Organisasi: forkopimda

  • Aksi Unjuk Rasa Tulungagung Ditunda, Polisi Tangkap Provokator Anarkis

    Aksi Unjuk Rasa Tulungagung Ditunda, Polisi Tangkap Provokator Anarkis

    Tulungagung (beritajatim.com) – Aksi unjuk rasa di Tulungagung yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (4/9/2025) dipastikan batal digelar. Keputusan ini diambil setelah koordinator aksi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tulungagung sepakat menunda hingga situasi dianggap kondusif.

    Pengumuman penundaan aksi tersebut diunggah melalui akun resmi media sosial Polres Tulungagung pada pukul 02.21 WIB. Dalam unggahan video, koordinator aksi dan Forkopimda menyampaikan hasil pertemuan yang berlangsung hingga dini hari.

    Kapolres Tulungagung, AKBP M Taat Resdi, mengatakan penundaan dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi kerusuhan. Berdasarkan pemetaan situasi di lapangan, kondisi saat ini belum aman untuk melaksanakan unjuk rasa. Polisi bahkan telah menangkap seorang provokator yang diketahui berniat menimbulkan kericuhan.

    “Kami sudah menangkap satu orang yang akan melakukan tindakan rusuh di Tulungagung, orang tersebut juga melakukan kerusuhan di Kediri,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pihaknya tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat. Namun, kondisi yang tidak kondusif membuat aksi massa berpotensi dimanfaatkan untuk memicu kerusuhan. “Saya siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat dan berjanji akan terbuka melakukan komunikasi,” ucapnya.

    Sementara itu, perwakilan koordinator aksi dalam video menyampaikan bahwa penundaan bukan berarti perjuangan berhenti. Mereka sepakat melanjutkan aspirasi melalui forum komunikasi yang dijanjikan Forkopimda. Sebagai pengganti aksi, akan digelar dialog publik yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat.

    “Kalau ada yang menyebut kami menerima uang berapa pun itu adalah fitnah,” pungkas salah seorang koordinator aksi. [nm/ian]

  • Bupati Kudus Diterpa Isu Unjuk Rasa Besar-besaran

    Bupati Kudus Diterpa Isu Unjuk Rasa Besar-besaran

    Merespons kepanikan masyarakat terkait rencana aksi demo, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bergerak cepat meredam kondisi itu. Bersama jajaran Forum Komunikasi Daerah (Forkompinda) Kudus, Bupati Sam’ani mengimbau seluruh warga untuk tetap menjaga ketenangan dan menjalani aktivitas seperti biasa pada Kamis (4/9/2025).

    Imbauan ini diungkapkan Sam’ani dalam keterangan resmi di Pendopo Kudus pada Rabu malam (3/9/2025).

     ‎”Pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda telah menyiapkan langkah antisipasi agar situasi di Kabupaten Kudus tetap aman dan kondusif,” tegas Sam’ani.

    Karena itu, Sam’ani meminta semua sekolah, perkantoran maupun kegiatan perekonomian masyarakat di Kota Kretek tetap berjalan normal seperti biasanya.

    ‎”Besok (Kamis 4 September) sekolah tetap berjalan, pekerjaan tetap berjalan, pasar tetap buka, tidak ada yang berubah. Semua aktivitas masyarakat tetap seperti biasa,” tukas Sam’ani didampingi Dandim, Kapolres dan sejumlah pejabat Pemkab Kudus.

    ‎‎Orang nomor satu di Kabupaten Kudus ini juga meminta masyarakat tidak gampang terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang belum jelas kebenarannya yang beredar di media sosial.

    Apabila menemukan kabar yang belum jelas kebenarannya, kata Sam’ani, warga diimbau untuk tidak langsung menyebarkannya.

    ‎‎”Mari kita semua bijak bermedia sosial. Jangan sampai informasi yang belum pasti menyebar dan menimbulkan keresahan,” jelasnya.

    ‎‎Sam’ani menambahkan, setiap aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat sebaiknya dilakukan melalui mekanisme audiensi resmi, sehingga pesan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan salah paham.

    ‎‎”Menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun akan lebih bermanfaat bagi semua pihak, ” tukas Bupati yang baru menjabat beberapa bulan ini.

