Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Pemkab Minsel-tokoh agama doa bersama untuk bangsa

    Pemkab Minsel-tokoh agama doa bersama untuk bangsa

    “Doa bersama yang digelar di aula Waleta Pemkab Minsel ini, intinya agar bangsa Indonesia selalu damai serta menghindari hal-hal buruk yang merugikan kepentingan umum,”

    Manado (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh lintas agama, melakukan doa bersama untuk bangsa Indonesia.

    “Doa bersama yang digelar di aula Waleta Pemkab Minsel ini, intinya agar bangsa Indonesia selalu damai serta menghindari hal-hal buruk yang merugikan kepentingan umum,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Minsel, Ifke Pondaag, Senin.

    Ada enam tokoh agama yang melakukan doa secara bergantian, yakni dari unsur Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu.

    Salah satu doa yang penting dipanjatkan oleh tokoh agama, yakni aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulut, agar berlangsung damai serta tidak lagi ada korban-korban jiwa yang akhirnya merugikan semua pihak.

    Usai melakukan kegiatan doa, Bupati bersama Forkopimda langsung meninjau tiga lokasi di ibukota Minsel, Kota Amurang, seperti pangkalan ojek, pasar tradisional dan lalu lintas trans Sulawesi.

    “Pak Bupati melakukan dialog langsung dengan para ojek pangkalan dan ojek online, agar terus melaksanakan aktivitas seperti biasa serta tidak terprovokasi aksi-aksi demo yang sudah tidak sesuai aturan,” kata Pondaag.

    Pemkab Minsel mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum secara bijak dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum, karena yang merasakan kerugian adalah masyarakat sendiri.

    Pantauan ANTARA di Kabupaten Minsel dalam kondisi kondusif, belum terlihat ada aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat umum di wilayah itu.

    Pewarta: Hence Paat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.240 Orang Ditangkap Buntut Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    1.240 Orang Ditangkap Buntut Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta menanggung biaya pengobatan korban luka akibat unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaporkan ada 716 orang warga yang terluka di luar Polri.

    “700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Pramono di Balaikota, Senin (1/9/2025).

    Selain itu, Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI-Polri yang ikut mengawal aksi unjuk rasa. “Dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil yang diakibat oleh unjuk rasa berakhir rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).

     

  • Pecalang Ikut Jaga Gedung DPRD Bali, Tugasnya Redam Emosi Massa

    Pecalang Ikut Jaga Gedung DPRD Bali, Tugasnya Redam Emosi Massa

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya atau akrab disapa Dewa Jack menuturkan, TNI dan Polri berjaga di lingkungan DPRD Bali. Jumlah personel yang diturunkan kurang lebih 400 orang. 

     “Ada, itu kan bisa dilihat, karena tanggung jawab keamanan dari Pangdam dan Polda masih ada TNI dan Polri di dalam. Saya sih enggak ngitung, tapi laporannya 200 TNI, 200 Polisi,” kata Dewa Jack usai menghadiri Apel Agung Pecalang Bali di Renon, Denpasar, Senin (1/9/2025). 

    Selain aparat, pecalang Bali juga dikerahkan menjaga keamanan. Menurut Dewa Jack, keterlibatan pecalang membuktikan peran adat masih efektif dalam meredam potensi anarkis.

    “Yang kami tahu pecalang bukanlah alat hukum alat keamanan tapi menurut kami di Forkopimda jika ada pecalang biasanya niat anarkis itu bisa diredam. Paling tidak. Dan itu sudah terbukti dengan kejadian sebelumnya,” ungkapnya.

    Mengenai status pecalang, keterlibatan mereka bersifat ngayah atau sukarela.

    “Ini kan ngayah di adat. Belum ada insentifnya. Belum ada. Mungkin ke depan kita akan bahas dengan melihat situasi keuangan daerah karena itu adalah kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.

  • Pemprov DKI Tanggung Biaya Pengobatan Korban Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Pemprov DKI Tanggung Biaya Pengobatan Korban Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta menanggung biaya pengobatan korban luka akibat unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaporkan ada 716 orang warga yang terluka di luar Polri.

    “700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Pramono di Balaikota, Senin (1/9/2025).

    Selain itu, Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI-Polri yang ikut mengawal aksi unjuk rasa. “Dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil yang diakibat oleh unjuk rasa berakhir rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).

