Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Kejar Target 200 Dapur MBG, Gubernur Sumut Perkuat Kolaborasi

    Kejar Target 200 Dapur MBG, Gubernur Sumut Perkuat Kolaborasi

    Bisnis.com, – SERDANG BEDAGAI- Guna mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk penyediaan makanan bergizi gratis (MBG), di seluruh daerah di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Bobby Nasution mendorong seluruh pihak terkait untuk memperkuat berkolaborasi.

    Untuk Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG, saat ini sudah beroperasi 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution, saat peninjauan dapur SPPG Desa Cempedak Lobang, Seirampah, Serdangbedagai (Sergai), Rabu (30/7/2025).

    Menurutnya, perkembangan pendirian SPPG di Sumut saat ini berjalan cepat dan lancar. “Namun ini membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder, tidak terlepas dari peran Forkopimda juga, kolaborasi ini penting,” kata Bobby.

    Selain memberikan anak makanan bergizi gratis, program MBG juga membuka banyak lapangan pekerjaan. “Dan ini jadi salah satu poin penting untuk kegiatan ekonomi di daerah, karena manfaatnya selain untuk gizi anak, manfaat ekonominya sangat luar biasa, tadi saya lihat ibu-ibu ada jadi bagian SPPG, bekerja,” kata Bobby.

    Bobby melanjutkan, MBG adalah modal bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya untuk mendapatkan generasi emas, persiapannya harus dilakukan jauh-jauh waktu.

    “Bukan dimulai 2044 atau 2040, tapi dimulai dari sekarang, karena 2045 kita sudah memiliki SDM yang cukup, kita harus punya SDM yang potensial,” ucap Bobby.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program MBG bukan berasal dari lamunan Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah memiliki naskah akademik yang ditulis belasan tahun lalu. MBG pun telah dilakukan di 105 negara.

    “Kita mungkin terlambat 120 tahun dari Inggris, bahkan India, yang pendapatan perkapitanya setengah kita, sudah bikin MBG dari 30 tahun lalu,” kata Hasan.

    Dengan MBG perputaran perekonomian Sumut akan bertambah sebanyak Rp17 triliun. Di Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 SPPG. Satu dapur SPPG dapat melayani sekitar 3.000 anak akan menghabiskan anggaran sebesar Rp10 miliar.

    “MBG membuka lapangan pekerjaan, membuat anak-anak dapat makanan, dan membuat ibu-ibu bekerja,” kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan.

    Siswa Senang Dapat MBG
    Sebelum meninjau dapur SPPG, rombongan meninjau pemberian MBG di SMA Negeri 1 Seirampah, Serdangbedagai. Pada kesempatan tersebut, para siswa menyampaikan perasaannya lantaran mendapat MBG. Di SMAN 1 Seirampah, pembagian MBG sudah dimulai sejak dua minggu lalu.

    Siswa SMAN 1 Sei Rampah Sabda Ananta Sinulingga mengatakan, dirinya sangat terbantu akan adanya MBG dari pemerintah. Hal tersebut mengurangi pengeluaran orang tuanya.

    “Terbantu, orang tua juga terbantu, kami senang mendapat MBG, apalagi menunya juga enak,” kata Sabda.

    Selain Sabda, siswa lain bernama Louis Manurung juga mengungkapkan rasa senang. Menurutnya, selama dua minggu berjalan, menu yang diberikan sangat layak dan enak.

    “Senang, menunya enak, kadang ada ayam, ikan, daging juga ada, senang ada MBG ini,” kata Louis.

  • Direktur Bela Negara: Bela negara adalah tugas seluruh komponen bangsa

    Direktur Bela Negara: Bela negara adalah tugas seluruh komponen bangsa

    Madiun (ANTARA) – Direktur Bela Negara Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pothan Kemehan) RI Brigjen TNI Eko Sunarto menyatakan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau TNI, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.

