Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman.

    Apresiasi itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, usai bertemu Sekda Provinsi Jabar dan jajaran. Sugeng menegaskan, arahan Mendagri wajib segera ditindaklanjuti seluruh kabupaten/kota, mengingat masih ada lima daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan instruksi tersebut.

    “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan beliau yang telah disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada 2 September lalu,” kata Sugeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

    Sugeng menambahkan, Mendagri juga memberi perhatian pada pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

    Arahan Mendagri pada Rakor 2 September 2025 tersebut mencakup 11 langkah strategis yang wajib dijalankan kepala daerah pasca-aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan rapat Forkopimda, berdialog dengan tokoh masyarakat, menyelenggarakan doa bersama, menggencarkan program pro-rakyat, serta menunda kegiatan seremonial yang berlebihan.

    Selain itu, Mendagri juga menekankan agar kepala daerah dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan, menunda perjalanan ke luar negeri, memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah rawan, mempercepat perbaikan fasilitas umum, menggunakan bahasa santun dalam pernyataan publik, dan mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi menyampaikan kepada Kepala BPSDM Kemendagri, bahwa seluruh bupati/wali kota di Provinsi Jabar akan menuntaskan arahan Mendagri dalam waktu satu hari. Ia juga berjanji segera meresmikan pengaktifan Siskamling dan membagikan melalui jejaring media sosial untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat.

    Komitmen itu dituangkan dalam tiga surat edaran (SE) yang dikirimkan ke kabupaten/kota dan perangkat daerah, terkait peningkatan keamanan, penguatan Satlinmas, serta pengendalian inflasi.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan Gubernur beserta jajarannya bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.

    “Di bawah koordinasi Gubernur, kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, dan program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas di seluruh wilayah Jabar.

    “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP, turut dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis pasca-aksi unjuk rasa. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

    (akn/ega)

  • Kemendagri “Turun Gunung” ke Jatim, Emil: Siskamling Diaktifkan dan Gandeng Gen-Z

    Kemendagri “Turun Gunung” ke Jatim, Emil: Siskamling Diaktifkan dan Gandeng Gen-Z

    Surabaya (beritajatim.com) – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi ‘turun gunung’ ke Jatim. Pemerintah pusat menaruh perhatian khusus kepada Jatim pasca terjadinya aksi demo yang berujung anarkis pembakaran gedung pemerintahan dan kantor polisi pada 29-30 Agustus 2025.

    Mewakili Gubernur, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Pelaksanaan Monitoring Jatim bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pejabat Forkopimda Jatim lainnya.

    Dalam rapat ini, Kemendagri meminta sejumlah daerah di Jatim untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk menjaga keamanan.

    “Dalam rangka menjaga kamtibmas, kami ditugaskan Pak Mendagri turun ke berbagai daerah yang ada unjuk rasa. Kami membahas berbagai hal mulai advokasi Forkopimda, duduk dengan tokoh masyarakat, sampai pengaktifan kembali siskamling,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (11/9/2025).

    “Kita fokus mengaktifkan siskamling pada tatanan RT/RW untuk dihidupkan lagi dan disempurnakan. Tadi Forkopimda Jatim sudah memberi masukan, ini catatan kami untuk cermati dan tindaklanjuti menjadi kebijakan yang tepat,” tambahnya.

    Teguh mengatakan, sejumlah siskamling aktif di beberapa titik Jawa Timur. Namun, perlu ditingkatkan dan disempurnakan formulanya agar bisa berjalan maksimal.

    Teguh menyebut sejumlah daerah yang sempat terjadi unjuk rasa dan berujung kericuhan mendapat atensi khusus dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Siskamling.

    “Siskamling di beberapa daerah masih aktif, tapi kita harap semua (daerah) segera. Kita dapat masukan komperhensif dari berbagai daerah, nanti ada kebijakan yang akan disampaikan ke daerah-daerah. Siskamling dilakukan di daerah-daerah yang ada unjuk rasa, dan lebih fokus lagi ke daerah yang ada anarkisnya,” tuturnya.

