Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Sambut Tim Wasev TNI Manunggal Membangun Desa

    Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Sambut Tim Wasev TNI Manunggal Membangun Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyambut kedatangan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (16/10/2025).

    Kunjungan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Farouk Pakar, yang bertindak sebagai ketua tim dan juga Direktur Teritorial Pusterad, untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Sidoarjo.

    Brigadir Jenderal TNI Farouk Pakar juga menerima pemaparan Komandan Kodim 0816/Sidoarjo mengenai perkembangan program TMMD Ke-126 yang berlokasi di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan. Kodim menjelaskan berbagai capaian, baik sasaran fisik maupun non-fisik, yang telah dikerjakan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat.

    Usai sesi pemaparan, rombongan Tim Wasev TMMD bersama Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana dan jajaran Forkopimda Sidoarjo bergerak menuju lokasi TMMD di Desa Kedondong. Kedatangan rombongan disambut dengan antusiasme luar biasa oleh warga setempat.

    Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana bersama Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126.

    Suasana meriah terasa saat masyarakat berbondong-bondong menyambut para pimpinan yang datang untuk melihat langsung hasil pembangunan di desa mereka.

    Di lokasi, Brigjen TNI Farouk Pakar beserta tim dan Wabup Sidoarjo meninjau satu per satu hasil program TMMD. Beberapa titik yang menjadi fokus peninjauan antara lain program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang kini telah menjadi hunian yang lebih sehat dan nyaman bagi warga penerima manfaat.

    Selain itu, rombongan juga melihat langsung program ketahanan pangan berupa penanaman jagung, serta program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan merias wajah (MUA) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang wirausaha bagi warga.

    Tim Wasev juga turut meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol penghijauan dan kepedulian terhadap lingkungan.

    Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Tim Wasev TMMD Ke-126 atas kunjungannya.

    “Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran Tim Wasev di Sidoarjo. Peninjauan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Semoga apa yang telah dikerjakan dalam program TMMD ini mendapatkan penilaian yang baik, dan yang terpenting, dapat memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kedondong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, beliau berharap sinergi yang telah terjalin kuat antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan TNI, khususnya Kodim 0816/Sidoarjo, dapat terus berjalan harmonis di masa mendatang.

    “Kerja sama yang solid ini adalah kunci. Mari kita bersama-sama terus menjaga Sidoarjo, membangun daerah demi kebaikan dan kesejahteraan kita bersama,” tuturnya.

    Kunjungan Tim Wasev ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang konstruktif untuk memastikan program TMMD berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif maksimal bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (isa/but)

  • Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

    Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

    Bondowoso (beritajatim.com) – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama masyarakat Ijen, Rabu (15/10/2025).

    Rakor itu untuk membahas konflik agraria antara PTPN I Regional V dengan masyarakat penggarap di wilayah Ijen, khususnya zona 1 hingga zona 6. Sementara pembahasan untuk zona 7 dan 8 masih ditunda.

    Berdasarkan data resmi, total areal yang dikelola PTPN I Regional V di Kecamatan Sempol/Ijen mencapai 7.856,86 hektar.

    Dari luasan itu, investasi kopi arabika di Kebun Blawan tercatat sekitar 200 hektar, meliputi beberapa afdeling seperti Kampung Baru, Jampit, Gending Waluh, hingga Watucapil.

    Sedangkan lahan garapan masyarakat di kategori TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) tahun 2025 seluas 159,95 hektar dengan jumlah penggarap 306 orang.

    Rakor itu dihadiri unsur Pemkab, DPR RI, DPRD, Polres, TNI, Kejari, PTPN, Perhutani dan perwakilan masyarakat. Pertemuan itu lalu memunculkan dua opsi utama penyelesaian.

    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nashim Khan, menyebut ada dua skema yang kini sedang dikaji.

    “Pertama, relokasi lahan untuk hortikultura dengan sistem lahan pengganti. Kedua, masyarakat tetap menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Kami beri waktu tiga hari kepada PTPN untuk menentukan pilihan terbaik,” ujarnya.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong pola kemitraan kopi bersama masyarakat. Terlebih, Bondowoso dikenal sebagai Republik Kopi (BRK).

