Xcloud.id

Organisasi: FKPPI

  • Hercules Singgung Jenderal Ompong yang Ingin Tumpas Ormas: Mau Gigit Pakai Apa?

    Hercules Singgung Jenderal Ompong yang Ingin Tumpas Ormas: Mau Gigit Pakai Apa?

    GELORA.CO – Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules tampak meradang saat merespon pernyataan Mayjen (Purn) TNI Rodon Pedrason yang meminta agar ormas berseragam militer dibubarkan.

    Disitat dari channel YouTube GRIB TV, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan tersebut. 

    Mantan penguasa Tanah Abang itu menyampaikan keberatannya di sela-sela acara Pramilat GRIB Jaya di Hotel Akasia, Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Jumat, 21 Maret 2025. 

    Ia menegaskan bahwa ormas di Indonesia terdiri dari warga negara yang sah, termasuk di dalamnya para ulama.

    “Saya menyayangkan itu, dia bilang ormas harus ditumpas. Lah ormas ini warga negara Indonesia semua loh, di sini ada habib kita undang, ada ustaz kita undang. Apalagi saya ini panglima MP3 (Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia) saya panglimanya,” kata Hercules.

    Selain itu, ia juga mengaku sebagai panglima lagi Forum Pondok Pesantren atau FPP se-Jawa Barat.

    “Kemarin saya diangkat di Gedung Sate jadi terlibat di sini bukan hanya ormas GRIB aja, di sini ada kiai-kiai besar,” tuturnya. 

    Lebih lanjut Hercules menilai bahwa pernyataan jenderal purnawirawan tersebut tidak pantas, mengingat yang bersangkutan sudah pensiun dan seharusnya tidak lagi membuat pernyataan provokatif. 

    Terlebih lagi Polri dan TNI saja tidak pernah mengeluarkan pernyataan akan menumpas ormas. 

    “Ini dulu masih aktif enggak berani bilang tumpas, sekarang sudah pensiun, udah gigi ompong mau ditumpas. Gigit pakai apa? Kan sudah pensiun, gigi ompong,” katanya.

    Menurut Hercules, sebaiknya pensiunan jenderal itu fokus pada kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering menyerang aparat TNI-Polri. 

    “Tumpas itu Pak Jenderal gigi ompong, sudah pensiun tumpaslah OPM, dari pada TNI Polri kita di sana dibunuh. Kalau dibalas bilangnya pelanggaran HAM,” ujar Hercules. 

    “Tolonglah jenderal gigi ompong sudah pensiun, kamu sana kamu tumpas itu (OPM),” sambungnya.  

    Lebih lanjut Hercules mengingatkan, bahwa ormas-ormas seperti GRIB Jaya, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Pemuda Pancamarga, FKPPI dan lainnya memiliki anggota dalam jumlah besar. 

    Ia meminta agar jenderal purnawirawan tersebut segera meminta maaf atas ucapannya yang dinilai merendahkan keberadaan ormas di Indonesia. 

  • Waka MPR: Generasi muda jadi pilar kedaulatan dan kemandirian bangsa

    Waka MPR: Generasi muda jadi pilar kedaulatan dan kemandirian bangsa

    FKPPI harus mampu menerjemahkan keterlibatan teknologi dalam kehidupan, keseharian, dan perkembangan kebutuhan bangsa kita.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting menjadi jembatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan, menjadi penggerak dalam mewujudkan kemandirian bangsa, dan menjaga kedaulatan NKRI.

    Ibas menyebut salah satunya adalah melalui generasi muda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI).

    “Kami patut bersyukur dan bangga menjadi ‘anak kolong’, menjadi keluarga TNI/Polri. Tidak mudah, penuh tantangan dan dinamika. Banyak suka dan duka. Terkadang belum cukup diberi apresiasi dan masih minim kesejahteraannya,” kata Ibas dalam Audiensi FKPPI Tangguh, Merakyat, dan Sejahtera “Penjaga Kedaulatan Bangsa” di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/3), sebagaimana dikutip di Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Keluarga Besar (KB) FKPPI, termasuk Generasi Muda (GM) FKPPI, yang turut setia dalam persatuan Ibu Pertiwi.

    Ibas berharap agar GM FKPPI sebagai forum anak muda mampu menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan zaman.

