Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Yogyakarta Kondusif, Kemendagri Puji Peran Budaya dan Gotong Royong Warga – Page 3

    Yogyakarta Kondusif, Kemendagri Puji Peran Budaya dan Gotong Royong Warga – Page 3

    Restuardy berharap seluruh jajaran Pemda dapat turun langsung mengecek kondisi masyarakat. Peran perangkat daerah hingga di tingkat RT/RW juga dibutuhkan.

    Sebab, kata dia, situasi keamanan yang stabil akan memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar.

    Dia mengapresiasi semua pihak di Provinsi DIY yang mampu menjaga situasi tetap terkendali, termasuk dari sisi ekonomi. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah titik di Yogyakarta, tingkat hunian perhotelan relatif tinggi, sektor wisata terus berjalan, serta harga komoditas pangan relatif stabil.

    Dia juga menyambut baik peran aktif Forkopimda se-DIY yang mampu bekerja sama secara sinergis.

    “Pelibatan masyarakat secara partisipatif untuk menjaga lingkungannya secara mandiri kami harap bisa digalakkan karena sejatinya ini juga sudah ada. Dan budaya kita di Yogyakarta dari jaga warga dan sebagainya, ini juga menjadi modal sosial untuk bisa bersama-sama membangun kondusivitas di wilayah secara partisipatif dari masyarakat,” tandasnya.

    Untuk diketahui, selama di Yogyakarta, Restuardy beserta jajaran bertemu langsung dengan berbagai pihak guna memastikan kondisi Kamtibmas tetap terjaga. Pertemuan itu melibatkan Gubernur DIY, Kapolda DIY, Kasrem 072/Pamungkas, serta bupati/wali kota se-DIY. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat soliditas Pemda dalam menjaga ketenteraman di lingkungan masyarakat.

  • Kuwu Serentak Indramayu Dikabarkan Ditunda, Apa Alasannya? Bandung 13 September 2025

    Kuwu Serentak Indramayu Dikabarkan Ditunda, Apa Alasannya? Bandung 13 September 2025

    Kuwu Serentak Indramayu Dikabarkan Ditunda, Apa Alasannya?
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Kabar mengenai penundaan pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak di 139 desa di Kabupaten Indramayu, yang dijadwalkan pada Desember 2025, telah beredar setelah pemerintah pusat mengeluarkan permintaan resmi.
    Penundaan tersebut ditegaskan melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Nomor 100.3.2.5/3053/BPD.
    Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadmidi, membenarkan adanya surat edaran yang meminta penundaan Pilwu Serentak di Indramayu.
    “Soal surat tersebut kami juga menanyakan alasannya ke Kementerian Dalam Negeri. Dijawablah oleh Kementerian seperti surat yang beredar,” ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (13/9/2025).
    Kadmidi menjelaskan, alasan penundaan tersebut karena pemerintah harus menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
    Namun, hingga saat ini, waktu penerbitan PP tersebut belum dapat dipastikan.
    Meskipun pelaksanaan Pilwu masih tiga bulan lagi, Kadmidi mengaku belum bisa memastikan apakah Pilwu Serentak di Indramayu akan ditunda.
    “Kalau peraturan pelaksanaan itu ibaratnya turun besok ya kita bisa laksanakan tidak ditunda, pelaksanaan tetap berjalan. Tapi kapan terbitnya kami juga belum tahu,” tambahnya.
    Kadmidi menyampaikan bahwa pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian, berharap agar Pilwu serentak di Indramayu tidak ditunda.
    Harapan serupa juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Indramayu, Jajang Sudrajat.
    “Terkait pelaksanaan Pilwu serentak sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu, memang kita masih menunggu PP sebagai pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2024. Akan tetapi, kami sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur Jabar dan Kemendagri,” ujarnya.
    Jajang menekankan, ada beberapa pertimbangan dari pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilwu sesuai jadwal.
    Pertama, masa jabatan kuwu atau kepala desa akan berakhir pada bulan Februari 2026.
    Kedua, Pemkab Indramayu telah menganggarkan anggaran sebesar Rp35 miliar dari APBD tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan Pilwu serentak tersebut.
    “Pertimbangan lainnya demi menjaga kondusifitas di daerah,” tambahnya.
    Jajang meminta masyarakat Indramayu untuk bersabar, menjanjikan bahwa Pemda Indramayu akan berupaya maksimal agar pelaksanaan Pilwu tidak ditunda.
    “Demi menjaga kondusifitas daerah, maka kami mohon kepada seluruh masyarakat Indramayu untuk tetap bersabar, kami masih terus melakukan koordinasi dan mengupayakan agar Pilwu tetap dilaksanakan tahun 2025 ini,” ujarnya.
    Ia juga menegaskan, pihaknya telah menyusun regulasi teknis berupa Raperbup pelaksanaan Pilwu serentak tahun 2025, yang sudah dilakukan harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Barat dan melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan bersama Forkopimda.
    “Mudah-mudahan melalui koordinasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Kemendagri dapat memberikan keleluasaan kepada Pemkab Indramayu untuk tetap bisa menggelar Pilwu serentak pada Desember 2025 mendatang,” tuturnya.
    Terkait dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang beredar di masyarakat, Jajang menjelaskan, surat tersebut bukan menjadi dasar hukum untuk menunda atau melanjutkan tahapan Pilwu serentak 2025.
    Ia juga meminta masyarakat untuk membaca secara utuh isi surat edaran tersebut serta memahami sejarah dan kepastian hukum atas penundaan Pilwu.
    “Di mana dalam poin terakhir pada edaran tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah pusat mengembalikan kewenangan kepada daerah sebagai implementasi Otonomi Daerah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Demo yang terjadi di Sumut, tidak anarkis dan tidak menimbulkan penjarahan. Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Tim Kemendagri pada acara Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang diselenggarakan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (12/9/2025).

