Polres Bogor Buka Posko Kesehatan dan Tim Trauma Healing untuk Korban Majelis Taklim yang Ambruk di Ciomas
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Polres Bogor mendirikan posko kesehatan untuk menangani korban luka akibat ambruknya bangunan majelis taklim di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
Musibah ini terjadi pada Minggu (7/9/2025) dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia serta puluhan lainnya luka-luka.
Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan 70 personel yang terbagi untuk melakukan evakuasi dan penanganan di lokasi kejadian.
“Kami juga mengirimkan tim kesehatan,” ujarnya di lokasi kejadian.
Wikha menambahkan bahwa posko kesehatan tersebut akan melayani dan memantau kesehatan korban luka yang tidak dirujuk ke rumah sakit.
“Warga yang menjadi korban yang tidak dirujuk ke klinik dan rumah sakit kita tangani di sini. Beberapa ada ibu hamil, lansia, dan anak-anak,” ungkapnya.
Selain tim kesehatan, Polres Bogor juga melibatkan Polisi Wanita (Polwan) untuk memberikan trauma healing kepada para korban dan warga sekitar.
“Kami mengirim tim trauma healing yang terdiri dari beberapa Polwan yang melakukan pendekatan door to door untuk memberikan trauma healing ke rumah warga,” tambahnya.
Saat ini, fokus utama pihak kepolisian dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor adalah menangani para korban.
“Sekarang fokus kita adalah mengamankan TKP terlebih dahulu. Nanti pendalaman akan dilakukan lebih lanjut. Fokus hari ini adalah evakuasi dan pendalaman terhadap seluruh korban yang terdampak,” pungkasnya.
Musibah ambruknya bangunan majelis taklim ini terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, dan menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: forkopimda
-
/data/photo/2025/09/07/68bd7adb22613.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Polres Bogor Buka Posko Kesehatan dan Tim Trauma Healing untuk Korban Majelis Taklim yang Ambruk di Ciomas
Bandung
7 September 2025")
Polres Bogor Buka Posko Kesehatan dan Tim Trauma Healing untuk Korban Majelis Taklim yang Ambruk di Ciomas Bandung 7 September 2025
-
Jakarta Utara tenun persatuan usai penjarahan
Jakarta (ANTARA) – Sabtu (30/8) menjadi hari yang gelap di Jakarta Utara. Pada hari tersebut terjadi aksi tindak pidana yang dilakukan segerombolan orang sebagai dampak lanjutan dari aksi anarkis yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, hingga Tanah Abang.
Kondisi genting yang terjadi di Jakarta Pusat, yang dimulai oleh unjuk rasa Senin (25/8), itu ternyata merambat ke sejumlah daerah di DKI Jakarta bahkan sejumlah daerah di Indonesia. Kota Jakarta Utara juga tak luput dari gelombang aksi anarkis tersebut.
Aksi anarkis pertama terjadi pada Sabtu (30/8) siang saat warga melakukan aksi unjuk rasa ke rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok.
Awalnya aksi tersebut berlangsung damai, ada yang menyampaikan pendapat, mereka juga meneriakkan kata-kata sampai sumpah serapah. Sejumlah oknum memanfaatkan rasa kemarahan warga dengan melakukan pelemparan.
Satu per satu batu beterbangan ke bangunan kokoh tersebut, satu, dua hingga jumlah benda keras berterbangan ke rumah kader Partai NasDem tersebut.
Tak puas melempar, gelombang massa ini mencoba mendobrak pagar rumah tersebut dan dalam hitungan menit gerbang itu roboh. Massa langsung merangsek ke dalam rumah dan melakukan aksi perusakan.
Sejumlah mobil mewah yang terparkir di garasi mobil menjadi sasaran, selain itu sejumlah barang berharga juga ikut diambil mulai dari uang, sertifikat tanah, jam mewah, dan lainnya.
Aksi tersebut terekam di sejumlah video yang tersebar di media sosial. Video tersebut tersebar luas dan memancing orang untuk datang ke lokasi tersebut sehingga massa terus bertambah dan merangsek masuk.
Setelah menjarah, oknum-oknum meninggalkan rumah Ahmad Sahroni dengan membawa barang-barang yang bukan milik mereka. Setelah rumah itu ditinggal massa, polisi dan tentara TNI membuat pembatas dan menutup kawasan tersebut agar tak dimasuki warga.