    “Kita sudah duduk bersama mengkaji akar masalah dan kejadiannya sampai aksinya di mana saja kemudian kerusakan apa semua dan proses hukum. Kita fokus mengaktifkan siskamling yang harus disesuaikan dengan kondisi,” lanjutnya.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menyebut Siskamling bukan sesuatu yang baru di masyarakat. Di Jatim, ada 145.000 Pos Siskamling yang siap diaktifkan kembali

    “Siskamling ini kan bukan sesuatu yang baru. Tapi perwakilan Kodam V/Brawijaya menyampaikan perlu ada peremajaan. Perlu melibatkan Gen-Z diajak ke siskamling ya. Jangankan Gen-Z, milenialnya ini seperti usia kami-kami ini juga memang masih perlu digugah lagi untuk lebih rajin seperti generasi-generasi pendahulu sebelum kita. Jadi, milenial, Gen Z memang perlu digugah untuk aktif di siskamling,” tegasnya.

    “Pengaktifan siskamling ini bukan semata-mata karena kejadian baru-baru ini, tapi banyak sekali hal yang memang siskamling perlu diaktifkan. Tapi 145.000 pos siskamling di Jatim itu artinya belum semua RT punya pos, tapi kalau di tingkat RW hampir semua sudah punya pos siskamling,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri

    BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri

    Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan jajarannya telah bergerak untuk mengawal pelaksanaan 11 arahan utama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah bersama unsur masyarakat.

    “Izin ada sebelas arahan yaitu mulai dari laksanakan rapat Forkopimda, mendatangi dan bersama-sama berdialog dengan para tokoh, melaksanakan doa kedamaian, gencarkan program pro-rakyat dalam bentuk pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial, dan seterusnya sampai dengan mengaktifkan Siskamling,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yusharto juga menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis yang telah diarahkan Mendagri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat dan perwakilan pemuka agama di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

    Menurut dia, arahan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi upaya konkret dalam meredam potensi konflik sosial, sekaligus menjaga kondusifitas daerah.

    Dia menambahkan, Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah selalu berada di wilayahnya saat kondisi rawan, menunda keberangkatan ke luar negeri, serta menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan saat memberikan pernyataan publik.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti peran vital siskamling (sistem keamanan lingkungan) dalam menjaga keamanan di tingkat paling bawah.

    Menurutnya, Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

    “Rapat kami terakhir dengan Pak Menteri, kami mencoba mengidentifikasi di antaranya bagaimana sehari-harinya poskamling, sistem keamanan lingkungan itu dioperasikan, bagaimana standar operasional prosedur, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Ini memang belum ada, tetapi secara kelembagaan unsur yang bisa menjadi pelaksana kegiatan yang bersifat preventif ini akan kita coba gunakan untuk merendam kondisi di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

    Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jambi yang telah melaksanakan sebagian besar dari arahan Mendagri, mulai dari rapat Forkopimda, doa lintas agama, hingga pengaktifan Siskamling di sejumlah kabupaten/kota.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga meminta agar kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti segera melaporkan pelaksanaannya kepada Kemendagri.

    “Terima kasih Jambi sudah lewat instruksi sudah menyampaikan dan kami diminta untuk sampai ke Siskamlingnya. Kami akan ikut mungkin patroli atau bersama-sama dengan warga besok malam, izin untuk bisa merasakan hadir dalam pelaksanaan Siskamling nanti,” kata Yusharto.

    Di lain sisi, Yusharto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan.

    Dia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh suasana.

    Dengan pelaksanaan 11 arahan Mendagri secara konsisten, serta penguatan Siskamling dan Linmas di desa/kelurahan, Yusharto optimistis Jambi dapat menjaga stabilitas dan menjadi contoh dalam membangun keamanan berbasis partisipasi masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Riau Luncurkan Green Satkamling: Kita Jaga Kita

    Kapolda Riau Luncurkan Green Satkamling: Kita Jaga Kita

    Pekanbaru –

    Polda Riau menghidupkan kembali semangat Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) ‘Green Satkamling’ sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Green Satkamling mengedepankan gotong-royong untuk keamanan dan pelestarian lingkungan di masyarakat.