    “Hal ini sesuai dengan amanat UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan rakyat, sehingga generasi sekarang harus terus diingatkan agar menumbuhkan rasa cinta tanah air,” ujarnya saat membuka sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis.

    Menurutnya, nilai-nilai dasar dalam bela negara diharapkan menjadi landasan sikap dan perilaku setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang, profesi, dan kapasitas masing-masing.

    Hal itu sesuai dengan tantangan ancaman kesatuan dan persatuan bangsa di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini.

    Ia menjelaskan bahwa bentuk ancaman pemecah NKRI saat ini bukan lagi berbentuk konvesional namun lebih ke non-konvensional atau non-militer. Di antaranya narkotika, pencurian sumber daya manusia, disinformasi digital, dan radikalisme.

    “Ancaman non-militer tersebut mempengaruhi hati dan pikiran rakyat, serta dapat menimbulkan efek yang sangat penting dalam merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ancaman itu turut mengganggu ketahanan negara secara sistematis dan senyap yang perlu diwaspadai,” katanya.

    Untuk itu, tegasnya setiap warga negara harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa.

    “Literasi digital, pemahaman ideologi pancasila, penguatan karakter kebangsaan serta kepedulian terhadap sesama adalah senjata utama dalam melawan berbagai bentuk ancaman non-fisik yang sedang dan akan dihadapi,” kata Eko Sunarto.

    Ia menambahkan agenda sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara kali ini penting dilakukan karena bertujuan untuk menyebarluaskan dan menginternalisasi nilai-nilai dasar bela negara di seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi dalam kesempatan ini, kita semua kembali diingatkan akan peran penting sebagai warga negara untuk ikut serta dalam bela negara. Dimulai dari diri sendiri, meluas ke masyarakat dan kemudian ke berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menegaskan pentingnya bela negara yan diwujudkan melalui hal kecil, yakni menjaga keamanan dan persatuan di Kota Madiun yang dikenal sebagai Kota Pendekar dengan 14 perguruan pencak silat di wilayah tersebut.

    “Aman itu mahal, tidak bisa diukur dengan materi. Alhamdulillah, dengan dukungan Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat, Kota Madiun sampai saat ini aman dan damai. Karenanya, kegiatan ini mengingatkan kita bahwa semua warga negara wajib membela negara,” kata Maidi.

    Maidi menambahkan, meski Kota Madiun memiliki beragam budaya dan perguruan pencak silat, perbedaan tersebut harus tetap dirajut dalam semangat Pancasila.

    Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah berharap nilai-nilai bela negara dapat menjadi landasan sikap dan perilaku masyarakat sesuai bidang dan profesi masing-masing.

    Kegiatan sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Madiun tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 0803 Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo, Wakapolres Madiun Kota Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama, perwakilan Forkopimda lainnya, serta diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Situasi di Talaud-Halmahera Utara Usai Peringatan Tsunami: Sekolah Diliburkan dan Warga Dievakuasi – Page 3

    Situasi di Talaud-Halmahera Utara Usai Peringatan Tsunami: Sekolah Diliburkan dan Warga Dievakuasi – Page 3

    Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, Bambang Tri Handoko mengatakan, pihaknya langsung melakukan identifikasi setelah mendapatkan peringatan dini tsunami imbas gempa magnitudo 8,7 di Rusia.

    BPBD Gorontalo juga langsung berkoordinasi dengan kepala daerah serta mengeluarkan imbauan kepada warga agar tidak panik.

    “Kami turun langsung ke enam kelurahan yang ada di pesisir. Mengimbau masyarakat jangan panik. Tadi seakan-akan masyarakat panik. Sampai saat ini memberikan edukasi dan pengertian serta imbauan,” ujarnya.

    “Untuk tindak lanjut, kami menunggu satu atau dua jam sebelum batas sore nanti,” sambungnya.

    Sementara Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehby Alting mengaku, sudah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi tsunami di wilayahnya.

