Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • KPU gandeng pemkab edukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih

    KPU gandeng pemkab edukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggandeng pemerintah kabupaten setempat mengedukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih dan pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada 2024.

    KPU Kepulauan Seribu dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat pada Jumat.

    “Rakor ini penting terkait pindah memilih karena ada aturan dan kriterianya, jadi melalui rakor ini semua dapat memahami proses pindah memilih di Kepulauan Seribu,” kata Ketua Kepulauan Seribu Iman Cahyadi di Jakarta.

    Ia menjelaskan, beberapa syarat tertentu untuk dapat pindah memilih antara lain menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi.

    Baca juga: KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    Kemudian penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

    Setelah itu, pemilih yang sedang bertugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisili.

    “Perlu dipahami secara cermat syarat dalam pindah memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 sehingga para pemilih tidak kehilangan hak pilihnya,” kata dia.

    Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta jadwal mengajukan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024 dibagi menjadi dua periode berdasarkan kategori pemilih.

    Layanan pindah memilih paling lambat H-30 Pilkada 2024 atau 28 Oktober 2024 dengan alasan sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara.

    Baca juga: Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba.

    Kemudian menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, sedang tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana atau bekerja di luar domisili.

    Layanan pindah pemilih periode kedua pada H-7 Pilkada 2024 atau 20 November 2024 dengan alasan pemilih bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, menjadi tahanan dan tertimpa bencana.

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajdar Churniawan mengatakan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Dinas (UKPD) dapat membantu tugas dan peran KPU dan menyukseskan Pilkada Tahun 2024.

    “SKPD/UKPD memiliki peran menyukseskan Pilkada Tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, jadi perlu dipahami secara cermat dan baik, khususnya Suku Dinas Dukcapil Kepulauan Seribu, terkait jika ada pemilih baru,” kata dia.
    Baca juga: Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 21 ribu lembar surat suara dari KPU tiba di Pulau Pramuka

    21 ribu lembar surat suara dari KPU tiba di Pulau Pramuka

    seluruh surat suara tersebut dikemas dalam 11 kotak yang dikirim menggunakan kapal kayu melalui Pelabuhan Kali Adem Jakarta UtaraJakarta (ANTARA) – Sebanyak 21.452 lembar surat suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu tiba dengan selamat di gudang logistik Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara setelah menempuh perjalanan menggunakan kapal kayu.

    “Hari ini kita mengawal proses pendistribusian surat suara Pilkada DKI Jakarta, untuk wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 21.452 lembar,” kata Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Warga Pulau Sabira dilatih olah ikan laut jadi produk ekonomi

    Ia mengatakan seluruh surat suara tersebut dikemas dalam 11 kotak yang dikirim menggunakan kapal kayu melalui Pelabuhan Kali Adem Jakarta Utara.

    Pendistribusian logistik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilakukan oleh PT Gramedia Printing Cikarang.

    “Hari ini kami kawal pengiriman bersama pihak Kepolisian, TNI, dan lainnya sehingga surat suara ini sampai selamat ke gudang logistik,” kata dia.

    Baca juga: KPU Kepulauan Seribu ajak pemilih gunakan hak pilih di Pilkada Jakarta

    Menurut dia pengiriman surat suara tersebut nantinya akan dipusatkan di Gudang Logistik KPU Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

    “Kami harapkan proses pendistribusian berjalan lancar, sehingga sampai di tempat logistik dengan aman,” kata dia.

    Baca juga: KPU gandeng Forkopimda distribusi logistik pemilu di Kepulauan Seribu

    Sebelumnya KPU Kepulauan Seribu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Seribu di Pilkada 2034 sebanyak 20.908 pemilih di dua kecamatan di daerah setempat.