    Peluncuran Green Satkamling ini dihadiri oleh 300 kepala Satkamling dari Pekanbaru, Pelalawan, dan Kampar, serta seluruh Forkopimda Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Mereka memakai rompi hijau dan membawa kentungan.

    “Satkamling adalah upaya nyata, bagaimana tanggung jawab dan solidaritas kita semua Satkamling sebagai pilar keamanan baik di RT/RW seluruh Provinsi Riau,” ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, di Mapolda Riau, Pekanbaru, Kamis (11/9/2025).

    Herry Heryawan mengatakan Satkamling adalah pengamanan swakarsa yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Satkamling mengedepankan tradisi gotong-royong dalam menjaga lingkungan terkecil di tingkat RT/RW.

    “Pam swakarsa adalah pola pengamanan yang terus berkembang, dengan hati tulus dan ikhlas bersama-sama membuat barrier pengamanan di lingkup satkamling yang paling kecil. Kita jaga kita atau kita untuk kita,” katanya.

    Foto: Polda Riau meluncurkan Green Satkamling untuk menjaga keamanan sosial dan lingkungan. (dok. Polda Riau)

    Kapolda kemudian memperkenalkan konsep Green Satkamling, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan keamanan sosial dengan pelestarian lingkungan. Konsep ini akan disandingkan dengan program Green Policing.

    “Green Policing adalah bagaimana kita menjaga alam dan lingkungan tempat kita mencari makan, tempat kita bisa melanjutkan kehidupan kita, mendapatkan udara yang baik,” jelasnya.

    Dengan mengaktifkan Satkamling yang berkolaborasi dengan Green Policing, Kapolda berharap masyarakat tidak hanya menjadi penjaga keamanan dari tindak kriminal, tetapi juga dari kerusakan lingkungan.

    Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran tiga pilar, yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT/RW. Kolaborasi erat dari ketiga pilar ini akan menjadi kunci dalam memelihara keamanan di lingkup terkecil.

    Kapolda juga berencana untuk melanjutkan program pengaktifan Satkamling ini di tiga kabupaten lainnya dalam waktu dekat, dengan harapan situasi keamanan di seluruh Provinsi Riau dapat terus terjaga dengan baik.

    “Hari ini kita harus senang dan bangga. Saya didampingi oleh seluruh Forkopimda Provinsi, Wali Kota, dan Forkopimda Pekanbaru, tadi membuat sebuah momentum sejarah yang baru untuk mengaktifkan keamanan, menguatkan keamanan di lingkup RT/RW,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan ini, Kapolda juga mengapresiasi masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru, yang berhasil menjaga situasi tetap kondusif di tengah gejolak nasional. Ia menilai, kondisi aman ini tak lepas dari kolaborasi aktif antara masyarakat, TNI, dan Polri.

    (mei/dhn)

  • Polri Salurkan 1.500 Paket Bansos ke Warga Kukar Kaltim

    Polri Salurkan 1.500 Paket Bansos ke Warga Kukar Kaltim

    Jakarta –

    Alumni Akpol 1990 Batalyon Dhira Brata melakukan bakti sosial dengan membagikan 1.500 paket bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kepedulian Polri untuk meringankan beban warga.

    Kegiatan yang berlangsung Rabu (10/9/2025) pukul 09.00 WITA di Ruang Catur Prasetya Mapolres Kukar. Acara ini dihadiri langsung oleh pejabat tinggi Polri dan perwakilan Pemerintah Daerah. Turut hadir unsur Forkopimda, tokoh agama, dan 192 perwakilan masyarakat penerima manfaat.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Akhmad Taufik Hidayat menilai kehadiran polri bukan hanya menjaga keamanan tapi juga membantu meringankan beban masyarakat. Ia bicara pentingnya sinergitas Pemkab Kukar dengan jajaran Polri.

