Xcloud.id

Organisasi: forkopimda

  • Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Jakarta –

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat yang baru dilantik, di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025.

    Politisi yang akrab disapa Bang Kent itu berharap, dengan hadirnya Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah DKI Jakarta dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono, serta menindaklanjuti janji-janji kampanye yang belum sepenuhnya terealisasi.

    “Sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya dan dilantikanya pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat. Dan diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” ujar Kent dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah. Dan dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.

    “Kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Sebagai lembaga legislatif, kata Kent, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.

    Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Saya selaku Anggota DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan suara masyarakat dari berbagai lapisan, dan bekerja bersama dengan seluruh elemen warga untuk mewujudkan Jakarta yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan, sesuai semangat Jakarta untuk Semua yang menjadi fondasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini,” jelasnya.

    “Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Di era digital data menjadi kekuatan utama, kata dia, pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diimbau untuk bisa membangun sistem pendataan masalah dan potensi masyarakat agar setiap rekomendasi kepada pemerintah memiliki dasar yang akurat.

    “Jangan ragu untuk menyampaikan kritik, usulan, atau ide. Dari dinamika dialog itulah lahir kebijakan yang responsif dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu menambahkan, fokus utama harus diberikan pada isu lingkungan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan tata ruang permukiman, serta peningkatan kesejahteraan warga melalui ekonomi kreatif, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial.

    “Organisasi ini bukan hanya wadah aspirasi, tetapi di harapkan juga bisa menjadi laboratorium sosial yang menumbuhkan kepekaan, solidaritas, dan kepedulian,” tuturnya.

    Ia juga menegaskan, komitmen DPRD DKI Jakarta untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Keberhasilan pembangunan tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi aktif warga. Prakarsa Warga adalah mitra utama dalam misi tersebut,” tegasnya.

    Kent pun mengajak seluruh pihak menjadikan Jakarta Barat sebagai ruang hidup yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan.

    “Selamat bertugas kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini bisa menjadi ladang pengabdian dan semangat baru untuk membangun Jakarta Barat yang lebih baik, maju, dan berdaya,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto; dan Jajaran Forkopimda, serta SKPD terkait. Lalu Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Presidium Pusat Prakarsa Warga, Lukman Hakim Piliang; Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Penasehat Prakarsa Warga Wilayah Jakarta Barat, Guruh Tirta Lunggana; Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth; dan Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Matsani.

    (mpr/ega)

  • Telkomsel Resmikan Kantor Baru di Ternate, Perkuat Layanan Digital

    Telkomsel Resmikan Kantor Baru di Ternate, Perkuat Layanan Digital

    Bisnis.com, TERNATE – Telkomsel meresmikan kantor baru Branch Ternate sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran dan pelayanan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara. Acara peresmian yang berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 ini dihadiri oleh Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo; Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos; dan Forkopimda Provinsi, Wakil Walikota Ternate, Forkopimda Kota, Jajaran Vice President Telkomsel, Jajaran Telkom dan Telkom Group, serta mitra bisnis dan strategis Telkomsel.

    Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo menyampaikan, “Peresmian kantor Branch Ternate ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam menghadirkan layanan digital yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah terluar Indonesia. Kami percaya bahwa kehadiran infrastruktur dan tim yang lebih dekat dengan masyarakat akan memperkuat sinergi dan mempercepat transformasi digital di Maluku Utara.”

    Kehadiran kantor Branch Ternate bukan sekadar modernisasi fasilitas, tetapi juga menjadi pusat operasional Telkomsel di Maluku Utara yang merepresentasikan komitmen untuk menciptakan ruang kerja inovatif dan kolaboratif, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem digital serta kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan mitra lokal guna memperluas adopsi solusi digital di berbagai sektor.

    Dalam mendukung transformasi digital, 1,3 juta pelanggan layanan seluler Telkomsel di Maluku Utara telah didukung oleh 3.006 BTS. Selain itu sebanyak 338 ribu pelanggan IndiHome juga terlayani melalui 6.265 ODP (Optical Distribution Point), sebagai wujud komitmen Telkomsel dalam menghadirkan jaringan berkecepatan tinggi yang mendukung berbagai aktivitas digital mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan publik.