    Jumlah ini turun dibandingkan DPT Pemilu Presiden 2024 sebanyak 22.036 pemilih yang tersebar di dua kecamatan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kajari Sidoarjo dan Forkopimda Bakar Sabu dan Ekstasi Milik Jaringan Internasional

    Kajari Sidoarjo dan Forkopimda Bakar Sabu dan Ekstasi Milik Jaringan Internasional

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kejari Sidoarjo musnahkan sebanyak 88.869 gram sabu dan pil ektasi sebanyak 2.058 butir di halaman Kejari Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo Kamis (17/10/2024).

    Ikut hadir memusnahkan barang bukti kejahatan jaringan pengedar narkoba internasional Fredy Pratama itu, Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah dan jajaran Forkopimda Kab. Sidoarjo dan penyidik  Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

    Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini hasil dari pengungkapan kejahatan oleh Dirnarkoba Polda Jatim dengan terdakwa YDS alias Agus dan kawan-kawan, yang merupakan salah satu jaringan internasional dalam peredaran narkoba.

    “Barang bukti yang kita musnahkan dengan cara dibakar ini milik dari jaringan narkoba Fredy Pratama yang diungkap oleh Dirnarkoba Polda Jatim,” ucapnya.

    Roy menjelaskan, dalam mengedarkan narkoba secara internasional, kelompok ini sudah terorganisir. Barang dikirim dari luar negeri dengan modus dibungkus teh asal China warna gold.

    “Syukur modus-modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba berhasil diendus oleh Dirnarkoba Polda Jatim dan terungkap bisa menyita barang bukti yang banyak. Ini barang bukti terbesar dalam tahun 2024. Saya apresiasi dan acungi jempol untuk Dirnarkoba Polda Jatim,” papar mantan Kajari Barito Timur Kalteng itu.

    Kajari Sidoarjo memasukkan dua kemasana shabu ke mesin pembakaran

    Masih menurut Roy, upaya Dirnarkoba ini juga bagian dari menyelamatkan puluhan ribuan anak bangsa dari kejahatan narkoba. “Saya berpesan kepada semuanya, termasuk saya sendiri agar menjaga keluarga jangan sampai terjerumus pada narkotika,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 88 kg dan pil ekstasi sebanyak 2.100 butir dari jaringan pengedar narkoba internasional Fredy Pratama.

    “Dari pengungkapan kasus peredaran sabu-sabu dan ekstasi tersebut polisi mengamankan dua orang tersangka,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto Selasa (23/7/2024).

    Kedua tersangka yang diamankan yakni, ABM (35) warga Kota Bandung yang berdomisili di Kelurahan Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

    Satu tersangka lain adalah YDS (22) warga Kota Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Utan Kayu, Kelurahan Pemulus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua tersangka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. [isa/aje]

  • KPU Kepulauan Seribu ajak pemilih gunakan hak pilih di Pilkada Jakarta

    KPU Kepulauan Seribu ajak pemilih gunakan hak pilih di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu mengajak pemilih untuk menggunakan hal pilih di Pilkada Jakarta pada Rabu 27 November 2024.

    “Kami harap semua pemilih hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya secara berkualitas dan bertanggung jawab,” kata Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan surat suara yang dicoblos pemilih itu mewakili hak mereka secara sah dalam menentukan pemimpin Jakarta ke depan.

    KPU Kepulauan Seribu terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar informasi terkait Pilkada Jakarta sampai ke masyarakat dan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih mereka meningkat.

    Baca juga: Kepulauan Seribu libatkan masyarakat untuk sukseskan Pilkada Jakarta

    Satu kegiatan yang digelar KPU Kepulauan Seribu adalah “Election Funwalk” di area Jembatan Cinta, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Minggu (13/10) yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi perhelatan di DKI Jakarta, khususnya Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Kegiatan ini tujuannya sebagai wujud komitmen KPU Kepulauan Seribu untuk menyelenggarakan tahapan Pilkada 2024,” kata dia.

    Dia berharap warga Kepulauan Seribu menggunakan hak pilihnya demi bermanfaat bagi masa depan Jakarta, khususnya Kepulauan Seribu.