     

  • 9 1.240 Orang Ditangkap Diduga Terkait Kericuhan, Polisi: Mayoritas Bukan Warga Jakarta Megapolitan

    9 1.240 Orang Ditangkap Diduga Terkait Kericuhan, Polisi: Mayoritas Bukan Warga Jakarta Megapolitan

    1.240 Orang Ditangkap Diduga Terkait Kericuhan, Polisi: Mayoritas Bukan Warga Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan sebanyak 1.240 orang ditangkap terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada Jumat (29/8/2025).
    Asep mengatakan, mayoritas dari mereka bukan warga Jakarta, melainkan berasal dari wilayah sekitar, seperti Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Tengah.
    “Mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten,” kata Asep usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Asep menambahkan, polisi telah mengantongi identitas sejumlah pelaku yang diduga melakukan perusakan dan penjarahan fasilitas umum.
    “Aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi, sudah tinggal tunggu saja kami akan melakukan upaya tindakan tegas, penangkapan, mohon doanya semuanya bisa berjalan baik,” ujarnya.
    Ia menegaskan kepolisian bersama TNI tidak akan ragu bertindak tegas terhadap aksi-aksi anarkis.
    Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi menambahkan, massa yang terlibat dalam kerusuhan banyak berasal dari kalangan pelajar SMA dan STM. Ia pun mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan bersama.
    “Massa sekarang ini lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga,” kata Deddy.
    Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan, kerusuhan tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp 55 miliar. Angka itu mencakup kerusakan halte Transjakarta, infrastruktur MRT, hingga CCTV milik Pemprov Jakarta.
    Pramono menargetkan seluruh halte Transjakarta yang rusak, baik ringan maupun berat, dapat kembali beroperasi pada 8–9 September mendatang.
    “Kerusakan infrastruktur MRT sebesar Rp3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih Rp 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp 5,5 miliar sehingga totalnya Rp55 miliar,” ujarnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono muncul ke publik pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik vital di Kota Makassar, yang terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025.

    Adapun kehadirannya terlihat pada acara Deklarasi Damai Forkopimda Sulsel yang digelar di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Minggu (31/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rusdi dicecar awak media terkait keberadaan personel Polri saat kerusuhan di Makassar, di mana Gedung DPRD Kota Makassar, dan Sulsel kena amukan massa dan terbakar.

     

    “Semua ada, kita ada. Kami ada dan kami di-backup oleh Pangdam (XIV Hasanuddin),” jawab Rusdi.

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com aparat kepolisian berseragam lengkap tak terpantau sama sekali dalam kerusuhan yang terjadi di titik-titik vital di Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Aksi damai awalnya digelar oleh sejumlah titik pada Jumat siang sebagai bentuk solidaritas tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil baracuda milik Brimob Polri. Di antara di depan Kampus Unhas, depan Kampus UMI, depan Kampus Unibos, depan Kampus UNM, depan Kampus Unismuh dan beberapa titik lainnya di Kota Makassar.

    Aksi tersebut berlanjut hingga malam. Sekitat pukul 20.30 Wita, sekelompok massa kemudian membakar Pos Polantas yang berada di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin.

     

  • Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/3432/013.3/2025 kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Timur tentang peningkatan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mencegah/mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa.

    Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas kondisi dinamika masyarakat yang saat ini agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

    Tak hanya itu, penerbitan SE ini juga merupakan tindak lanjut dari keterangan pers Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Minggu (31/8/2025) sore tadi mengenai perkembangan situasi negara.

    “Sesuai arahan Presiden didukung pantauan kami langsung dilapangan terkait perkembangan situasi yang terjadi, maka kami menyadari harus ada langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi pada Minggu (31/8/2025).

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau dampak aksi demonstrasi di gedung Grahadi, Minggu (31/8/2025).

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menambahkan, perlu adanya penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya jika dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi terdapat aktivitas anarkis.

    “Kita jaga Jawa Timur. Kita jaga Indonesia. Jangan sampai merusak fasilitas umum, menjarah dan sebagainya, karena itu melanggar hukum. Maka sinergi Pemda, TNI, Polri wajib hadir untuk mencegah peristiwa serupa jangan sampai terjadi,” imbuhnya.

    “Bersama Forkopimda Jatim, kami imbau Bupati/ Wali Kota di Jatim melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan objek-objek vital di daerah masing-masing,” sambungnya.

    Kepada Perguruan Tinggi, Sekolah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya, Gubernur Khofifah juga mengimbau
    untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari.

    “Mohon kepada guru, wali murid supaya memastikan keamanan anak-anak sekolah,” ungkapnya.