    “Prioritasnya, penanaman kopi PTPN dilakukan dengan sistem kerja sama bersama petani. Sedangkan yang tidak sepakat bisa tetap menanam hortikultura melalui mekanisme relokasi,” katanya.

    Ia menambahkan, selama masa pembahasan, Forkopimda, PTPN dan masyarakat sepakat untuk status quo hingga Senin (20/10/2025) mendatang.

    “Tidak boleh ada aktivitas tanam atau pergerakan apapun di lapangan sebelum keputusan final,” pintanya.

    Kepala Desa Sumberejo, Mustafa Hendra Hermawan, menilai opsi lahan pengganti sulit diwujudkan.

    “Kalau sistemnya lahan pengganti, sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena faktanya lahan pengganti itu tidak ada,” ujarnya keras.

    Ia menawarkan solusi agar masyarakat bisa menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem bagi hasil atau kemitraan.

    “Petani menanam, hasilnya dijual ke PTPN. Berdasarkan aturan, 20 persen dari HGU wajib dialokasikan sebagai kebun plasma masyarakat,” katanya.

    Mustafa juga menyebut enam kepala desa di Ijen siap berangkat ke Jakarta untuk mengajukan pembatalan HGU PTPN jika pola kemitraan itu ditolak.

    Alasannya: banyak lahan HGU terbengkalai lebih dari dua tahun, komoditas tanam tidak sesuai peruntukkan, dan konflik sosial yang terus berulang.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso, meminta agar penanaman kopi oleh PTPN ditunda sampai semua pihak sepakat.

    “Target 200 hektar tahun ini jangan dulu ditanam sebelum semua masalah tuntas. Tahun depan baru bisa dilanjutkan. Jangan sampai penandatanganan hari ini, besok sudah ada masalah baru,” tegasnya.

    Manager Kebun Blawan PTPN I Regional V, Bambang Trianto, menyebut bahwa secara prinsip perusahaan terbuka terhadap opsi KSO dengan masyarakat.

    “Pada dasarnya semua opsi bagus, tapi untuk skema KSO kopi, dasar hukumnya masih perlu digodok. Kami tetap menargetkan perluasan kopi 506 hektar (target hingga 2027) bisa berjalan, sembari memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi,” katanya.

    Manager Kebun Regional III, Samuel, menambahkan, pihaknya akan melakukan inventarisasi siapa saja masyarakat yang berminat dengan pola kemitraan kopi dan siapa yang memilih tetap hortikultura dengan mekanisme relokasi. “Tapi keputusan final tetap ada di direksi pusat,” terangnya.

    Tokoh masyarakat Ijen, H. Kusnadi, menuding PTPN tidak konsisten terhadap hasil kesepakatan sebelumnya.

    “Di Zona II, dari 55 hektar lahan pengganti yang dijanjikan, hanya dua hektar yang layak. Sisanya berbatu, curam, dan rawan longsor. Kalau memang aman, kenapa PTPN tidak menggarap sendiri?” ujarnya.

    Menurut Kusnadi, beberapa lahan pengganti seperti di Lengker Patek dan Lingkar Anjing memiliki kemiringan hingga 60 derajat.

    Ia juga menyebut, sebagian lahan yang kini diklaim PTPN sebenarnya sudah digarap masyarakat sejak puluhan tahun lalu hingga produktif. “Dulu tanah itu tandus, kami olah hingga subur. Sekarang malah diklaim perusahaan,” ungkapnya.

    Di Zona I, lanjut Kusnadi, dari 14 hektar lahan pengganti, sekitar 10 hektar masih berupa hutan lebat.

    “Mereka bilang akan biayai pembersihan Rp10 juta per hektar, tapi sampai sekarang tak ada realisasi,” tegasnya.

    Rakor Forkopimda akhirnya menyepakati agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aktivitas hingga keputusan final diumumkan awal pekan depan.

    Forkopimda menegaskan pentingnya penyelesaian damai, adil, dan berkelanjutan agar investasi perkebunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup dari kebun Ijen.

    Konflik ini menjadi ujian besar bagi PTPN dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan korporasi, hukum agraria, dan kesejahteraan rakyat di kawasan pegunungan Ijen. (awi/but)

  • DPRD Surabaya: Nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga

    DPRD Surabaya: Nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga

    Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga setelah Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 1.360 Kampung Pancasila di 153 kelurahan di kota setempat.