    Kegiatan “Election Funwalk” dimeriahkan berbagai acara mulai dari senam, musik, pembagian hadiah (door prize) serta diskusi (talk show) yang menghadirkan beberapa pembicara yang mengedukasi warga terkait Pilkada Jakarta.
    ​​​​​
    ​​​​Pembicara diskusi anggota KPU DKI Jakarta 
    Nelvia Gustina, Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi dan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu, Alawi.

    Baca juga: KPU gandeng Forkopimda distribusi logistik pemilu di Kepulauan Seribu

    Alawi menilai “Election Funwalk” menjadi wadah KPU Kepulauan Seribu untuk memberikan informasi secara maksimal tentang tahapan Pilkada yang tinggal menghitung hari.

    “Melalui kegiatan ini masyarakat Kepulauan Seribu bisa mendapatkan informasi tentang Pilkada nanti, serta memberikan sosialisasi agar menggunakan hak pilihnya nanti,” kata dia.

    KPU Kepulauan Seribu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Seribu di Pilkada 2034 sebanyak 20.908 pemilih di dua kecamatan di daerah setempat.

    Jumlah ini turun dibandingkan DPT Pemilu Presiden 2024 sebanyak 22.036 pemilih yang tersebar di dua kecamatan.

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU gandeng Forkopimda distribusi logistik pemilu di Kepulauan Seribu

    KPU gandeng Forkopimda distribusi logistik pemilu di Kepulauan Seribu

    dalam menyukseskan distribusi logistik, KPU melibatkan semua pihak, termasuk Kepolisian untuk mengawal logistik dari tempat logistik hingga ke titik tujuan dan sebaliknyaJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Seribu dalam upaya menyukseskan pendistribusian logistik pemilu di daerah kepulauan tersebut.

    “Jelang perhelatan Pilkada 2024 yang tinggal menghitung hari, kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak,” kata Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi di Jakarta, Minggu.

    Baca juga: KPU DKI pastikan lokasi penyimpanan logistik pilkada bebas banjir 

    Ia mengatakan khususnya pendistribusian logistik Pilkada Jakarta ke Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang membutuhkan perencanaan matang.

    Pendistribusian logistik pemilu menjadi tantangan tersendiri karena logistik dikirim menggunakan kapal dari kawasan daratan Jakarta ke sejumlah pulau di daerah tersebut.

    Baca juga: Jaksel terima 13.080 bilik suara di Gudang Sarinah Ekosistem

    Kendala cuaca buruk serta gelombang laut menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam mengantarkan logistik tepat waktu dan tepat jumlah ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Ia mengatakan dalam menyukseskan distribusi logistik, KPU melibatkan semua pihak, termasuk Kepolisian untuk mengawal logistik dari tempat logistik hingga ke titik tujuan dan sebaliknya.

    Dirinya berharap dengan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan proses pendistribusian logistik bisa berjalan lancar dan aman.

    Baca juga: KPU Jaksel terima kotak suara dan segel untuk Pilkada DKI

    “Termasuk mengantisipasi cuaca antar pulau yang dihuni penduduk,” kata dia

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu melakukan persiapan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu Alawi mengatakan pihaknya akan mendukung secara maksimal proses pendistribusian logistik yang akan dilakukan KPU Kepulauan Seribu.

    Menurut dia Kabupaten Kepulauan Seribu akan mendukung tahapan pendistribusian logistik yang dilakukan KPU Kepulauan Seribu khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan.

    “Perhelatan pilkada nanti merupakan event besar yang harus didukung, tentunya dengan tetap menjunjung tingga netralitas ASN,” kata dia

    Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta akan digelar Rabu 27 November 2024. KPU Kepulauan Seribu telah menetapkan jumlah pemilih berjumlah 20.908 orang yang tersebar di 41 TPS di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyaksikan jalannya simulasi sistem kemanan kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada 2024 yang diadakan Polres Kediri di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

    Simulasi itu digambarkan proses pengamanan tahapan Pilkada hingga tindakan yang dilakukan aparat ketika dihadapkan pada situasi kerawanan. Adegan yang dilakukan sepanjang jalannya simulasi digambarkan mirip dengan potensi gangguan yang ada.

