Xcloud.id

Organisasi: FKPPI

  • Lita Machfud Arifin Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua PD XIII HIPWI FKPPI Jawa Timur

    Lita Machfud Arifin Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua PD XIII HIPWI FKPPI Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lita Machfud Arifin resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) XIII Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI (FKPPI) Jawa Timur.

    Pelantikan ini digelar di Hotel Santika Premiere Surabaya, Sabtu (18/1/2025), dengan dihadiri sejumlah tokoh penting.

    Prosesi pelantikan berlangsung meriah dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum HIPWI FKPPI, Ketua Dewan Penasehat PD XIII KB FKPPI, serta perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Lita menekankan bahwa HIPWI merupakan wadah strategis dalam mendukung stabilitas perekonomian berbasis kebangsaan. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk berkolaborasi dalam membangun kejayaan FKPPI di masa lalu serta berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

    “HIPWI harus mampu menjadi dinamisator, mediator, stabilisator, katalisator, dan komunikator dalam stabilitas perekonomian. Kami ingin HIPWI tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum,” ungkap Lita.

    Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Lita menilai bahwa daerah ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan small enterprise yang belum tergarap secara maksimal.

    “Ke depan, HIPWI Jatim akan secara rutin mengadakan business matching untuk mempertemukan pelaku UMKM dari berbagai daerah. Kolaborasi bisnis B-to-B di level small enterprise ini harus menjadi prioritas kami agar UMKM semakin berkembang,” tambahnya.

    Menjadi Ketua PD HIPWI bukanlah tugas yang mudah. Lita mengajak seluruh pengurus untuk bekerja keras dalam membangun organisasi yang lebih berkualitas dan profesional.

    “Amanah ini tidak akan terlaksana maksimal tanpa dukungan para pengurus. Mari kita bersama-sama memajukan dan membangun HIPWI-FKPPI Jatim agar kembali berjaya seperti masa keemasan FKPPI 34 tahun lalu,” tegasnya.

    Selain pengukuhan Ketua PD XIII HIPWI Jatim, acara ini juga dirangkaikan dengan perkenalan Pengurus Antar Waktu (PAW) PD XIII KB FKPPI Jawa Timur. Momentum ini menjadi ajang memperkuat sinergi antar pengurus dalam mencapai visi dan misi organisasi.

    Dengan kepemimpinan baru, Lita optimis HIPWI Jatim dapat menjadi motor penggerak yang lebih inovatif dan berdampak luas. Ia berharap kontribusi HIPWI mampu menciptakan kesejahteraan bagi anggota dan membawa kemajuan ekonomi nasional. [asg/suf]

  • Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas Regional 18 Januari 2025

    Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas Regional 18 Januari 2025

    Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (
    Kesbangpol
    )
    Kota Semarang
    dan Forum Komunikasi
    Ormas
    Semarang Bersatu (FKSB) menggelar koordinasi dan konsolidasi pada Jumat (17/1/2025).
    Koordinasi yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ) se-Kota Semarang tersebut digelar sebagai upaya antisipatif atas bentrokan antara Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) Jaya dan Pemuda Pancasila yang terjadi di Blora serta beberapa daerah beberapa waktu lalu.
    Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah elemen, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang Joko Hartono dan Ketua FKSB AM Jumai beserta pengurus.
    Pada kesempatan itu, Joko menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan ormas untuk menjaga stabilitas sosial serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat.  
    “Melalui dialog dan sinergi seperti ini, seluruh pihak dapat memperkuat nilai-nilai persatuan dan sekaligus menghadirkan solusi konkret atas berbagai tantangan sosial,” ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).
    Lewat kegiatan seperti itu pula, Badan Kesbangpol Kota Semarang pun berharap dapat menciptakan ruang dialog yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. 
    “Kami optimistis, dengan semangat kebersamaan, Kota Semarang menjadi kota yang lebih aman, damai, dan sejahtera,” kata Joko. 
    Pada kesempatan tersebut, Jumai mengapresiasi peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Kesbangpol yang rutin menggelar forum diskusi. 
    Menurutnya, ormas merupakan bagian penting dari tatanan sosial yang berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah. 
    “Kami semua di sini berkomitmen untuk menjaga dan mempererat persatuan demi kemajuan bersama, khususnya di Kota Semarang,” kata Jumai. 
    Ia menambahkan, gelaran koordinasi dan konsolidasi dapat mempererat silaturahmi serta membangun kesepahaman berbagai elemen masyarakat. 
    “Para peserta berdiskusi mengenai strategi penguatan kebersamaan, pencegahan konflik, serta peran ormas dalam mendukung program-program pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.
    Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai ormas, seperti Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, Squad Nusantara, Lindu Aji, Pemuda Muhammadiyah, Ansor, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (PPM), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
    Perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pagar Nusa, Tapak Suci, dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) juga turut hadir.
    Acara tersebut disertai pula dengan doa bersama sebagai simbol komitmen untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kota Semarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia. Di satu sisi, keputusan MK memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) dengan bertambahnya jumlah pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu.

