Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Banyuwangi Panen Raya Jagung, Surplus 146 Ribu Ton untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Banyuwangi Panen Raya Jagung, Surplus 146 Ribu Ton untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Banyuwangi (betitajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar panen raya jagung serentak kuartal III di areal persawahan Lingkungan Wonosari, Kelurahan Sobo, Banyuwangi, Sabtu (27/9/2025).

    Kagiatan dari program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Hadir pula Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Perwakilan Dandim 0825 Banyuwangi, dan Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, dan jajaran Forkopimda Banyuwangi lainnya.

    Kegiatan ini bagian dari Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III nasional yang dipimpin Kapolri Listyo Sigit Purnomo di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan di hari yang sama.

    Kapolda Irjen Nanang Avianto mengapresiasi kinerja Banyuwangi yang mampu menjaga surplus pangan. “Ini komitmen bersama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Kapolda.

    Dia berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan, sehingga Banyuwangi semakin kokoh sebagai lumbung pangan strategis. “Saya bangga atas kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga jajaran kepolisian. Semoga panen ini membawa berkah dan semangat baru untuk terus meningkatkan produksi,” katanya.

    Sementara Bupati Ipuk mengatakan Banyuwangi berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden. Dia berterima kasih kepada Polri yang bergerak bersama-sama pemerintah daerah mensukseskan program ini.

    “Terima kasih kepada Polri yang bersama-sama mengawal berjalan program. Juga kepada TNI, Bulog dan semua pihak yang turut mendukung penuh,” kata Bupati Ipuk.

    Panen raya jagung tersebut merupakan bagian dari Gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar, yang merupakan kerjasama antara Polri dan Kementerian Pertanian. Program ini mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

    Data dari Dinas Pertanian produksi jagung di Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar 253.857 ton, 225.416 ton pada 2023, dan 209.078 ton pada 2024. Untuk produksi jagung 2025 mulai Januari – September sebesar 193.542 ton sementara kebutuhan daerah hanya sebanyak 46.786 ton.

    “Setiap tahun Banyuwangi selalu mengalami surplus jagung, di mana hasil produksinya selalu lebih besar dari tingkat kebutuhannya. Seperti di tahun ini sampai Bulan September surplus 146.756 ton,” terang Ipuk.

    Kapolresta Banyuwangi Pol Rama Samtama Putra menambahkan total lahan jagung yang didampngi Polresta Banyuwangi seluas 1.772 hektare. Dari jumlah itu, 1.048 hektare sudah ditanami dan 433 hektare di antaranya telah dipanen.

    “Hasil panennya kurang lebih 1.445,46 ton. Pendistribusiannya melalui tiga jalur. Yakni diserap Bulog sekitar 67 ton, pengepul 957,8 ton, dan sisanya 421 ton diserap oleh pengusaha serta pihak lain,” tandasnya. [kun]

  • Polres Blitar Panen 34 Ton Jagung, Bukti Nyata Polri Jaga Kedaulatan Pangan

    Polres Blitar Panen 34 Ton Jagung, Bukti Nyata Polri Jaga Kedaulatan Pangan

    Blitar (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Blitar tidak hanya gencar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turun langsung ke sawah. Hari ini, Jumat (27/09/25), Polres Blitar menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di lahan binaan mereka.

    Acara ini menjadi simbol keberhasilan sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Panen raya yang dipusatkan di Dusun Kemloko 7, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, serta di Kecamatan Panggungrejo, merupakan hasil kerja sama antara Polres Blitar dengan CV Lang Buana.

    Total lahan yang dipanen mencapai 2,9 hektare, dengan rincian 1,9 Ha di Garum dan 1 Ha di Panggungrejo. Jenis jagung yang ditanam adalah Jagung F1 (konsumsi) yang berasal dari benih unggul bernama Bhayangkara.

    Keberhasilan panen kali ini sungguh luar biasa. Estimasi hasil panen diperkirakan mencapai ±12 ton per hektare, sehingga total hasil panen dari seluruh lahan mencapai sekitar 34 ton jagung glondong. Angka ini menjadi kontribusi nyata Polres Blitar dalam menjamin ketersediaan pangan lokal.

    Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, menegaskan peran aktif Polri dalam sektor pertanian. “Kami siap mengawal seluruh proses, dari tanam hingga distribusi hasil panen. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembinaan pertanian,” tegasnya.

    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar melaporkan bahwa produktivitas jagung di wilayah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh teknologi pertanian modern dan pola tanam adaptif yang diterapkan.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut menguatkan posisi strategis Blitar. BPS mencatat wilayah ini sebagai salah satu daerah penyokong utama komoditas jagung di Jawa Timur.

    Kegiatan ini secara simbolis memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan para petani, dan menegaskan komitmen seluruh jajaran Forkopimda Blitar dalam membangun ketahanan pangan nasional.

    “Acara ini menjadi simbol kolaborasi kuat Polres Blitar dengan CV Lang Buana dalam membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ekonomi daerah,” tandasnya. (owi/ian)

  • Kapolda Riau Pimpin Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Pekanbaru

    Kapolda Riau Pimpin Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Pekanbaru

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Riau bersama unsur Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025.

    Panen raya kali ini dilaksanakan di Komplek Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura, Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Sabtu (27/9/2025).

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, panen kali ini merupakan bagian dari program strategis mendukung swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Riau.

    Dari total lahan jagung seluas 479,93 hektar yang dikelola Polda Riau sepanjang kuartal ketiga, sebanyak 127,68 hektar berhasil dipanen.

    Di lokasi panen raya kali ini, sekitar 1,5 hektar menghasilkan 2 ton jagung, sementara total panen serentak di berbagai kabupaten/kota mencapai 18 ton.

    Herry menjelaskan, kegiatan panen ini adalah untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.

    “Polda Riau bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait akan terus mengawal agar harga pembelian pemerintah (HPP) tetap terjaga sesuai dengan ketentuan Badan Pangan Nasional,” jelas Irjen Herry.

     

  • Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Kediri. Acara berlangsung di Insumo Palace, Jumat (26/09/2025). Musda dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Ali Mufthi.

    Dalam sambutannya Mbak Wali mengungkapkan musyawarah daerah menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan konsolidasi internal partai.

    Apalagi Partai Golkar dengan sejarah panjang dan kiprah besar dalam perjalanan Bangsa Indonesia memiliki modal kuat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk di tingkat daerah, khususnya Kota Kediri.

    “Besar harapan kita semua melalui Musda ini akan terpilih pimpinan dan jajaran Partai Golkar yang semakin solid, visioner, dan merangkul semua elemen. Kuat dalam menjaga soliditas internal dan terbuka membangun sinergi dengan pemda serta pemangku kepentingan,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini sadar dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi termasuk bersama partai politik yang menjadi mitra strategis pemerintah. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

    Keberadaan partai politik memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial. Di Kota Kediri yang saat ini tengah berkembang pesat, peran partai sangat diperlukan untuk menjaga dinamika politik tetap sehat, kondusif dan produktif bagi pembangunan.

    “Kami sampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin baik antara Pemkot Kediri dan Partai Golkar. Berbagai masukan konstruktif sangat mendukung kami yang berada di eksekutif dalam membangun Kota Kediri,” tegasnya.

    Turut hadir, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Timur Adi Wibowo, Bendahara DPD Golkar Jatim Eko Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jatim Hery Sugiono, Anggota DPR RI Dapil 6 Heru Tjahjono, Anggota DPRD Jatim Dapil Jatim 8 Hadi Setiawan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, perwakilan partai politik, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Rawan Longsor, Desa Pucangombo Pacitan Ditetapkan Jadi Destana

    Rawan Longsor, Desa Pucangombo Pacitan Ditetapkan Jadi Destana

    Pacitan (beritajatim.com) – Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo resmi ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan. Penetapan ini dilakukan setelah pemetaan menunjukkan adanya potensi rawan bencana tanah gerak dan tanah longsor di wilayah setempat.

    Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Yagus Triarso, menyampaikan bahwa pembentukan Destana bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi ancaman, menyusun kajian risiko, hingga mengorganisir sumber daya lokal ketika terjadi bencana.

    “Dengan melibatkan pentahelix, nantinya akan terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa. Forum ini menjadi kepanjangan tangan BPBD dalam upaya penanggulangan bencana di skala lokal,” ungkapnya, Jum’at (26/9/2025).