    “Saya berharap teman-teman FKPPI harus mampu menerjemahkan keterlibatan teknologi dalam kehidupan, keseharian, dan perkembangan kebutuhan bangsa kita,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, “Apalagi, kita tahu ada artificial intelligence (AI). Jangan-jangan peperangan ke depan itu sudah menggunakan AI. Dan itu sudah diperlihatkan dari berbagai negara yang maju, menggunakan peralatan perang tanpa awak, simulator peperangan dengan menggunakan AI.”

    Selain siap menghadapi perkembangan zaman, KB FKPPI dan GM FKPPI juga harus mampu menjadi penghubung antarelemen masyarakat.

    “FKPPI harus bisa menjadi jembatan untuk mendengar, sinergi, atau bekerja sama dengan yang tua hingga yang muda. Memastikan agar kesejahteraan masyarakat kita juga benar-benar tercipta,” tegas Ibas.

    Menurut dia, kolaborasi adalah kunci dari partisipasi FKPPI untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendidikan generasi muda. Berkolaborasi yang dimaksudkannya adalah sebagai mitra strategis pemerintah, bersama masyarakat untuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

    Dikemukakan pula tantangan lain yang harus dipersiapkan secara berkelanjutan, yaitu maraknya peperangan dan terasanya konflik yang tengah terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, FKPPI harus menjadi pilar utama selain TNI/Polri dalam melindungi tanah air.

    Oleh karena itu, Ibas mengajak untuk sama-sama berpegangan tangan dan solid dalam bingkai nilai-nilai Pancasila.

    “Saya ingin menggarisbawahi untuk kita semuanya, tetaplah solid. Harus lebih kuat dan militan dalam bingkai-bingkai Pancasila. Kita punya landasan, ideologi, kita nasionalis, kita patriotik, dan Pancasila telah membuktikan kita untuk mempersatukan negeri ini menjadi landasan Ideologi dan memberikan kemudahan dalam pembangunan dan kesejahteraan,” paparnya.

    Salah satu peserta bernama Elisabeth, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak GM FKPPI, pada kesempatan itu menyampaikan aspirasinya.

    Elizabeth menyebut salah satu program pemerintah strategis terkait dengan ketahanan pangan.

    Ia berharap program tersebut juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda.

    “Anak kolong seperti kami terlahir mendukung program pemerintah, tinggal bagaimana senior-senior memanfaatkan potensi generasi muda di seluruh pelosok Indonesia. Misalnya, ada petani milenial dan pengembangan UMKM skala besar, supaya dapat menyukseskan program pemerintah secara maksimal berkelanjutan,” ucapnya.

    Pada acara ini hadir sejumlah pengurus KB FKPPI dan GM FKPPI, di antaranya Mohammad Shalahuddin, Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan KB FKPPI; Robi Achyar Siregar, Ketua PD IX GM FKPPI DKI Jaya; Nazareth P. Simanungkalit, Sekretaris PD IX GM FKPPI DKI Jaya; dan Leonardo Sirait Ketua PC 0903 GM FKPPI Jakarta Barat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: RUU TNI harus tetap kedepankan supremasi sipil

    Wakil Ketua MPR: RUU TNI harus tetap kedepankan supremasi sipil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNl) harus tetap mengedepankan supremasi sipil.

    Selain itu, Ibas sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan pelibatan TNI di ranah sipil dalam RUU TNI harus bersifat memperkuat, bukan menyimpang dari jalur semestinya. Sebab, TNI berperan besar dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara.

    “RUU TNI ini adalah produk yang kita revisi bersama melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sejauh ini, sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal pasal tertentu. Kita ingin supremasi sipil tetap dikedepankan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya,” ucap dia.

    Menurut Ibas, TNI merupakan pilar utama pengawal kedaulatan negara. Terlebih, saat ini ancaman bangsa bukan hanya kedaulatan senjata fisik atau perang, tetapi juga dalam bentuk operasi militer selain perang, seperti penanganan terorisme, bencana, dan narkotika.

    “TNI adalah pengawal kedaulatan negara. Bayangkan, distorsi kita bukan fisik, senjata, bom, sekarang bahkan mengarah ke perangnya narkotika. Perangnya judi online dan perangnya pinjaman online ilegal,” kata Ibas.