    “Program yang digagas Pemkot bersama Forkopimda ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara tuntas,” katanya di Surabaya, Rabu.

    Ia mengemukakan, program Kampung Pancasila harus menjadi lebih dari sekadar slogan dan harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di setiap kelurahan.

    Menurut Fathoni, Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang harus dihidupkan dalam perilaku sosial warga, bukan hanya dijadikan simbol atau atribut seremonial.

    “Kalau Kampung Pancasila ini bisa berjalan dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat Surabaya akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila ini adalah ideologi pemersatu bangsa yang beragam dan multikultural,” katanya.

    Ia menuturkan, tanggung jawab besar berada di pundak lurah dan camat untuk menumbuhkan serta memelihara nilai-nilai tersebut di wilayahnya. Ketika muncul persoalan di tengah warga, semangat musyawarah mufakat harus menjadi jalan utama penyelesaian.

    “Tidak boleh ada yang kuat menindas yang lemah. Tidak boleh ada persekusi karena perbedaan agama atau keyakinan. Semua warga negara yang berketuhanan itu sah dan harus hidup berdampingan secara damai,” tutur Fathoni.

    Fathoni menilai, keberhasilan Kampung Pancasila bisa diukur dari sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Misalnya, tidak ada konflik horizontal antarwarga, tidak ada persekusi atas dasar perbedaan keyakinan, dan masih tumbuhnya semangat gotong royong.

    “Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan, Kampung Pancasila harus menjadi role model kehidupan sosial di setiap wilayah kelurahan. Ia mencontohkan, penerapan sila keempat bisa diwujudkan lewat budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah warga.

    Sila kelima, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat terlihat dari upaya saling membantu antarwarga tanpa memandang status sosial.

    “Kalau yang kaya membantu yang miskin, kalau warga menjaga satu sama lain, itu baru mencerminkan keadilan sosial,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran lakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai

    Wapres Gibran lakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai

    Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan

    Ternate (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba di Bandara Pitu, Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, untuk melakukan kunjungan kerja di kabupaten itu, Rabu.

    Kehadiran Wapres disambut juga oleh Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, antara lain Wakil Gubernur Maluku Utara, Pangdam XV/Pattimura, Danrem 152/Babullah, Kepala BIN Daerah Malut, Bupati Pulau Morotai, Danlanud, Danlanal, Kapolres, Dandim, serta unsur Forkopimda lainnya.

    “Kami berkomitmen memberikan pengamanan terbaik agar kegiatan Wapres berjalan aman, tertib, dan lancar,” kata Kapolda Malut, Irjen Pol Waris Agono, Rabu.

    Selanjutnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan rombongan tiba di Daloha Resort Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan Kelompok Bentor Pulau Morotai, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, serta pelaku UMKM Pulau Morotai.

    Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan.

    Kapolda Maluku Utara menyampaikan jajaran Polda Malut bersama TNI dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan pengamanan maksimal demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Wapres di Pulau Morotai.

    Sebelumnya, pihaknya melaksanakan pengecekan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi tempat kunjungan kerja Wapres di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

    Adapun lokasi yang ditinjau meliputi RSUD Ir. Soekarno Morotai, Dermaga Desa Daruba, dan D’Aloha Resort (Jababeka) yang menjadi titik kegiatan utama dalam agenda kunjungan Wapres RI.

    Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, aspek keamanan, serta kelancaran seluruh rangkaian kegiatan menjelang kedatangan Wakil Presiden.

    Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI–Polri dan instansi terkait akan bersinergi maksimal dalam pengamanan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Air Mata di Kaligedang: Luka Agraria di Lereng Ijen yang Tak Kunjung Sembuh

    Air Mata di Kaligedang: Luka Agraria di Lereng Ijen yang Tak Kunjung Sembuh

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tangis belasan buruh perempuan pecah di tengah hamparan kebun kopi di Desa Kaligedang, Kecamatan Sempol/Ijen, Bondowoso, Senin (13/10/2025) pagi. Di antara batang-batang kopi muda yang patah, mereka duduk lemas, sebagian menatap kosong ke tanah, sebagian lagi menangis hingga histeris.