Tak sampai di situ, pada malam harinya, Jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama di Jakarta Utara menjadi sasaran aksi perusakan dan vandalisme yang dilakukan orang tak dikenal.
Mereka merusak sejumlah fasilitas umum berupa kamera pengintai di jalanan, traffic light, hingga sejumlah rambu-rambu.
Ratusan warga yang datang bergelombang tersebut seperti tidak puas dengan yang sudah dilakukan. Mereka mengarahkan target mereka ke Mako Polres Metro Jakarta Utara. Massa melemparkan batu dan petasan ke dalam kawasan Polres.
Serangan tersebut berlangsung bergelombang dan dengan adanya pengawalan dari petugas hingga bantuan dari masyarakat sekitar serangan ke Mako tersebut dapat dihentikan pada Minggu (31/8) dinihari.
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Donny Gredinad serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang secara bersama-sama ada di Polres malam tersebut menenangkan warga.
Kombes Erick berterima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga aksi penyerangan itu dapat dicegah.
Ia bersyukur tidak ada bangunan Polres Metro Jakarta Utara yang rusak sedikitpun dan tidak ada petugas yang terluka dalam bentrokan massa dengan petugas.
Menyikapi dua kejadian tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) langsung menggelar rapat untuk mengantisipasi terjadinya aksi lanjutan.
Apalagi Jakarta Utara sebagai kota yang heterogen yang berisikan warga dari beragam suku di Indonesia bahkan warga asing, selain itu Jakarta Utara juga memiliki warga dengan beragam ras, agama dan status sosial.
Hal ini menjadi tantangan bagaimana melakukan aksi pencegahan sebagai upaya agar tak ada lagi aksi anarkis hingga penjarahan di Jakarta Utara.
Pemerintah Jakarta Utara langsung mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Jakarta Utara. Keseluruhan diundang untuk berdiskusi dan memberikan rekomendasi untuk menjaga situasi di Jakarta Utara tetap kondusif.
Setelah itu, para tokoh masyarakat diajak menandatangani pakta integritas dan nota kesepakatan untuk bersama -sama melakukan aksi “Jaga Jakarta”.
Seluruh tokoh diminta terlibat langsung dalam menjaga situasi tetap tenang, aman dan nyaman. Mereka yang ikut menyepakati deklarasi juga harus menyampaikan hal ini kepada masyarakat.
Dalam deklarasi tersebut seluruh tokoh masyarakat serta perwakilan ojek online Jakarta Utara bersama Forkopimda berpegangan tangan untuk menyatakan kesepakatan mereka bersatu untuk menjaga wilayah Jakarta Utara tetap aman, damai dan tenang.
Tak hanya di situ, Forkopimda esok harinya mengundang perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menyatakan deklarasi menjaga Jakarta Utara.
Kegiatan yang juga digelar di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara tersebut dipenuhi semangat untuk bersatu dan melawan aksi provokasi yang dapat menimbulkan kerusakan di wilayah setempat.
Tokoh masyarakat Jakarta Utara Sabri Suaiman mengajak seluruh warga Jakarta Utara bersama-sama menjaga rumah mereka agar tidak terjadi lagi aksi anarkis.
Menurut dia Jakarta Utara ini pernah mengalami aksi yang bahkan lebih kacau dari yang terjadi saat ini belasan tahun yang lalu. Namun Jakarta Utara tetap bisa bangkit dan bersatu menghadapi perpecahan ini.
Dia juga mengajak masyarakat mendukung langkah yang dilakukan Wali Kota Jakarta Utara serta Kapolres Metro Jakut dan Dandim 0502/JU yang melakukan upaya bersama masyarakat meredam suasana.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan dengan mempererat silaturahmi itu berarti komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dia bersyukur situasi cepat kembali kondusif dan ini berkat kerja sama dan kesiapan Forkopimko bersama masyarakat. Dia mengajak seluruh pihak untuk membantu memastikan tidak ada lagi aksi vandalisme hingga perusakan fasilitas umum.
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengucapkan terima kasih kepada semua unsur masyarakat Jakarta Utara yang telah membantu menjaga dan mengamankan lingkungan.