    “Inisiatif yang dilandasi rasa empati ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kepedulian tulus Batalyon Dhira Brata selama 35 tahun. Kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu meringankan beban masyarakat. Sinergi solid antara Pemkab Kukar dengan jajaran Polri menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

    Perwakilan alumni Akpol Angkatan 1990 Dhira Brata Irjen Edy Murbowo menegaskan pentingnya peran Bhabinkamtibmas yang merupakan ujung tombak kami dalam mencegah kejahatan dan membina masyarakat. Kegiatan ini memastikan keberadaan Polri siap melayani dan melindungi masyarakat.

    “Tugas Binmas adalah mencegah masyarakat menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Melalui bakti sosial ini, kami ingin memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memastikan Polri selalu siap melayani dan melindungi,” ujarnya.

    Sebanyak 1.500 paket sembako yang berisi beras 5 kg, minyak goreng, gula, tepung terigu, kopi, teh, dan susu kental manis didistribusikan secara merata ke enam titik:

    1. 200 paket di Mapolres Kukar
    2. 400 paket di Desa Perjiwa, Tenggarong Seberang
    3. 200 paket di Pasar Mangkurawang
    4. 200 paket di Kelurahan Timbau
    5. 300 paket di Kelurahan Kampung Baru
    6. 200 paket di Bundaran Simpang Empat

    Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto keluarga besar Polri bersama masyarakat. Bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 35 tahun pengabdian Alumni Akpol 1990 yang juga akan dilaksanakan di beberapa daerah lainnya.

    (eva/aud)

  • Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif

    Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT melakukan penanaman 500 pohon kelapa guna mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Kami di jajaran Imigrasi turut mendukung program ini sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tidak hanya di bidang keimigrasian, tapi juga pada aspek sosial dan ketahanan pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dari Atambua, Rabu.

    Ia menegaskan, penanaman sejumlah anakan pohon kelapa itu bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di luar tugas keimigrasian.

    Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif.

    Di Atambua, kegiatan dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIB Atambua dengan sebanyak 40 pohon kelapa ditanam secara simbolik.

    Penanaman itu juga ujar dia merupakan bagian dari gerakan nasional yang pada Selasa (9/9) kemarin sudah dilaksanakan dan dipusatkan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir dalam kegiatan tersebut, dan menurut dia kehadiran mereka menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional ini.

    Selain diikuti jajaran Imigrasi, kegiatan itu juga melibatkan pegawai Lapas dan perwakilan masyarakat sekitar serta sejumlah warga binaan pemasyarakatan.

    Selain di Atambua, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menanam 5.000 bibit kelapa guna mewujudkan swasembada pangan.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang Antonius Jawa Gili mengatakan kegiatan itu sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional. Sebanyak 300 bibit kelapa ditanam di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang.

    “Harapannya hasil dari kebun kelapa tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan juga memberikan keterampilan baru bagi WBP,” ucapnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif

    Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT melakukan penanaman 500 pohon kelapa guna mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Kami di jajaran Imigrasi turut mendukung program ini sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tidak hanya di bidang keimigrasian, tapi juga pada aspek sosial dan ketahanan pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dari Atambua, Rabu.

    Ia menegaskan, penanaman sejumlah anakan pohon kelapa itu bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di luar tugas keimigrasian.

    Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif.

    Di Atambua, kegiatan dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIB Atambua dengan sebanyak 40 pohon kelapa ditanam secara simbolik.

    Penanaman itu juga ujar dia merupakan bagian dari gerakan nasional yang pada Selasa (9/9) kemarin sudah dilaksanakan dan dipusatkan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir dalam kegiatan tersebut, dan menurut dia kehadiran mereka menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional ini.

