Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

    Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

    Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. 

    “Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

    Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

    “Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

    Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    “BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

    Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.

  • Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

    Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

    Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
    Penulis

    KOMPAS.com
     – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
    Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
    Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
    Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
    at any place
    , di mana saja,” tegasnya.
    Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
    Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
    Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
    Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
    Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
    Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
    Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

    Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

    Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

    Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

     

    (*)

  • BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dini tentang  cuaca ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) sejak 8 hari sebelum bencana terjadi.
    Lalu, untuk di kawasan Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar),
    BMKG
    sudah memberi peringatan sejak 4 hari sebelum bencana. Hal tersebut Teuku sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025,” ujar Teuku.
    “Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan
    press release
    untuk potensi bencana siklon atau
    cuaca ekstrem
    di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara,
    press release
    -nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” sambungnya.
    Teuku menyampaikan, BMKG pusat telah memberi wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk menyampaikan peringatan dini.
    Menurutnya, ketika peringatan disampaikan, sejumlah kepala daerah memberikan respons positif.
    “Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respons positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkopimda, provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus di-update setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrem pada tiga wilayah ini,” imbuh Teuku.
    Per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. Berikut rincian jumlah korban tewas per provinsi.
    Jumlah korban
    banjir Sumatera
    ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat siaran pers, Minggu (30/11/2025).
    Di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia hingga saat ini.
    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.
    Sementara di Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Tito Sebut Ada Pemda Nggak Kompak Koordinasi Antisipasi Bencana

    Video Tito Sebut Ada Pemda Nggak Kompak Koordinasi Antisipasi Bencana

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengadakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. Tujuannya, untuk mengantisipasi potensi kebencanaan maupun persiapan Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Namun Tito mendapat laporan, bahwa ada pemda yang tidak kompak melakukan koordinasi.

  • BNPB: Jumlah Pengungsi di Sumbar 77.918 Jiwa, Masuk Fase Pemulihan Bencana

    BNPB: Jumlah Pengungsi di Sumbar 77.918 Jiwa, Masuk Fase Pemulihan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat mulai memasuki fase pemulihan setelah tiga hari penanganan intensif.

    Meski demikian, dia memastikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan terus dilaksanakan hingga situasi benar-benar kondusif. 

    “Sumatra Barat sudah lebih pulih di hari ketiga. Apalagi sekarang tidak ada hujan, dan OMC masih terus dilakukan,” ujar Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025).

    Berdasarkan data BNPB terkini, jumlah korban jiwa mencapai 129 orang, 118 orang masih hilang, dan 16 lainnya luka-luka. Di Kabupaten Padang Pariaman, lanjutnya, sebagian besar pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan sisa material.

    Adapun, kabupaten Agam menjadi wilayah dengan dampak paling besar, mencatat 87 korban meninggal dunia dan 76 orang masih hilang.

    Secara keseluruhan, Suharyanto mengatakan terdapat delapan kabupaten/kota terdampak, yaitu Agam, Solok, Pesisir Selatan, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Tanah Datar, dan Bukittinggi. 

    “Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 77.918 jiwa. Sebagian besar warga memilih kembali ke rumah pada siang hari untuk membersihkan rumah, kemudian kembali ke posko pengungsian pada malam hari,” jelasnya. 

    Kerusakan infrastruktur yang masih menjadi fokus penanganan meliputi jembatan putus, jalan amblas, serta jalur transportasi nasional dan provinsi. Jalur nasional yang masih terputus di antaranya berada di Kota Padang Panjang dan Sicincin.

    Bantuan yang disalurkan mencakup sembako, perlengkapan kebersihan, makanan siap saji, selimut, tenda, serta alat berat seperti ekskavator. Dia memastikan seluruh personel BNPB telah berada di titik-titik terdampak untuk mendampingi Forkopimda.

    “Sudah empat hari mereka berada di lapangan dan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana,” kata Suharyanto.

    Penggunaan armada udara masih terbatas, mengingat jalur darat masih bisa digunakan. Armada yang dikerahkan mencakup satu helikopter BNPB, satu pesawat fixed wing, dan satu helikopter Basarnas.

    Ratusan Personel Dikerahkan 

    Data dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar mencatat 131 personel dikerahkan untuk menangani dampak banjir, galodo, sedimentasi sungai, serta kerusakan saluran irigasi. Penanganan difokuskan pada pemulihan fungsi aliran sungai dan distribusi air bagi permukiman serta pertanian.

    Jenis alat berat yang digunakan meliputi ekskavator, mini ekskavator dan long arm ekskavator. Beberapa lokasi juga mengandalkan alat manual seperti cangkul dan sekop.

    Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan menyampaikan bahwa Ex-Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan bencana kini telah menjauhi wilayah Indonesia. Namun, wilayah Sumatra Barat masih berada dalam puncak musim hujan hingga Desember.