    “Kami mengeluarkan peringatan dini di seluruh wilayah provinsi. Karena kami semua di pesisir. Berkoordinasi dengan forkopimda dan meminta masyarakat jangan panik. Kami lakukan edukasi. Semoga tsunami tidak terjadi,” jelasnya.

    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Halmahera Utara, Heny Tonga menambahkan, pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada warga untuk mengantisipasi tsunami. Imbauan itu disebarkan lewat media sosial hingga kepala daerah.

    Dia mencatat, ada 13 kecamatan di pesisir pantai Halmahera Utara. Total warga yang bermukim di lokasi itu sebanyak 20.700 jiwa.

    “Kita bisa pastikan informasi ini tersampaikan kepada 13 camat dan 120-an kepala desa di pesisir pantai tersebut. Mereka sudah siap siaga bila ada hal di luar kemampuan kita BPBD terkait logistik. Saat ini tetap waspada,” kata Heny Tonga.

  • Wamendagri Imbau Pemda Papua Pegunungan Dukung Program Strategis Nasional

    Wamendagri Imbau Pemda Papua Pegunungan Dukung Program Strategis Nasional

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan agar mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Sekolah Rakyat.

    “Kita ingin memastikan sampai ke pemerintah daerah apakah program ini sudah sampai atau belum, itu tugas Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

    Ia menegaskan pentingnya dukungan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap program strategis nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut juga menyebutkan adanya sanksi bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak mendukung program strategis nasional.

    “Ada konsekuensi yang harus dipatuhi oleh pemerintahan daerah,” jelasnya.

    Ribka mengatakan program strategis nasional tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Pemda. Oleh karena itu, program yang disusun oleh kepala daerah semestinya selaras dengan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menyebutkan banyak keuntungan bagi Pemda jika menyelaraskan program dengan pemerintah pusat. Ribka mengatakan, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran bagi program strategis nasional. Jika Pemda menyelaraskan program, maka anggaran tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah.

    “Saya ingin supaya kita betul-betul buat program itu terkoneksi dengan pemerintah pusat. Jadi kita naikkan program itu bisa terkoneksi dan dana itu bisa tersedia untuk kita,” ujarnya.

    Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, Ribka juga menekankan pentingnya memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo menargetkan pada 2029 pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh daerah, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.

    Selain itu, Ribka juga menyinggung pentingnya pengendalian inflasi daerah yang berdampak terhadap harga barang dan jasa. Menurutnya, salah satu penyebab inflasi adalah distribusi bahan pangan. Karena itu, diperlukan kebijakan subsidi transportasi distribusi bahan pangan agar harganya terkendali.

    Turut hadir dalam forum tersebut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, para bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Pegunungan, dan pejabat terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Wamendagri Ribka bersama para kepala daerah berdialog membahas berbagai persoalan di Provinsi Papua Pegunungan.

    (akd/akd)

  • LBH Desak Usut Tuntas Kasus Penyerangan Rumah Doa Jemaat Kristen di Padang

    LBH Desak Usut Tuntas Kasus Penyerangan Rumah Doa Jemaat Kristen di Padang

    Sementara Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin mengatakan saat ini sebanyak 9 orang sudah ditangkap atas insiden tersebut yang ditangani oleh Polres Kota Padang.

    Waka Polda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan mengenai pentingnya menjaga kehidupan bertoleransi antar umat beragama. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, nilai-nilai kearifan lokal, dan kehidupan antar umat beragama yang damai. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri ketika menghadapi permasalahan.

    “Siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak tegas oleh Polri, Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan secara damai,” ujar Brigjen Pol Solihin.

    Sementara itu, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengatakanpenyelidikan intensif juga dilakukan, termasuk olah TKP dan mengamankan 9 orang yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan, baik sebagai saksi maupun pihak yang melakukan perusakan. 