    “Der kening tolah, Pak… (Semoga pelaku tertimpa azab),” lirih seorang buruh, suaranya parau di udara dingin Ijen yang basah oleh embun pagi. Ia mengusap matanya dengan ujung kaos, sementara di sekitarnya, batang kopi berusia dua tahun tergeletak patah seperti harapan yang runtuh.

    Ribuan pohon kopi muda—sekitar 6.661 batang di lahan seluas 4,6 hektar—ditemukan rusak berat. Semuanya tanaman hasil tanam tahun 2023, masih dalam fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Belum sempat panen pertama, tanaman-tanaman itu dipangkas oleh tangan-tangan gelap di malam hari.

    Bagi PTPN I Regional V, pemilik lahan, kerugian diperkirakan mencapai Rp 435 juta. Namun bagi para buruh, kehilangan itu bukan soal uang, melainkan soal hidup. Di lereng Ijen, kebun bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi bagian dari jati diri—warisan panjang sejak masa kolonial Belanda, ketika banyak warga Madura bermigrasi ke dataran tinggi untuk mengolah kopi.

    Luka yang Kembali Menganga

    “Setiap hari kami rawat, siram, bersihkan gulmanya. Sekarang semua habis,” kata seorang buruh perempuan lainnya dengan mata sembab.

    Peristiwa perusakan kebun kopi ini menambah panjang daftar luka agraria di Ijen, wilayah yang sejak lama menyimpan bara konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan negara.

    Kapolsek Ijen, Iptu Suherdi, membenarkan kejadian tersebut. “Kami bersama Brimob dan pihak PTPN sudah lakukan olah TKP. Dugaan sementara perusakan dilakukan pada malam hari antara Minggu dan Senin dini hari,” ujarnya.

    Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Boby Dwi Siswanto, menegaskan penyelidikan masih berlangsung. “Kami masih mendalami motif dan pelaku,” katanya, Selasa (14/10/2025).

    PTPN sendiri telah melaporkan peristiwa ini secara resmi ke Polres Bondowoso. “Kami sudah lapor ke Polres,” kata Manajer Kebun Blawan PTPN I Regional V, Bambang Trianto, singkat.

    Namun di balik proses hukum itu, para pemangku kepentingan di Bondowoso menyadari bahwa yang terjadi di Kaligedang bukan sekadar pengrusakan kebun, melainkan bagian dari persoalan yang lebih tua: konflik agraria yang tak kunjung selesai.

    Di Antara HGU dan Harapan Warga

    Sekda Bondowoso, Fathur Rozi, yang mewakili Bupati dalam rapat Forkopimda menegaskan, konflik agraria di kawasan Ijen tidak bisa dipandang dari satu sisi. “Ini persoalan lama. Harus diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya,” ujarnya di Pendopo Bupati, Selasa sore.

    Fathur menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan penyelesaian konflik dalam delapan zona. Zona satu, meliputi Kampung Baru dan Kampung Malang, telah dinyatakan tuntas dengan relokasi masyarakat ke lahan baru. “Zona satu sudah klir. Yang lain masih berproses,” katanya.

    Ia juga menanggapi aspirasi masyarakat yang meminta pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN. “Itu sah saja, tapi tidak bisa gegabah. Semua harus dikaji secara hukum dan sosial,” tegasnya.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, yang sudah puluhan tahun mengikuti dinamika masyarakat Ijen, menilai penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan sepihak. “Masalah Ijen berlapis. Akar masalahnya bukan sekadar legalitas, tapi juga sosial dan kultural,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, data lahan yang sering tidak sinkron antara versi PTPN dan realita lapangan. “Di zona satu, awalnya dilaporkan hanya 4 hektar dengan 6 penggarap. Setelah dicek, ternyata 14 hektar dengan 18 penggarap,” katanya.

    Dhafir menambahkan, secara hukum pembatalan HGU bisa dilakukan jika lahan tidak digunakan sesuai peruntukannya selama dua tahun. “Dari total 7.800 hektar HGU PTPN di Bondowoso, sekitar 3.000 hektar digunakan untuk hortikultura, bukan kopi. Kalau begitu, wajar masyarakat menggugat,” tegasnya.

