Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Khofifah: Gerakan Pangan Murah Jadi Bukti Kehadiran Pemerintah di Jatim

    Khofifah: Gerakan Pangan Murah Jadi Bukti Kehadiran Pemerintah di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen penuh Pemprov Jatim dalam mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Taman Mundu, Surabaya.

    ​Sebagai bukti nyata, total 828 titik GPM telah digelar di Jatim secara serentak, yang meliputi 222 titik di kantor kecamatan, 212 titik di Koramil, 378 titik di kantor Polsek, dan 16 titik lainnya.

    Inisiatif ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

    ​”Ini adalah wujud nyata upaya kita menyediakan bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog,” kata Khofifah.

    ​Dalam GPM di Taman Mundu, Bulog Jatim menyediakan 10 ton beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp55 ribu, 756 liter MinyaKita seharga Rp15 ribu per liter, serta gula pasir dan komoditas lain di bawah harga pasar.

    ​Meski Jatim memiliki surplus beras lebih dari 1,67 juta ton, Gubernur Khofifah meminta semua pihak untuk mempercepat penyaluran beras SPHP. Hal ini mengingat realisasi penyaluran beras SPHP di Jatim baru mencapai 25,07 persen dari target akhir tahun.

    ​”Produksi beras harus diikuti distribusi cepat dan merata. Saya mengimbau Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga Pemkab/Pemkot untuk mempercepat penyaluran beras SPHP melalui berbagai jalur,” tegasnya.

    ​Gubernur juga menyoroti pentingnya GPM dalam menjaga inflasi. Berdasarkan data BPS Jatim, inflasi Agustus 2025 tercatat 2,17 persen (yoy), dengan deflasi bulanan 0,10 persen. Ini menunjukkan harga bahan pokok relatif terkendali.

    ​”Pemprov Jatim konsisten menyelenggarakan pasar murah di berbagai daerah. Pasar murah ini selalu mendapat sambutan antusias, menunjukkan kebutuhan nyata sekaligus bukti kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” jelasnya.

    ​Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi Gubernur Khofifah atas pencapaian Jatim sebagai daerah dengan produksi dan penyerapan beras tertinggi secara nasional.

    ​Menurut Amran, Presiden menaruh perhatian khusus pada Jatim dan meminta semua pihak untuk mendukung provinsi ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah.

    ​”Bapak Presiden menaruh perhatian khusus pada Jawa Timur dan meminta seluruh pihak untuk mendukung provinsi ini. Pinwil Bulog Jatim harus memastikan tidak ada lagi keluhan terkait SPHP, dan alokasi beras harus sesuai kebutuhan,” ujar Amran.

    ​Acara GPM ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian RI, Forkopimda Jatim, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Walikota Surabaya, serta jajaran pejabat terkait. [tok/beq]

  • Menhut dan Komisi IV DPR RI bahas kawasan hutan di Maluku Utara

    Menhut dan Komisi IV DPR RI bahas kawasan hutan di Maluku Utara

    Pemerintah berkomitmen memastikan agar kegiatan usaha di kawasan hutan berjalan sesuai aturan serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan

    Ternate (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara (Malut) sekaligus membahas pengembangan kawasan hutan di daerah ini.

    Menteri Kehutanan Rajajuli Antoni di Ternate, Selasa, mengatakan kunjugannya ke Malut guna menindaklanjuti masukan dari DPR dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tambang di Maluku Utara.

    Pemerintah, katanya, berkomitmen memastikan agar kegiatan usaha di kawasan hutan berjalan sesuai aturan serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

    Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Maluku Utara ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

    Seperti diketahui, rombongan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Setibanya di Bandara Sultan Baabullah Ternate pada Selasa pagi, rombongan langsung menuju Kedaton Kesultanan Ternate dan diterima melalui prosesi adat.

    Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Titiek Soeharto yang juga merupakan putri Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Agenda utama kegiatan adalah diskusi terkait pengendalian deforestasi melalui pengawasan pemegang perizinan berusaha dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Pertemuan tersebut digelar di Royal Resto, Kota Ternate.

    Dalam kegiatan itu, Menteri Raja Juli Antoni hadir bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta sejumlah pejabat daerah.

    Diskusi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di Maluku Utara.