     

  • Wali Kota Wahyu Pastikan Kota Malang Aman, Wisatawan Silahkan Berlibur

    Wali Kota Wahyu Pastikan Kota Malang Aman, Wisatawan Silahkan Berlibur

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan Kota Malang aman untuk pariwisata atau liburan. Meski ada travel warning dari beberapa negara untuk berpergian ke Indonesia, dia memastikan Kota Malang merupakan destinasi wisata yang aman.

    “Kami akan tunjukan ke mereka bahwa di Kota Malang ini baik-baik saja,” ujar Wahyu, Rabu, (3/9/2025).

    Wahyu menuturkan, bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang telah melakukan deklarasi damai pada Minggu, (31/9/2025). Deklarasi ini menjadi simbol bahwa Pemerintah Kota Malang dan stakeholder lainnya menjamin masyarakat aman untuk berpergian dan berlibur.

    “Makanya kemarin kan sudah ada deklarasi damai. Itu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya wisatawan dan pengusaha travel, Kota Malang ini gak ada masalah,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga meminta para pengusaha untuk tidak khawatir usahanya terdampak. Sehingga pengusaha tetap membuka usahanya. Sementara wisatawan tidak perlu takut untuk berlibur baik wisata kuliner, maupun istirahat atau bermalam di Kota Malang.

    “Untuk pengusaha juga gak perlu was-was. Wisatawan silahkan datang. Kami sampaikan bahwa Malang aman-aman saja,” ujar Wahyu.

    Disisi lain Kota Malang memiliki program unggulan 1.000 event. Dia pun mendorong event yang sudah terjadwal tetap berjalan sesuai rencana waktu penyelenggaraan. Apalagi, di tengah gelombang unjuk rasa di daerah lain. Kota Malang relatif lebih aman dibandingkan daerah lain.

    “Iya. Event-event tetap berjalan. Sekolah juga sudah masuk, tidak libur. ASN juga sudah mengenakan pakaian dinas. Karena kesannya kita ini seperti ada kejadian luar biasa. Tapi ini normal lagi,” ujar Wahyu. [luc/aje]

  • Wali Kota Wahyu Hidayat Ingatkan Jaga Kondusifitas Kota Malang

    Wali Kota Wahyu Hidayat Ingatkan Jaga Kondusifitas Kota Malang

    Malang(beritajatim.com) – Di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga Kota Malang sebagai rumah milik bersama.

    Dia pun berkeliling Kota Malang ditemani Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan jajaran TNI/Polri untuk melakukan cipta kondisi di Kota Malang pada Selasa, (2/9/2025) sore kemarin.

    Wahyu menyebut, di tengah perkembangan situasi saat ini, setiap warga perlu menyadari bahwa keamanan, ketenteraman, dan persaudaraan adalah kunci agar Kota Malang tetap menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali bersama.

    “Hari ini kita diuji untuk tetap bersatu. Segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini harus dapat kita sikapi. Masyarakat Kota Malang selama ini sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman. Kekompakan dan rasa bersatu itulah jadi modal penting untuk menjaga ketenangan dan menghadapi situasi saat ini dengan kepala dingin. Mari kita tetap jaga agar Kota Malang ini tetap menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua,” ujar Wahyu, Selasa, (2/9/2025) kemarin.

    Wahyu memastikan Pemerintah Kota Malang bersama jajaran Forkopimda selalu berkoordinasi untuk memastikan situasi Kota Malang tetap kondusif.

    Sebelumnya, seluruh kepala daerah termasuk Wahyu Hidayat mendapat arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Perkembangan Kondisi Terkini dengan jajaran Pemerintah usat secara virtual di Ngalam Command Center, Selasa (2/9/2025) kemarin.

    Dari rapat virtual itu sejumlah arahan Mendagri antara lain meminta kepala daerah melaksanakan rapat bersama Forkopimda, melakukan duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat, serta melaksanakan doa kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah.

    “Langkah-langkah yang kami ambil sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dan hingga saat ini kami juga akan terus memantau perkembangan situasi kondisi di Kota Malang. Hari Minggu lalu (31/8/2025) Pemerintah Kota Malang bersama jajaran Forkopimda telah menggelar Deklarasi Damai pada Minggu serta rapat koordinasi pimpinan TNI, Polri, dan Sipil untuk menjaga kondusivitas Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga memimpin Apel Siaga Patroli Cipta Kondisi dengan menggandeng sejumlah unsur, baik jajaran Forkopimda, unsur Pam Swakarsa elemen masyarakat termasuk komunitas ojek online di Halaman Balai Kota Malang. Usai apel, Wahyu melanjutkan kegiatan dengan patroli mengendarai motor memantau situasi Pam Swakarsa di wilayah bersama jajaran Forkopimda.