    Sejarah yang Berulang

    Ijen seperti cermin dari sejarah panjang agraria di Nusantara—tentang tanah, kerja, dan hak yang tak pernah benar-benar selesai. Tahun 2006, kasus serupa pernah terjadi. Sebanyak 370 warga diperiksa karena pengrusakan lahan milik PTPN, tapi akhirnya diselesaikan damai setelah ditemukan akar masalahnya: tanah rawa yang diolah warga turun-temurun. Dua puluh tahun kemudian, luka itu kembali menganga dengan wajah baru.

    Di satu sisi, PTPN sebagai BUMN dituntut menjaga aset negara. Di sisi lain, warga merasa diasingkan di tanah yang sudah mereka garap selama puluhan tahun. Di antara keduanya, ada generasi buruh perempuan yang setiap pagi datang ke kebun, berharap biji kopi yang mereka tanam bisa menjadi masa depan anak-anak mereka.

    Ketua DPRD Ahmad Dhafir menutup pernyataannya dengan nada harap:
    “Kalau Israel dan Palestina saja bisa duduk bersama membicarakan damai, apalagi kita di Bondowoso. Yang penting ada niat baik dan kebijaksanaan.”

    Di Kaligedang, air mata pagi itu mungkin hanyalah permukaan dari luka yang lebih dalam—luka yang sudah lama menunggu disembuhkan dengan keadilan. [awi/beq]

  • Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    “Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur.

    Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

    “Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bobby.

    Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha.

    “Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada ‘karpet merah’ untuk mereka,” jelas Bobby.

    Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap KADIN dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat.

    Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera dapat berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan baru bagi kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

    “Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Pemprov Sumut menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare yang akan diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

    “Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 Triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka. Silakan KADIN cari investornya,” ungkapnya.

    Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia berharap negara-negara mayoritas Muslim menjadi pengimpor utama produk halal, mengingat saat ini justru Cina dan Australia yang menjadi importir terbesar produk berlabel halal.

    “Karena itu, kami mengapresiasi KADIN yang mengangkat tema halal dalam acara ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera. Ia menyebut, selain memiliki sumber daya melimpah, Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif dan bersinergi dengan pelaku usaha.

    “Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Anindya.

    Anindya menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, Koordinator KADIN Wilayah Sumatera Ivan Iskandar Batubara, perwakilan Forkopimda, Kepala Daerah se-Sumut, Konjen India Ravi Shanker Goel, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor.

  • Sekda Bondowoso: Persoalan Ijen Harus Diselesaikan Secara Utuh dan Bijak

    Sekda Bondowoso: Persoalan Ijen Harus Diselesaikan Secara Utuh dan Bijak

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan bahwa persoalan agraria di wilayah Ijen tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menekankan pentingnya penyelesaian secara utuh, menyeluruh, dan bijak agar tidak menimbulkan gesekan sosial.

    “Kita melihat persoalan ini secara utuh, tidak dari satu perspektif saja. Persoalan ini sudah lama, dan pemerintah bersama Forkopimda telah berkali-kali menggelar rapat untuk mencari jalan keluar terbaik,” ujar Fathur usai rapat koordinasi Forkopimda di Pringgitan Pendopo Bupati, Selasa (14/10/2025) sore.

    Fathur menjelaskan, konflik agraria di kawasan Ijen melibatkan masyarakat, pemerintah, dan PTPN I Regional V. Karena itu, setiap langkah penyelesaian harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya secara seimbang.

    Menurutnya, hasil rapat terakhir Forkopimda telah memetakan penyelesaian konflik menjadi delapan zona. Dari delapan zona itu, satu zona yang meliputi Kampung Baru dan Kampung Malang telah dinyatakan tuntas, termasuk relokasi masyarakat terdampak.

    “Zona satu sudah klir, baik siapa yang mendapatkan relokasi maupun di mana lokasinya. Untuk zona lainnya masih berproses,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membiarkan persoalan di Ijen berlarut-larut. Justru, Forkopimda terus bekerja menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah agar Bondowoso tetap aman dan damai.

    “Pemerintah tidak melakukan pembiaran. Forkopimda ingin Bondowoso kondusif. Apalagi Pak Ketua DPRD selalu di depan, benar-benar mengawal dan mengayomi kepentingan rakyat,” ungkapnya.