    Oleh sebab itu, dia menilai, RUU TNI perlu tetap membahas batasan yang jelas mengenai keterlibatan TNI di ranah sipil. Ia meyakini hal tersebut bukan bentuk menghidupkan kembali dwifungsi militer.

    “Saya yakin, tidak akan masuk ke ranah-ranah yang tidak diperlukan. Untuk itu, ada pembatasan bagi TNI yang bisa terlibat di ranah-ranah sipil tersebut; karena itu bagian dari supremasi sipil dan bukan kembali ke dwifungsi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan aturan, khususnya mengenai keharusan mengundurkan diri bagi prajurit yang ingin bekerja di ranah sipil.

    Dalam hal ini, Ibas mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang melepaskan karier militernya sebelum berkecimpung di dunia politik.

    Ibas menyebut aturan pelibatan TNI di ranah sipil dibentuk bukan untuk penyimpangan, tetapi justru penguatan. Ia mengaku akan berada di garda terdepan jika ada aturan yang berdampak buruk bagi bangsa.

    “Saya pun akan protes jika ada yang tidak sesuai, dan saya akan berada di depan menyampaikan pandangan-pandangan yang objektif,” katanya.

    Jangan sampai, imbuh Ibas, jasa TNI sejak masa lampau dalam menjaga kedaulatan negara rusak karena isu RUU TNI. Untuk itu, ia mengajak masyarakat mengawal proses legislasinya.

    Ibas menyampaikan pandangannya itu ketika menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/3).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kodam Kasuari optimalkan komponen cadangan untuk pertahanan negara

    Kodam Kasuari optimalkan komponen cadangan untuk pertahanan negara

    Kita harus menyadari bersama bahwa pertahanan negara itulah milik kita bersama.

    Manokwari (ANTARA) – Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari terus berupaya mengoptimalkan komponen cadangan (komcad) seperti warga negara sipil di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mendukung pertahanan negara.

    Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Jumat, menyebutkan salah satu cara untuk mengoptimalkan komcad adalah dengan melakukan latihan menembak bersama.

    Pada kesempatan itu, pihaknya mengajak teman-teman pimpinan media, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI), serta Perbakin untuk berpartisipasi untuk mengasah ketrampilan dan insting menembak.

    Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, satuan komponen strategis setingkat kodam perlu menyiapkan komponen cadangan dengan berbagai keterampilan bela negara seperti kemampuan menembak dan kemampuan bela diri.

    Komcad juga sudah dibentuk oleh Kementerian Pertahanan yang saat ini jumlahnya sekitar 20.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Namun, kata dia, dengan berbagai tantangan seperti anggaran, sebaran komcad yang dibentuk Kemenhan masih kurang untuk mencukupi seluruh provinsi di Indonesia.

    Dengan begitu, Kodam Kasuari diharapkan mampu mengatasi keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan komcad di wilayah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Pangdam berharap latihan menembak bersama meski bersifat fun game dapat terjalin satu ikatan emosional komunikasi yang baik antara TNI dan komcad sehingga bisa mewujudkan rasa dan niat membela negara.

    Latihan menembak, menurut Mayjen TNI Jimmy,​​​​​​ juga dapat membentuk kedisiplinan, kesabaran, kepercayaan diri, dan pengelolaan emosi bagi masing-masing individu.

    “Kita harus menyadari bersama bahwa pertahanan negara itulah milik kita bersama sehingga komcad bisa menjadi bagian dari komponen pendukung TNI jika terjadi perang yang berkepanjangan atau keadaan darurat nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mafia Tanah Jadi Isu Sistemik, Bamsoet: Perlu Upaya Komprehensif

    Mafia Tanah Jadi Isu Sistemik, Bamsoet: Perlu Upaya Komprehensif

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan permasalahan tanah di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah kepada lembaga pembiayaan karena tekanan ekonomi, kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk jaringan mafia tanah.

    Mafia tanah melibatkan oknum dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Bamsoet mengungkapkan, praktik ini akan semakin merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia jika tidak segera ditangani secara komprehensif.

    “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan penegakan hukum yang tegas, praktik mafia tanah dapat dicegah dan masyarakat lemah dapat terlindungi dari kerugian ekonomi dan sosial. Reformasi sistem pertanahan serta peningkatan transparansi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (1/3/2025).