Sementara itu, Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel (Inf) Donny Gredinand mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau termakan fitnah yang bisa memicu kerusuhan.
Kondisi yang sempat meruncing dan menimbulkan keresahan menyadarkan bahwa ketenteraman dan keamanan merupakan hal yang amat mahal untuk diwujudkan.
Upaya terbaik yang dilakukan adalah menjaga situasi persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dan secara bersama-sama mewujudkan rasa aman di lingkungan terkecil mulai dari keluarga hingga lingkungan masyarakat.
Dengan adanya situasi aman maka kondisi perekonomian berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha untuk meraih kesejahteraan bersama.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pejabat Daerah Kena Warning, Dilarang Pesta-Pesta dan Flexing
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga sikap sederhana di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini. Ia menegaskan, tindakan pamer kekayaan atau flexing justru bisa memicu sentimen negatif masyarakat dan memperkeruh keadaan.
“Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Selasa lalu dikutip Minggu (7/9/2025).
Menurut Tito, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.
“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.
Tito menekankan, pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa menimbulkan masalah baru.
“Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi nggak baik. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan,” tegas dia.
Imbauan itu tak hanya ditujukan kepada pejabat, melainkan juga kepada keluarga dari pejabat itu. “Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati,” tutur Tito.
Wanti-wanti Acara Pribadi dan Media Sosial
Tito juga mengingatkan agar pejabat berhati-hati dalam menggelar acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun. “Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ucapnya.
Ia menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, masyarakat mudah terprovokasi oleh potongan video. “Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok,” katanya.
Larangan Bepergian ke Luar Negeri
Selain itu, Tito turut meminta seluruh pejabat menunda perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri hingga kondisi kembali kondusif.
“Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif,” ujar Tito.
Ia menegaskan, kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing untuk memastikan pengendalian situasi berjalan baik.
“Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” pungkasnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
-
Bupati Warsubi Pimpin Patroli Bersama Forkopimda untuk Ciptakan Jombang Aman
Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang H. Warsubi memimpin langsung patroli Harkamtibmas bersama jajaran Forkopimda di sejumlah titik strategis di Kota Santri, Sabtu malam (6/9/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
Patroli bertajuk Jogo Bareng Kabupaten Jombang ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, staf ahli, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta pejabat Kominfo. Rombongan patroli dimulai pada pukul 22.30 WIB dari Pendopo Kabupaten Jombang dan bergerak menuju titik-titik keramaian serta kawasan yang rawan kriminalitas.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita ingin memastikan Jombang tetap damai dan aman. Kehadiran kami bersama jajaran Forkopimda dan aparat keamanan adalah bentuk komitmen bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Mari kita jogo bareng Jombang agar tetap kondusif, tentrem, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman,” ujar Bupati Warsubi, yang juga terlibat langsung dalam patroli menggunakan kendaraan roda dua.
Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyampaikan bahwa patroli gabungan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan aparat dengan masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasa aman dan terayomi. Patroli ini adalah wujud kehadiran aparat di tengah masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini,” jelas Kapolres.
Patroli yang berlangsung hingga larut malam ini menyasar kawasan pusat keramaian, titik rawan kriminalitas, serta jalur utama di Kabupaten Jombang. Sepanjang perjalanan, rombongan juga menyapa warga dan pedagang yang masih beraktivitas, memberikan rasa aman sekaligus mengingatkan mereka untuk selalu waspada.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat Jogo Bareng semakin terwujud dalam budaya kebersamaan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat Jombang. Dengan patroli ini, diharapkan tingkat keamanan di Kabupaten Jombang tetap terjaga, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta tenang. [suf]
-
Festival Kopi Nusantara 8 dan Tembakau, Bondowoso Catat Kontrak Dagang Rp7,8 Miliar
Bondowoso (beritajatim.com) – Festival Kopi Nusantara (FKN) ke-8 dan Tembakau yang digelar di Alun-Alun Raden Bagus Asra, 4–6 September 2025, menjadi momentum penting bagi petani dan pelaku usaha kopi-tembakau Bondowoso.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso, Hendri Widotono, menyampaikan bahwa ajang ini berhasil menghasilkan kontrak dagang hingga 60 ton kopi senilai Rp7,8 miliar.