    “Kita sadari dengan kejadian kemarin, terjadi aksi-aksi anarkis dan penjarahan. Di sini kami memastikan bagaimana situasi di setiap daerah. Kami mengapresiasi Sumut yang telah menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi demo kemarin, sehingga Sumut kondusif,” ucap Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono.

    Pada pertemuan itu, Wahyu menyebutkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kabinet, telah menyampaikan 9 langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya demo. Salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk menjaga lingkungan masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berupaya agar aksi yang terjadi beberapa waktu lalu berjalan dengan kondusif.

    Bobby menyampaikan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan doa bersama, menemui dan mengajak berdialog para pendemo, menampung aspirasi para buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online atau Ojol, memberikan pengobatan kepada mereka yang terdampak (luka-luka) demo, melaksanakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, dan lainnya.

    Unsur Forkopimda, kata Bobby, juga melakukan hal sama dengan menemui para pendemo, mengajak berdialog, dan menyalurkan sejumlah bantuan.

    “Alhamdulillah, di Sumut sudah lebih tertib, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dari pertama aksi,” ucapnya.

     

  • Optimalkan Siskamling di Kulon Progo, Camat dan Lurah Diingatkan untuk Memantau Pos Kamling Regional 12 September 2025

    Optimalkan Siskamling di Kulon Progo, Camat dan Lurah Diingatkan untuk Memantau Pos Kamling Regional 12 September 2025