    Fathur juga menyoroti aspirasi masyarakat yang menginginkan pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional V. Menurutnya, hal itu sah disuarakan, tetapi harus melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan gegabah.

    “Aspirasi pembatalan HGU itu boleh saja, tapi harus dikaji secara utuh dari berbagai perspektif, baik regulasi maupun budaya. Kita tidak boleh gegabah sehingga tidak menimbulkan kesan pembiaran,” tegasnya.

    Menanggapi laporan PTPN ke kepolisian terkait dugaan pengrusakan kebun kopi di wilayah Ijen, Fathur menilai langkah hukum tersebut sah dilakukan, namun pendekatan persuasif dan humanis tetap harus diutamakan.

    “Kalau soal laporan itu, ya boleh saja. Tapi yang utama adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Upaya hukum itu penting untuk kemaslahatan, namun yang lebih diutamakan adalah pendekatan yang humanis, yang memberi win-win solution bagi semua pihak,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Forkopimda bersama DPRD dan tokoh masyarakat akan terus bersinergi untuk menjaga situasi tetap kondusif agar penyelesaian konflik lahan dapat tercapai tanpa gesekan sosial. [awi/beq]

  • Ahmad Luthfi Ajak Gelorakan Semangat Perjuangan dalam Bangun Bangsa

    Ahmad Luthfi Ajak Gelorakan Semangat Perjuangan dalam Bangun Bangsa

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menjadi inspektur upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari Semarang yang digelar di kawasan Tugu Muda, Semarang.

    Luthfi berpesan sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, seluruh pihak diminta mengadopsi nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut diterapkan pada kerja dan karya dalam konteks zaman sekarang.

    Menurut Luthfi, para pahlawan bangsa seperti dr Kariadi dan kawan-kawannya telah banyak memberi pelajaran tentang pengabdian, pengorbanan, perjuangan untuk Indonesia.

    “Perjuangan tidak pernah ada kata usai. Hari ini kita menghadapi berbagai tantangan serta cobaan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Luthfi, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Luthfi mengatakan Provinsi Jateng terdiri dari 37 juta masyarakat, 8.573 desa/kelurahan, 576 kecamatan, dan 35 kabupaten/kota. Daerah-daerah tersebut memiliki keragaman dan potensinya masing-masing.

    Maka dari itu, semangat gotong royong perlu terus dijaga, agar provinsi ini semakin sejahtera. Di samping itu, Luthfi juga berpesan agar seluruh masyarakat Jateng terus berkreasi, berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai integritas.

    “Dari Kota Semarang dan Jawa Tengah, kita gelorakan semangat perjuangan dalam rangka membangun Indonesia,” kata Luthfi.

    Luthfi menyebut Pertempuran Lima Hari di Semarang merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa. Oleh karenanya, seluruh elemen masyarakat di Jateng diminta untuk menggelorakan semangat perjuangan dan pantang menyerah dalam membangun Indonesia.

    Rangkaian upacara peringatan tersebut diawali dengan pembacaan nukilan sejarah Pertempuran Lima Hari Semarang. Sejarah singkat tersebut dibacakan oleh St Sukirno.

    Di dalamnya diceritakan bagaimana masyarakat Semarang waktu itu yang sedang merayakan kemerdekaan mendapatkan gangguan dari tentara Jepang. Hingga pecahlah pertempuran lima hari di Semarang pada 14-18 Oktober 1945.

    Sejarah singkat tersebut juga ditampilkan dalam sebuah pertunjukan kolosal oleh Teater Pitoelas Universitas 17 Agustus Semarang. Pertunjukan kolosal ini menjadi puncak dari rangkaian upacara peringatan Pertempuran Lima Hari Semarang.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Wali Kota (Walkot) Semarang Agustina Wilujeng, Forkopimda Jateng dan Kota Semarang, serta para veteran.

    (akd/akd)

  • Polda Riau Siap Operasikan 9 SPPG Dukung Pemenuhan Gizi Aman dan Berkualitas

    Polda Riau Siap Operasikan 9 SPPG Dukung Pemenuhan Gizi Aman dan Berkualitas

    Kampar –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau berkomitmen penuh mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkualitas dan berstandar keamanan. Hingga saat ini, Polda Riau telah resmi mengoperasikan enam dari total 15 dapur SPPG yang ada.