    “Situasi ini terjadi pada saat simulasi, jangan sampai pada hari H itu terjadi,” harap Mas Dhito usai menyaksikan keseluruhan simulasi.

    Untuk mengamankan jalannya proses Pilkada serentak 2024, Polres Kediri menerjunkan 2/3 dari kekuatan. Pengamanan selain dari kepolisian juga melibatkan unsur TNI dan institusi terkait lain. Sebagai kepala daerah, Mas Dhito berharap jalannya Pilkada 2024 berlangsung lancar dan kondusif.

    Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    “Semoga Pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, sebelum dilakukan simulasi Sispamkota diawali dengan kegiatan deklarasi Pilkada damai yang diikuti penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, partai politik, organisasi wartawan dan perwakilan komponen masyarakat. Diantaranya, perwakilan serikat pekerja, ormas, organisasi mahasiswa, dan supporter bola.

    Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto menyatakan, deklarasi damai itu menjadi langkah awal untuk menjaga keamanan selama jalannya proses Pilkada Serentak 2024. Dekkarasi itu menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.

    Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    Dengan diadakannya deklarasi Pilkada damai dan simulasi Sispamkota tersebut, lanjut Bimo, Polres Kediri dengan dibantu TNI dan stakeholder terkait siap melakukan pengamanan selama jalannya tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kediri. Baik pemilihan gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati.

    “Kita lakukan deklarasi damai dan simulasi Sispamkota ini supaya wilayah hukum Polres Kediri dapat aman, kondusif, guyub, rukun,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan secara simbolis pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Lapas Kelas IIA, Sabtu (17/8/2024). Terdapat 617 orang yang memperoleh remisi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

    “Pertama kami ucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Semoga peringatan hari kemerdekaan tahun ini dapat semakin mengobarkan semangat kita semua. Untuk meraih masa depan yang lebih gemilang,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan momen ini juga perlu diperingati dengan berterima kasih, mengenang dan mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin atau refleksi pengorbanan, keteladanan dan keteguhan menggapai harapan masa depan. Lebih dari perjuangan para pahlawan, kemerdekaan Indonesia juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri. Rasa syukur ini tentunya tentu menjadi milik masyarakat, tidak terkecuali warga binaan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    “Oleh karena itu pemerintah memberikan penghargaan berupa remisi bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan kontribusi, prestasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan. Serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pemberian remisi pada warga binaan bukan semata diberikan secara sukarela. Namun merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah bersungguh-sungguh. Diharapkan segala pelajaran yang telah didapat dalam program pembinaan, diterapkan dengan baik dan menjadi bekal mental, spiritual, serta sosial saat kembali ke masyarakat.

    “Ke depan mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa, dan anggota masyarakat. Jadikan momentum ini untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan giat dan sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala bentuk kerja keras jajaran Lapas Kelas IIA Kediri. Senantiasa memegang teguh integritas, berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Diharapkan ke depan Lapas Kelas IIA Kediri dapat terus meningkatkan pelayanan, menjalankan tugas pembinaan dengan optimal, menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan warga binaan. Serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    Sementara itu, Plt Kepala Lapas Kelas IIA Kediri Budi Ruswanto menambahkan dari 617 orang yang meraih remisi, dengan rincian. Remisi Umum I berjumlah 601 orang. Besaran remisi 1 bulan berjumlah 159 orang, 2 bulan berjumlah 146 orang, 3 bulan berjumlah 186 orang, 4 bulan berjumlah 81 orang, 5 bulan berjumlah 25 orang, dan 6 bulan berjumlah 4 orang. Adapun Remisi Umum II yang langsung bebas ada 16 orang. Dengan rincian, langsung bebas 5 orang, dan 11 orang menjalani subsider.