    Langkah ini diharapkan dapat menekan laju deforestasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
    Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
    hybrid
    dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy) pada Agustus 2025.
    Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
    Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
    “Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
    Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
    Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
    “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
    Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
    Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
    “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
    Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
    Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
    Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
    “Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
    Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
    Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
    Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
    Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat: 2.000 Peserta Ikuti Kegiatan Pramuka di Tuban

    Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat: 2.000 Peserta Ikuti Kegiatan Pramuka di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat pada 21–22 September 2025 di Area Taman Abirama, Tuban.

    Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 2.000 peserta, terdiri dari 300 peserta Wawasan Kebangsaan dari 19 Kwartir Cabang se-Jawa Timur, 700 anggota Pramuka dari Tuban, dan 1.000 masyarakat umum.

    Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Kwarda Jatim, AR. Purmadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang edukasi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian sekaligus hiburan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Kami menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Jawa Timur selaku Kamabida bersama jajaran Pemprov Jatim yang senantiasa memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan Pramuka,” ujar Purmadi pada Minggu (21/9/2025).

    Meski Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tuban tidak dapat hadir, Purmadi tetap mengapresiasi Bupati Tuban selaku Kamabicab Gerakan Pramuka Tuban beserta jajaran yang telah memfasilitasi acara dengan penuh kehangatan.

    Purmadi juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung acara ini, termasuk Disperindag Jatim yang telah berkontribusi dalam kegiatan bakti sosial, serta jajaran Forkopimda Tuban dan tokoh masyarakat yang turut hadir.

    “Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan semangat bakti kepada masyarakat,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, selaku anggota Mabicab Gerakan Pramuka Tuban, berharap kegiatan yang digagas oleh Kwarda Jatim ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Tuban dan mempererat hubungan antar sesama anggota Pramuka di Jawa Timur.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban, kami mengucapkan selamat datang kepada Sekda Provinsi Jawa Timur beserta jajaran serta Kwarda Jatim di Tuban,” ucap Budi Wiyana.

    Budi juga menjelaskan, kegiatan yang dimulai dengan bakti sosial ini meliputi berbagai acara, mulai dari pasar murah hingga aksi bersih pantai, yang menjadi ikon wisata Tuban. Ia berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan oleh Pemkab Tuban dan OPD terkait, salah satunya melalui Kemah Kebangsaan yang rutin diselenggarakan.

    “Kami berharap kegiatan Pramuka ini menjadi contoh untuk kedepan kita bisa melakukan aksi yang serupa,” tutupnya. [dya/suf]

  • Polres Malang Salurkan Bantuan Pasca Banjir Sitiarjo

    Polres Malang Salurkan Bantuan Pasca Banjir Sitiarjo

    Malang (beritajatim.com) – Polres Malang bersama Forkopimda Kabupaten Malang menyalurkan bantuan sosial pasca banjir yang melanda Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Penyerahan bantuan dipusatkan di Balai Desa Sitiarjo dan Dusun Rowotrate, Minggu (21/9/2025).

    Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Malang HM Sanusi, Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno bersama Ketua Bhayangkari Cabang Malang, serta jajaran pejabat utama Polres Malang. Rombongan meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga.

    Bantuan yang diberikan berupa ratusan paket sembako, perlengkapan sandang, hingga kasur lipat. Tidak hanya dari pemerintah, dukungan juga datang dari sejumlah pihak swasta.

    Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian aparat dan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak banjir.

    “Polres Malang bersama Forkopimda turun langsung untuk memastikan bantuan bisa diterima oleh warga. Ada ratusan paket sembako dan kebutuhan dasar lain yang distribusikan hari ini,” ujar Bambang, Minggu (21/9/2025).

    Selain menyalurkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi rumah warga dan balai dusun yang sempat terendam banjir.

    Dari data pemerintah daerah, banjir akibat luapan Sungai Penguluran itu berdampak pada lebih dari 800 kepala keluarga atau lebih dari dua ribu jiwa.

    “Kami mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat cuaca masih tidak menentu. Polres Malang akan terus bersiaga bersama instansi terkait,” tambah Bambang. (yog/but)

  • Publik Magetan Tunggu Pengumuman Tiga Nama Calon Sekda, Jadwal Seleksi Belum Jelas

    Publik Magetan Tunggu Pengumuman Tiga Nama Calon Sekda, Jadwal Seleksi Belum Jelas

    Magetan (beritajatim.com) – Publik Magetan saat ini tengah menunggu pengumuman resmi hasil seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) yang digelar pemerintah daerah. Namun hingga kini tahapan maupun jadwal resmi belum juga dipublikasikan oleh panitia seleksi maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan.