    Optimalkan Siskamling di Kulon Progo, Camat dan Lurah Diingatkan untuk Memantau Pos Kamling
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong optimalisasi peran satuan keamanan lingkungan (satkamling) sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan yang dilakukan secara swakarsa di masyarakat.
    Sebagian besar wilayah di Kulon Progo sejatinya memiliki kegiatan siskamling yang rutin berjalan, meski keaktifannya tidak sama.
    “Karena itu kami memperkuat lewat surat edaran kepada para panewu dan lurah untuk lebih memantau aktivitas Satkamling di wilayah masing-masing,” kata Budi saat ditemui, Jumat (12/9/2025).
    Lebih dari sekadar menjaga keamanan, kegiatan siskamling bisa berkembang jadi ruang sosial masyarakat, sebagai forum guyub rukun hingga tempat gotong royong warga.
    Bahkan jadi ruang diskusi untuk mencari solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Selain itu, bisa jadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah.
    “Kalau ada potensi gangguan atau gejolak, bisa ditampung dan diselesaikan dulu di situ. Kalau tidak bisa, baru dilaporkan ke level atas untuk ditindaklanjuti,” tambah Budi.
    Dalam menjalankan Satkamling dengan sistem keamanan lingkungannya, terdapat keterlibatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai pendamping.
    Meski demikian, ia menegaskan bahwa Satkamling dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
    “Satlinmas memang dibentuk pemerintah, tapi Satkamling adalah inisiatif warga. Satlinmas lebih kepada peran pendamping atau katalisator kegiatan di satkamling,” jelasnya.
    Satkamling menguatkan program “Jaga Warga” yang selama ini digulirkan di Kulon Progo.
    “Kalau jaga warga itu (sistem keamanan) biasanya di tingkat dusun, sedangkan Satkamling itu lebih kecil cakupannya, rata-rata per RT. Jadi jumlahnya lebih banyak,” kata Budi.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulon Progo, Pratiwi Ngasaratun, menyatakan menggiatkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) sebagai bagian dari langkah preemptif menjaga keamanan wilayah.
    Siskamling bukan sekadar ronda malam biasa, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis untuk merespons dinamika sosial secara proporsional dan tepat waktu.
    Siskamling bisa menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
    “Yang diaktifkan itu sistem deteksi dininya. Alatnya, tools-nya adalah siskamling. Dari situ kemudian kita berharap kalau ada ketidakpuasan (di masyarakat) itu segera bisa dideteksi, kemudian bisa segera kita tindak lanjuti secara proporsional,” kata Pratiwi.
    Untuk memperkuat langkah tersebut, ia juga menegaskan, pemerintah telah menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah agar siskamling kembali diaktifkan secara menyeluruh.
    Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungan, sekaligus sebagai bagian dari mitigasi potensi gangguan sosial di tengah masyarakat.
    Pratiwi menyatakan, kondisi di wilayahnya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif.
    Namun demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipatif untuk memastikan tidak ada potensi gangguan yang terlewatkan.
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mengapresiasi Pemerintah Daerah Kulon Progo menjaga kondusivitas wilayah.
    Salah satu upaya yang disorot adalah penguatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang telah berjalan secara swadaya oleh masyarakat.
    “Mekanisme yang terbangun dari tingkat bawah, mulai dari kalurahan, panewu, hingga forkopimda sangat luar biasa,” ujar Dirjen Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, saat kunjungan kerja di Kulon Progo, Jumat.
    Menurut Restuardy, siskamling bukan hanya soal menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial masyarakat.
    Restuardy menegaskan bahwa siskamling dapat menjadi ruang diskusi informal antarwarga dalam membahas persoalan-persoalan lokal.
    Ia mengingatkan bahwa pendekatan keamanan berbasis masyarakat tidak perlu bergantung pada insentif finansial, karena esensinya adalah gotong royong dan kesadaran bersama.
    Sebaliknya, inisiatif lokal seperti pendekatan jimpitan—sistem iuran sukarela masyarakat—di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi bukti bahwa keamanan bisa dikelola secara mandiri dan gotong royong.
    “Kalau di DIY ini kan ada pendekatan jimpitan, dan ini juga sangat baik, karena sejatinya siskamling ini adalah swadaya masyarakat, secara mandiri masyarakat mengelola, dan ini sudah jalan,” kata Restuardy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, Lapas Kelas II B Jombang menggelar acara sholawat yang mengusung tema Memohon Keberkahan Untuk Keutuhan dan Kemajuan Bangsa pada Jumat, 12 September 2025. Acara ini dirangkai dengan peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, jajaran Forkopimda, serta para ulama dan pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kadiyono menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara ulama dan umara di Jombang yang terbukti berdampak signifikan pada situasi yang kondusif di daerah ini. “Sinergitas dan kolaborasi antara umara dan ulama di Jombang ini sangat luar biasa, dampaknya Jombang situasinya kondusif, aman, tenang, dan damai,” ujar Kadiyono.

    Bupati Jombang Warsubi, yang akrab disapa Abah Warsubi, turut memberikan sambutan hangat dan menyambut baik acara tersebut. Dalam pesannya, bupati mengingatkan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan kembali cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. “Rasulullah adalah suri teladan sempurna yang harus dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu wujud cinta tersebut adalah dengan memperbanyak sholawat,” kata Abah Warsubi.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi tinggi atas peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang. Dia berharap ponpes ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pembinaan spiritual yang membantu para warga binaan untuk membentuk karakter religius.