    Pihaknya terus melakukan rencana tindak lanjut terus dilakukan koordinasi dengan Forkopimda dan FKUB untuk menuntaskan masalah hingga akar-akarnya.

    “Pengamanan dan pemantauan lokasi akan terus ditingkatkan, diiringi dengan penggalangan dan pemantauan di lokasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Yang tak kalah penting, penegakan hukum akan dijalankan tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar, memastikan keadilan dan kondusifitas wilayah tetap terjaga,” katanya.

    Menurutnya situasi di Padang Sarai saat ini telah terkendali, dan Polda Sumbar terus melakukan langkah-langkah preventif serta penegakan hukum untuk memastikan stabilitas wilayah dalam keadaan kondusif.

    Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan penyesalannya atas peristiwa yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai. Ia mengklaim bahwa kejadian itu bukan perselisihan agama, tetapi murni insiden kesalahpahaman.

    “Pertama, kita harus memahami lukanya perasaan saudara-saudara kita yang mengalami tindakan pengerusakan bahkan juga sampai ada korban luka. Untuk kesalahpahaman sudah clear. Bahwa insiden ini tidak terkait SARA, untuk tindakan yang masuk ranah pidana ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

     

  • Tawuran Makin Brutal di Medan, Rico Waas Temui Tokoh Masyarakat Belawan Malam Ini Regional 28 Juli 2025

    Tawuran Makin Brutal di Medan, Rico Waas Temui Tokoh Masyarakat Belawan Malam Ini Regional 28 Juli 2025

    Tawuran Makin Brutal di Medan, Rico Waas Temui Tokoh Masyarakat Belawan Malam Ini
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Medan
    Rico Tri Putra Bayu Waas akan bertemu dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat Belawan untuk merespons rentetan aksi tawuran yang kerap terjadi di wilayah Medan bagian utara dalam tiga bulan terakhir.
    “Insya Allah malam ini akan ada pertemuan, saya akan ke Belawan lagi malam ini. Ada pertemuan dengan Forkopimda, tokoh masyarakat dan juga anak-anak di sana,” ujar Rico saat diwawancarai di Kantor ATCS Medan, Jalan Balai Kota, Kesawan, Senin (28/7/2025).
    Ia mengatakan telah melakukan sejumlah pendekatan dan komunikasi di wilayah Belawan dalam beberapa waktu terakhir.
    “Kita akan lihat nanti bagaimana hasil dari komunikasi yang kita bangun,” kata Rico.
    Aksi tawuran kerap terjadi di wilayah Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan, dan Medan Belawan.
    Pada Jumat (2/5/2025) dini hari, tawuran terjadi di Jalan Karya Bakti Gang Tawon, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Seorang remaja berusia 17 tahun berinisial F tewas, sementara tujuh orang lainnya ditangkap polisi.
    Kemudian pada Jumat (27/6/2025) subuh, seorang pemuda berinisial A (20) tewas usai terkena panah saat tawuran di Kampung Kolam, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan.
    Selanjutnya, pada Jumat (18/7/2025) malam, tawuran antarpemuda kembali pecah antara kelompok Lorong Melati dan Lorong Papan di Jalan TM Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan. Seorang pemuda berinisial D (24) tertembak diduga senapan angin rakitan. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun tidak bisa diselamatkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran sebut kasus karhutla menurun 85 persen dalam 10 tahun

    Wapres Gibran sebut kasus karhutla menurun 85 persen dalam 10 tahun

    Riau, Pekanbaru (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menurun hingga 85 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun lebih sejak 2014.

    “Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen,” kata Wapres Gibran usai meninjau Posko Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin.

    Dalam kunjungannya meninjau bekas lokasi karhutla, Wapres mengapresiasi kinerja tim gabungan, baik dari BNPB dan BPBD, Satgas Karhutla, serta Forkopimda yang telah mengantisipasi agar karhutla di Riau segera padam.

    Menurut Gibran, operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan tim gabungan hingga water bombing telah berhasil mengendalikan titik api yang tersebar.