    “Dinamika atmosfer seperti IOD, suhu muka laut, dan konvergensi angin masih aktif menyuplai uap air, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan,” ujarnya.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, memperhatikan kondisi lingkungan, dan mulai kembali ke rumah secara bertahap dari posko pengungsian.

    Daerah terdampak yang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan meliputi 16 kabupaten/kota, antara lain: Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan.

    “Penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan seminimal mungkin,” kata dia. 

  • Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal itu disampaikan dalam Gala Dinner Tani Merdeka yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/25) malam.
    Wamentan
    Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengungkapkan, dalam setahun pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat posisi
    petani
    , memperbaiki tata kelola pangan, serta menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
    “Selama setahun pemerintahan Pak Prabowo, sudah begitu banyak kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Pupuk dicukupkan, distribusi diperbaiki, harga diturunkan, irigasi direvitalisasi, hingga berbagai instruksi Presiden dikeluarkan demi memperkuat sektor pangan,” kata Wamentan Sudaryono.
    Wamentan Sudaryono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memperkuat sektor pertanian melalui berbagai kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan petani.
    Pertama, terkait pupuk, Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah memenuhi kembali kuota pupuk bersubsidi yang selama ini kurang.
    Distribusinya pun dibenahi dari sistem yang berbelit menjadi lebih sederhana sehingga lebih cepat sampai ke petani. Bahkan, harga pupuk resmi tercatat turun hingga 20 persen dalam beberapa minggu terakhir.
    Kedua, pemerintah juga melakukan revitalisasi total terhadap sistem irigasi nasional. Selama ini kewenangan perbaikan irigasi terpecah antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga banyak saluran tidak dapat ditangani.
    “Kini, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi yang membuka penuh seluruh kewenangan yakni pemerintah pusat boleh memperbaiki semua jenis irigasi, provinsi dapat turun langsung, dan kabupaten juga dapat menangani tanpa hambatan birokrasi,” tutur Sudaryono yang juga merupakan putra dari seorang petani asal Kabupaten Grobogan Jawa Tengah itu.
    “Kalau bupati tidak perbaiki, Presiden yang perbaiki. Begitu pula provinsi. Maka sekarang hampir seluruh irigasi di Indonesia masuk tahap revitalisasi,” tambah Sudaryono.
    Ketiga, Sudaryono mengatakan fokus besar Presiden Prabowo pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ia menyampaikan bahwa Presiden memiliki cara yang jelas dalam memajukan pangan nasional.
    “Kalau pupuk lancar, air lancar, produksi naik, maka petani sejahtera. Sesederhana itu,” tegas Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.
    Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan yang benar harus diperjuangkan. Ia meminta para anggota Tani Merdeka untuk tidak diam ketika kebijakan yang baik diserang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
    “Kalau menurut Anda kebijakan Presiden ini sudah benar, maka Anda harus bersuara. Jangan sampai orang yang benci bersuara lebih keras daripada petani yang merasakan manfaatnya,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi jajaran Forkopimda Jawa Tengah, tokoh masyarakat, serta struktur Tani Merdeka yang hadir hingga tingkat desa. Ia menyebut Tani Merdeka sebagai gerakan besar yang lahir dari akar rumput petani.
    “Tani Merdeka merupakan gerakan akar rumput yang memang berangkat dari kelompok tani di lapangan. Karakter mereka keras di luar tapi penuh kepedulian di dalam,” Sudaryono.
    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah merupakan provinsi muda dengan energi besar dan kontribusi kuat terhadap produksi pangan nasional.
    Jateng tercatat surplus beras dan jagung, serta mendominasi berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.
    “Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif dan menjadi dasar untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif, memperkuat pengendalian inflasi, serta menarik investasi besar ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.
    Ia juga menyoroti menurunnya minat pemuda desa untuk terjun ke sektor pertanian. Untuk itu, ia mendorong pembentukan SK Kecamatan Berdaya di setiap kabupaten/kota sebagai wadah penguatan program Petani Merdeka dan pengembangan petani milenial.
    “Kita ingin para pemuda kembali ke desa sebagai petani modern, bukan menjauhi pertanian seperti generasi sebelumnya. Program-program pertanian akan terus kita siapkan dan perkaya agar benar-benar menarik bagi anak muda,” tutup Luthfi yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Pacitan, SBY Ajak Panjatkan Doa untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera

    Dari Pacitan, SBY Ajak Panjatkan Doa untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera

    Pacitan (beritajatim.com) – Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak Rabu (26/11). Yang mengakibatkan jumlah korban jiwa terus bertambah hingga mencapai ratusan, sementara sejumlah akses jalan di tiga wilayah tersebut terputus.

    Di hadapan ratusan undangan pada acara groundbreaking pembangunan Goed President Hotel Pacitan di Kelurahan Ploso, Pacitan, Sabtu (29/11/2025), SBY mengajak semua pihak untuk memanjatkan doa bagi para korban.