“Selain kontrak dagang, kopi Bondowoso juga menembus pasar ekspor ke sejumlah negara dengan total 24,4 ton,” sebut Hendri.
Di antaranya pasar ekspor itu yaitu Belanda 1,8 ton, Jerman 0,6 ton, Polandia 1,6 ton, Jepang 0,4 ton, Singapura 2 ton, dan Turki 18 ton dengan nilai Rp5,7 miliar.
Festival yang diikuti peserta dari 14 provinsi dan 20 kabupaten ini menggelar beragam lomba, mulai uji citarasa kopi Arabika-Robusta, brewing V60, cup tester, hingga merajang dan melinting tembakau.
Dari 30 sampel kopi Arabika yang diuji, 29 di antaranya masuk kategori speciality. Sementara dari 30 sampel Robusta, 16 dinilai berkualitas baik.
Hendri menegaskan, FKN ke-8 bukan hanya ajang promosi, tetapi juga sarana memperluas jejaring pemasaran, mendorong hilirisasi, serta meningkatkan nilai tambah bagi petani.
“Harapannya, produk kopi dan tembakau Bondowoso semakin dikenal, nilai jual meningkat, dan kesejahteraan petani pun naik signifikan,” ujarnya.
Festival ini terselenggara berkat dukungan Pemkab Bondowoso, Bank Indonesia, Bank Jatim, DPRD, Forkopimda, hingga para pelaku usaha. (awi/ian)
-
/data/photo/2025/07/19/687b7a512bcd7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pertimbangkan Masa Depan, Polisi Bebaskan Mahasiswa yang Diduga Teribat Ricuh Saat Demo di Bandung
Bandung
6 September 2025")
Pertimbangkan Masa Depan, Polisi Bebaskan Mahasiswa yang Diduga Teribat Ricuh Saat Demo di Bandung Bandung 6 September 2025
Pertimbangkan Masa Depan, Polisi Bebaskan Mahasiswa yang Diduga Teribat Ricuh Saat Demo di Bandung
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Polda Jabar telah memutuskan untuk membebaskan para mahasiswa yang sebelumnya diamankan akibat dugaan keterlibatan mereka dalam kericuhan saat demonstrasi di Bandung.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masa depan para mahasiswa.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa kebijakan pelepasan ini merupakan keputusan dari Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan.
“Pelepasan para mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Kapolda Jabar mempertimbangkan beberapa hal penting, di antaranya bahwa para mahasiswa ini masih bisa dibina,” ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Jumat (5/9/2025).
Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan mendalam dari sisi hukum dan sosial.
Hendra menjelaskan bahwa Polda Jabar memilih langkah humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, ketimbang tindakan represif.
“Mereka tidak berusaha melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, menunjukkan iktikad baik untuk kooperatif dengan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan Kapolda,” tambahnya.
Pelepasan mahasiswa ini juga tidak terlepas dari permohonan berbagai pihak, termasuk pimpinan universitas, orang tua, dan keluarga para mahasiswa yang secara kolektif meminta agar anak-anak mereka diberikan kesempatan kedua.
Selain itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga turut berperan dalam mencari solusi terbaik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.
Masa depan mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki mimpi dan cita-cita untuk membangun bangsa menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan ini.
Hendra berharap dengan mengedepankan pendekatan humanis, ketegangan dapat mereda dan situasi kembali normal, serta mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Sejak 29 Agustus hingga 2 September 2025, Polda Jabar dan Polres Jajaran telah mengamankan 727 orang dalam rentetan aksi demonstrasi yang berujung ricuh tersebut.
Dari jumlah tersebut, 670 orang telah menjalani pembinaan, sementara 57 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Kerusakan Fasilitas Publik saat Demonstrasi adalah Cermin Kerapuhan Relasi Negara dan Warga
JAKARTA – Fasilitas publik, termasuk halte, jembatan penyeberangan orang (JPO) kerap menjadi simbol frustrasi dan ruang pelampiasan.
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dimulai pada Senin (25/8/2025). Namun aksi tersebut berlanjut hingga akhir Agustus dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.
Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, memicu kemarahan publik. Ia mengembuskan napas terakhirnya setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan aksi pada Jumat (29/8) malam.