    Keberadaan Destana diharapkan dapat memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana secara mandiri. Warga juga dilibatkan dalam penyusunan dokumen kajian risiko, peta daerah rawan, hingga jalur evakuasi.

    Sementara itu, Plt Camat Tegalombo, Edy Wasana, menegaskan bahwa pembentukan Destana menjadi bagian penting dari upaya menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

    “Kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial juga mendapat perhatian khusus. Dengan adanya Destana dan FPRB, perlindungan terhadap kelompok rentan bisa lebih optimal,” jelasnya.

    Kegiatan pembentukan Destana di Desa Pucangombo diikuti oleh tokoh masyarakat, karang taruna, perwakilan disabilitas, kelompok rentan, serta relawan. Hadir pula Kepala BPBD Pacitan bersama unsur Forkopimda Kecamatan Tegalombo. (tri/but)

  • Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

    Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan itu disampaikan pada Rapat paripurna DPRD, di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (25/9/2025). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus.

    Menurut Wali Kota Kediri perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini dikarenakan ada beberapa kondisi dan kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan. Antara lain, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

    Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024. “Tujuannya meningkatkan capaian kerja dari Pemkot Kediri. Lalu juga meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan lain sebagainya. Intinya untuk peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar wali kota termuda ini.

    Mbak Wali memaparkan rincian APBD tahun anggaran 2025 baik dari sisi pendapatan daerah, sisi belanja daerah maupun sisi pembiayaan daerah. Pertama, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 1.520.762.610.181 berkurang sebesar Rp 11.872.867.638,38 sehingga menjadi Rp 1.508.889.742.542,62 mengalami penurunan sebesar 0,78%.

    Untuk penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang semula direncanakan sebesar Rp 414.828.604.181 bertambah Rp 16.046.739.832,62 sehingga menjadi Rp 430.875.344.013,62 atau mengalami kenaikan 3,87%. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu ada juga pendapatan transfer.

    Dalam pos belanja daerah, Mbak Wali juga menjelaskan secara keseluruhan baik dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, yang semula direncanakan sebesar Rp 1.851.705.607.815 mengalami penurunan sebesar Rp 4.632.487.490,55 sehingga menjadi Rp 1.847.073.120.324,45 atau mengalami penurunan sebesar 0,25%.

    Perubahan sisi belanja ini disebabkan oleh perubahan dari belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Lalu masih ada belanja tidak terduga.

    Pada pembiayaan, Mbak Wali mengungkapkan pembiayaan merupakan penyeimbang terjadinya defisit pada APBD awal yang direncanakan sebesar Rp 330.942.997.634 bertambah sebesar Rp 7.240.380.147,83 sehingga menjadi Rp 338.183.377.781,83 atau naik sebesar 2,19% yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024.

    “Uraian tersebut masih berupa gambaran umum secara garis besar. Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan,” pungkasnya.

    Turut Hadir Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Polres Tangerang Kota Musnahkan 4,7 Kg Ganja, Sabu hingga Ekstasi

    Polres Tangerang Kota Musnahkan 4,7 Kg Ganja, Sabu hingga Ekstasi

    Jakarta –

    Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hingga ribuan obat keras. Ada ganja sebesar 4,7 kilogram, sabu dan ekstasi hingga tembakau sintetis yang dimusnahkan.

    “Barang bukti narkotika berupa ganja seberat 4.799,22 gram, sabu 828,6 gram, ekstasi 100 butir, serta tembakau sintetis 1,77 gram,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari saat pelaksanaan pemusnahan di Mapolres Metro Tangerang Kota, Rabu (24/9/2025).

    Jauhari menjelaskan pemusnahan ini sebagai komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dia menyebut dampak dari konsumsi narkoba bisa membahayakan bagi masyarakat.

    “Pengungkapan ini merupakan bukti komitmen Polres Metro Tangerang Kota dalam memberantas peredaran narkotika dan obat berbahaya,” terang Jauhari.

    Proses pemusnahan dilakukan dengan dua cara. Untuk barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender bersama garam dan air, lalu dibuang ke toilet, sedangkan ganja dan tembakau sintetis dibakar.

    Selain melakukan pemusnahan narkoba, pihaknya mengungkap turut menyita 486.670 obat keras. Ribuan obat keras tersebut terbagi dalam beberapa merk.

