Organisasi: forkopimda

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Defile Kuda dan Kesenian 13 Daerah Meriahkan Hari Jadi Purwakarta

    Defile Kuda dan Kesenian 13 Daerah Meriahkan Hari Jadi Purwakarta

    Adapun 13 kesenian yang ditampilkan dalam acara terasebut, masing-masing kesenian Genye dan kokoprak khas Kabupaten Purwakarta; kesenian Benjang dari Kota Bandung; kesenian Surak Ibra dari Kabupaten Garut.

     

    Lalu ada kesenian Badingkut dari Kabupaten Bandung Barat;  Jajangkungan dari Kabupaten Karawang; Bebegig dari Kabupaten Ciamis; Rengkong dari Kabupaten Sukabumi; Sisingaan dari Kabupaten Subang; Wayang Geugeus dari Kota Banjar.

     

    Kemudian, kesenian topeng dari Kabupaten Bekasi; Kesenian Badud dari Kabupaten Pangandaran; lalu Ogoh-ogoh dari Provinsi Bali; serta, Reog Ponorogo dari Provinsi Jawa Timur.

     

    Tak hanya penampilan dari para seniman dari berbagai daerah tersebut, dalam kegiatan dengan konsep pawai itu juga menampilkan defile kuda termasuk ‘ngarak’ kereta kencana yang ditumpangi Bupati Purwakarta.

     

    Festival dimulai dengan iring-iringan spektakuler dari depan Kampus UPI (Parapatan Enggrang) menuju Pertigaan BTN. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein),  menarik perhatian dengan menaiki kereta kencana, diiringi Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda yang menunggang kuda.

     

    “Tidak hanya kesenian dari luar daerah, setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta juga akan menampilkan kelompok seni masing-masing,  menjadikan festival ini sebagai wadah ekspresi budaya bagi seluruh warga Purwakarta. Festival ini benar-benar menjadi panggung milik semua,” kata Bupati yang akrab disapa Om Zein itu.

     

    Pawai megah ini memukau warga yang berjejer di sepanjang jalan, dihiasi aksi menawan air mancur Sri Baduga di Situ Buleud. Sorak sorai dan tepuk tangan penonton mengiringi setiap langkahnya.

     

    Setiap penampilan disambut antusiasme penonton; sorak sorai dan tepuk tangan menggema, bahkan beberapa penonton ikut bernyanyi dan menari bersama. Berbagai stan makanan dan minuman menambah keseruan, dengan aroma sate, bakso, dan jajanan tradisional yang menggugah selera.

     

    Uniknya, setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta juga berpartisipasi, menampilkan kelompok seni masing-masing. Festival ini menjadi panggung bagi semua warga Purwakarta, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan.

  • Polres Tanjung Priok jadi lokasi pengawasan Sespimmen Polri

    Polres Tanjung Priok jadi lokasi pengawasan Sespimmen Polri

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok dipilih menjadi lokasi pengawasan lapangan untuk Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri yang diikuti Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Gelombang II tahun 2025.

    “Polres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengamatan Lapangan Organization Health Audit (OHA), Environmental Scanning (ES) dalam rangka Pelatihan Management Training Course (MTC) Level III, “kata Pengawas MTC III Sespimmen Polri Brigjen Pol. Rahmat Pamuji di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dipilih menjadi lokasi kegiatan ini karena jarak dari Sespim Polri tidak terlalu jauh sehingga memudahkan pengawasan lapangan ini.

    Kegiatan ini melibatkan perwakilan Forkopimda serta dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Serdik Sespimmen, serta unsur masyarakat yang dapat menambah wawasan Siswa Sespimmen semakin menambah wawasan. Turut hadir para tutor Sespimmen.

    “Suasana penuh semangat dan sinergi, kegiatan ini berjalan aman dan kondusif,” kata dia.

    Sementara Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Dr. Martuasah H. Tobing mengucapkan terima kasih karena dipilih menjadi lokus pengawasan sehingga muncul sejumlah rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja kepolisian.