    “Pondok pesantren ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Bupati juga berharap agar para warga binaan yang menempuh pendidikan di ponpes tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu agama yang bermanfaat. Bahkan, ia berharap ada di antara mereka yang bisa lulus menjadi hafidz dan hafidzah Al-Qur’an.

    Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat ini dilengkapi dengan santunan anak yatim, ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Nurhadi (Mbah Bolong), serta doa bersama yang dipimpin oleh Gus Wabup Salmanudin. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Dengan segala kegiatan yang dirangkai dalam acara tersebut, Bupati Jombang berharap kegiatan ini dapat memperkuat keimanan, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan memberikan ketenangan bagi seluruh keluarga besar Lapas Jombang serta warga binaan. [suf]

  • Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah
    Editor
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memprioritaskan deteksi intelijen.
    Langkah ini bertujuan untuk membaca dan mencegah secara dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah masing-masing.
    Arahan tersebut disampaikan Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan dalam sebuah pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (11/9/2025).
    Menurut Tito, pendekatan proaktif melalui deteksi intelijen jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus melakukan penanganan setelah sebuah insiden atau konflik sosial terlanjur pecah.
    “Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya kayak kemarin, cepat bisa diatasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).
    Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program pembangunan di daerah.
    Tanpa adanya keamanan yang terjamin, agenda-agenda penting seperti pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sulit berjalan sesuai harapan.
    Ia mengingatkan bahwa jika pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menanggung dampaknya.
    “Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” tegasnya.
    Selain deteksi intelijen, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara Pemda dan jajaran Forkopimda.
    Upaya pencegahan juga harus didukung dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, seperti pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.
    Arahan ini diberikan dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Forkopimda Sulsel, serta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito pun meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) seperti Pos Ronda.
    Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.
    Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara. 
    “Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Letkol Czi Shobirin Setio Utomo Jabat Dandim 0816 Sidoarjo

    Letkol Czi Shobirin Setio Utomo Jabat Dandim 0816 Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Letkol Czi Shobirin Setio Utomo resmi menjabat Dandim 0816 Sidoarjo. Lulusan Akmil Magelang tahun 2005 itu menggantikan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo yang pindah ke Mabesad sebagai Pabandya 1/Kompres Spaban III/Binteman Spersad. .

    Lepas sambut Komandan Kodim 0816 Sidoarjo digelar Kodim 0816 Sidoarjo di Jie Poek DW Resto Sidoarjo. Seluruh Forkopimda Sidoarjo hadir dalam kesempatan tersebut.

    Diantaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing serta Kajari Sidoarjo Zaidar Rasepta dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Darius Naftali.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengucapkan selamat datang kepada Dandim 0816 Sidoarjo yang baru Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Ia berharap kedatangannya akan membawa energi baru untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

    “Harapan kami kerjasama yang baik selama ini dapat semakin ditingkatkan sehingga bersama kita mampu menjaga kondusifitas wilayah serta mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, aman dan sejahtera,” ucapnya.

    Dikatakannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap menyambut Letkol Czi Shobirin Setio Utomo dengan tangan terbuka. Ia berharap kolaborasi dan sinergi Forkopimda Sidoarjo yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga.

    “Kepada Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, kami siap menyambut dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi demi Kabupaten Sidoarjo yang semain baik dan bermartabat,”ucapnya.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi juga mengucapkan terimakasih kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo atas pengabdiannya selama ini bagi Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya dedikasi yang tinggi telah ditunjukkan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bagi kemajuan pembangunan Sidoarjo.

    “Selama bertugas di Sidoarjo, beliau telah banyak berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban untuk mendukung program pembangunan daerah,” terangnya.

    Bupati H. Subandi mengatakan kepindahan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bukan akhir dari kebersamaan menjaga Kabupaten Sidoarjo. Namun menjadi awal pengabdian yang terus berlanjut bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya jasa dan pengabdian Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo akan terus dikenangnya.

    “Kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, kami doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan ditempat tugas yang baru,” doanya.