    “Sebelum acara ini kita mulai, mari kita berdoa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita,” ujar SBY.

    SBY menyampaikan dukungannya kepada pemerintah pusat maupun daerah yang sedang berupaya menangani bencana tersebut dan menyelamatkan sebanyak mungkin warga terdampak. Ia juga mengajak para pengusaha di seluruh Indonesia ikut membantu pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

    “Insyaallah nanti pemerintah membangun kembali wilayah-wilayah yang terkena dampak,” tambahnya.

    Acara peletakan batu pertama tersebut menandai dimulainya pembangunan Goed President Hotel, sebuah hotel kelas dunia yang berdiri di atas lahan milik SBY, tepat di depan Museum dan Galeri Seni SBY–Ani.

    Proyek ini hotel bintang empat digarap oleh investor sekaligus Direktur Utama Handayani Wisata Samudera, Hermanto Tanoko, dengan nilai investasi mencapai Rp100 miliar.

    Hadir dalam kegiatan itu, sejumlah pengusaha nasional, Para petinggi Partai Partai Demokrat, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Pacitan dan Tokoh masyarakat setempat. (tri/ian)

  • Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Tuban (beritajatim.com) – Peringati HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tuban menggelar kegiatan tausiyah agama di Pendopo Krido Manunggal Tuban yang diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Tuban dengan mengusung tema “Tuban Berhaji, Mewujudkan ASN Kabupaten Tuban Berakhlak untuk Indonesia Maju”.

    Adapun tausiah agama dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Falah Plosos, KH. Muhammad Ma’mun Mahfudz yang juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD dan Camat, serta Regional CEO 8 Bank Syariah Indonesia Surabaya, Jajang Abdul Karim.

    Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono mengatakan bahwa kegiatan Tuban Berhaji bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembinaan mental dan spiritual bagi ASN.

    Sehingga, harapannya aparatur Pemkab Tuban harus menjadi teladan dalam integritas, pelayanan, dan akhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

    “Menjadi aparatur Pemkab Tuban hendaknya mengedepankan kedisiplinan, keikhlasan dan kepedulian. Di samping itu, mampu peka dengan lingkungan sosialnya,” tutur Joko sapanya. Jumat (28/11/2025)

    Menurutnya, kepekaan sosial yang tinggi menjadikan ASN mampu mengetahui persoalan di lingkungannya dan serta mampu memberikan solusi.

    Sebab, sebagai abdi negara, ASN harus bisa menghindarkan diri dari perilaku tinggi hati dan jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

    “Karena ASN Pemkab Tuban harus mampu menjadi teladan, baik unit kerja, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Pesan kami terus bekali diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan agar karier dan kontribusi kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Wabup Tuban Joko Sarwono Ikuti Senam Peringatan Hari Disabilitas Internasional

    Wabup Tuban Joko Sarwono Ikuti Senam Peringatan Hari Disabilitas Internasional

    Tuban (beritajatim.com) – Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Taman Hutan Kota Abhipraya diwarnai momen menarik ketika Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, ikut menirukan gerakan senam yang diperagakan anak-anak disabilitas. Aksi spontan tersebut disambut hangat oleh para peserta yang hadir.

    Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana, perwakilan Forkopimda, Ketua TP-PKK Ayuk Krisnawati Joko Sarwono, Ketua Dharma Wanita Persatuan yang juga Ketua Komisi IV DPRD Tuban Sri Rahayu Budi Wiyana, kepala OPD, para camat, serta siswa SLB, SD, dan SMP.

    Selain senam bersama serta pembelajaran bahasa isyarat, acara juga menampilkan berbagai pertunjukan dari siswa SLB, mulai dari pantomim, tarian, pembacaan puisi, hingga fashion show inklusif. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari para tamu undangan.

    Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono saat mengikuti senam yang di instruksikan oleh anak disabilitas. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menegaskan bahwa momen ini harus dijadikan pengingat untuk memperkuat kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas yang optimal pada seluruh fasilitas publik.

    “Kami meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan sarana dan prasarana ramah disabilitas berjalan semakin baik, mulai dari pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama,” ujar Joko, Jumat (28/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa pelayanan kesehatan wajib didukung tenaga medis yang kompeten, sementara sektor pendidikan harus memastikan bahwa tidak ada anak disabilitas yang putus sekolah. “Mereka memiliki hak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya,” tegasnya.

    Joko juga mengingatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama di dunia kerja sesuai amanat undang-undang. Karena itu, peningkatan pendidikan sejak dini menjadi fondasi penting menuju kemandirian.

    “Sehingga kegiatan seperti ini menjadi ruang apresiasi bagi para siswa berkebutuhan khusus untuk menunjukkan potensi dan kreativitas mereka melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat Kabupaten Tuban,” pungkasnya. [dya/but]