    Selain diikuti jajaran Imigrasi, kegiatan itu juga melibatkan pegawai Lapas dan perwakilan masyarakat sekitar serta sejumlah warga binaan pemasyarakatan.

    Selain di Atambua, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menanam 5.000 bibit kelapa guna mewujudkan swasembada pangan.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang Antonius Jawa Gili mengatakan kegiatan itu sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional. Sebanyak 300 bibit kelapa ditanam di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang.

    “Harapannya hasil dari kebun kelapa tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan juga memberikan keterampilan baru bagi WBP,” ucapnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 918 Truk Ditilang di Gresik, Polisi Ungkap Alasan Sopir Nekat Langgar Jam Operasional

    918 Truk Ditilang di Gresik, Polisi Ungkap Alasan Sopir Nekat Langgar Jam Operasional

    Gresik (beritajatim.com) – Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, ratusan truk yang melanggar aturan jam operasional di jalan raya Gresik ditindak tegas. Data Satlantas Polres Gresik mencatat sebanyak 918 truk berbagai jenis ditilang karena nekat melintas di luar ketentuan.

    Penindakan ini dilakukan setelah adanya deklarasi bersama Forkopimda Gresik dengan pelaku usaha, menyusul masih banyaknya truk beroperasi di luar jam yang diatur, terutama pada pagi dan sore hari.

    Kasatlantas Polres Gresik AKP Rizki Julianda Putera Buna menegaskan pihaknya akan terus menggalakkan patroli gabungan, baik untuk penindakan maupun himbauan kepada para sopir.

    “Laporan yang masuk ke kami, sebagian besar pengemudi truk beralasan efisiensi, mengikuti aplikasi maps, hingga lokasi gudang yang berada di dalam kota,” tuturnya, Rabu (10/9/2025).

    Ia juga menilai minimnya rambu lalu lintas turut menjadi penyebab pelanggaran, terutama di titik-titik jalur yang kerap dilalui truk. “Kami sudah menyusulkan penambahan rambu lalu lintas kepada Dishub. Termasuk juga rencana pembukaan kembali Jalan Harun Thohir sebagai akses alternatif,” ungkapnya.

    Dari 918 truk yang ditilang, mayoritas melanggar jam operasional. Padahal, banyak di antaranya sudah berulang kali melakukan pelanggaran. “Sesuai regulasi, pembatasan operasional berlaku sejak pukul 05.00 sampai pukul 08.00, serta pada sore hari sejak pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Namun, dalih mengejar setoran menjadi alasan para pengemudi tetap nekat beroperasi,” tambah Rizki.

    Ia menyebut pihaknya akan bersurat ke manajemen perusahaan agar mengatur jadwal operasional kendaraan sehingga sopir tidak lagi terpaksa melanggar aturan. Pelanggaran paling banyak terjadi di kawasan exit tol Cerme, Manyar, Driyorejo, Wringinanom, Duduksampeyan, serta jalur kawasan tertib lalu lintas di wilayah perkotaan.

    Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, menegaskan kepatuhan jam operasional truk adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat. “Larangan ini dibuat hasil kajian untuk mengurangi kemacetan, menjaga keselamatan bersama,” tegasnya. [dny/ian]

  • Menteri Imipas Harap Kepala Daerah Peduli Napi: Sebagian Mereka Warga Bapak-Ibu

    Menteri Imipas Harap Kepala Daerah Peduli Napi: Sebagian Mereka Warga Bapak-Ibu

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan permohonan kepada kepala daerah agar memperhatikan warga binaan permasyarakatan atau narapidana (napi) yang menghuni lapas di masing-masing daerah. Ia menyebut sebagian penghuni lapas adalah warga setempat.

    “Kami memohon kepada forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) di seluruh Indonesia, yang mungkin mewakili Gubernur, Bupati, Wali Kota, mohon ditengok warga binaan permasyarakatan yang ada di tempat masing-masing,” kata Menteri Agus, Selasa (9/9/2025).