    Sementara itu Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Ia berjanji akan mengawal dan mendukung Kabupaten Sidaorjo tetap sejuk. Menuju Sidoarjo sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan menjadi komitmen dukungannya selama menjabat.

    “Dimana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung, kami berkomitmen kalau Sidoarjo baik, kami Kodim 0816 juga BAIK, Berani, Aktif, Inovatif, Kolaboratif dalam rangka mendukung dan mengawal Sidoarjo yang sejuk, apa itu SEJUK, Menuju Sidoarjo Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan,” papar Letkol Czi Shobirin. (isa/ted)

  • Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling

    Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling

    Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. 

    Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.

    Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

    Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga. 

    “Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.

    Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

    “Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.

    Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. 
     
    Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.
     
    Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

    Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga. 
     
    “Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.
     
    Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
     
    “Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling

    Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling

    Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. 

    Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.

    Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

    Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga. 

    “Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.

    Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

    “Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.

    Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. 
     
    Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.
     
    Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

    Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga. 
     
    “Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.
     
    Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
     
    “Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Jombang (beriajaim.com) – Kabupaten Jombang mencatatkan mutasi perdana di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (11/9/2025), Bupati Warsubi resmi melantik 25 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang meliputi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 15 Pejabat Administrator.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Salmanudin, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, serta perwakilan dari Forkopimda dan sejumlah pejabat terkait.

    Dalam pelantikan tersebut, tampak wajah baru serta beberapa pejabat yang bergeser atau bertukar posisi. Di antaranya adalah Direktur RSUD Jombang yang kini dijabat oleh dr. Pudji Umbaran, menggantikan posisi Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes., yang kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

    Bupati Warsubi dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya amanah, tanggung jawab, dan loyalitas dalam menjalankan tugas baru. “Saya harap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja dengan semangat tinggi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di instansi masing-masing,” kata Bupati Warsubi.

    Warsubi juga menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan, dengan harapan para pejabat dapat membawa semangat baru untuk kemajuan Jombang.

    Bupati Warsubi juga menekankan perlunya para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang profesional, disiplin, dan teladan. Beliau mengingatkan agar setiap pejabat mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kemampuan dalam mendukung visi Kabupaten Jombang, yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”

    Sementara itu, daftar pejabat yang dilantik meliputi sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dijabat oleh Anwar, Kepala Dinas Perhubungan yang kini kosong setelah Budi Winarno digeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kini dijabat definitif oleh Wor Windari.

    Bupati juga berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat memberikan dedikasi terbaik mereka, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat mengarah pada perwujudan Jombang yang lebih maju dan sejahtera. [suf]

    DAFTAR NAMA PESERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025

    1. BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah

    2. Drs. ANWAR, M.KP.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    3. BUDI WINARNO, S.T., M.Si.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    4. Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si.
    Kepala Dinas Peternakan

    5. HARI PURNOMO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    6. AGUNG HARIADI, S.T., M.M.
    Kepala Dinas Sosial

    7. Dra. WOR WINDARI, M.Si.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    8. dr. PUDJI UMBARAN, M.KP.
    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    9. Dr. dr. MA’MUROTUS SA’DIYAH, M.Kes.
    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
    Perempuan dan Perlindungan Anak

    10. THONSOM PRANGGONO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    11. SENEN, S.Sos., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Peternakan

    12. Drs. SUPRIADI
    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

    13. YAUMASSYIFA’, S.H., M.Si.
    Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD

    14. ANDI KURNIAWAN, S.H., M.H.
    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

    15. SUPARYONO, S.E., M.M.
    Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

    16. MOCH. FATCHURRAHMAN, S.P., M.M.
    Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

    17. TONY PRASETYO WIBOWO, S.T., M.Si.
    Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    18. YULI INAYATI, S.T., M.T.
    Sekretaris pada Inspektorat

    19. WIKU BIRAWA FILIPE DIAS QUINTAS, S.STP., M.Si.
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    20. DWI ARIYANI, S.Si., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    21. MUCHTAR, S.IP., M.Si.
    Camat Jombang

    22. ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si.
    Camat Mojoagung

    23. ABDUL GHOFUR, S.E.
    Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    24. ANANG SUMARIONO, S.Kep.NS., M.Kes.
    Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    25. MOHAMMAD AMIN KURNIAWAN, S.T., M.Ling.
    Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup