratnya 1,2 ton,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo, menurut Mas Lindra, menitipkan pesan agar hewan kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak yatim dan kaum duafa. Inisiatif ini sekaligus bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi daging berkualitas.

    “Insya Allah target beliau makan sehat bergizi juga akan ditargetkan pada hewan kurban ini,” jelasnya.

    Selain sapi kurban dari Presiden RI, Masjid Agung Tuban juga menerima delapan ekor hewan kurban lainnya dari perusahaan dan mitra seperti SIG Pabrik Tuban, PT SBI, PT TPPI, dan sejumlah pihak lainnya.

    Mas Lindra menambahkan, Ali Jamaludin sempat menitikkan air mata saat proses serah terima berlangsung. “Mukanya ini sedih karena mau disembelih sapinya,” ucapnya menutup pernyataan. [dya/beq]

  • Gubernur Kalbar harapkan kesejahteraan petani meningkat

    Gubernur Kalbar harapkan kesejahteraan petani meningkat

    Alhamdulillah semua stakeholder telah menjalankan tugasnya dengan baik.

    Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menyampaikan harapan agar kesejahteraan petani semakin meningkat, seiring dengan keberhasilan panen raya jagung serentak kuartal II yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

    “Kemarin, kita sangat bersyukur atas kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Kalimantan Barat sejak dilantik, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan kebanggaan atas perhatian Presiden terhadap penguatan pangan di Kalbar,” kata Ria Norsan, di Pontianak, Jumat.

    Ia menyebutkan, capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi seluruh stakeholder, termasuk forkopimda dan jajaran kementerian serta institusi terkait, dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

    “Alhamdulillah semua stakeholder telah menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kita di Kalimantan Barat,” ujarnya lagi.

    Panen raya jagung tersebut juga diikuti secara serentak oleh 12 kepolisian daerah (polda) di Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga meresmikan pabrik dryer jagung dan memimpin seremoni peletakan batu pertama pembangunan 18 gudang jagung oleh Polri, serta pelepasan ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia.

    Gudang yang dibangun di Bengkayang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 5.000 ton, dan kapasitas pengolahan mencapai 300 ton per hari. Infrastruktur ini diharapkan menjadi pusat distribusi hasil pertanian petani lokal dan mendorong peningkatan nilai ekonomi jagung di Kalimantan Barat.

    Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi jajaran Polri, TNI, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sektor pangan. Ia menekankan pentingnya swasembada pangan bagi kemandirian bangsa.

    “Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang sungguh-sungguh merdeka jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan, dan itu harus dimulai dari setiap provinsi dan pulau,” kata Prabowo.

    Prabowo menyebutkan bahwa panen jagung yang dilakukan ini adalah bukti dari awal keberhasilan yang harus terus ditingkatkan. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor jagung mulai tahun 2026.

    “Tahun lalu kita masih impor jagung sekitar 500.000 ton. Tahun 2026 kita harus ekspor. Saya diberi jaminan oleh dua tokoh besar, Menteri Pertanian dan Kapolri bahwa kita akan mampu mencapainya,” katanya lagi.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa total luas panen raya jagung kuartal II tahun ini mencapai 344.524 hektare, dengan estimasi hasil panen antara 1,78 hingga 2,54 juta ton secara nasional. Di Kalimantan Barat, panen dilakukan di lahan seluas 2.504 hektare, termasuk 218 hektare di Bengkayang.

    “Dengan bertambahnya luas lahan, kami memfasilitasi pembangunan gudang dan pabrik pengolahan jagung oleh PT Pangan Merah Putih. Ini bagian dari strategi besar mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya pula.

    Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi titik tolak Kalimantan Barat sebagai salah satu lumbung jagung nasional dan memperkuat kontribusi daerah dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sambung Doa di Malam Takbir, Pemkot Mojokerto Titip Harapan ke Jamaah Haji di Arafah

    Sambung Doa di Malam Takbir, Pemkot Mojokerto Titip Harapan ke Jamaah Haji di Arafah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Malam takbir Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah menjadi momen penuh makna bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Bersama para tokoh agama, keluarga jamaah, dan jajaran perangkat daerah, Pemkot menggelar sambung doa yang ditujukan untuk para jamaah haji asal Mojokerto yang tengah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, Kamis (5/6/2025).

    Acara yang berlangsung khidmat di Pendapa Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto ini dipimpin oleh Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) KH. Muhammad Badri dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Mojokerto KH. Moh. Shodiqin Marzuqon. Doa bersama tersebut juga disiarkan secara daring agar keluarga jamaah haji turut mengikuti dari rumah masing-masing.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengajak seluruh masyarakat untuk mengirimkan doa terbaik kepada para tamu Allah yang sedang menjalani wukuf di Arafah—sebuah waktu mustajab untuk berdoa. “Saat wukuf, doa-doa yang dipanjatkan dijanjikan akan diijabah oleh Allah SWT. Maka kita sambung doa, agar jamaah haji juga melantunkan doa terbaik untuk Kota Mojokerto tercinta,” ungkapnya.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menitipkan harapan agar jamaah haji mendoakan kemajuan, keselamatan, dan keberkahan bagi Kota Mojokerto. Ia menegaskan bahwa jabatan dan kekuasaan bersifat sementara, namun doa dari para jamaah haji di Tanah Suci diharapkan menjadi penerang dalam menjalankan amanah dengan penuh keistiqomahan.

    “Kami mohon seluruh yang ada di jajaran Pemerintah Kota Mojokerto, serta Forkopimda yang menjadi mitra sinergis kami, diberikan kekuatan, kemampuan, dan amanah yang mampu dilaksanakan dengan sepenuh dan seikhlas hati. Semoga Kota Mojokerto senantiasa dianugerahi keamanan, kenyamanan, serta dibebaskan dari bala, musibah, dan bencana,” katanya.

    Ning Ita mendoakan seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan cita-cita bersama dapat terwujud. Kegiatan sambung doa ini menjadi wujud kebersamaan dan spiritualitas masyarakat Mojokerto dalam mengiringi langkah para jamaah haji, sekaligus meneguhkan semangat gotong royong untuk kemajuan daerah. [tin/aje]

  • Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Wakil Bupati Bogor Jaro Ade bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (5/6/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor

    Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten  Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

    Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis.  Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, serta dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan jajaran Pemkab Bogor.

    Wakil Bupati Bogor Ade Rohandi alias Jaro Ade menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan selama proses pembahasan berlangsung.

    “Semoga dengan ditetapkannya Perda ini dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Ade.

    Dalam rapat tersebut, DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029. Wakil Bupati menjelaskan bahwa substansi RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan.

    “Kami sangat berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat menyelesaikan pembahasan Raperda RPJMD ini tepat waktu,” ujarnya.

    Setelah disetujui bersama, Raperda tersebut akan dilanjutkan ke tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat terhadap substansi yang tercantum di dalamnya.

    Sumber : Antara