    Hal itu disampaikan Menteri Agus saat memimpin penanaman serentak 360.000 bibit pohon kelapa oleh Kementerian Imipas dan jajaran. Kegiatan ini berlangsung di seluruh Indonesia, dan terpusat di Kawasan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

    Menteri Agus menyebut sebagian penghuni lapas adalah warga yang berasal dari daerah setempat. Menurutnya, para napi yang sudah selesai menjalani masa pidana dan telah melewati proses asimilasi harus diberi kesempatan untuk diterima kembali di tengah masyarakat.

    “Sebagiannya (dari penghuni lapas) adalah warga masyarakat bapak, ibu. Namun lebih penting dari pada itu, warga binaan seluruh Indonesia sesungguhnya adalah saudara-saudara kita juga. Mereka harus mendapat kesempatan,” ucapnya.

    Dia berharap napi yang telah bebas diberi perhatian agar masyarakat dapat menerima kembali kehadirannya. Dia menyebut sebelum bebas, napi menjalani proses asimilasi dan berstatus klien permasyarakatan, serta dibaurkan dengan kelompok-kelompok sosial di Badan Permasyarakatan (Bapas).

    “Peran seluruh komponen masyarakat dan stakeholders diperlukan untuk sama-sama memberikan perhatian untuk warga binaan permasyarakatan. Khususnya mereka-mereka yang menjelang bebas atau proses asimilasi, mereka nanti di bapas ini mendapatkan kelompok-kelompok, komunitas-komunitas sosial yang memiliki perhatian dalam upaya mempersiapkan diri mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya.

    Menteri Agus juga berharap napi mempersiapkan kemampuan bekerja sebaik mungkin. Dia ingin napi yang telah ikut program-program latihan kerja dan menghasilkan produk yang laku terjual, dapat bebas dengan bekal uang untuk memulai hidup baru.

    “Syukur-syukur selama proses pembimbingan permasyarakatan, semakin banyak warga binaan permasyarakatan yang bisa mendapatkan penghasilan,” imbuhnya.

    (aud/fas)

  • Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Warga Diminta Mulai Siskamling

    Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Warga Diminta Mulai Siskamling

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perintahkan kepala daerah agar menerapkan sistem siskamling rutin untuk menjaga kampung masing-masing.

    Hal tersebut diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 300.1.4/e.1/BAK ter tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    Bahkan, Tito juga memerintahkan pejabat eselon I untuk turun ke lapangan dalam rangka memastikan setiap warga menaati perintah siskamling tersebut.

    Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin yang sudah turun ke wilayah Depok mengaku sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat.

    “Hari ini kami ditugaskan Bapak Mendagri langsung, sebenarnya Bapak-Ibu jajaran Forkopimda sudah banyak melakukan. Sampai saat ini Kota Depok salah satu daerah kondusif dan seterusnya harus tetap dijaga,” tuturnya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga membeberkan Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian telah memberikan perhatian serius terhadap upaya untuk mengaktifkan siskamling lagi di setiap lingkungan warga.

    Inisiatif tersebut, menurutnya, bisa menjadi langkah baik karena melibatkan peran aktif masyarakat secara gotong royong dan kekeluargaan. 

    Dia berharap situasi kondusif Kota Depok dapat terus terjaga. Tak kalah penting, dia juga meminta keterlibatan Forkopimda, Forkopimcam, lurah, RT/RW, serta forum lainnya untuk terus diperkuat.

    “Ini untuk memastikan situasi kondusif dan merupakan langkah penting karena bisa berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari mitigasi serta pencegahan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya,” katanya.

    Bahtiar juga meminta warga Kota Depok untuk berinovasi agar siskamling warga tidak membosankan dan disesuaikan dengan kearifan wilayah di kampungnya masing-masing.

    “Hidupkan lagi sistem keamanan di tiap lingkungan, di sisi lain untuk membangun tanggung jawab dan kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya sendiri. Hidupkan kembali tamu wajib lapor 1×24 jam,” ujar Bahtiar.