    Namun, bertambahnya jumlah pasangan calon presiden tidak selalu menjadi pertanda positif. Ada risiko fragmentasi politik, polarisasi, tingginya biaya politik dan munculnya calon berkualitas rendah menjadi tantangan yang nyata. Perlu dicarikan strategi yang tepat untuk menghindari terlalu banyaknya pasangan calon presiden, namun dengan kualitas yang rendah dan agenda politik yang sempit.

    “Pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, konsekwensi penghapusan presidential threshold bisa diatur dengan pembatasan minimal dan maksimal gabungan (koalisi) partai politik pengusul capres/cawapres, untuk menghindari hanya dua pasang calon maupun dominasi koalisi partai politik pengusul capres/cawapres,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebelum dianulir MK, aturan presidential threshold mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi ambang batas tertentu, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon presiden.

    Dengan dihapuskannya presidential threshold, setiap partai politik kini memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan calon presiden. “Hal ini berpotensi memicu munculnya banyak calon presiden pada Pilpres mendatang. Hasil Pemilu 2024 mencatat 8 partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan 10 partai politik tanpa kursi di DPR. Dengan penghapusan presidential threshold, diperkirakan jumlah pasangan calon presiden bisa meningkat dari tiga pasangan di Pilpres 2024, menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pasangan pada Pilpres 2029,” urai Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, peningkatan jumlah kandidat capres tidak selalu menjadi indikasi positif bagi demokrasi. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa banyaknya kandidat capres yang muncul sering kali disertai dengan latar belakang politik yang kurang matang, visi misi yang terbatas, serta keterwakilan politik yang tidak proporsional. Sebagai contoh, dalam pemilu presiden Brasil tahun 2018 terdapat 13 kandidat yang bertarung. Hasilnya munculnya banyak calon presiden dengan pengalaman politik yang minimalis, serta menciptakan kebingungan di kalangan pemilih yang mencari figur pemimpin yang kredibel.

    Dosen tetap pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini memaparkan, peningkatan jumlah calon presiden juga dapat memicu risiko polarisasi di masyarakat. Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Polarisasi dapat terjadi antara pendukung berbagai calon presiden yang pada gilirannya dapat memperburuk kohesi sosial.

    Data dari lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat polarisasi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga riset LSI, data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 42% responden merasa bahwa politik di Indonesia semakin terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, kecenderungan ini dapat meningkat lebih lanjut.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, untuk mengatasi dampak negatif dari penghapusan presidential threshold, perlu ada langkah-langkah strategis. Pemerintah bersama DPR harus memperkuat regulasi dalam Pemilu, menciptakan standar kualitas bagi calon presiden, dan memastikan transparansi dana kampanye. Edukasi politik bagi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemilih dapat melakukan pemilihan dengan cerdas, memilih berdasarkan kualitas dan visi misi calon, bukan sekadar popularitas.