    Dia menyampaikan pihaknya turut mengundang unsur Forkopimda hingga tokoh masyarakat dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan tersebut juga, pihaknya menandatangani deklarasi anti narkoba bersama tokoh masyarakat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemberantasan narkotika.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas dan memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya.

    (yld/yld)

  • Upaya Polda Riau Perkuat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

    Upaya Polda Riau Perkuat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

    JAKARTA – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kembali diperkuat dengan pendistribusian plang peringatan larangan beraktivitas pada areal bekas kebakaran.

    Kegiatan ini dilaksanakan melalui apel bersama di halaman Kantor Gubernur Riau, Rabu, 24 September yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, jajaran TNI–Polri, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta stakeholder teknis terkait dari lingkungan hidup, perkebunan, hingga badan penanggulangan bencana.

    Sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau dan seluruh Kapolres juga turut hadir untuk memastikan pendistribusian plang berjalan sesuai dengan sasaran.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menekankan, pendistribusian plang merupakan tindak lanjut dari program yang sudah lama dijalankan Polda Riau.

    Menurutnya, langkah ini adalah wujud nyata dari keseriusan Polda Riau bersama Pemprov Riau dalam mencegah karhutla.

    “Kami ingin memastikan lahan bekas terbakar tidak lagi disalahgunakan, dan seluruh pihak memiliki rasa tanggung jawab yang sama menjaga lingkungan,” ujar Herry Heryawan, Rabu, 24 September.

    Keberadaan plang akan semakin memperkuat langkah penegakan hukum di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

    Pria yang kerap disapa Herimen ini menambahkan, pencegahan selalu lebih baik daripada penanggulangan. Maka dari itu Polda Riau mengajak seluruh pihak, terutama masyarakat di sekitar kawasan rawan, untuk menjadikan plang ini sebagai pengingat bahwa karhutla adalah musuh bersama.

    “Dengan kesinambungan program antara pemerintah provinsi, Polda Riau, dan stakeholder lainnya, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, kolaborasi semakin solid, dan kejadian karhutla yang merugikan ekosistem, kesehatan, serta ekonomi dapat ditekan secara signifikan,” kata Herry.

    Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menegaskan, pendistribusian plang ini bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi bagian dari komitmen kolektif dalam menjaga bumi Lancang Kuning dari ancaman karhutla.

    “Plang ini adalah pengingat dan ajakan nyata kepada masyarakat agar selalu waspada, tidak menyalahgunakan lahan bekas kebakaran, serta turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Abdul Wahid.

    Ia menambahkan, program ini sejalan dengan target nasional dalam penurunan emisi melalui skema FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan emisi bersih negatif sebesar minus 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030.

    “Upaya pengendalian karhutla tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Semua elemen harus bergandeng tangan. Pemerintah, aparat, swasta, akademisi, masyarakat adat, kelompok pemuda, hingga komunitas peduli api bergerak dalam satu komando, satu arah, dan satu langkah,” kata Abdul.

  • Tradisi Kenduri di Kudus, Simbol Kerukunan dan Persatuan

    Tradisi Kenduri di Kudus, Simbol Kerukunan dan Persatuan

    Liputan6.com, Jakarta Kenduri, genduren atau slametan merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat Jawa. Salah satu warisan kearifan lokal nenek moyang ini, sebagai cara bersyukur dan pengharapan kepada Tuhan. Tradisi ini juga memiliki nilai sosial positif di tengah masyarakat.

    Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tradisi ini masih lestari. Ada banyak jenis kenduri yang biasa dilakukan masyarakat Kudus. Di antaranya kenduri selapanan, wetonan, puputan, sabanan, likuran, muludan, badan, ujar, mitoni, kepaten, syukuran dan angsumdahar. Setiap jenis kenduri memiliki tujuan dan tata cara yang berbeda.

    Seperti halnya saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus ke-476, kenduri menjadi agenda utama dalam mewarnai hari lahir Kota Kretek tahun ini.

    Ribuan warga memadati acara yang dipusatkan di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Senin (22/09/2025) malam.