    Penggagas Local Government and Political Research Institute (Logopori) sekaligus pengamat politik di Magetan, Muries Subiantoro, menilai keterlambatan ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat. “Makanya nanti perlu cross check ke panitia atau BKD, tahapan jadwalnya itu seperti apa. Karena sampai sekarang belum diumumkan,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

    Menurut Muries, figur Sekda Magetan yang ideal adalah sosok yang dapat diterima oleh seluruh jajaran birokrasi. “Diterima dalam arti mampu mengayomi, melindungi, sekaligus menjadi pemimpin di jajaran birokrasi Magetan dengan baik,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa pemilihan Sekda tidak bisa dilepaskan dari unsur politik, meski porsinya seharusnya tidak dominan. “Yang lebih penting adalah kemampuan calon Sekda untuk benar-benar bisa meng-engineering birokrasi, mengorganisir, dan mengorkestrasi seluruh jajaran birokrasi di Magetan,” jelasnya.

    Selain itu, calon Sekda dinilai harus mampu menerjemahkan visi-misi kepala daerah dalam pembangunan lima tahun ke depan, serta menjalin komunikasi efektif dengan DPRD. Harmonisasi dengan lembaga legislatif, sinergi dengan Forkopimda seperti kejaksaan, kepolisian, hingga pengadilan, juga menjadi aspek penting.

    “Yang paling utama, Sekda harus menjaga marwah dan martabat jabatannya. Tidak neko-neko, tidak keluar dari aturan, apalagi sampai menimbulkan persoalan hukum,” kata Muries.

    Publik Magetan kini menantikan tiga nama calon Sekda yang akan direkomendasikan panitia seleksi sebelum nantinya Bupati Magetan menetapkan satu sosok terpilih. Dalam tahapan sebelumnya, tujuh peserta seleksi telah mengikuti presentasi makalah sekaligus wawancara di Hotel Kintamani, Sarangan, Magetan, Selasa (9/9/2025).

    Adapun tujuh peserta seleksi tersebut yakni Benny Adrian (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Magetan), Cahaya Wijaya (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Magetan), Eko Muryanto (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan), Joko Trihono (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan), Parminto Budi Utomo (Kepala Dinas Sosial Magetan), Saif Muchlissun (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Magetan), serta Welluly Kristanto (Kepala Dinas Perhubungan Magetan).

    Kepala BKPSDM Magetan, Masruri, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diverifikasi. “Hal ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian. Sekaligus, dilaporkan pula pada Bupati Magetan terkait seluruh proses. Selanjutnya tinggal menunggu hasil verifikasi BKN. Jika sudah rampung, tiga nama terbaik bakal diumumkan,” terangnya, Selasa (9/9/2025). [fiq/beq]

  • Pemkab Lamongan Maksimalkan Pengelolaan Sampah, Gelar Aksi Bersih Serentak

    Pemkab Lamongan Maksimalkan Pengelolaan Sampah, Gelar Aksi Bersih Serentak

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus berupaya mengurangi volume sampah dengan memaksimalkan berbagai fasilitas pengelolaan. Mulai dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan mencatat, masyarakat di 27 kecamatan menghasilkan rata-rata 550 ton sampah setiap hari. Jumlah ini menuntut pengelolaan yang serius, termasuk optimalisasi TPS3R di tingkat desa. Saat ini, baru tersedia 21 TPS3R dari total 474 desa dan kelurahan di Lamongan.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya dengan memperbanyak fasilitas pengelolaan, tapi juga harus disertai edukasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    “Kesadaran dan kepedulian masyarakat juga memegang peranan penting dalam upaya mengurangi sampah,” kata Yuhronur saat melepas aksi bersih sampah serentak,5 memperingati World Cleanup Day (WCD) 2025, di kawasan Gadjah Mada menuju Pasar Sukomulyo, Jumat (19/9/2025).

    Dalam aksi bersih yang melibatkan Forkopimda, OPD, pelajar, hingga masyarakat, Pemkab menurunkan 3 dump truck, 10 tossa, dan 100 pasukan kebersihan. Dump truck akan menyisir wilayah Kecamatan Tikung, Babat, dan Karangbinangun.