    “Tidak kalah penting perlu adanya peningkatan kapasitas partai politik dalam mengedukasi kader mereka mengenai pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Pelatihan dan pembinaan kader bisa membantu menyeleksi calon presiden yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka di untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Profil dan Harta Benyamin Davnie Menang Pilkada Tangsel, Dapat KTA Gerindra dari Marshel Widianto

    Profil dan Harta Benyamin Davnie Menang Pilkada Tangsel, Dapat KTA Gerindra dari Marshel Widianto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil dan harta Benyamin Davnie menduduki peringkat pertama rekapitulasi suara di Pilkada Kota Tangerang Selatan.

    KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan pasangan calon nomor 1 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan meraup suara terbanyak dengan memperoleh 354.027 suara. 

    Sementara pasangan calon nomor urut dua, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni meraih 212.740 suara.

    Pada Pilkada Tangsel 2024, Benyamin Davnie mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra dari komika Marshel Widianto.

    Marshel yang awalnya mendampingi Ahmad Riza Patria akhirnya pasangan tersebut mundur dari Pilkada Tangsel 2024.

    Marshel lalu diutus untuk memberikan KTA dan pin Partai Gerindra kepada Benyamin-Pilar di Kantor DPC Gerindra Tangsel.

    Jika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka pasangan Benyamin-Pilar akan menjadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Terpilih.

    Profil Benyamin Davnie

    Benyamin adalah Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021 hingga 2024.

    Benyamin merupakan mantan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode mendampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany yang menjabat sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021, dilansir benyamindavnie.com.

    KLIK SELENGKAPNYA Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Profil

    Nama: Drs. H. BENYAMIN DAVNIE

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 1 September 1958

    Agama: Islam

    Alamat: Kota Tangerang Selatan, Banten

    Pendidikan Terakhir: S1

    Pekerjaan:

    Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2024

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    1977-1982 S1 UNIVERSITAS PADJAJARAN
    1974-1976 SMA SMAN 1 TANGERANG    
    1971-1973 SMP SMPN 1 TANGERANG    
    1963-1970 SD SDN 6 TANGERANG

    Riwayat Kursus/Diklat

    1. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa UNPAD Bandung    UNPAD Bandung
    2. Basic Training HMI cabang Bandung, Jawa Barat    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung
    3. Training Administrasi Kependudukan Pemda Tingkat I se-Indonesia    Departemen Dalam Negeri.
    4. Diklat Pemantapan Administrasi Penduduk    Departemen Dalam Negeri
    5. Diklat Penyuluhan Hukum PTUN    Kejaksaan Tinggi.
    6. SPALA Angkatan XIII    Kepolisian Republik Indonesia.
    7. Diklat Pembangunan Desa terpadu    Departemen Dalam Negeri.
    8. SPAMA Angkatan I    Kepolisian Republik Indonesia
    9. Penataran Satu Atap Aparatur Kewilayahan    Departemen Dalam Negeri
    10. Diklat Orientasi Camat dan Pengelola Pembangunan Perkotaan    Departemen Dalam Negeri
    11. DIKLATPIM Tingkat II Angkatan IX    Departemen Dalam Negeri
    12. Diklat Pemantapan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan    Departemen Dalam Negeri
    13. Workshop Brainware Management Depdagri    Departemen Dalam Negeri
    14. Diklat Teknis Fungsional Kehumasan Nasional Angkatan VIII    Departemen Dalam Negeri
    15. Diklat Pembekalan Strategi Manajemen Reynald Kashali,Ph.D    Rumah Perubahan.com    
    16. Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia Lemhanas P3DA
    17. Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
    18. Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

    Riwayat Organisasi

    1. Anggota Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Tangerang.
    2. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Tangerang    
    3. Anggota Pengurus Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Tangerang
    4. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Bandung    
    5. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandung Jabar 
    6. Anggota Pengurus Senat Mahasiswa UNPAD Bandung.
    7. Perintis GP52 / Gedung Pemuda 52 Tangerang    .
    8. Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Tangerang 
    9. Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tangerang
    10. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang
    11. Penasehat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang.
    12. Pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang
    13 Wakil Ketua Paguyuban Warga Tangerang (PAWANG).    
    14. Pelindung Forum Komunitas Warga Tangerang, Provinsi Banten    
    15. Penasehat Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Tangerang
    16. Pembina Forum Kajian Kineja Muda (FK2M)    
    17. Penasehat Keluarga Alumni Mahasiswa Tangerang (GALANG)
    18. Anggota Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)
    19. Pendiri Radio El-Mizan Cakrawala Cemerlang Tangerang
    20. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang.
    21. Penasehat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten
    22. Penasehat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tangerang.
    23. Pembina Banten Education Centre
    24. Penasehat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Tangerang
    25. Anggota Komunitas Kybernolog (Ilmuan Pemerintah)
    26. Pembina The Tangerang Centre
    27. Pembina The Academia Centre
    28. Ketua Umum DKM Masjid Al Amjad Tigaraksa Tangerang
    29. Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tangerang.
    30. Pendiri Yayasan Tangerang Institute    Pendiri
    31. Penasehat Community Centre Bandara Soekarno Hatta.
    32. Wakil Ketua Komunitas Warga Banten, Kota Tangerang
    33. Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang Selatan. 
    34. Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tangerang Selatan

    Riwayat Tanda Penghargaan

    1990 Sertifikat Panglima Komando Daerah Militer Jaya oleh Panglima Komando Daerah Militer Jaya
    1992 Certificate of Participation Borobudur Run oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
    1993 Satya Lencana Karya Satya X Tahun    Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 10 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
    1995 Lencana Pasca Warsa II Pramuka    Gerakan oleh Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
    2002 Sertifikat Penghargaan Pejabat Aktivis Versi Koalisi LSM Forum Tangerang    
    2003 Lencana Dharma Bhakti Pramuka    Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
    2003 Satya Lencana Karya Satya XX Tahun    Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 20 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
    2006 Lencana Pasca Warsa IV Pramuka    Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
    2006 Lencana Melati Pramuka    Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia    
    2013 Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun    Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 30 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
    2022 Satya Lencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha Karang Taruna

    Harta Kekayaan

    Menjadi kepala daerah tiga periode, TribunJakarta menyoroti harta kekayaan Benyamin dari periode ke periode.

    2010

    Pada 2010, Benyamin Davnie yang terpilih menjadi Wakil Wali Kota Tangsel periode pertamanya (2011-2016).

    Benyamin pun melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp 1.188.485.663.

    Mantan Camat Ciledug itu memiliki dua bidang tanah di Kota Tangerang senilai Rp 560.780.000 dan Rp 366.880.000.

    Benyamin yang hobi mengoleksi mobil tua, saat itu memiliki Toyota Corolla (1977), Toyota Starlet (1992), Honda Stream (2002) dan motor Kawasaki (2005) senilai Rp 260.000.000.

    Harta Benyamin saat itu juga berupa kas dan setara kas senilai Rp 825.663.

    2016

    Setelah satu periode menjabat, harta Benyamin melonjak. Hal itu terlihat dari laporan LHKPN pada 27 Mei 2016.

    Pada awal periode keduanya menjadi Wakil Wali Kota Tangsel, harta Benyamin menjadi sebesar Rp 4.637.903.444.

    Kepemilikan tanah Benyamin berkurang di Kota Tangerang menjadi hanya sebidang, namun ia memiliki bidang ytanah baru di Tangsel. Jika ditotal nilainya Rp 1.602.275.000.

    Sementara, kepemilikan mobil Benyamin berubah. Ia kini memiliki mobil Toyota (1996) tidak dijelaskan mereknya, Toyota Kijang (2015), Mitsubishi Pajero (2016), Honda HR-V (2016) dan motor Piaggio (2014), yang jika ditotal nilainya Rp 1.385.500.000.

    Kas dan setara kas Benyamin pada 2016 sebanyak Rp 2.572.006.979.

    Pada tahun 2016 ini, Benyamin juga punya utang senilai Rp 921.878.535.

    2021

    Dua periode menjabat orang nomor dua di Tangsel, harta Benyamin justru turun jumlahnya.

    Benyamin lapor LHKPN pada 21 Maret 2022 untuk periode 2021, sebesar Rp 3.650.539.116.

    Benyamin mengawali periode pertamanya sebagai Wali Kota Tangsel dengan kekayaan yang merosot sebanyak Rp 987.364.328, jika dibandingkan dengan periode 2016.

    Sebagian besar harta Benyamin tahun ini berupa tiga bidang tanah, satu di Tangsel, dua di Kota Tangerang, dengan total nilai Rp 2.650.000.000.

    Sementara, untuk kendaraan, Benyamin tidak punya motor, tapi memiliki empat koleksi mobil.

    Mobil Benyamin adalah Mitsubishi Pajero (2016), Honda Cielo (1997), Mercy (1989) dan Mercy (1984), dengan total nilai Rp 635.000.000.

    Benyamin juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp 25.000.000 dan kas senilai Rp 1.355.971.95.

    Sementara, utang Benyamin pada 2021 sebanyak Rp 1.015.432.842.

    2023

    Terkini, Benyamin melaporkan LHKPN pada 5 Januari 2024 untuk periode 2023.

    Jumlah kekayaannya pada 2023 sebesar Rp 5.558.710.979, naik Rp 1.908.171.863 dari periode 2021.

    Pada 2023, kepemilikan tiga bidang tanah Benyamin masih sama dengan 2021, hanya saja nilainya naik menjadi Rp 3.250.000.000.

    Sementara itu, kepemilikan mobil Benyamin bertambah.

    Di garasinya kini ada Mitsubishi Honda Cielo (1997), Mercy (1989) dan Mercy (1984), Hyundai Creta (2022), Toyota Innova Zenix (2023) dan Mercy (1985). Total nilai semua mobil milik Benyamin sebesar Rp 1.290.000.000.

    Selain itu Benyamin memiliki harta bergerak lainnya Rp 20.000.000 dan kas sebesar Rp 1.238.358.248.

    Utang Benyamin tahun 2023 sebanyak Rp 239.647.269. (TribunJakarta.com/TribunSumsel

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Intip, Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilgub Jawa Barat 2024

    Intip, Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilgub Jawa Barat 2024

    Paslon nomor urut keempat diusung oleh sekitar 11 partai yaitu PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PSI, hingga Partai Gelora Indonesia.

    Profil Dedi Mulyadi

    Dedi Mulyadi merupakan kelahiran 12 April 1971 di Subang dan menjadi paslon yang cukup populer di antara masyarakat Jawa Barat. Pasalnya ia tidak hanya aktif dalam dunia politik tetapi juga memanfaatkan sosial media untuk membagikan aktivitasnya.

    Pria berusia 53 tahun itu pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Kemudian dikenal sebagai sosok yang kental akan budaya khususnya budaya Sunda yang sering ditampilkannya.

    Riwayat Pendidikan

    SDN Sukabakti (1979-1984).
    SMPN 1 Kalijati (1985-1987).
    SMAN Purwadadi (1987-1990).
    S1 – Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (1996-1999).
    S2 – Universitas Widyatama (2020-2022).

    Riwayat Organisasi

    1. DPC FSPSI sebagai Wakil Ketua (1995-1997).

    2. PP SPTSK KSPSI sebagai Sekretaris (1997-1998).

    3. KAHMI Purwakarta sebagai Sekretaris (2000-2022).

    4. DPD Partai Golkar Kab. Purwakarta sebagai Ketua (2004-2007).

    5. Partai Gerindra sebagai Wakil Dewan Pembina (2023-2028).

    6. GM FKPPI sebagai Wakil Ketua (2000-2022).

    7. HMI sebagai Ketua Umum (1990-1994).

    8. PC Pemuda Muslimin Indonesia sebagai Ketua (2000-2022).

    9. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta sebagai Ketua (2005-2015).

    10. DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua (2016-2020).

    Profil Erwan Setiawan

    Erwan Setiawan merupakan seorang pria kelahiran 29 Juli 1970 di Bandung dan dikenal sebagai politisi dari Partai Demokrat. Saat ini dia telah bergabung dengan Partai Golkar dan dikenal sebagai putra sulung dari Bos Persib, Umuh Muchtar.