    Untuk memberikan kemudahan akses dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Telkomsel turut menghadirkan 4 GraPARI serta 6 titik layanan mandiri MyGraPARI di Maluku Utara.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Telkomsel juga menyerahkan program CSR yang ditujukan untuk mendukung sektor pendidikan di Maluku Utara, yaitu:

    Bantuan Paket Internet IndiHome untuk 10 sekolah di Maluku Utara, guna mendukung proses belajar mengajar berbasis digital. 10 Sekolah tersebut adalah SMA Lukmanul Hakim Ternate, SMK Negeri 2 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 11 Tidore Kepulauan, SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan, SMA Swasta Muhammadiyah 4 Tidore Kepulauan, SMK Eklesia Akediri, SMA Nusantara Jailolo, SMK Swasta Indotekno Maluku Utara, SMK Negeri 3 Halmahera Utara  dan SMK Negeri 5 Halmahera Barat.
    Bantuan 100 Paket Perlengkapan Sekolah bagi siswa-siswi sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang inklusif.
    Bantuan 50 Modem Internet Telkomsel Orbit untuk sekolah di Maluku Utara, sebagai solusi konektivitas mandiri yang mendukung pembelajaran daring dan akses informasi digital. Bantuan ini juga didukung oleh Mitra Sales Business Partner Telkomsel – PT. Makassar Mega Putra Prima sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pendidikan berbasis teknologi.

    Dengan hadirnya Kantor Branch Ternate yang beralamat di Jalan Sultan M. Djabir Sjah, Telkomsel berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas pemanfaatan teknologi digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis konektivitas. Peresmian ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Telkomsel sebagai mitra strategis pembangunan daerah di era digital.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan talenta digital lokal, Telkomsel melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, seperti:

    Bersama Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, bertujuan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan tinggi melalui pelatihan keterampilan digital dan peluang magang bagi mahasiswa.
    Bersama REI Maluku Utara dan PT. Dagymoi Properti Indonesia untuk menghadirkan program inovatif yang mengintegrasikan layanan IndiHome di perumahan dalam mendukung gaya hidup digital masyarakat.

    “Kami percaya bahwa konektivitas yang merata dan layanan digital yang inklusif adalah fondasi penting bagi kemajuan daerah. Dengan hadirnya kantor Branch Ternate, kami berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat Maluku Utara, menghadirkan solusi yang relevan, serta memperkuat kontribusi Telkomsel dalam membangun Indonesia yang lebih terhubung dan berdaya saing”, pungkas Susatyo.

  • Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa Pimpin Penutupan TMMD 126 di Kabupaten Malang

    Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa Pimpin Penutupan TMMD 126 di Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com)- Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin secara langsung upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 yang digelar di Lapangan Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Kamis (6/11/2025).

    Sejak pagi, suasana di Desa Lebakharjo tampak semarak. Ribuan warga dan pelajar telah memadati lapangan sejak pukul 07.00 WIB. Tak lama kemudian deru baling-baling helikopter Penerbangan TNI AD (Penerbad) menggema di atas perbukitan Ampelgading. Helikopter tersebut membawa Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa beserta rombongan pejabat TNI AD yang kemudian disambut meriah oleh masyarakat.

    Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir, serta Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M.

    Kehadiran Wakasad disambut hangat oleh warga dan para siswa yang berbaris rapi di tepi lapangan sambil melambaikan bendera merah putih kecil. Dengan senyum ramah, Letjen Saleh membalas lambaian mereka sebelum memimpin upacara penutupan.

    Upacara berlangsung dengan khidmat. Di hadapan pasukan gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, Wakasad bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Letjen Saleh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD ke-126.

    “TMMD bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan kebersamaan. Inilah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujar Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam sambutannya.