    “Kami menerima rekomendasi dan temuan yang ada di Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maju Lagi di Golkar Jakarta, Zaki Iskandar Bidik Lonjakan 15 Kursi DPRD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Juli 2025

    Maju Lagi di Golkar Jakarta, Zaki Iskandar Bidik Lonjakan 15 Kursi DPRD Megapolitan 18 Juli 2025

    Maju Lagi di Golkar Jakarta, Zaki Iskandar Bidik Lonjakan 15 Kursi DPRD
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed
    Zaki Iskandar
    menyatakan siap kembali maju dalam bursa Ketua Golkar Jakarta untuk periode 2025–2030.
    Zaki akan mendaftarkan diri pada Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar DKI yang akan digelar 23–24 Juli 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
    “InsyaAllah saya akan mendaftar dan maju lagi menjadi
    Ketua DPD Golkar
    Jakarta,” kata Zaki dikutip
    Wartakotalive.com
    , Jumat (18/7/2025).
    Zaki menyebut, keputusan untuk kembali maju didasarkan pada peluang besar Golkar Jakarta dalam Pemilu mendatang.
    Pada Pileg 2024, jumlah kursi Golkar di DPRD Jakarta naik dari enam menjadi 10 kursi.
    Targetnya kini lebih tinggi, minimal 15 kursi DPRD Jakarta dan tiga kursi DPR RI pada Pemilu mendatang.
    “Untuk target, minimal 15 kursi di DPRD dan tiga di DPR RI pada Pileg yang akan datang,” kata Zaki.
    Musda pada tahun ini disebut akan dihadiri tokoh penting Golkar seperti Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan pengurus pusat, serta mitra politik seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Forkopimda.
    “Musda ini bagian dari konsolidasi partai lima tahunan,” jelasnya.
    Sementara itu, Ketua Penyelenggara Musda Basri Baco menjelaskan pendaftaran calon ketua dibuka pada 19–20 Juli 2025.
    Ada 12 suara dalam Musda ini, dengan syarat calon harus mengantongi minimal 30 persen dukungan atau empat suara.
    “Bakal calon tanpa dukungan tetap bisa mendaftar, tapi tetap diverifikasi oleh Steering Committee,” kata Baco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Harga Beras Fluktuatif

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Beredarnya kembali beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan)  di pasar tradisional diharapkan bisa menjaga stabilitas harga. Harapan ini disampaikan Wali Kota Kediri saat melakukan sidak di pasar tradisional Setono Betek, Selasa 15 Juli 2025 sore.

    “Kemudian tujuan lainya untuk melindungi daya beli dan juga keterjangkauan harga dari konsumen sehingga saya rasa ini sesuatu yang positif,” terangya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana. 

    Saat melaksanakan giat sidak turut mendampingi Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bulog Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta Forkopimda lainnya.

    Menurutnya dengan kehadiran Forkopimda ia berharap bisa bersinergi memantau, mengawasi secara langsung pelaksanaan dari penjualan beras SPHP.

    “Dengan harga yang terjangkau maka ketika beras ini dijual bisa dipastikan tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Masih kata Vinanda pihaknya hingga sampai sekarang masih menjalin komunikasi dengan pihak Bulog Kediri yang memiliki arah dan  yang  tujuan sama dalam menjaga stabilitas harga  serta ketersediaan beras .

    “Bentuk pengawasannya kita akan sosialisasikan ke masing masing toko dan masyarakat. Tentang tujuan beras SPHP kemudian kita berkolaborasi dengan Forkopimda sehingga jangan sampai beras SPHP disalah gunakan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jendral TNI Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan jika lembaga yang ia pimpin sekarang memiliki fungsi kontrol untuk menstabilkan harga pasar.

    “Karena kita ketahui bersama sekarang agak fluktuatif kondisi harga beras. Maka Bulog diperintahkan oleh Pemerintah pusat melalui Bapanas untuk mendistribusikan beras SPHP yang bertujuan menstabilkan harga pangan tersebut,” ujarnya .

    Menurutnya dalam pendistribusian tahun ini Bulog akan mengawasinya secara ketat.

    “Yang pertama proses pendistribusian kita menggunakan aplikasi klik SPHP. Setiap penjual dipasar harus terdaftar dulu klik SPHP. Setelah terdaftar dengan catatan usaha dan ijinya jelas, baru dijinkan memesan. Cara pesanya juga pakai Klik SPHP jadi bisa dikontrol,” jelas dia.
     
    Kata dia beras SPHP hanya diperuntukan dijual ke warung kecil pasar tradisional, Koperasi Merah Putih serta melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Pemda atau pun Lembaga Nasional seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan sebagainya.
     