    “Bahkan usai demo ricuh kemarin, Dispendik Surabaya memutuskan untuk meliburkan sekolah tanggal 1-4 September dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah,” terangnya.

    Didalam SE tersebut juga diinstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing.

    “Mari bersatu bergandengan tangan, kita hidupkan kembali kampung tangguh/kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

    “Kita juga menyeru dan mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat,” tegasnya.

    Tak lupa, Gubernur Khofifah juga mengimbau untuk meningkatkan tugas dan peran RT/RW/Kampung maupun satuan lingkungan lainnya.

    “Di tingkat akar rumput RT/RW/Kampung juga punya andil mendorong pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (tok/but)

  • Ada Rencana Demo, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Besok Sekolah Berjalan Normal Bandung 31 Agustus 2025

    Ada Rencana Demo, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Besok Sekolah Berjalan Normal Bandung 31 Agustus 2025

    Ada Rencana Demo, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Besok Sekolah Berjalan Normal
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meskipun beredar informasi adanya rencana aksi unjuk rasa di Kota Bandung pada Senin (1/9/2025).
    Hal tersebut disampaikan Dedi setelah rapat koordinasi bersama Forkopimda Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025).
    Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa situasi Jawa Barat sampai sekarang masih dalam kondisi kondusif.
    “Yang intinya bahwa hari ini Jawa Barat dalam keadaan kondusif. Kemudian seluruh jajaran dalam keadaan siaga menghadapi berbagai kemungkinan apapun,” ujar Dedi kepada awak media.
    Menurut Dedi, aktivitas warga masih berjalan seperti biasa, termasuk kegiatan belajar mengajar.
    Ia menekankan bahwa sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar tidak diliburkan.
    “Kegiatan ekonomi masih berjalan dengan baik, orang masih beraktivitas biasa dan besok pun anak-anak sekolah normal, sekolah biasa,” katanya.
    Dedi menyebutkan bahwa target utama massa aksi adalah Gedung DPRD Jawa Barat.
    Sampai aksi yang terjadi kemarin, tidak ada sekolah yang dirusak.
    “Kita jujur-jujuran saja bahwa target utamanya adalah Gedung DPRD itu loh,” tuturnya.
    Bahkan, ia juga menyinggung langkah Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, yang bersedia menemui para pedemo.
    “Nah itu saja, Ketua DPRD-nya ini satu-satunya ketua DPRD yang menemui pedemo, menandatangani kesepakatan. Di Indonesia hanya satu ketua DPRD Jawa Barat,” kata Dedi.
    Soal keamanan, Dedi memastikan aparat keamanan akan selalu siaga menjaga kondusivitas.
    “Ya saya pikir jajaran keamanan kita cukup aman dan tidak ada serangan terhadap sekolah kan,” ucapnya.
    Di tempat yang sama, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan bahwa saat ini izin unjuk rasa yang rencananya berlangsung besok belum ada.
    “Kalau informasi yang kami terima itu ada, tapi secara resmi itu belum ada ya untuk mengadakan unjuk rasa,” katanya.
    Polda Jabar, kata dia, akan menyiagakan personel untuk melakukan penjagaan yang dibantu dari Kodam III Siliwangi.
    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa kita kondusif dan kita berharap semuanya kita menjaga Jawa Barat bersama,” ucap Rudi.
    Para personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari aset pemerintahan hingga sekolah yang lokasinya dekat dengan rencana aksi.
    “Semua menjadi obyek pengamanan kita bersama. Kami secara bersama-sama akan mengawal itu, semuanya mengamankan,” ucap Rudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono larang pejabat DKI ke luar negeri untuk sementara

    Pramono larang pejabat DKI ke luar negeri untuk sementara

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI mengingatkan kepala daerah di Jakarta agar tidak keluar negeri untuk sementara, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Dan kalau yang begitu Jakarta setuju banget,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Pramono mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara daring, Sabtu (30/8) sore.

    Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, terutama dari kota yang mengalami aksi unjuk rasa.

    Menanggapi hal itu, Pramono menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melaksanakan arahan dan memberikan dukungan penuhnya.

    Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan agar mengurangi acara yang bersifat selebrasi, memamerkan kemewahan, serta acara bernyanyi. Terkait hal ini, Gubernur Pramono memberikan apresiasinya kepada Mendagri.

    “Kalau di Jakarta kan praktis sebenarnya acaranya paling pol, kalau ada kegiatan cuma menari, bukan menyanyi,” ucapnya.