    Program TMMD ke-126 di Kabupaten Malang berlangsung selama satu bulan, sejak 8 Oktober hingga 6 November 2025, di bawah komando Dansatgas TMMD 126 Letkol Czi Bayu Nugroho.

    Ratusan personel TNI bersama masyarakat bahu-membahu membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah pedesaan.

    Dalam laporannya, Letkol Czi Bayu Nugroho menyampaikan bahwa seluruh sasaran pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, telah rampung 100 persen sesuai rencana.

    Penutupan TMMD ke-126 juga dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, serta perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di Kecamatan Ampelgading. Acara ditutup dengan penyerahan simbolis hasil kegiatan TMMD kepada pemerintah daerah.

    Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya pelaksanaan TMMD ke-126 di Kabupaten Malang, yang tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempererat ikatan kemanunggalan antara TNI dan rakyat. [yog/aje]

  • Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat

    Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi menghadirkan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa Sekolah Rakyat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Perhubungan RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi. Hal ini disertai penyerahan 28 unit bus sekolah bagi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

    “Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Mensos Gus Ipul, Kamis (6/11/2025).

    Acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta. Acara dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul dan Sleman, serta jajaran Forkopimda.

    Diketahui, Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program Sekolah Rakyat.

    Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.

    Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta).

    Sedangkan di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

    Gus Ipul menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah memperkuat transportasi sosial dan membuka akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar, terutama pendidikan.

    “Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antar-kementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” ujarnya.

    Ia menekankan transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.

    Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan hampir 16.000 siswa. Seluruh siswa berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama desil 1 dan 2. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 46.000 siswa pada 2026, 100.000 siswa pada 2027, dan 200.000 siswa pada tahun-tahun berikutnya.

    “Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan seluruh program unggulan dan reguler Presiden anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, dan keluarga dilindungi oleh jaminan sosial. Setelah lulus, keluarga diharapkan keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.

    “Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. Transportasi adalah instrumen pemerataan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan akses,” ujar Dudy.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat transportasi sosial inklusif yang terintegrasi dengan misi kesejahteraan nasional.

    “Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi berlanjut hingga ke hati dan masa depan masyarakat yang dilayani,” tegasnya.

    Dudy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.

    “Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” tambahnya.

    Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keberhasilan bangsa di era perubahan sosial dan pendidikan yang cepat tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu berkolaborasi.

    “Kerja lintas sektor, seperti yang kita saksikan hari ini, adalah bentuk baru dari kepemimpinan kolaboratif yang melihat persoalan sosial bukan hanya urusan satu kementerian, tetapi sebagai ekosistem yang harus diatur bersama,” ujar Sultan.

    Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemensos dan Kemenhub menunjukkan pendekatan pemerintah yang semakin holistik menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak-anak.

    “Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Ini artinya akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan menciptakan generasi yang tangguh,” lanjutnya.

    Menurut Sultan, penyerahan bus sekolah ini adalah simbol paradigma baru pembangunan yang beralih dari kebijakan berbasis program menuju kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centered policy).

    “Kita tidak lagi hanya bicara tentang mengirim anak ke sekolah, tetapi juga membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh,” tegasnya.

    Menutup acara, Sultan menyebut Yogyakarta sebagai “laboratorium kolaboratif” tempat kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati.

    “Yogyakarta selalu terbuka sebagai laboratorium kolaboratif tempat kebijakan diuji oleh kenyataan dan inovasi lahir dari empati,” ujarnya.

    Ia berharap kolaborasi ini menjadi contoh birokrasi baru yang bekerja tidak hanya dengan aturan, tetapi juga dengan visi dan nurani masa depan.

    (akd/ega)

  • 31.000 Personel dan Sarpras SAR Disiagakan

    31.000 Personel dan Sarpras SAR Disiagakan

    JAKARTA – Polda Riau bersama TNI, Basarnas, BPBD, dan stakeholder terkait menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem yang diperkirakan meningkat pada November 2025 hingga Februari 2026.