    “Sehingga kondisi ini bisa terkontrol yang diberikan ke masyarakat betul betul real peruntukanya. Beras SPHP per pack berat 5 kilo gram dan masyarakat maksimal hanya boleh beli 2 Pack,” tuturnya. Per 1  kilogram Harga Eceran Tertinggi beras SPHP dijual seharga Rp12.500. Perpack 5 kilogram Rp62.500 

    Dalam sidak yang dilakukan, satu persatu rombongan Forkopimda mendatangi dan mengecek ketersediaan beras SPHP. Wali Kota Kediri dan  Direktur Utama Perum Bulog bertatap muka dan bertanya secara langsung kepada para pedagang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Alasan Pembatalan Hindia dan Lomba Sihir di Konser Tasikmalaya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        15 Juli 2025

    Alasan Pembatalan Hindia dan Lomba Sihir di Konser Tasikmalaya Bandung 15 Juli 2025

    Alasan Pembatalan Hindia dan Lomba Sihir di Konser Tasikmalaya
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Band
    Hindia
    dan
    Lomba Sihir
    dipastikan tidak akan tampil dalam konser
    Ruang Bermusik
    yang dijadwalkan berlangsung di Lanud Wiriadinata, Kota
    Tasikmalaya
    ,
    Jawa Barat
    , pada 19 Juli 2025.
    Keputusan ini diambil setelah mediasi yang dipimpin Kepala Polres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, bersama unsur Forkopimda dan para alim ulama.
    Meskipun Hindia dan Lomba Sihir batal tampil, Band Feast tetap menjadi pengisi acara dalam konser tersebut.
    Ketiga band ini, yaitu Hindia, Lomba Sihir, dan Feast, dianggap memiliki akar yang sama karena digawangi oleh Baskara Putra.
    Konser musik Ruang Bermusik direncanakan berlangsung selama dua hari dengan menampilkan berbagai musisi nasional.
    Namun, penolakan terhadap penampilan Hindia dan Lomba Sihir memaksa panitia untuk mengambil langkah drastis.
    “Karena ada atensi dari beberapa ormas yang menganggap Hindia dan Lomba Sihir tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, akhirnya kami memutuskan untuk men-
    take down
    mereka dari
    line up
    ,” kata Rizki Ginanjar Saputra, promotor sekaligus Founder Ruang Bermusik, saat ditemui di RM Jembar, Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, Selasa (15/7/2025).
    Rizki menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya mediasi dengan pihak kepolisian dan stakeholder terkait, termasuk forum yang difasilitasi Polres Tasikmalaya.
    Meskipun telah ada penjelasan perinci mengenai konsep dan isi acara, perbedaan pandangan tetap muncul.
    “Kami sudah berusaha menjelaskan secara perinci dalam forum yang dimediasi Polres. Namun pada akhirnya, agar acara tetap bisa terselenggara dengan lancar, kami memilih menurunkan Hindia dan Lomba Sihir dari panggung,” jelasnya.
    Keberlangsungan acara menjadi prioritas utama bagi Rizki.
    “Yang terpenting adalah acara tetap berjalan. Ruang Bermusik lahir di Tasik, untuk Tasik. Kalau acara sampai batal, dampaknya akan lebih besar, tidak hanya bagi kami, tapi juga ekonomi kreatif dan masyarakat luas,” lanjutnya.
    Acara akan tetap dilaksanakan di lokasi yang sama meskipun tanpa Hindia dan Lomba Sihir.
    Pengisi acara lainnya, seperti Feast, Maliq and D’Essential, Nadin Amizah, Whisnu Santika, Perunggu, dan Adhan Veron x HBRP, tetap akan tampil.
    Promotor telah menjual sekitar 7.000-8.000 tiket untuk dua hari pelaksanaan Ruang Bermusik dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000, tergantung waktu pembelian.
    Terkait dampak pembatalan tersebut, Rizki mengakui bahwa pihaknya mengalami kerugian secara komersial, terutama dari sisi sponsor yang awalnya tertarik karena nama besar Hindia.
    “Pengaruhnya besar, terutama untuk sponsor. Karena perjanjian awal dengan mereka sudah mencantumkan nama Hindia sebagai daya tarik utama. Tapi lagi-lagi, acara tetap jalan adalah hal yang paling utama,” tambahnya.
    Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi menegaskan, panitia penyelenggara telah menempuh semua prosedur perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
    “Panitia sudah mengurus seluruh izin kegiatan sesuai prosedur. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan tertib,” ujar AKBP Faruk Rozi.
    Koalisi Masyarakat Sipil memberikan penghargaan kepada Polres Tasikmalaya Kota atas peran mediasi yang dinilai profesional dan adil dalam menjaga ketertiban serta memastikan hak kebebasan berekspresi warga tetap terlindungi.
    Konser yang akan digelar pada 19 Juli tersebut diharapkan berjalan dengan aman dan tertib, sekaligus menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga citra Kota Tasikmalaya sebagai ruang yang inklusif dan toleran.
    Sebelumnya, sekelompok masyarakat menolak penampilan Hindia karena liriknya dinilai tidak sesuai dengan norma agama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Pelanggaran Prioritas Sasaran Operasi Patuh Polres Pemalang, Salah Satunya Knalpot Brong