    ‎“Kenduren Massal menjadi simbol kerukunan dan persatuan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ucap Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.‎

    Dia menegaskan, keharmonisan hanya dapat terwujud jika masyarakat mampu menghargai perbedaan dan menempatkan toleransi sebagai nilai utama.

    ‎‎“Kita semua berkumpul di sini tanpa sekat, baik pemerintah maupun masyarakat. Inilah bukti bahwa Kudus adalah rumah bersama, di mana kerjasama menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan,” tambahnya.

    Tradisi kenduren memiliki filosofi mendalam bagi masyarakat Jawa. Selain sebagai ungkapan syukur, tradisi ini juga meneguhkan semangat gotong royong, mempererat persaudaraan, serta menjadi perekat sosial.‎‎

    Dalam konteks pembangunan daerah, Imbuh Samani, nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas Kudus.‎‎

    “Kondisi aman, damai, dan tenteram yang kita rasakan saat ini tidak lepas dari peran ulama, tokoh masyarakat, jajaran Forkopimda, dan seluruh elemen warga. Inilah fondasi kuat dalam melangkah menuju masa depan Kudus yang lebih baik,” tegasnya.‎

  • Penjelasan Pemkot Tangsel soal Anggaran Makan Minum Rp 60 Miliar Megapolitan 23 September 2025

    Penjelasan Pemkot Tangsel soal Anggaran Makan Minum Rp 60 Miliar Megapolitan 23 September 2025

    Penjelasan Pemkot Tangsel soal Anggaran Makan Minum Rp 60 Miliar
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan penjelasan terkait anggaran makan dan minum sebesar Rp 60 miliar yang sempat menjadi sorotan publik setelah dikritik mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti melalui media sosial.
    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi rapat internal pejabat, tetapi tersebar di 37 perangkat daerah dan mencakup berbagai kegiatan pemerintahan.
    “Belanja makan minum yang di-
    upload
    itu tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk di dalamnya enam TK negeri, 157 SD negeri, 24 SMP negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas. Jadi ini makan minum secara keseluruhan,” ujar Benyamin di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Selasa (23/9/2025).
    Benyamin mencontohkan, di RSUD Tangsel, anggaran makan dan minum digunakan untuk para tenaga kesehatan.
    Di Dinas Kesehatan, pos anggaran tersebut dipakai saat kegiatan sosialisasi penyakit menular yang melibatkan masyarakat.
    Begitu pula saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) digelar, biaya konsumsi ditanggung sesuai tingkat kegiatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota.
    Selain itu, sebagian dana juga diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, hingga pelatihan guru.
    Menurut Benyamin, kegiatan seperti ini membutuhkan anggaran makan dan minum yang jika dijumlahkan mencapai Rp 60 miliar.
    “Yang harus dicatat, makan minum ini dilaksanakan dengan melibatkan UMKM yang ada di sekitar wilayah kegiatan, jadi uangnya berputar di masyarakat,” jelasnya.
    Benyamin menambahkan, kegiatan berskala besar seperti musrenbang tingkat kota maupun rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memang kerap dilakukan di hotel karena fasilitas di kantor Pemkot Tangsel tidak memadai.
    Kebutuhan konsumsi dalam kegiatan tersebut tercatat dalam pos makan dan minum.
    “Selama satu tahun kegiatan itu berlangsung, di OPD yang tadi sudah saya sebutkan, makan minumnya terbiayai dan dijumlahkan secara keseluruhan menjadi Rp 60 miliar,” ucap Benyamin.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    pada laporan keuangan Pemkot Tangsel (halaman 353), dijelaskan terdapat anggaran beban makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan lainnya.
    Anggaran ini berbeda dengan Beban Makanan dan Minuman Rapat yang sebesar Rp 60.288.892.800.
    Rinciannya, antara lain:
    Meski begitu, dalam LKPD tidak dijelaskan secara rinci maksud dari anggaran beban makanan dan minuman tersebut.
    Kompas.com
    telah meminta rincian anggaran, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Pemkot Tangsel.
    Sebelumnya, Leony Vitria Hartanti mempertanyakan alokasi anggaran Pemkot Tangsel tahun 2024, khususnya biaya konsumsi rapat yang mencapai Rp 60 miliar.
    Dalam unggahan di
    Instagram Story
    , Leony menilai jumlah tersebut fantastis dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.