    Bamsoet juga menjelaskan, mafia tanah merupakan sindikat yang beroperasi secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam sistem administrasi pertanahan. Modus operandi yang sering digunakan antara lain pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, pendudukan ilegal, dan jual beli tanah sengketa.

    Keterlibatan oknum pejabat, aparat penegak hukum, dan profesi terkait seperti notaris memperumit penanganan kasus ini. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menuntaskan 62 kasus mafia tanah dengan 159 orang menjadi tersangka.

    “Sepanjang tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menuntaskan 62 kasus mafia tanah dengan menetapkan 159 orang sebagai tersangka. Namun, jumlah ini belum mencerminkan keseluruhan permasalahan yang ada, mengingat banyaknya kasus yang belum terungkap,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, dalam memberantas mafia tanah, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, lembaga pembiayaan, balai lelang, kurator, hingga notaris.

    Perbankan/lembaga pembiayaan merupakan pihak yang memberikan kredit dengan jaminan tanah atau properti. Namun, jika lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang menampung Cessie, maka risiko ketidakadilan bagi masyarakat menjadi sangat tinggi.

    “Balai lelang memiliki peranan penting dalam menjual agunan dari lembaga pembiayaan. Jika terjadi kolusi antara pihak-pihak ini, maka hasil dari lelang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa oknum, sementara masyarakat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban,” urai Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, kurator dan notaris juga harus dilibatkan, karena bertugas untuk menjustifikasi sah atau tidaknya perubahan status agunan tanah. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan manipulasi, sehingga upaya pemberantasan mafia tanah semakin sulit dilakukan.

    Bamsoet juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak kepemilikan tanah dan prosedur legal dalam transaksi tanah, sehingga terciptalah keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata.

    “Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan prosedur legal yang harus ditempuh dalam transaksi pertanahan. Melindungi hak atas tanah dan properti masyarakat adalah langkah penting menuju keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan ETF Kripto: Sejalan Tren Global

    Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan ETF Kripto: Sejalan Tren Global

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis aset kripto. Rencana ini dinilai merupakan langkah penting untuk memajukan ekosistem kripto di Indonesia.

    Menurutnya, dengan regulasi yang tepat dan kerja sama yang baik antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ETF kripto dapat menjadi instrumen investasi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak.

    Diketahui, saat ini minat masyarakat terhadap investasi kripto terus meningkat. Hingga akhir 2024, tercatat jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat, dan tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko yang dapat muncul bagi investor pun menjadi sangat besar.

    “Rencana penerapan ETF berbasis kripto oleh OJK merupakan langkah menuju masa depan investasi yang lebih aman dan terstruktur. Dengan meningkatnya jumlah investor kripto dan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis, regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Dengan penerapan ETF berbasis kripto yang baik, Indonesia dapat menjadi salah satu negara unggulan dalam bidang investasi digital di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (17/2/25).

    Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan dukungan terhadap pengembangan ETF berbasis kripto karena kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih mudah dan aman kepada investor.

    Menurutnya, dengan menggunakan instrumen ETF, investor tidak perlu melakukan pembelian dan penyimpanan aset kripto secara langsung, yang sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat awam. Pasalnya, ETF menawarkan bentuk investasi yang lebih terstruktur dan dapat diperdagangkan di bursa efek, sehingga meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar.

    “Penerapan ETF disertai dengan regulasi yang ketat akan meminimalisir risiko. Keputusan mengenai jenis aset kripto yang dapat digunakan sebagai underlying asset ETF akan didasarkan pada kriteria tertentu yang menjamin keberlanjutan dan keamanan pasar. Dengan langkah ini, OJK menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi volatilitas tinggi yang sering kali terjadi di pasar aset kripto,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan dukungan terhadap rencana penerapan ETF berbasis kripto juga berkaitan dengan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi aset kripto. Dengan adanya ETF berbasis kripto, kegiatan transaksi akan lebih terpantau, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan manipulasi pasar. Transparansi yang diberikan melalui ETF menjadi salah satu aspek krusial yang dapat diberikan agar masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

    “Rencana penerapan ETF kripto di Indonesia juga sejalan dengan tren global di mana semakin banyak negara yang mengatur instrumen investasi ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jerman telah memiliki ETF kripto yang diperdagangkan di bursa efek mereka. Instrumen ini tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara. Dengan meningkatnya jumlah investor, potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang baru dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.