    “Kalau dilihat sewaktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung, ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca dan juga rutin ada water bombing. Jadi saya lihat untuk di Riau ini sudah cukup terkendali,” kata Gibran.

    Terkait dengan pelaku pembakaran hutan dan lahan, Gibran memaparkan ada 51 tersangka dari 41 kejadian yang sudah diamankan Polda Riau.

    Gibran pun menekankan kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum yang berlaku, serta mengimbau perusahaan maupun petani untuk tidak melakukan pembukaan lahan sawit.

    “Saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan-pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” kata Gibran.

    Berdasarkan keterangan dari BNPB, Riau telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dengan kurun waktu 22 Juli sampai 4 Agustus 2025.
    Adapun Satgas Karhutla tetap bersiaga seiring dengan masih berlangsungnya puncak musim kemarau di sejumlah wilayah.

    Khusus untuk Provinsi Riau, curah hujan pada 10 hari pertama Agustus diperkirakan sangat rendah, yakni 20–50 milimeter terutama di wilayah utara dan barat. Pada dasarian kedua dan ketiga, curah hujan diperkirakan meningkat hingga 150 milimeter per 10 hari.

    Meski terjadi peningkatan curah hujan, indeks FFMC/Fine Fuel Moisture Code menunjukkan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah masih tergolong sangat tinggi dan akan mulai signifikan pada 30 Juli 2025, lalu menurun setelah 3 Agustus.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Polda Riau menetapkan 51 tersangka terkait perkara tindak pidana kebakaran hutan (karhutla).

    Gibran menjelaskan bahwa kondisi karhutla yang terjadi di Riau saat ini sudah semakin terkendali setelah aparat penegak hukum menetapkan puluhan tersangka. 

    Menurut Gibran, meskipun sudah kondusif, namun Gibran tetap meminta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya preventif agar kebakaran tidak semakin meluas di Riau.

    “Tadi disampaikan, sudah ada 51 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan, penegakan hukum, monitoring, dan deteksi dini sangat penting,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (28/7/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan untuk pembukaan lahan kini menjadi semakin penting, sehingga menurut Gibran, perlu dibuatkan aturan agar tidak merusak lingkungan di kemudian hari.

    “Tadi saya berdiskusi dengan Pak Gubernur, soal regulasi harus lebih ditegakkan lagi ke depan. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Kita ingin aturan ditegakkan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga apresiasi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bekerja sama dan bekerja keras dalam menangani kasus karhutla di Riau.

    “Saya apresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, Forkopimda, semuanya sudah bekerja keras. Penegakan hukum dan deteksi dini sangat penting dan hari ini modifikasi cuaca berhasil,” ujarnya.

  • Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing Surabaya 26 Juli 2025

    Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing Surabaya 26 Juli 2025

    Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
    Ponorogo
    untuk meninjau
    renovasi Gedung Sentra Industri
    (GSI) yang akan difungsikan sebagai Gedung Kelurahan
    Sekolah Rakyat
    .
    Lokasi gedung ini terletak di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo.
    Dalam kunjungannya, Khofifah mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo termasuk dalam kategori 1B. Rencana pembelajaran dimulai pada 1 Agustus 2025.
    “Sekolah Rakyat Ponorogo ini masuk kategori 1B. 1A sudah mulai pembelajaran 14 Juli yang lalu di mana ada 12 titik. Yang B ini ada 7 titik, Ponorogo jauh di luar bayangan saya yang sudah keliling di berbagai Sekolah Rakyat,” ujarnya.
    Khofifah didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, serta jajaran forkopimda, melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas di gedung tersebut, termasuk ruang asrama, ruang kelas, laboratorium IPA, toilet, hingga dapur.
    Dalam kesempatan tersebut, ia juga membagikan perlengkapan sekolah secara simbolis kepada siswa program Sekolah Rakyat.
    “Ponorogo ini di luar dari bayangan saya yang sudah keliling di berbagai SR. Di Ponorogo ini ada gedung yang luar biasa, bahkan di sini pendidikannya langsung terintegrasi ada SD, SMP, SMA. Tidak semua SR di Jatim seperti Ponorogo ini,” imbuhnya.
    Sekolah Rakyat di Ponorogo akan menampung 125 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang terbagi menjadi 5 rombongan belajar (rombel).
    Rombongan belajar untuk jenjang SD terdiri dari 1 rombel dengan 25 siswa, sementara SMP dan SMA masing-masing memiliki 2 rombel yang berisi 50 siswa per rombel.
    Sarana asrama juga disediakan, terbagi menjadi asrama laki-laki dan perempuan.
    Menurut Khofifah, Sekolah Rakyat di Ponorogo bisa menjadi referensi bagi daerah lain.
    “Di Ponorogo ini keren sekali, dan ini sangat-sangat bagus, halamannya luar biasa luas.”
    “Ada lapangan basket, voli, dikasih jogging track, rasanya ini bisa menjadi referensi bagi SR yang lain dan ide besar pak Presiden Prabowo bisa diterjemahkan oleh pak Bupati Ponorogo,” tuturnya.
    Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa renovasi Sekolah Rakyat sudah mencapai deviasi 40 persen dan dipastikan akan selesai sesuai dengan rencana pada akhir bulan Juli.
    Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 6,2 hektar di Kelurahan Setono untuk mendukung rintisan Sekolah Rakyat.
    “31 Juli sudah selesai, tinggal finishing. Untuk Sekolah Rakyat di Ponorogo ini kami menyiapkan lahan 6,2 hektar, yang berlokasi di Kelurahan Setono.”
    “Nantinya akan menjadi tempat permanen dan berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang belajar, dapur, hingga sarana olahraga,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirjen Polpum Kemendagri Minta Satgas Terpadu Harus Rutin Dievaluasi, Premanisme Ormas Rugikan Negara Rp900 Triliun

    Dirjen Polpum Kemendagri Minta Satgas Terpadu Harus Rutin Dievaluasi, Premanisme Ormas Rugikan Negara Rp900 Triliun

    SEMARANG – Premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) masih menjadi ancaman serius bagi iklim investasi di Indonesia. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, menegaskan perlunya evaluasi rutin terhadap kinerja Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas di setiap daerah.

    “Jangan takut pada oknum ormas. Negara tidak boleh tunduk,” tegas Bahtiar saat memberi arahan dalam forum Pembinaan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Hotel Grand Candi, Semarang, Jumat, 25 Juli 2025.

    Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum mengevaluasi keberadaan Satgas Terpadu di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Bahtiar meminta Forkopimda daerah memastikan satgas sudah terbentuk dan melakukan evaluasi rutin setiap Rabu.

    Menurutnya, banyak ormas menyimpang dari tujuan awal. Alih-alih membangun, mereka justru merusak. “Berserikat itu ada batasnya. Jika melanggar, sanksinya bisa administratif sampai pembubaran,” ujarnya.

    Data Ditjen Polpum mencatat 1.540 kasus gangguan investasi oleh ormas dan oknumnya sepanjang 2024. Bahkan, kerugian akibat premanisme ormas ditaksir mencapai Rp900 triliun berdasarkan laporan Kementerian Investasi.

    “Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Negara harus hadir,” kata Bahtiar, seraya mencontohkan Vietnam dan Thailand yang kini unggul dalam menarik investor karena iklim keamanan mereka lebih terjaga.

    Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda Jawa Tengah, mulai dari Kejaksaan, Kesbangpol, TNI, Polri, hingga Pemerintah Kota Semarang. Turut mendampingi Bahtiar, Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Sri Handoko Taruna, Direktur Ormas Budi Arwan, serta Sekda Provinsi Jateng, Sumarni.