    “Dapur SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kampar, ini adalah yang keenam yang kita resmikan, dari total 15 SPPG yang ada di Polda Riau,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

    Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Dapur SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kampar. SPPG ini adalah dapur keenam yang telah resmi beroperasi.

    Kapolda menyampaikan, pembangunan 10 SPPG lainnya sudah 100 persen. Saat ini tengah menunggu pengecekan tahap akhir dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tinggal eksekusi atau pengecekan terakhir dari BGN dan pembuatan virtual account untuk melengkapi administrasi SPPG tersebut,” imbuhnya.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas dengan mengikuti standar mutu kesehatan nasional serta layak dikonsumsi oleh penerima manfaat,” jelasnya.

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meresmikan secara langsung Dapur SPPG Polres Kampar, Selasa (14/10/2025). Foto: dok. Polda Riau

    Tekankan Standar Food Security

    “Wajib menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan yang ahli di bidang gizi, Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk secara terbuka kita melakukan pemeriksaan sebelum makanan tersebut didistribusikan kepada siswa,” jelasnya.

    Setiap menu makanan yang akan didistribusikan wajib melalui proses pengecekan security food dengan menggunakan rapid test. Demikian pula dengan omprengan (food tray) harus terjamin kebersihannya setiap kali akan digunakan untuk mendistribusikan MBG kepada para penerima manfaat.

    “Demikian juga nanti setiap food tray setelah makan itu kita awasi dalam pembersihan agar betul-betul steril dan bisa digunakan untuk kesempatan selanjutnya,” imbuhnya.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Kampar H Asmar, Ketua Bhayangkari Daerah Riau Ny Tina Agustina Heryawan, Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso, sejumlah PJU Polda Riau, Kapolres Kampar AKBP Boby Ramadhan Putra Sebayang, serta jajaran Forkopimda dan OPD. Hadir juga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala SPPG.

    (mea/dhn)

  • Rumah Kebangsaan Banyuwangi simbol sinergi mahasiswa-aparat keamanan

    Rumah Kebangsaan Banyuwangi simbol sinergi mahasiswa-aparat keamanan

    “Kami mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mahasiswa adalah agen perubahan, apa pun aspirasi yang sifatnya membangun, akan kami dukung,”

    Banyuwangi (ANTARA) – Kapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Kombes Pol Rama Samtama Putra apresiasi atas terbentuknya Rumah Kebangsaan yang menjadi wadah aliansi organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan tempat tersebut menjadi simbol sinergi mahasiswa dan pemerintah serta aparat keamanan di wilayah itu.

    Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi merupakan wadah lintas organisasi mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    “Kami mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mahasiswa adalah agen perubahan, apa pun aspirasi yang sifatnya membangun, akan kami dukung,” kata Kapolresta Kombes Pol Rama saat menghadiri peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi, Senin.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak mahasiswa Cipayung Plus menjadikan Rumah Kebangsaan sebagai wadah melahirkan gagasan solutif bagi kemajuan daerah.

    “Gunakan tempat ini untuk melahirkan ide dan solusi atas berbagai persoalan Banyuwangi,” kata Ipuk pada peresmian Rumah Kebangsaan itu.

    Ia menyampaikan generasi muda berperan besar dalam menciptakan perubahan, oleh karena itu, setiap gagasan harus diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai sosial, teknologi, dan ekonomi di Banyuwangi.

    Bupati Ipuk juga berharap agar sinergi mahasiswa dan pemerintah terus terjaga demi masa depan Banyuwangi yang lebih baik.

    “Insya-Allah kalau semua berjalan bersama, ide dari anak muda bisa jadi kekuatan besar untuk kemajuan Banyuwangi,” ujarnya.

    Koordinator Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya rumah kebangsaan satu-satunya di Jawa Timur di tingkat kabupaten tersebut.

    “Gabungan mahasiswa Cipayung Plus berkomitmen siap berpartisipasi aktif bersama pemerintah dan Forkopimda menjaga keharmonisan serta keutuhan Banyuwangi,” katanya.

    Dalam peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus itu, juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/ Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya, dan Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.