    Apel yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berlangsung di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu, 5 November. Apel ini juga dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, dan jajaran Forkopimda Riau.

    Sebanyak 31.000 personel gabungan TNI–Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, dan instansi terkait disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Riau.

    Pengecekan sarana dan prasarana dilakukan langsung oleh Kapolda dan Pangdam, meliputi drone pemantau, rubber boat, pompa air dan nozzle, rescue truck, peralatan selam, kendaraan taktis, water treatment unit, hingga peralatan medis dan ambulans. Berbagai sarana tersebut disiapkan untuk memastikan kesiapan operasi penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi bencana.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, apel bersama ini dilakukan untuk memperkuat komitmen seluruh unsur dalam kesiapsiagaan, terutama memasuki periode cuaca ekstrem sebagaimana diprediksi BMKG.

    “Apel ini menguatkan komitmen dan menentukan langkah ke depan menghadapi situasi tanggap bencana hidrometeorologi, yang menurut laporan BMKG meningkat pada November 2025 sampai Februari 2026,” ujar Irjen Herry dalam keterangannya, Rabu, 5 November. 

    Selain gelar pasukan dan sarpras, Polda Riau juga melaksanakan simulasi penanganan bencana untuk menguji respons cepat dan sinergi lintas instansi, mulai dari mobilisasi personel, pengaturan lalu lintas, hingga skenario penyelamatan korban di air.

    Simulasi evakuasi di pesisir juga dilakukan, mengingat potensi gelombang tinggi di tiga wilayah pesisir prioritas yaitu Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

    “Kita simulasikan bagaimana menyelamatkan korban, termasuk dengan sekoci dan peralatan air lain, khususnya di wilayah pesisir,” jelas Kapolda.

    Irjen Herry juga menyampaikan, meski curah hujan diprediksi meningkat, ancaman Karhutla tetap harus diwaspadai karena pola cuaca ekstrem dapat berubah sewaktu-waktu. Ia mencontohkan penanganan cepat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu yang berhasil dipadamkan dalam waktu dua jam berkat kolaborasi lapangan seluruh unsur terkait.

    Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. “Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi rakyat dalam situasi apa pun, terutama pada masa-masa sulit,” katanya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Basarnas, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan relawan yang terus bersinergi dalam mitigasi dan respons bencana. “Semoga langkah kolaboratif ini terus kita jaga demi keselamatan dan ketenangan masyarakat Riau,” tutupnya

    Apel turut dihadiri Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, Kepala BNNP Brigjen Christ Reinhard Pusung, Kajati Riau Sutikno, Kepala Basarnas Riau Budi Cahyadi, dan Kepala BMKG Riau. 

  • Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik III Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Forkopimcam se-Jatim yang digelar di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

    Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kepala daerah yang aktif membina dan mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara terpadu di wilayahnya.

    Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan komitmen Banyuwangi dalam memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat.

    “Upaya untuk memperkuat Siskamling dilakukan pemerintah daerah dengan sinergi berbagai pihak. Mulai dari Kepolisian, TNI, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat,” ujar Ipuk.

    Selain penghargaan untuk Bupati Banyuwangi, Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran juga meraih predikat Pelaksanaan Siskamling Terbaik III, sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sumbermulyo dinobatkan sebagai Pembina Siskamling Terbaik III Tingkat Desa/Kelurahan.

    Ipuk menjelaskan, penguatan Siskamling bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan sosial serta mempererat solidaritas antarwarga.

    “Siskamling bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat. Terima kasih atas peran kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat yang berkolaborasi menjalankan Siskamling dengan baik,” imbuhnya.

    Kepala Satpol PP Banyuwangi, Wawan Yadmadi, menjelaskan bahwa penilaian Siskamling dilakukan berdasarkan berbagai indikator seperti kesiapan pos kamling, partisipasi warga, keterlibatan Satlinmas, TNI, dan Polri, serta inovasi dan keberlanjutan program keamanan lingkungan.