    Wahyu mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan bijak dalam mengonsumsi informasi terkait perkembangan situasi terkini.

    “Tetap tenang, tetap waspada, jangan mudah terprovokasi. Upaya pengamanan sudah kami siapkan dan kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang terpenting sekarang adalah tetap tenang, saling menjaga, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Wahyu. (luc/ted)

  • Polda Metro Tahan 38 Tersangka Kericuhan di Jakarta, Dijerat Pasal Berlapis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 September 2025

    Polda Metro Tahan 38 Tersangka Kericuhan di Jakarta, Dijerat Pasal Berlapis Megapolitan 2 September 2025

    Polda Metro Tahan 38 Tersangka Kericuhan di Jakarta, Dijerat Pasal Berlapis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polda Metro Jaya menahan 38 orang tersangka kericuhan di Jakarta pada Jumat (29/8/2025).
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, mereka memiliki berbagai peran, mulai dari pelemparan bom molotov hingga pembakaran fasilitas umum.
    “Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah menahan, melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka,” ujar Ade Ary di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
    Selain itu, ada pula yang ditangkap karena diduga menghasut pelajar untuk melakukan aksi anarkis.
    Menurut polisi, mereka berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai.
    Rombongan tak dikenal itu justru datang dan melakukan perusakan, salah satunya di Gedung DPR RI. 
    “Ini betul-betul berbeda, pelaku-pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat sama sekali. Tetapi langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis, yang mengganggu ketertiban umum,” jelas dia.
    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan di Muka Umum, Pasal 406 KUHP tentang Perusakan, serta Pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang Melawan atau Menghalangi Petugas.
    Kini, penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. 
    “Ini kami kembangkan terus, tidak hanya 38 tersangka. Masih akan kami kejar pihak-pihak yang terlibat,” ucap dia.
    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan sebanyak 1.240 orang ditangkap terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada Jumat (29/8/2025). 
    Asep mengatakan, mayoritas dari mereka bukan warga Jakarta, melainkan berasal dari wilayah sekitar, seperti Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Tengah. 
    “Mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten,” kata Asep usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Ribuan orang itu ditangkap dalam tiga gelombang yakin 25 Agustus 357 orang, 28–29 Agustus 814 orang dan 31 Agustus 69 orang.
    Dari total tersebut, 1.113 orang dipulangkan. Sementara 127 orang lainnya masih menjalani proses hukum. Polisi juga menerima sembilan laporan pidana dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
    Polisi menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba dalam kericuhan itu. Sebanyak 22 orang dinyatakan positif narkoba. 
    “Rinciannya 14 orang positif sabu, tiga ganja, dan lima benzoat,” kata Ade Ary. 
    Ia juga menyoroti adanya dugaan mobilisasi anak-anak dalam aksi yang awalnya berlangsung damai, tetapi berujung anarkistis menjelang malam hari. 
    Sejumlah orang tak dikenal diduga tidak menyampaikan pendapat, namun melakukan tindakan anarkistis. Bahkan ada indikasi pelajar dan anak-anak ikut dimobilisasi. 
    “Ini menjadi perhatian serius kami,” imbuh dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • No Party & No Flexing! Pejabat Daerah Dilarang Lakukan Ini

    No Party & No Flexing! Pejabat Daerah Dilarang Lakukan Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada kepala daerah dan pejabat publik agar menjaga sikap sederhana di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif. Tito menekankan, pesta mewah maupun pamer kekayaan alias flexing hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.

    “Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Menurutnya, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    “Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

    No Party, No Flexing

    Tito mengingatkan, pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa memicu sentimen negatif.

    “Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi nggak baik. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan,” tegas dia.

    Imbauan itu tak hanya berlaku bagi pejabat, tapi juga bagi keluarga mereka. Tito meminta semua pihak berhati-hati dalam cara berpakaian maupun penggunaan barang-barang mewah.

    “Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati,” tutur Tito.

    Hati-Hati Acara Pribadi dan Media Sosial

    Tito juga memberi wanti-wanti soal acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun. Menurutnya, lebih baik dirayakan sederhana agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.

