Organisasi: forkopimda

Napak Tilas Jejak Jenderal Soedirman Kediri–Bajulan, Mbak Wali Ajak Generasi Muda Hidupkan Semangat Juang

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberangkatkan 1.700 peserta dalam kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Panglima Besar Jenderal Soedirman rute Kediri–Bajulan dari Balai Kota Kediri, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan sekaligus upaya menumbuhkan semangat juang generasi muda.

Seluruh peserta, termasuk Wali Kota Kediri beserta jajaran, mengenakan pakaian bertema pahlawan untuk menghadirkan suasana perjuangan yang sarat nilai historis. Di tengah rute Kediri – Bajulan, tepatnya di depan Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora), peserta disuguhi teatrikal perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

“Hari ini kita mengadakan Napak Tilas Jejak Pahlawan Panglima Besar Jenderal Soedirman Kediri-Bajulan. Agenda ini adalah aspirasi dari masyarakat dimana dulu pernah diadakan dan sempat vakum. Makanya di tahun ini kita adakan kembali,” ujar Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

Wali kota termuda di Indonesia ini menegaskan kegiatan napak tilas menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memberikan penghormatan kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan rasa cinta tanah air, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat juang di kalangan generasi muda.

“Alhamdulillah tadi bisa kita lihat antusiasme masyarakat luar biasa. Saya berharap para generasi muda semakin cinta tanah air dan meningkatkan semangat juang mereka,” ungkapnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Mbak Wali bersama rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada anak yatim dan veteran sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan. Acara kemudian ditutup dengan kegiatan keliling Kota Kediri menggunakan jeep dan kendaraan Volkswagen (VW) untuk menggencarkan promosi wisata kota.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Ketua Pengadilan Negeri Khoirul, Komandan Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim AKP Joko Widodo, perwakilan Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

20/12/2025 12:01
Polresta Banyuwangi Musnahkan 5,2 Ton Miras dan Knalpot Brong Jelang Natal 2025

Banyuwangi (beritajatim.com) – Polresta Banyuwangi memusnahkan sedikitnya 5.117 botol minuman keras (miras) berbagai merek dan 54 unit knalpot brong di Mapolresta Banyuwangi pada Jumat (19/12/2025). Langkah tegas ini diambil sebagai upaya cipta kondisi guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Barang bukti yang digilas tersebut merupakan hasil Operasi Cipta Kondisi dan Pekat 2025 yang berlangsung selama 12 hari, terhitung sejak 7 Desember hingga 18 Desember 2025. Selain menyita ribuan botol miras, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 37 tersangka dari 37 tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda di wilayah hukum Banyuwangi.

Rincian barang bukti yang dimusnahkan meliputi miras tradisional jenis arak Bali dan tuak ukuran 600 ml sebanyak 1.947 botol atau setara 1,21 ton. Polisi juga menyita miras pabrikan botol kaca ukuran 1.000 ml sebanyak 3.170 botol atau setara 3,17 ton, serta 3 jeriken arak ukuran 35 liter. Total keseluruhan miras yang dimusnahkan mencapai 5.222 liter atau setara 5,48 ton jika diakumulasikan dengan seluruh jenis wadah.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia menyebut konsumsi miras sering kali menjadi pemicu utama tindak kriminalitas di ruang publik.

“Pemusnahan ini tentu sebagai komitmen Polresta untuk menjaga Banyuwangi tetap aman dan kondusif, selama perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026,” kata Kapolresta Banyuwangi.

Prosesi pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolresta bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Turut hadir jajaran Forkopimda, termasuk perwakilan Lanal Banyuwangi, Kodim 0825, tokoh agama, serta pejabat lintas sektoral. Pemusnahan diawali dengan pelemparan botol secara simbolis hingga kemudian ribuan botol dilindas menggunakan kendaraan berat wales (silinder).

Sementara itu, untuk knalpot brong, Bupati Ipuk dan Kapolresta melakukan pemotongan secara simbolis menggunakan mesin gerinda. Kombes Pol. Rama menyoroti korelasi kuat antara peredaran miras dengan peningkatan gangguan kamtibmas, seperti pengeroyokan dan kejahatan konvensional lainnya.

“Peristiwa atau kejahatan-kejahatan yang terjadi, sejauh ini disebabkan dampak dari miras. Makanya, hal ini merupakan wujud komitmen kita semua untuk menjaga keamanan dan kondusifitas,” ungkapnya.

Melalui tindakan preventif ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mengisi momentum pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna dan tidak melanggar hukum. Pengamanan ketat juga akan terus dilakukan guna memastikan ibadah Natal berjalan khidmat.

“Dengan pemusnahan ini, tentu kita mengirimkan pesan kepada masyarakat untuk merayakan natal dan tahun baru dengan kegiatan positif. Serta senantiasa menjalankan ibadah Natal dengan aman, lancar, dan kondusif,” tegasnya. [tar/ian]

19/12/2025 20:41
Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
bantuan logistik
, hingga percepatan pembangunan
hunian
tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
anggaran belanja tidak terduga
(BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
“Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
Tito juga menyampaikan rencana
groundbreaking
pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada
groundbreaking
di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:39
Siapkan Pelayanan dan Keamanan Selama Libur Nataru, Banyuwangi Siagakan Ribuan Personel

Banyuwangi (beritajatim.com) – Demi memaksimalkan pelayanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Banyuwangi siap menyiagakan ribuan personel gabungan untuk keamanan para wisatawan. Ribuan personel berasal dari Polresta, Kodim 0825, Pangkalan Angkatan Laut (AL), Pemkab Banyuwangi, SAR, dan para relawan.

Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa mereka akan bertugas mengamankan sejumlah objek strategis seperti pelabuhan, bandara, destinasi wisata, serta pusat-pusat keramaian warga.

“Kami berharap libur Nataru dapat berjalan dengan aman, nyaman dan kondusif, sehingga memberikan kesan positif bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi,” ujarnya saat Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Semeru 2025, di Mapolresta Banyuwangi, Jumat (19/12/2025).

Dalam kegiatan apel pasukan tersebut Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra hadir bersama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi I Gede Yuniartha. Hadir pula Ketua MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asmuni, Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa, perwakilan Forkopimda Banyuwangi, dan lainnya.

Ipuk mengatakan, Pemkab juga akan menyiagakan ribuan tenaga kesehatan dari seluruh Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas di Banyuwangi. Selain itu, 27 Posko Kesehatan di sepanjang jalan arteri juga disiapkan. Yakni 18 puskesmas rawat inap dan 9 puskesmas rawat jalan yang akan tetap buka selama masa libur Nataru.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, menjelaskan, nantinya 7 Pos Pengamanan (Pospam), 1 Pos Pelayanan (Posyan), dan 2 Pos Terpadu dibentuk untuk kegiatan tersebut.

Pos-pos ini disebar di sejumlah titik strategis seperti tempat ibadah, pelabuhan, stasiun, bandara, destinasi wisata, serta pusat keramaian publik lainnya. “Dengan posyan dan pospam yang kita sediakan ini harapannya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan warga selama libur Nataru,” ujarnya.

Rama mengatakan Operasi Lilin Semeru berlangsung selama 14 hari, sejak 20 Desember 2025-2 Januari 2026. Dalam apel pasukan tersebut dilakukan pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana. [alr/suf]

19/12/2025 19:08
Mbak Wali Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru 2025, Pastikan Pengamanan Nataru di Kota Kediri Kondusif

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin Semeru 2025” di Halaman Balai Kota Kediri, Jumat (19/12/2025). Apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Lembaran tahun 2025 akan segera kita tinggalkan. Pada penghujung tahun, kita akan dihadapkan pada dua agenda besar, yaitu perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026. Di mana kedua moment ini akan dirayakan oleh umat kristiani dan masyarakat lainnya,” ujar Vinanda Prameswati saat menyampaikan amanat apel.

Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menjelaskan, momentum Natal dan Tahun Baru akan diikuti dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik sebelum, saat, maupun setelah perayaan. Peningkatan aktivitas tersebut diperkirakan terjadi di berbagai pusat keramaian seperti tempat ibadah, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, objek wisata, stasiun kereta api, terminal bus, hingga jalan-jalan protokol yang menjadi titik kumpul masyarakat saat pergantian tahun.

Namun di balik suasana suka cita tersebut, Mbak Wali mengingatkan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu diantisipasi bersama. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu dengan potensi hujan intensitas sedang hingga tinggi juga dapat berdampak pada genangan, gangguan lalu lintas, serta keselamatan pengguna jalan.

“Hari ini kita menggelar pelaksanaan Apel Operasi Lilin Semeru 2025 dalam upaya mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama perayaan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Operasi ini akan tanggal 20 Desember 2025 hingga tanggal 2 Januari 2026. Operasi ini bersifat kemanusiaan dengan mengedepankan tindakan pre-emtif dan preventif yang didukung kegiatan intelejen, berupa deteksi dini maupun deteksi aksi, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Kediri bersama Polri dan TNI menyiapkan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, serta unsur elemen masyarakat lainnya. Sebanyak tujuh pos pengamanan dan pos pelayanan disiagakan di titik-titik strategis, di antaranya Pospam Gereja Setia Bhudi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Puhsarang, Gringging, Pospam Terpadu Jalan Dhoho, serta Pos Pelayanan Alun-alun Kota Kediri.

“Saya berharap melalui operasi ini kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Kediri dalam merayakan Natal dan tahun baru,” ungkap wali kota termuda di Indonesia itu.

Untuk mewujudkan pengamanan yang optimal, Mbak Wali menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh personel. Di antaranya penguatan koordinasi dan sinergitas antarinstansi, kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman, mitigasi rutin di lokasi keramaian dan objek vital, pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga profesionalisme dan nilai kemanusiaan, serta antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrem.

“Mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan Kota Kediri yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita rayakan Natal 2025 dengan penuh suka cita dan mari sambut pergantian tahun ini dengan penuh optimisme dan harapan,” pungkasnya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menambahkan, hingga saat ini potensi kerawanan di wilayah Kota Kediri masih dalam kondisi landai dan terus dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Penempatan pos pengamanan dan pos pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan dengan aktivitas masyarakat dan jalur liburan.

“Silahkan masyarakat melakukan ibadah Natal dengan tenang dan nyaman. Mari kita jaga Kota Kediri tetap aman dan nyaman saat Natal dan tahun baru,” imbuhnya.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Karumkit Bhayangkara Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, perwakilan Forkopimda, kepala OPD terkait, para stakeholder, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

19/12/2025 18:02
Kejari Malang Musnahkan Sabu 667 Gram dan Ribuan Ekstasi

Malang (beritajatim.com)- Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memusnahkan barang bukti dari 64 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Kamis (18/12/2025).

Kegiatan pemusnahan digelar di halaman Kantor Kejari Kabupaten Malang dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Dr. Fahmi.

Pemusnahan tersebut turut dihadiri Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo PS dan unsur Forkopimda Kabupaten Malang serta perwakilan instansi terkait sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.

Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Kabupaten Malang, Agus Hendra Yanto menerangkan, pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan tugas jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan.

“Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan tugas Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 270 KUHAP juncto Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021,” ujarnya.

Agus menyebutkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil perkara yang telah diputus pengadilan dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2025.

“Total ada 64 perkara. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika dan obat keras berbahaya,” tegasnya.

Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 667,22 gram. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan blender yang dicampur larutan pemutih pakaian.

Selain itu, turut dimusnahkan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 4,35 gram serta 20 linting ganja kering yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Kejari juga memusnahkan obat keras berbahaya jenis pil LL sebanyak 24.032 butir yang dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Barang bukti lainnya berupa pakaian, timbangan, alat hisap sabu, dan barang pendukung tindak pidana lainnya juga dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak dapat dipergunakan kembali,” pungkas Agus.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Dr. Fahmi menambahkan, pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk tanggung jawab Kejaksaan dalam menuntaskan proses penegakan hukum hingga akhir.