    Dalam acara ini, juga diberikan piagam penghargaan kepada Kelurahan Ngronggo atas Komitmen dan Peran Serta dalam Upaya P4GN. Demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Penghargaan ini dari Kepala BNN RI.

    Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Komandan Brigif 16 Wira Yudha Letkol Inf Taufik Ismail, Komandan Yonif 521 Letkol Inf Rahadyan Surya, Kepala Kejaksaan Negeri Andi Mirnawaty, Ketua Pengadilan Negeri Khairul, Wakil Ketua I DPRD Firdaus, Wakil Ketua II DPRD Katino, Komandan Subdenpom V/2-2 Kediri Kapten CPM Purwanto, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Sebagai Hadiah Kemerdekaan, 262 Warga Binaan Lapas Bojonegoro Terima Remisi

    Sebagai Hadiah Kemerdekaan, 262 Warga Binaan Lapas Bojonegoro Terima Remisi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 262 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Bojonegoro menerima remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-79. Upacara penyerahan remisi dihadiri oleh (Pj) Bupati Bojonegoro beserta Forkopimda dan perwakilan OPD, Sabtu (17/8/2024)

    Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, warga binaan pemasyarakatan akan diberikan remisi (pengurangan pidana). Remisi diberikan bagi Narapidana dan Anak yang untuk sementara harus menjalani pidana di Lapas Khusus Anak maupun Rumah Tahanan Negara.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan HAM RI yang menyebut bahwa remisi ini bukan sekadar pengurangan hukuman, remisi adalah langkah untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat kembali berkontribusi bagi masyarakat setelah menjalani hukuman.

    Remisi merupakan apresiasi Negara terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah berhasil menunjukan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas dan meningkatakan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional.

    “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Warga Binaan yang menerima remisi. Melalui pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadikan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan nantinya dapat berkontribusi untuk membangun daerahnya dan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk menegakkan hukum dan norma norma yang ada di masyarakat,” ujar Pj Bupati.

    Sementara Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro Sugeng Indrawan merinci dari jumlah total warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro sebanyak 471 orang  (114 tahanan dan 357 narapidana). Terdapat 254 orang mendapatkan Remisi Umum I (RU-I).

    Remisi umum itu diberikan kepada 54 orang mendapatkan remisi umum 1 bulan, 50 orang mendapatkan remisi umum 2 bulan, 62 orang mendapatkan remisi umum 3 bulan, 60 orang mendapatakan remisi umum 4 bulan, 24 orang mendapatkan remisi umum 5 bulan, serta 4 orang mendapatkan remisi umum 6 bulan.

    Sedangkan untuk Remisi Umum II (RU-II) diterima oleh 8 orang warga binaan dengan rincian 2 orang mendapatkan remisi umum 1 bulan, 2 orang mendapatkan remisi umum 3 bulan, 3 orang mendapatkan remisi umum 4 bulan, dan 1 orang mendapatkan remisi umum 5 bulan. [lus/ian]

  • SK Pemberhentian Keanggotaan PSHT dari IPSI Kabupaten Kediri Dinilai Cacat Hukum

    SK Pemberhentian Keanggotaan PSHT dari IPSI Kabupaten Kediri Dinilai Cacat Hukum

    Kediri (beritajatim.com) – Surat Keputusan (SK) pemberhentian status keanggotaan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dalam Ikatan Pencak Silat (IPSI) Kabupaten Kediri dinilai cacat hukum. Selain itu, SK yang selama ini menuai polemik tersebut juga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) IPSI Tahun 2021.

    Hal ini diketahui dari audiensi antara PSHT Kabupaten Kediri bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto di ruang Pamenang kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri, pada Kamis (15/8/2024).

    Dari pertemuan itu, Ketua Harian IPSI Pengprov Jawa Timur menyampaikan tentang SK pemberhentian tersebut yang tercatat dalam notulensi rapat audensi dinyatakan tidak sah. Hal itu karena penerbitannya setelah Pengurus Pengkab IPSI kabupaten Kediri dinyatakan demisioner sejak tanggal 6 Juni 2024.