    “Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ucapnya.

    Ia menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, potongan video bisa dengan mudah memicu provokasi. “Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok,” katanya.

    Larangan ke Luar Negeri

    Selain melarang pesta dan flexing, Tito juga meminta pejabat menunda perjalanan ke luar negeri, baik untuk dinas maupun perjalanan pribadi, hingga situasi kembali tenang.

    “Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif,” ujar Tito.

    Ia menegaskan, kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya masing-masing demi menjaga kendali.

    “Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gelar Doa Bersama di Depan Pemkab Kediri, Mas Dhito: Jangan Larut dalam Kesedihan

    Gelar Doa Bersama di Depan Pemkab Kediri, Mas Dhito: Jangan Larut dalam Kesedihan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pembakaran dan penjarahan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk Gedung DPRD meninggalkan duka mendalam bagi para pegawai. Kegiatan doa bersama pun digelar di halaman perkantoran yang hangus, untuk menguatkan dan membangkitkan semangat para pegawai untuk kembali bekerja.

    Doa bersama itu diikuti Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama istri Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Forkopimda, Kepala OPD dan pegawai, tokoh agama bersama berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas ojek online.

    Mas Dhito sapaan bupati Kediri berharap melalui acara doa bersama itu Kabupaten Kediri kembali lekas berbenah dan bangkit. Tidak hanya bangunan gedung namun juga semangat para pemangku kepentingan termasuk semua pegawai yang ada di sana.

    “Harapannya semoga kita lekas bangkit, tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan,” ajak Mas Dhito usai acara doa bersama Senin (1/9/2025) sore.

    Dampak aksi anarkisme massa yang teridentifikasi anak-anak pelajar ini, mengakibatkan sebagian besar gedung perkantoran di komplek tersebut hangus terbakar. Aset-aset pemerintah selain ikut hangus terbakar, sebagian habis dijarah.

    Aksi yang dilakukan itu sangat tidak dibenarkan dan harus menjadi perenungan bersama untuk kembali bangkit dan mempererat semangat perdamaian dan kesatuan. Mas Dhito juga berharap kejadian itu menjadikan para orang tua/wali termasuk guru untuk bersama mengingatkan dan memastikan anak maupun siswanya tidak bertindak diluar kewajaran.

    Total kerugian material akibat aksi anarkis yang dilakukan malam itu baik aset maupun bangunan menurut Mas Dhito sekitar Rp500 miliar, belum termasuk kendaraan. Pun begitu, untuk kerugian gedung secara pasti masih menunggu perhitungan appraisal.

    “Kita menggunakan ahli dari ITS untuk menghitung (kerugian) dari kerusakan bangunan,” ungkapnya. [ADV PKP/nm]

  • Pemkot Mojokerto Gelar Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa dan Affan Kurniawan

    Pemkot Mojokerto Gelar Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa dan Affan Kurniawan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar doa bersama secara serentak. Kegiatan ini dipanjatkan untuk memohon agar Indonesia senantiasa aman, damai, dan kondusif, sekaligus mendoakan almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden demo beberapa waktu lalu.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan doa bersama tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar bersama agar situasi bangsa tetap terjaga. “Bumi Pertiwi sedang berduka, bangsa kita sedang menghadapi ujian. Melalui doa bersama ini, kita berharap keamanan dan kedamaian bisa kembali menyelimuti Indonesia,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Sebelumnya, Pemkot Mojokerto bersama lebih dari 1.600 anggota Muslimat NU juga telah menggelar selawat bergiliran nonstop dari pagi hingga malam di Rumah Rakyat pada Minggu (31/8/2025). Selain itu, jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan di Kota Mojokerto telah mendeklarasikan penolakan.

    Yakni deklarasi penolakan terhadap segala bentuk aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Pada kesempatan yang sama, Pemkot Mojokerto juga mengundang para pengemudi ojek online untuk ikut berdoa bersama sekaligus menyalurkan bantuan sembako. Langkah ini menjadi wujud dukungan moral serta solidaritas bagi para pengemudi ojol yang tengah berduka.

    “Kita juga mendoakan almarhum Affan Kurniawan, semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kami berharap semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Mari kita jadikan Kota Mojokerto sebagai contoh bahwa perbedaan pendapat bisa disampaikan dengan damai, tanpa kekerasan,” tambahnya.