“Menutup akhir tahun, kami sebagai Jaksa eksekutor harus melakukan eksekusi secara tuntas dan transparan,” kata Fahmi.

Fahmi menuturkan, pemusnahan barang bukti dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan barang berbahaya serta memastikan tidak ada barang bukti yang beredar kembali di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kejari Kabupaten Malang juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan SMK Negeri 1 Kepanjen terkait pemeliharaan aset dan pemberian fasilitas praktik kerja lapangan (PKL) bagi siswa-siswi.

“Kerja sama ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang cakap, kreatif, dan mandiri,” pungkas Fahmi. (yog)

Malang (beritajatim.com)- Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memusnahkan barang bukti dari 64 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Kamis (18/12/2025).

Kegiatan pemusnahan digelar di halaman Kantor Kejari Kabupaten Malang dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Dr. Fahmi.

Pemusnahan tersebut turut dihadiri Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo PS dan unsur Forkopimda Kabupaten Malang serta perwakilan instansi terkait sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.

Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Kabupaten Malang, Agus Hendra Yanto menerangkan, pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan tugas jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan.

“Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan tugas Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 270 KUHAP juncto Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021,” ujarnya.

Agus menyebutkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil perkara yang telah diputus pengadilan dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2025.

“Total ada 64 perkara. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika dan obat keras berbahaya,” tegasnya.

Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 667,22 gram. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan blender yang dicampur larutan pemutih pakaian.

Selain itu, turut dimusnahkan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 4,35 gram serta 20 linting ganja kering yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Kejari juga memusnahkan obat keras berbahaya jenis pil LL sebanyak 24.032 butir yang dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Barang bukti lainnya berupa pakaian, timbangan, alat hisap sabu, dan barang pendukung tindak pidana lainnya juga dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak dapat dipergunakan kembali,” pungkas Agus.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Dr. Fahmi menambahkan, pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk tanggung jawab Kejaksaan dalam menuntaskan proses penegakan hukum hingga akhir.

“Menutup akhir tahun, kami sebagai Jaksa eksekutor harus melakukan eksekusi secara tuntas dan transparan,” kata Fahmi.

Fahmi menuturkan, pemusnahan barang bukti dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan barang berbahaya serta memastikan tidak ada barang bukti yang beredar kembali di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kejari Kabupaten Malang juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan SMK Negeri 1 Kepanjen terkait pemeliharaan aset dan pemberian fasilitas praktik kerja lapangan (PKL) bagi siswa-siswi.

“Kerja sama ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang cakap, kreatif, dan mandiri,” pungkas Fahmi. [yog/aje]

19/12/2025 07:33
Wali Kota Kediri dan Forkopimda Dialog Bersama Perguruan Silat, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Forkopimda berdialog bersama perwakilan perguruan silat se-Kota Kediri. Dialog berjalan begitu hangat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025). Dialog ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergi dalam menjaga kerukunan di Kota Kediri.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menjelaskan di Kota Kediri terdapat 14 perguruan silat. Pencak silat telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Dimana pencak silat mencerminkan identitas, nilai, serta kearifan lokal Bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut tentunya bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga amanah dan tanggung jawab. Terlebih untuk menjaga dan melestarikan pencak silat agar hidup dan berkembang di masyarakat.

“Pencak silat itu sendiri tentu tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga menanamkan nilai luhur. Seperti, budi pekerti, pengendalian diri, sportivitas, persaudaraan serta penghormatan terhadap sesama dan alam,” jelasnya.

Wali kota termuda ini mengungkapkan IPSI memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan, pelestarian, serta pengembangan dari pencak silat. IPSI tidak hanya bertanggung jawab terhadap prestasi olahraga, tetapi juga pelestarian nilai budaya dan jati diri bangsa. IPSI juga memiliki peran penting sekali dimana sebagai wadah pembinaan generasi muda. Agar ke depan anak-anak bisa jadi atlet berprestasi, dan menghindari kekerasan. Harapannya IPSI juga menanamkan nilai-nilai pancasila di dalam pencak silat. Setiap gerakan pencak silat ini mengandung nilai pancasila.