    Selain itu, Erwan juga pernah mencalonkan diri dalam Pileg 2009 dan menang menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan ditunjuk jadi Ketua DPRD Kota Bandung. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

    Riwayat Pendidikan

    SDN Santo Yusuf (1977-1983).
    SMP BPI 1 (1983-1986).
    SMA BPI 1 (1986-1989).
    S1 – Universitas Langlangbuana (2006-2008).

    Riwayat Organisasi

    1. DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang sebagai Ketua Dewan Pembina (2020-2022).

    2. DPP Kosgoro sebagai Wakil Ketua (2023-2024).

    3. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka sebagai Ketua (2024-2029).

    4. PSSI Kab. Sumedang sebagai Dewan (2018-2022).

    5. PSSI Jawa Barat sebagai Exco Anggota (2021-2025).

    6. DPC Partai Demokrat Kota Bandung sebagai Ketua (2007-2018).

    7. DPD Golkar Jawa Barat sebagai Wakil Bendahara (2023-2024).

    8. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka sebagai Ketua (2018-2023).

    9. Tarung Derajat Kota Bandung sebagai Ketua (2007-2017).

    10. PSSI Kab. Sumedang sebagai Dewan Penasihat (2022-2026).

  • Bamsoet Beri Apresiasi Pemutaran Perdana Film ‘Anak Kolong’

    Bamsoet Beri Apresiasi Pemutaran Perdana Film ‘Anak Kolong’

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengapresiasi pemutaran perdana film ‘Anak Kolong’. Film ‘Anak Kolong’ mengambil setting tahun 90-an dengan kehidupan keluarga TNI-Polri di dalam asrama yang khas.

    Menurut Ketua MPR RI ke-15 ini, film ‘Anak Kolong’ diharapkan mampu menginspirasi generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai kebhinekaan.

    “Film ‘Anak Kolong’ memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada audiensnya. Pesan yang ingin disampaikan antara lain nasionalisme, kebangsaan dan cinta tanah air, menyebarkan semangat persatuan, persahabatan dan kesetiakawanan, membangkitkan kembali kebanggaan sebagai putra-putri TNI/Polri dan meramaikan kembali literasi-literasi kebangsaan yang berkarakter,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, film ‘Anak Kolong’ bercerita mengenai karakter persahabatan remaja dengan latar belakang sebagai putra dan putri dari orang tua yang berprofesi sebagai TNI-Polri.

    Cerita berkembang seputar bagaimana kelima remaja tersebut bersahabat dan berjuang untuk menggapai cita-cita di tengah berbagai problematika khas remaja. Meskipun dikelilingi oleh dunia yang disiplin, anak-anak dalam film ini tetap harus berjuang untuk menemukan identitas diri dan kebahagiaan.

    Anggota DPR ini memaparkan, pesan moral lainnya adalah tentang pentingnya bermimpi dan berjuang untuk mencapai cita-cita. Tokoh-tokoh dalam film ‘Anak Kolong’ menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, namun mereka tidak kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

    “Film ‘Anak Kolong’ juga menyajikan tema toleransi dan penerimaan perbedaan. Di dalam cerita, karakter-karakter yang berbeda latar belakang dan karakter diperlihatkan saling memahami dan menghormati. Pesan ini sangat relevan di tengah masyarakat yang semakin beragam. Mengajak generasi muda untuk belajar menghargai perbedaan serta menjalin hubungan baik dengan teman-teman dari berbagai latar belakang yang ada,” pungkas Bamsoet.

    Film ‘Anak Kolong’ dibintangi antara lain oleh Junior Roberts, Aisyah Aqilah, Antonio Blanco, Bonni Saputra, Suheil Bisyir, Rizky Hanggono dan William Roberts. Selain itu, sejumlah tokoh juga ikut serta bermain antara lain Bamsoet, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo serta Menteri Perindustrian RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita.

    (anl/ega)