    Kuasa Hukum PSHT Rudi Hartono, S.H., M.H menyebut, bahwa SK tersebut cacat hukum karena dikeluarkan oleh pengurus IPSI yang sudah demisioner di saat mereka telah habis melewati masa 6 bulan dari masa bhakti kepengurusan berdasarkan AD/ART IPSI.

    “Jadi hasilnya adalah SK untuk pemberhentian keanggotaan PSHT tertanggal 6 Agustus 2024 itu ternyata diterbitkan oleh Ketua IPSI yang telah demisioner. Jadi produk itu cacat hukum dan itu lantang disampaikan oleh Ketua Harian IPSI Provinsi Jatim,” kata Rudi, usai audiensi, pada Kamis (15/8/2024).

    Ketua PSHT Cabang Kabupaten Kediri Agung Hadiono,S.H.,M.H mengaku lega dengan statement dari Ketua Harian IPSI Pengprov Jatim pada rapat audensi berkaitan dengan polemik SK Pembatalan tersebut. Keputusan ini sempat menuai polemik di tengah dualisme perguruan silat yang berpusat di Madiun tersebut.

    Menurut Agung, setelah adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor 68 PK/TUN/2022 jo Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 237 PK/TUN/2022 dan dengan ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor: 217/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Februari 2024 tentang Pemulihan Eksekusi Badan Hukum maka sengketa Administratif tentang pengujian produk tata usaha negara menjadi berakhir juga.

    “Sehingga Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU0010185.AH.01.07 Tahun 2019 menjadi berlaku Kembali atau Berkekuatan Hukum lagi,” tegas Agung.

    Agung juga menegaskan bahwa Kabupaten Kediri harus menjadi titik awal bersatunya organisasi besar yang dirintis Ki Hadjar Hardjo Oetomo di tahun 1922 itu, maka Kediri harus jadi pionir, sebagai embrio Langkah awal menuju rekonsiliasi kedua belah pihak meskipun rekonsiliasi yang dibangun belum bisa sempurna.

    “Karena titik utamanya ada pada pengurus pusat, setidaknya kami yang di tataran kabupaten dapat bekerja sama dengan saling menghormati dan tetap menjaga Marwah persaudaraan,” lanjut Agung.

    Pihaknya berharap sama-sama diakomodir. “Baik itu dari PSHT kepemimpinan Pak Taufik maupun kepemimpinan Pak Murdjoko, semuanya PSHT, jadi dua-duanya harus diakomodir. Jika kemudian faktanya di Kediri ada dua kepengurusan PSHT menurut kami tidak jadi persoalan ini kan hanya tinggal waktu saja kapan kami bisa melakukan rekonsiliasi,” jelasnya.

    Agung bersama Forkopimda pun sepakat untuk sama-sama menjaga harkamtibmas serta membina prestasi olahraga silat di Bumi Panjalu Kediri.

    “Kami bersama Forkopimda sepakat menciptakan Kediri ini guyub rukun, sama-sama kita jaga Harkamtibmas di Kabupaten Kediri ini agar nantinya jadi contoh kota/kabupaten lain. Misalkan kita masih berbeda kepengurusan tapi kita dapat sama-sama berkembang saling menghormati. Ini adalah langkah awal embrio rekonsiliasi,” tambahnya.

    Menurut Agung, permasalahan ini memang terjadi di seluruh Indonesia karena terjadi di level tataran pusat terjadi dua kepemimpinan. Maka, di tingkatan bawah baik itu provinsi, maupun kota kabupaten juga terjadi hal yang sama.