“Harapannya pencak silat ini bisa mempersatukan generasi muda untuk mejadi generasi yang berdaya saing. Sehingga terwujud Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Menutup dialog, Mbak Wali menyampaikan pesan khusus kepada seluruh perguruan silat dan para pendekar di Kota Kediri. Ia mengajak para pendekar untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kedamaian.

“Saya pernah membaca quote yakni, pendekar yang kuat bukan yang kuat fisiknya tetapi yang paling kuat menjaga persatuan dan kehormatan bangsa. Makna dari quote ini begitu mendalam. Mari kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua KONI Eko Agus Koko, Ketua IPSI Kota Kediri dan seluruh perguruan pencak silat, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

18/12/2025 07:00
Pemprov Jatim Bentuk Satgas Anti Premanisme, Patroli Digelar Mendadak

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto menegaskan, Pemprov Jatim bersama dengan unsur Forkopimda lain terus melakukan patroli keamanan, termasuk dalam memberantas premanisme di Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/408/013/2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Provinsi Jawa Timur 2025.

“Kami juga menindaklanjuti surat keputusan Menkopolkam terkait satgas terpadu ormas terafiliasi premanisme. Di Jatim telah menyusun Kepgub tentang satgas yang berisi Forkopimda TNI-Polri dan pihak lainnya,” kata Eddy, Rabu (17/12/2025).

“Kami juga sudah apel di Polda Jatim dalam menyiapkan satgas anti premanisme dan sudah patroli di Surabaya. Selanjutnya, akan patroli di berbagai tempat secara mendadak untuk mengantisipasi aksi premanisme. Sinergi Pemprov, TNI-Polri, dan berbagai pihak terkait kami yakin bisa menekan angka premanisme di Jatim,” tambahnya.

Eddy memastikan pihaknya bersama Forkopimda Jatim akan terus melakukan patroli baik dalam skala kecil maupun besar untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. “Nataru juga akan kami lakukan patroli, dan leading sektornya Polda Jatim,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Eddy, pihaknya juga mewaspadai potensi bencana alam yang terjadi di Jatim di tengah ancaman cuaca ekstrem. “Kita juga lebih antisipasi potensi bencana alam, karena masyarakat ini kan banyak yang liburan saat libur Nataru. Kita antisipasi bencana-bencana di tempat wisata,” tegasnya.

“Di luar itu, Jatim sangat aman, nyaman, kondusif, dan kebutuhan pokok sangat terkendali,” pungkasnya. (tok/kun)

17/12/2025 21:33
Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru : Pengawasan keselamatan Harus Dijalankan Tanpa Toleransi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk terus dimatangkan. Kali ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) kesiapan tersebut di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025).

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, KSOP, operator penyeberangan, BPTD, pengusaha kapal, dan mitra terkait.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provinsi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), serta stakeholder terkait lainnya.

Menhub Dudy menyampaikan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan sehingga diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman.

“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” ujarnya.

Menhub juga mengingatkan seluruh pihak untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut menjadi pengingat agar setiap aspek, mulai dari kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, periode Desember–Januari merupakan puncak musim penghujan.

“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama, yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Pemkab siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB maupun sebaliknya.

“Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Ipuk.

Ipuk memaparkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura.

“Kami juga akan menyiapkan posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI, dan OPD terkait,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR, dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM. “Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman dan nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Ipuk.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21–23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28–29 Desember pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.

“Pada kondisi normal kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal, dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi.

“Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya. [kun]

17/12/2025 17:12
Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025 di Lemdiklat Polri

Lembang: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.

Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.

Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.

Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan. “Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup,” ucap Listyo Sigit Prabowo menutup rangkaian pendidikan.

Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Lembang: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.

Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.

Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.

Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan. “Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup,” ucap Listyo Sigit Prabowo menutup rangkaian pendidikan.

Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

17/12/2025 15:35