    “Pemerintah daerah melalui kecamatan terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Siskamling di desa-desa agar program ini terus berjalan berkesinambungan,” kata Wawan.

    Sementara itu, Kepala Desa Sumbermulyo, Suhardi, menjelaskan bahwa Siskamling di desanya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan penanganan bencana.

    “Pengurus Siskamling aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Setiap tahun kami juga mengadakan peringatan ulang tahun Pos Kamling dengan berbagai acara yang bermanfaat bagi warga,” ujar Suhardi.

    Ia menambahkan, pos Siskamling di desanya dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kendaraan operasional untuk patroli lingkungan. “Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga sangat aktif dalam pendampingan serta kegiatan warga,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Pasuruan Bersholawat Tutup Pekan Raya Santri 2025, Wabup Shobih: Semua Berjalan Lancar

    Pasuruan Bersholawat Tutup Pekan Raya Santri 2025, Wabup Shobih: Semua Berjalan Lancar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Puncak kemeriahan Pekan Raya Santri 2025 di Kabupaten Pasuruan ditutup dengan kegiatan Pasuruan Bersholawat bersama Habib Ali Zainal Abidin Bin Assegaf dari Pekalongan. Ribuan jamaah memadati Lapangan A. Yani, Kecamatan Grati, Selasa (4/11/2025) malam, untuk bersholawat bersama dalam suasana penuh keberkahan.

    Kegiatan tersebut menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Pasuruan. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat.

    Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, dan tokoh masyarakat. Sejumlah ulama kharismatik seperti KH Ali Ridho, KH Ma’sum Hasyim, dan KH Imron Mutamakkin juga turut memberikan doa dan keberkahan bagi masyarakat Pasuruan.

    Dalam sambutannya, Wabup Shobih Asrori menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan Hari Santri di Kabupaten Pasuruan.

    “Malam ini adalah malam puncak Hari Santri Nasional di Kabupaten Pasuruan. Senang dan bersyukur karena semua kegiatan berlangsung lancar dan meriah,” ujar Shobih.

    Wabup menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan Pekan Raya Santri 2025 tidak lepas dari kerja keras panitia dan kolaborasi antara Pemkab Pasuruan, PCNU Kabupaten Pasuruan, dan PCNU Bangil, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Mulai dari persiapan hingga malam puncak, semuanya berjalan dengan penuh semangat kebersamaan,” tambahnya.

    Shobih juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen Hari Santri sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan meningkatkan keimanan.

    “Mari kita terus bersyukur dan menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Pasuruan selalu mendapat berkah dan perlindungan dari Allah SWT,” ujarnya.

    Sementara itu, lantunan sholawat dari Habib Ali Zainal Abidin sukses menggugah hati jamaah yang hadir. Dalam tausiyahnya, Habib Ali mengajak umat untuk memperbanyak sholawat sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan doa agar negeri ini senantiasa diberkahi.

    “Kalau sholawatan terus seperti ini, insyaallah Pasuruan, Jawa Timur, dan Indonesia akan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutur Habib Ali disambut gemuruh sholawat para jemaah. [ada/beq]

  • Polres Magetan Pastikan Respon Cepat Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025

    Polres Magetan Pastikan Respon Cepat Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025

    Magetan (beritajatim.com) – Polres Magetan menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 di halaman Mapolres Magetan, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur seperti BPBD, TNI, Satpol PP, organisasi relawan, dan Tim SAR yang ada di wilayah Kabupaten Magetan.

    Apel dipimpin oleh Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo dan dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Agenda tersebut menjadi langkah awal dalam memastikan koordinasi, kesiapsiagaan, dan respons cepat seluruh instansi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat seiring datangnya musim hujan.

    Dalam amanatnya, Kompol Dodik menyampaikan bahwa apel kesiapan digelar serentak secara nasional sebagai upaya pengecekan kekuatan personel dan kesiapan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana.

    “Kami ingin memastikan seluruh personel dan pemangku kepentingan dapat bergerak cepat, tepat, dan bersinergi dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Tujuan utama kita ialah menjamin keselamatan masyarakat,” tegasnya.