    Pramono juga menekankan pentingnya para pejabat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat membuat publik tidak nyaman.

    Hal ini juga sesuai arahan Mendagri. Karena itu, Pramono juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

    Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa upaya untuk menjaga Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga perlu keterlibatan publik sehingga keamanan Jakarta bisa terjaga bersama.

    “Sekarang ini Jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama. Tapi untuk menjaga Jakarta tidak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik,” ucapnya.

    Karena itu, dalam waktu dekat, Pramono akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan.

    Selain itu, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas), baik kepemudaan maupun keagamaan.

    Pramono pun menegaskan, Pemprov DKI akan tetap mengizinkan penyelenggaraan acara keagamaan di Jakarta. Bahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) pada Minggu besok akan tetap dilaksanakan.

    Dalam rapat koordinasi, Gubernur Pramono didampingi oleh seluruh jajarannya, termasuk Wakil Gubernur Rano Karno, Sekda DKI Jakarta, para asisten, wali kota, dan kepala dinas terkait.

    Dengan demikian, diharapkan arahan Mendagri telah dipahami dengan baik oleh seluruh jajarannya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lomba Baris Kreasi Tingkat Kota Kediri, 97 Regu Tampilkan Yel-yel Seru dan Kostum Nyentrik

    Lomba Baris Kreasi Tingkat Kota Kediri, 97 Regu Tampilkan Yel-yel Seru dan Kostum Nyentrik

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berangkatkan Lomba Baris Kreasi Tingkat Kota Kediri dalam rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI. Acara ini diikuti oleh 97 regu. Dimana regu ini berasal dari berbagai unsur yang ada di Kota Kediri. Mereka berangkat dari Kediri Memorial Park dan finish di Balai Kota Kediri.

    Sejak pagi, di sekitar Kediri Memorial Park sudah dipadati peserta dengan kostum berwarna-warni dan koreografi unik yang menghibur penonton. Tepuk tangan dan sorakan semakin ramai ketika setiap regu menampilkan formasi kreatif, mulai dari gerakan penuh energi hingga yel-yel yang mengundang tawa. Mbak Wali pun tampak antusias menyemangati peserta.

    “Lomba Baris Kreasi ini adalah salah satu inovasi untuk membentuk karakter melalui gerak kreasi. Melalui baris kreasi ini kita juga bisa belajar nilai kedisiplinan, kekompakkan, semangat juang, serta kreativitas. Nilai-nilai ini perlu kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari,” ujar wali kota termuda ini, pada Sabtu (30/08/2025).

    Mbak Wali berpesan agar para peserta terus menjaga kekompakkan, semangat dan keselamatan sepanjang rute. Melalui lomba baris kreasi ini, diharapkan para peserta menjadi pribadi yang percaya diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dan kekompakkan akan terus tumbuh melalui kegiatan semacam ini. “Tunjukkan semangat dan kreativitas yang dipunyai. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan menyukseskan acara ini. Sehingga acaranya sangat meriah,” ungkapnya.

    Ketua Panitia Lomba Baris Kreasi Endang Kartika Sari menambahkan 97 regu ini terdiri atas 23 regu dari OPD dan 74 regu dari masyarakat. Setiap regu terdiri dari satu pimpinan dan 10 anggota. Regu ini berasal dari organisasi masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, perbankan, rumah sakit, OPD, dan BUMD. Ada beberapa kategori juara. Yakni, juara I, II, dan III, lalu peserta paling kompak, peserta dengan kreasi dan yel-yel terunik, peserta dengan busana terunik, peserta terlucu, dan peserta terfavorit.

    Rombongan baris kreasi diawali dengan penampilan Drumb Band Genta Buana Brawijaya dari SMAN 5 Taruna Brawijaya. Disusul peserta nomor urut 1 dari RS Baptis, lalu Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Mrican, SMP PGRI 1, Sekretariat Daerah dan lainnya.

    Sementara itu, juara I diraih oleh RSU Lirboyo, juara II diraih Dinas Pendidikan, dan juara III diraih Universitas Islam Kadiri. Peserta paling kompak diraih Kelurahan Tosaren, peserta dengan kreasi dan yel-yel terunik diraih Kelurahan Setonopande, peserta dengan busana terunik diraih Kelurahan Bangsal, peserta terlucu diraih Sekretariat Daerah, dan peserta terfavorit diraih Dinas PUPR.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Dandim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, perwakilan Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala BUMD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]