    Melalui rangkaian kegiatan doa, selawat, hingga aksi solidaritas, Pemkot Mojokerto berharap suasana di Mojokerto Raya dan Indonesia secara umum dapat kembali damai, serta semangat persatuan dan kepedulian sosial semakin terjalin erat di masyarakat. [tin/aje]

  • Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membuka layanan pengembalian barang-barang serta artefak yang dijarah pada insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.

    Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, layanan tersebut dibuka guna menekan besarnya kerugian yang terjadi akibat insiden penjarahan yang terjadi.

    “Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah) mohon bantuannya kepada teman-teman media,” ujar bupati 33 tahun usai rakor bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025).

    Usai kejadian tersebut, beberapa orang tua pelaku penjarahan tersebut telah berani untuk mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang hilang.

    Beberapa yang dimaksud seperti LPG, alat tulis, dan beberapa aset lain. Mas Dhito mengapresiasi para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut.

    Penjarahan yang dilakukan di hampir seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ini, kata Mas Dhito, masuk dalam tindak anarkisme.

    “Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.

    Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tak luput dari penjarahan, Mas Dhito mengungkapkan sampai saat berita ini dibuat, peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan.

    Pun demikian Mas Dhito menegaskan masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari yang juga dirusak saat insiden terjadi.

    Adapun hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi hotline 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu serta di balai desa terdekat.

    Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510.

    Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp500 Milyar. Namun angka tersebut masih belum termasuk kendaraan.

    “(Kerugian) kendaraan belum kita hitung,” pungkas Mas Dhito.

    Usai Rakor Mas Dhito juga menggelar Doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online.

    Doa bersama ini dilakukan di Halaman Depan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. [ADV PKP/nm]

  • Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 September 2025

    Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi Regional 1 September 2025

    Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi
    Tim Redaksi
    TERNATE, KOMPAS.com
    – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara langsung menemui pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin (1/9/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Sherly didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikbal Ruray, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, serta sejumlah unsur Forkopimda.
    Perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan.
    Tuntutan tersebut meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), pengesahan UU perampasan aset, serta penurunan tarif pajak.
    Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Maba Sangaji yang saat ini terjerat hukum.
    Massa aksi juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan almarhum Affan, seorang ojek online.
    Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib.
    Ia juga memberikan penghargaan kepada TNI dan Polri yang mengawal jalannya aksi sehingga berlangsung kondusif.
    “Saya mendengar dengan saksama 17 tuntutan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tugas saya mendengarkan dan akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sherly.
    Ia mengakui bahwa kewenangannya terbatas dalam lingkup Maluku Utara.
    Sherly menegaskan bahwa masalah tanah di Tabona akan segera ditindaklanjuti, sementara izin IUP merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
    “Akan kami sampaikan,” katanya.
    Terkait tuntutan pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji, Sherly menyatakan bahwa proses hukum mereka sedang berjalan.
    Ia juga membuka ruang komunikasi dengan Kejaksaan untuk mempertimbangkan keringanan hukum, serta akan mencari solusi untuk kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
    “Saya kawal langsung dan memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil dan transparan bagi 11 warga Maba Sangaji,” cetusnya.
    Mengenai Perda adat, Sherly menjelaskan bahwa telah dilakukan pembahasan bersama 10 kepala daerah saat kunjungan Menteri ATR.
    Pihak Kesultanan juga akan dilibatkan dalam inventarisasi tanah adat.
    “Langkah-langkah yang akan kita ambil bersama dengan kejaksaan, kementerian ATR, pihak Kesultanan dan kepala daerah harus duduk bersama untuk membuat Perda terkait dengan tanah adat,” terangnya.
    Ia berjanji mengawal proses Perda adat ini, meskipun tidak bisa dilakukan secara instan.
    “Akan saya update, dan publikasikan setiap bulan progres yang masuk dalam kontrol saya. Mudah-mudahan ada jawaban dari pemerintah pusat,” tambahnya.
    Sherly juga mengekspresikan rasa duka cita atas kejadian yang menimpa Affan.
    “Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada adik Affan, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tapi yang sudah terjadi tidak bisa kita ulangi kembali,” ujarnya.
    Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu sempat meningkat tensinya, namun dapat diredam dan situasi tetap terkendali.
    Kehadiran Sherly mampu meredakan ketegangan, dan setelah mendapatkan jawaban dari gubernur, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.