Dengan cepat peristiwa ini tersebar luas di media sosial sehingga memantik amarah publik. Aksi demonstrasi pun menjalar ke berbagai wilayah seperti Solo, Bandung, Mataram, Makassar, dan kota-kota lainnya. Banyak yang berubah menjadi kerusuhan dan fasilitas umum menjadi sasaran.
Bus Transjakarta melintas di dekat Halte Senayan Bank DKI yang rusak di Jakarta, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/YU)
“Fasilitas publik menjadi simbol frustasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak,” pemerhati transportasi Muhamad Akbar, dalam keterangan yang diterima VOI.
Ruang Paling Dekat Menyalurkan Kecewa
Menghapus tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta per bulan, menjadi salah satu tuntutan rakyat. Namun aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi rusuh karena tuntutan mereka tidak didengar. Alih-alih mengajak berdialog, pemerintah melalui kepolisian, justru merespons tuntutan ini dengan tindakan represif.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai kekecewaan rakyat memuncak karena banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Belum lagi perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja.
Di tengah rasa frustrasi lantaran aspirasi rakyat diabaikan, aksi demonstrasi pun berubah menjadi kerusuhan. Ironisnya, fasilitas umum menjadi sasaran publik.
Pemerhati transportasi Muhamad Akbar menyebut ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 1998, 2019, 2020, dan kini 2025, setiap letupan sosial besar selalu meninggalkan jejak di halte, JPO, atau fasilitas umum lainnya. Pola ini terus berulang. Fasilitas publik menjadi simbol frustrasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak.
Gubernur Pramono Anung bersama Forkopimda Provinsi Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin 1 September 2025 (VOI/Diah Ayu Wardani)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 halte Transjakarta, baik yang berada dalam koridor (BRT) maupun non-BRT terdampak. Enam halte di antaranya dibakar massa, sementara 16 halte rusak akibat aksi vandalisme.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, total kerugian akibat perusakan fasilitas publik mencapai Rp51 miliar, sebagaimana ia sampaikan usai menjalani rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.
Fasilitas umum, seperti halted dan JPO sering menjadi sasaran di setiap ledakan amarah sosial. Akbar menuturkan, hal ini terjadi karena halte dan JPO adalah representasi negara yang paling kasatmata, mudah dijangkau, tersebar di jalan-jalan utama, tapi minim penjagaan.
Tak seperti gedung pemerintah atau markas kepolisian yang dilindungi ketat, halte berdiri tanpa pagar, tanpa pagar kawat berduri, tanpa aparat bersenjata.
“Ketika kemarahan massa menggelegak, halte jadi simbol yang paling mudah dimasuki, mudah dirusak, dan penuh makna. Ia menjadi ruang paling dekat untuk menyalurkan kecewa yang tak tersampaikan,” jelas Akbar.
Dalam psikologi sosial, kemarahan yang tidak dapat dilampiaskan langsung kepada sasaran utama, kerap mencari pelampiasan yang lebih dekat dan lebih lemah. Fasilitas umum seperti halte, JPO, atau gerbang tol menjadi “sasaran empuk” ketika gedung DPR atau kantor kementerian tak terjangkau. Di tengah kerumunan yang panas dan penuh emosi, simbol pelayanan publik bisa berubah menjadi objek protes tanpa arah.
Publikasi Lewat Kerusakan
Akbar mengakui, dalam banyak kasus, kerusuhan tidak selalu berasal dari demonstran, melainkan unsur luar yang menyusup untuk memperkeruh situasi. Provokator sengaja memicu kekacauan demi membelokkan pesan aksi damai.
Di sisi lain, kerusuhan ada dibuat oleh kelompok penjarah yang memanfaatkan momen untuk menjarah di tengah kekacauan. Tujuannya bukan aspirasi, tapi oportunisme. Ini adalah cara cepat dan brutal untuk menyampaikan bahwa relasi antara negara dan warganya sedang terganggu.
“Visual halte yang terbakar dan jembatan yang rusak menciptakan kesan dramatis. Mudah viral, cepat menyebar. Sorotan media meningkat, dan isu yang diperjuangkan—meski lewat cara negatif—menjadi perbincangan publik. Bagi sebagian pihak, ini adalah mencari publikasi lewat kerusakan,” lanjutnya.