    “Kami sangat optimis bisa melakukan rekonsiliasi dari bawah sepanjang kita memiliki niatan yang baik,” tandasnya. [nm/ian]

  • Viral Mushola Wakaf Roudhotul Abidin Manyar Gresik Dijual, Begini Kronologisnya

    Viral Mushola Wakaf Roudhotul Abidin Manyar Gresik Dijual, Begini Kronologisnya

    Gresik (beritajatim.com)- Warga Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Gresik, dihebohkan adanya Mushola Wakaf Roudhotul Abidin yang dijual dengan tulisan banner yang berbunyi ‘Mushola Wakaf Dijual Tanpa Sepengetahun Warga’. Tulisan tersebut terlihat jelas bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Daendels Pantura Gresik.

    Mushola yang berdekatan dengan Jembatan Manyar itu, lantainya kotor dan tidak difungsikan beberapa bulan karena masih ada permasalahan.

    Sebelum sempat viral, penyelesaian keberadaan Mushola Wakaf Roudhotul Abidin sudah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Manyar. Dalam mediasi itu, juga hadir perwakilan Balai Besar Pelebaran Jalan Nasional (BBPJN) Jatim Bali, Pemerintah Desa (Pemdes) Manyar Sidomukti, serta pihak ahli waris, dan warga.

    Mediasi tersebut, sempat terjadi argumen serta adu mulut saat proses mediasi. Ini karena sejumlah warga menuduh BBPJN melakukan transaksi tanpa sepengetahuan warga. Pasalnya, biaya ganti rugi untuk pelebaran jalan sebesar Rp 1,3 miliar diklaim warga merupakan mushola wakaf.

    Terkait dengan itu, BBPJN membantah bahwa ganti rugi yang dilakukan tidak sesuai. Sebab, apa yang dilakukan adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik sesuai Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012.

    “Proses pengadaan lahan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai administrasi yang kami dapat. Yakni, sertifikat SHM atas nama Hj. Kumala Hadiyat,” ujar perwakilan BBPJN Jatim Bali, Yudi Dwi Prasetya, Kamis (1/8/2024).

    Ia menambahkan, sebelum melakukan itu semua. BBPJN Jatim Bali telah melakukan sosialisasi hingga eksekusi. Serta dibantu tim pengadaan tanah pembelian langsung untuk pelebaran ruas Jalan Raya Manyar yang dibentuk oleh Bupati Gresik sesuai SK Bupati nomor 590 tahun 2023.

    “Tim ini terdiri dari Forkopimda, camat, dan pemdes setempat. Sewaktu sosialisasi kami dibantu hingga proses administrasi sampai pihak ahli waris setuju,” imbuhnya.

    Mengenai warga yang mengklaim mushola tersebut berstatus wakaf, sampai sekarang kata Yudi Dwi, pihaknya menanyakan bukti akte ikrar wakaf. Namun, sampai dua bulan berjalan warga belum menunjukkan akte ikrar wakaf.

    “Prinsipnya kami beritikad baik menunggu akte ikrar wakaf yang diklaim warga. Sehingga, mushola itu belum kami bongkar untuk pelebaran jalan,” ungkapnya.

    Masih menurut Yudhi, sertifikat milik ahli waris sudah diserahkan ke Kantor ATR/BPN Gresik untuk dilakukan penghapusan hak karena ganti rugi juga sudah dibayarkan ke ahli waris. “BBPJN tidak mempermasalahkan jika nantinya warga yang protes menggugat ke meja hijau terkait mekanisme ganti rugi,” paparnya.

    Sementara itu, Camat Manyar, Hendrawan Susilo yang memediasi kedua belah pihak itu menyatakan sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi. Namun ,deadlock sehingga pihaknya memfasilitasi kembali untuk dilakukan mediasi yang kedua.

    “Awal sudah kami fasilitasi untuk mediasi di bulan Juni 2024. Tapi tidak berjalan mulus makanya ini Kecamatan Manyar memfasilitasi kembali. Saya kira sudah clear dari pihak BBPJN sudah sesuai aturan, warga yang protes tinggal membuktikan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Mushola Roudhotul Abidin yang berada persis di dekat Jembatan Manyar itu akan dibongkar. Pembongkaran itu terkait pelebaran jalan nasional adanya proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Gresik. [dny/kun]