    Kompol Dodik menambahkan, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung berpeluang meningkat seiring datangnya musim hujan dan fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2026.

    “Meskipun La Nina diprediksi dalam kategori lemah, kita tetap harus waspada. Kondisi curah hujan tinggi tetap dapat memicu bencana di wilayah rawan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Wakapolres juga menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemetaan wilayah rawan bencana, peningkatan koordinasi lintas sektor termasuk dengan BMKG dan BPBD, serta kesiapan logistik dan peralatan evakuasi. Ia juga mengingatkan perlunya simulasi dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan personel di lapangan.

    Usai apel, dilakukan pengecekan langsung terhadap sarana pendukung penanggulangan bencana, mulai dari kendaraan operasional, peralatan SAR, perlengkapan medis, hingga logistik darurat.

    Melalui kegiatan tersebut, Polres Magetan berharap soliditas antarinstansi semakin kuat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya di kawasan rawan.

    “Penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu, profesional, dan humanis. Ini bukan sekadar tugas instansi pemerintah, tapi wujud panggilan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat,” tutup Kompol Dodik Wibowo. [fiq/beq]

  • Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Mengantisipasi potensi bencana alam akibat perubahan musim dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemkab Mojokerto ini dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Moch. Rizal Octavian.

    Apel tersebut menjadi simbol kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi pada periode peralihan musim. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto, perwakilan instansi pemerintah, serta unsur relawan kebencanaan.

    Dalam arahannya, Wabup yang akrab disapa Mas Rizal ini mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam upaya penanggulangan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah mitigasi dan penanganan kebencanaan.

    “Saya mengajak seluruh elemen yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto agar memperkuat koordinasi dan komunikasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Menjaga keselamatan jiwa adalah hal yang utama,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025).

    Selain itu, Mas Rizal juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait kebencanaan, terutama di media sosial. Ia meminta agar warga hanya mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada dan mengikuti informasi terkini yang disampaikan melalui media resmi pemerintah. Hindari berita hoaks yang dapat mengganggu stabilitas dan menimbulkan kepanikan di antara kita,” pesannya.

    Lebih lanjut, Mas Rizal menjelaskan bahwa Kabupaten Mojokerto termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi. Kondisi ini dipengaruhi oleh bentang alam yang beragam, mulai dari keberadaan tiga sungai besar seperti Sungai Brantas, Lamong, dan Sadar beserta 61 anak sungainya.

    “Hingga gugusan pegunungan di bagian selatan dan timur seperti Anjasmoro, Welirang, Arjuno, dan Penanggungan. Kepada seluruh elemen masyarakat, jagalah keseimbangan alam sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kita jaga alam, alam jaga kita,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Wamendagri: Forkopimda punya peran strategis jaga stabilitas

    Wamendagri: Forkopimda punya peran strategis jaga stabilitas

    Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.

    “Selain menjaga keamanan, Forkopimda memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan Astacita dan program strategis nasional pemerintah,” katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Selasa.

    Ia menjelaskan tugas tersebut memiliki dasar hukum jelas, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022.

    Karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.

    “Forkopimda harus memastikan bahwa kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemantauan, evaluasi program prioritas, dan memastikan tidak ada ketidaksinkronan kebijakan,” kata Wiyagus.

    Wiyagus menyebut Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah.

    “Program strategis nasional memiliki komponen lokal. Forkopimda harus ikut mendorong penguatan desa agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah,” tegasnya.

    Selain itu, Forkopimda juga diharapkan mampu menjaga harmoni sosial, termasuk dalam mengelola dinamika aspirasi masyarakat agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketertiban.

    Terakhir, Wiyagus mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa pemborosan dan kebocoran.

    “Pemerintahan daerah harus berjalan efektif. Sinergi Forkopimda adalah ruang untuk menyelesaikan persoalan di daerah secara cepat, sistematis, dan terukur,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.