    Lebih lanjut Yuhronur menyampaikan, kapasitas pengelolaan TPST Samtaku, saat ini rata-rata mencapai 60 ton per hari, dengan volume sampah masuk 40–45 ton.

    “Untuk memperkuat kapasitas, Pemkab juga sedang menyiapkan pembangunan TPST Dadapan, yang akan melayani kawasan pantura,” ujar Pak Yes, sapaan akrab Yuhronur.

    Dalam kebijakan strategis daerah, Lamongan menargetkan 70 persen sampah tertangani dan 30 persen berkurang pada tahun 2024. Namun, realisasi di lapangan masih belum maksimal.

    “Karena itu, peran serta masyarakat serta peningkatan fasilitas pengelolaan sampah sangat penting, agar jumlah sampah yang tertangani terus meningkat,” ucapnya. (fak/ian)

  • Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat mulai melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas publik pasca aksi anarki yang terjadi beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan langkah ini pada Kamis (18/9/2025).

    Menurut Emil, salah satu titik terparah adalah Gedung Negara Grahadi di Surabaya. Bagian sayap barat gedung bersejarah itu mengalami kerusakan serius setelah terkena lemparan bom molotov.

    “Sayap barat Gedung Grahadi rusak karena lemparan bom molotov dan penyusup berhasil masuk dengan mudah untuk membakar menggunakan torch,” ungkap Emil.

    Kondisi tersebut dianggap rawan karena posisinya dekat jalan dan mudah diakses massa. Emil menegaskan penanganan Grahadi kini menjadi perhatian serius karena gedung itu bukan hanya pusat pemerintahan, melainkan juga cagar budaya sekaligus saksi sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, proses perbaikan melibatkan tim cagar budaya bersama Kementerian PUPR.

    Selain Grahadi, Pemprov Jatim juga mencatat sejumlah fasilitas publik lain terdampak, termasuk kantor Samsat di Kediri yang terbakar. Meski demikian, Emil memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan lokasi sementara.

    Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda yang melibatkan Pangdam, Kapolda, TNI AL, DPRD, kejaksaan, hingga pengadilan. “Sinergi lintas lembaga penting agar perbaikan segera dilakukan dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Emil.

    Ia menambahkan, komitmen perbaikan fasilitas masyarakat menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah. “Kami berupaya secepat mungkin agar masyarakat kembali bisa merasakan layanan publik dengan normal,” tandas Emil. [rbr/beq]

  • Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menerima masukan soal fasilitas kesehatan di wilayah Papua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang mengunjungui wilayah Papua pada 16–18 September 2025.

    Ribka mengatakan Wapres telah memberikan sejumlah arahan untuk peningkatan di berbagai sektor usai menyambangi sejumlah lokasi di wilayah Papua.

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Wapres pada rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura.

    Ia juga mengatakan Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wapres tersebut.

    “Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat,” ujarnya

    Sebelumnya, Wapres telah lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menyebut banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.

    Hal serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai harus diperbaiki, baik dari sisi fisik maupun tata kelola dan manajemen.

    Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, turut dibahas pula persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

    Ribka menambahkan, arahan yang disampaikan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait bidang pendidikan dan kesehatan.

    Sedangkan mengenai TKD, pembahasannya akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ia menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.

    “Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua Nasional 18 September 2025

    Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua Nasional 18 September 2025

    Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan akan menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming ke wilayah Papua pada 16–18 September 2025.
    “Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta dan akan lakukan rapat teknis dalam waktu singkat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).
    Pernyataan tersebut Ribka sampaikan usai mendampingi Wapres Gibran menghadiri rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (17/9/2025).
    Sebelumnya, Wapres Gibran lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menemukan banyak fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan.
    Kondisi serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai perlu ditingkatkan, baik secara fisik maupun dari sisi tata kelola dan manajemen.
    Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menyoroti persoalan Transfer ke Daerah (TKD).
    Ribka menyebut, Wapres Gibran telah memberikan sejumlah arahan berdasarkan hasil kunjungan tersebut.
    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan forkopimda di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
    Ribka menambahkan, arahan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan.
    Sementara itu, pembahasan mengenai TKD akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Ribka menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.
    “Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.