Ke depannya, Muhamad Akbar mendorong agar halte tidak sekadar struktur fisik yang indah, tapi juga menjadi ruang publik yang kuat secara sosial dan tanggung menghadapi risiko.
Sejumlah halte Transjakarta memang didesain cantik, futuristik, dan Instagramable. Namun secara teknis belum siap untuk menghadapi risiko kerusuhan, padahal sudah berulang kali halte menjadi sasaran.
Warga berjalan di samping Halte Bus Trans-Jakarta Bundaran HI yang hangus dibakar pengunjuk rasa penolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA /Aditya Pradana Putra)
Karena itu, dikatakan Akbar, perlu evaluasi serius terhadap desain halte dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur kota tidak hanya perlu indah, tapi juga tangguh menghadapi situasi darurat.
“Solusinya bukan sekadar mengganti kaca dengan besi. Halte bisa didesain modular – mudah diganti, tahan api, dan anti-vandal. Kamera pengawas tersembunyi, pengamanan berbasis komunitas, serta keterlibatan warga sekitar sangat penting. Ketahanan bukan hanya urusan material, tapi juga urusan relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga,” tegasnya.
“Merawat halte adalah tanggung jawab kita bersama. Dari halte, kita bisa mulai membangun ulang kepercayaan yang retak—antara warga, ruang publik, dan negara,” kata Akbar menyudahi.
Disclaimer:
Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga. Redaksi VOI menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk. Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
-
Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana Ajak Ojol Jaga Sidoarjo
Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo memadati area parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (5/9/2025). Mereka berkumpul untuk mengikuti doa bersama bagi almarhum Affan Kurniawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Acara diawali dengan salat gaib yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Basuni Siwalanpanji Buduran, Gus Hasan Jamil Kholil. Usai salat, para ojol juga menerima bantuan berupa 5 kilogram beras serta kartu BPJS Kesehatan dari Pemkab Sidoarjo.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo, di antaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, serta Ketua DPRD H. Abdillah Nasih. Hadir pula Sekda Fenny Apridawati, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, dan Ketua BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan doa agar almarhum Affan Kurniawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga mengajak para ojol untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Sidoarjo.
“Sidoarjo adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Oleh karenanya mari kita jaga bersama agar tetap aman dan nyaman. Menjaga Sidoarjo bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua,” tegas Bupati Subandi.
Bupati menekankan bahwa kekompakan masyarakat, termasuk para ojol, sangat penting untuk mencegah tindakan anarkis dan menjaga ketentraman bersama. Saat ditanya kesanggupan menjaga Sidoarjo, ribuan ojol serempak menjawab “sanggup”. [isa/but]
-
/data/photo/2025/09/05/68ba5be4aaf28.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
Megapolitan
5 September 2025")
Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025
Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Beberapa lokasi di Jakarta sempat lumpuh akhir pekan lalu akibat aksi massa yang merusak sejumlah fasilitas umum. Warga pun khawatir jika beraktivitas di luar rumah. Namun kurang dari sepekan, Jakarta kembali bangkit. Warga pun dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Wiwit (40), warga Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2025), mengaku khawatir saat demo ricuh pada Minggu malam. Namun, melihat kondisi Ibu Kota yang kini kondusif, ia merasa sangat lega.
“Untung kemarin (diberlakukan) pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kondisi belum aman banget. Sekarang, anak-anak saya sudah kembali sekolah, tatap muka. Bagus, tandanya kondisi Jakarta sudah aman dan normal lagi,” ujarnya.
Wiwit mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dalam memulihkan situasi. “Alhamdulillah, sekarang suasana sudah kondusif. Terima kasih kepada para petugas yang sudah turun tangan. Semoga Jakarta terus aman dan damai,” ucapnya.
Warga Jakarta lainnya, Nisa (39), juga sudah berkantor sejak Rabu (3/9/2025). Kantornya sempat menerapkan
work from home
(WFH) pada Senin dan Selasa secara bergiliran dengan karyawan lain. Ia menilai situasi Jakarta kini telah pulih.
“Selasa saya ke kantor dan kondisi jalan masih cenderung sepi. Saya rasa ini (WFH) perlu, ya, karena kita belum tahu kondisi Jakarta kemarin. Sekarang sudah kondusif,” jelasnya kepada Kompas.com.
Nisa pun mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang telah bekerja keras, baik saat demo maupun setelahnya.
“Karena bekas demonya sudah bersih, jadi rasa ‘mencekam’ juga ikut hilang. Saya berharap, semoga pemerintah Jakarta bisa menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” ujar Nisa.
Pulihnya Jakarta merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Semua bahu membahu membersihkan sampah bekas demonstrasi dan menata kembali taman serta jalanan yang sempat berantakan.
Untuk menunjukkan Jakarta telah aman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan
car free day
(CFD) pada Minggu (20/8/2025). Kebijakan ini disambut positif ratusan warga yang ikut menyemarakkan CFD.
“Saya sampaikan apa adanya supaya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat itu muncul. Kita harus tunjukkan bahwa Jakarta sudah aman dan masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegas Pramono, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025).
Menurut Pramono, upaya pemulihan tak lepas dari kesigapan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), komunitas, hingga masyarakat.
Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turun ke lapangan membersihkan Jakarta. Turut serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan Jakarta, sekaligus simbol persatuan dalam menjaga Ibu Kota. Kami juga berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama jaga Jakarta,” ujar Pramono.
Berdasarkan data Pemprov DKI, sebanyak 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT, serta satu pintu tol mengalami kerusakan. “Untuk perbaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai sampai Senin (8/9/2025),” jelasnya.
Pramono memutuskan tetap mengoperasikan layanan transportasi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, dan Jaklingko. Per 1 September 2025, seluruh rute layanan Transjabodetabek, termasuk 14 koridor, berjalan normal.
“Saya melihat kondisinya sudah normal kembali. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meringankan beban warga, kami gratiskan MRT dan Transjakarta selama sepekan,” ujar Pramono.
Tak hanya itu, Pramono bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta juga menggaungkan tagar #JagaJakarta di berbagai media sosial. Ia bersyukur semakin banyak masyarakat yang ikut menyuarakan tagar #JagaJakarta demi keamanan dan kenyamanan kota.
“Tingginya antusiasme warga merupakan hal positif, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan tempat tinggal mereka,” ucap Pramono.
Ia juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Hal ini sekaligus membantah isu krisis pangan akibat demo beberapa hari lalu. “Sempat beredar rumor stok pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, stok pangan cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying. Sampai akhir Oktober 2025, stoknya cukup,” tegas Pramono. (Rindu Pradipta Hestya)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/05/68ba336b05d6e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Kericuhan Akhir Agustus
Megapolitan
5 September 2025")
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Kericuhan Akhir Agustus Megapolitan 5 September 2025
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Kericuhan Akhir Agustus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025.
“Kami mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen agar kita bisa sama-sama memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang apa yang sesungguhnya terjadi di balik demonstrasi itu,” ucap Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Kamis (4/9/2025).
Menurut dia, tim pencari fakta penting untuk memastikan siapa saja pihak yang terlibat dalam demonstrasi tersebut.
“Apakah itu misalnya yang dimaksud oleh Presiden tentang terorisme, atau yang dimaksud dengan makar, atau yang dimaksud mendalangi demonstrasi,” tutur dia.
Ia juga mendesak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri membebaskan sejumlah aktivis yang ditangkap karena diduga menghasut massa.
“Saya ingin mendesak kembali kepada Kepolisian Metro Jaya dan Mabes Polri untuk membebaskan seluruh aktivis yang memprotes atau yang terlibat di dalam unjuk rasa atau yang terlibat dalam menyerukan unjuk rasa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian,” kata Usman.
“Saya kira itu langkah yang keliru, langkah yang malah menyudutkan pihak aktivis seolah-olah sebagai dalang,” kata dia.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan sebanyak 1.240 orang ditangkap terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada Jumat (29/8/2025).
Mayoritas dari mereka bukan warga Jakarta, melainkan berasal dari wilayah sekitar, yakni Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Tengah.
“Mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten,” kata Asep usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ribuan orang itu ditangkap dalam tiga gelombang yakin 25 Agustus 357 orang, 28–29 Agustus 814 orang, dan 31 Agustus 69 orang. Dari total tersebut, 1.113 orang dipulangkan.
Sementara 127 orang lainnya masih menjalani proses hukum. Polisi juga menerima sembilan laporan pidana dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.