    8 Pelanggaran Prioritas Sasaran Operasi Patuh Polres Pemalang, Salah Satunya Knalpot Brong

    Kata Eko, Satuan Lalu lintas Polres Pemalang memanfaatkan momentum hari pertama pelajar masuk sekolah setelah libur panjang kenaikan kelas, dengan menyelenggarakan dikmas lantas ke sekolah-sekolah.

    “Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin, dengan harapan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pelajar dalam berlalulintas,” kata Kapolres Pemalang.

    Pada kesempatan itu, Eko juga mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan elemen masyarakat, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Operasi Patuh Candi.

    “Dalam gelaran Operasi ini, Polres Pemalang bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat akan terus bekerjasama, dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pemalang,” kata Kapolres Pemalang

  • Kapal Perang Spanyol singgahi Ternate

    Kapal Perang Spanyol singgahi Ternate

    Selain open ship untuk masyarakat, kunjungan ini juga diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Spanyol serta meningkatkan kepercayaan dan interoperabilitas kedua negara.

    Ternate (ANTARA) – Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), H Sarbin Sehe, melakukan kunjungan kehormatan sekaligus ramah tamah di atas Kapal Perang AL Spanyol F-104 Mendez Nunez dan disambut Dubes Spanyol dan Kapten Kapal saat menyinggahi Pelabuhan Ternate, Senin.

    “Kunjungan kami ini sekaligus mendengarkan penjelasan secara langsung dari komandan kapal mengenai spesifikasi dan kemampuan tempur F-104 Kapal Mendez Nunez, termasuk teknologi persenjataan, serta peran kapal tersebut dalam berbagai operasi maritim internasional. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat,” kata Wagub Malut, Sarbin Sehe di Ternate.

    Wagub mengatakan, kunjungan ini menjadi momentum penguatan kerja sama antara angkatan laut kedua negara. Selain open ship untuk masyarakat, kunjungan ini juga diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Spanyol serta meningkatkan kepercayaan dan interoperabilitas kedua negara.

    Dalam kunjungan tersebut Wakil Gubernur turut didampingi Forkopimda Maluku Utara, Walikota Ternate, Bupati Kepulauan Sula, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Sekda Kota Tidore, serta rombongan lainnya.

    Tour terpadu Wakil Gubernur bersama rombongan di Kapal AL Mendez Nunez milik Spanyol diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama.

    Seperti diketahui, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada III kembali menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di wilayah perairan timur.

    Dua unsur kapal perang, KRI Kapak-625 dan KRI Hampala-880, serta satu Pesawat Udara CN235-220 MPA/P-8306 melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan (Waspam) serta shadowing terhadap kapal perang Angkatan Laut Spanyol, ESPS Méndez Núñez (F-104), yang sedang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III-C dari Darwin, Australia menuju Guam pada 13 hingga 14 Juli 2025.

    Bahkan, dalam pelaksanaan tugas ini merupakan bagian dari Operasi Cendrawasih Jaya-25 Tahap 3 yang digelar Koarmada III guna memastikan setiap aktivitas lintas laut di perairan yurisdiksi Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum internasional dan tetap dalam koridor kedaulatan negara.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.

    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 

    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     
    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 

    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 

    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 

    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.

    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     
    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.

    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.
     
    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 
     
    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     

    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 
     
    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 
     
    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
     

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 
     
    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.
     
    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     

    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
     
    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.
     
    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)