    (akd/ega)

  • Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

    Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kediaman Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pengggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditangani KPK.

    Sebelumnya, terkait kasus yang sama, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus mantan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tengah Ahmad Ali.

    Satu tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ahmad Ali di Kompleks Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jalan Taman Kebon Jeruk Utama, Blok H2 nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dari penggeledahan yang berlangsung sejak pagi ini, penyidik menyita dokumen, tas, jam tangan, hingga uang dalam mata uang rupiah dan valas.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah rumah pimpinan ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

    Dari penggeledahan di kediaman orang nomor satu ormas Pemuda Pancasila itu, tim KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    “Hasil sita rumah JS: 11 kendaraan bermotor roda empat,” jelas Tessa.

    KPK menyatakan penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan Japto adalah dalam rangka mencari, menyita dan memulihkan aset-aset diduga hasil gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

    Said Amin pun telah diperiksa pihak KPK pada 27 Juni 2024.

    Penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

    KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

    Diberitakan, eks Bupati Kukar Rita Widyasari sejak 2017 menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur atas vonis 10 tahun penjara.

    Ia terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Dalam perkembangannya, pihak KPK menemukan bukti adanya pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan Rita Widyasari.

    Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

    Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

    Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

    Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

    Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 436 miliar. 

    Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

    Profil Japto Soerjosoemarno

    Tokoh pemuda dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949 (usia 73).

    Lahir di Surakarta atau Solo, Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat.

    Japto merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Purn) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo  Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius, serta adik dari artis Marini Soerjosoemarno.

    GRATIFIKASI HASIL TAMBANG – Presiden Joko Widodo mendapat kartu anggota luar biasa dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KPK kini mengusut kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang diduga melibatkan Japto.

    Japto menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

    – Organisasi

    Japto muda pada usia 21 tahun sempat mendirikan geng bernama Siliwangi Boys Club alias Siliwangi Boys Communitty (SBC) di lingkungan tempat tinggalnya di Siliwangi, komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, ia terjun ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila.

    Hal itu bermula dari Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, hingga terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini.

    Mengutip Wikipedia, pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu – Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019.

    Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Ia pun disebut-sebut menjadi satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut lantaran memimpin ormas PP sejak 1981 atau sekitar 44 tahun.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

    Di samping bergelut di dunia politik, dia juga adalah seorang tokoh penyayang dan pelestarian binatang WWF.

    Namun, ia ia juga mempunyai hobi berburu yang dapat dilihat dari trophy yang diperolehnya dari “Big Five” di Afrika dan serta koleksi binatang-binatang yang di-offset seperti hidup yang menghiasi interior rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta.

    – Politik: Dirikan Partai Patriot hingga Dukung Anies di Pilpres 2024

    Japto juga terjun ke dunia politik pada 2001. Ia mendirikan Partai Patriot, sebelumnya bernama Partai Patriot Pancasila, pada 1 Oktober 2001.

    Partai Patriot lahir dibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila (PP).

    Partai dengan simbol burung garuda Patriot itu pun ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Japto Soerjosoemarno bergabung dalam jajaran tim pemenangan dari capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Ia mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, yang bekerja di bawah pimpinan ketua K.H Syukron Makmun.

    Japto merupakan salah satu dari tujuh orang wakil ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN. Adapun enam orang wakil ketua lainnya adalah Letjen (Purn) Sutiyoso, Muhammad Hidayat Nur Wahid, K.H. Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, Komjen Oegroseno.
     

     

  • Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno, Ketum Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno, Ketum Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno, atau yang lebih dikenal sebagai Japto Soerjosoemarno, lahir pada 16 Desember 1949 di Surakarta, Jawa Tengah. Dia adalah sosok yang disegani di dunia organisasi kemasyarakatan dan politik Indonesia.

    Japto Soerjosoemarno dikenal sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) sejak 1981 dan telah memimpin ormas tersebut selama lebih dari tiga dekade.

    Dia berasal dari keluarga ningrat dengan garis keturunan dari Keraton Mangkunegaran. Ayahnya, Mayor Jenderal (Purn.) Ir. KPH Soetarjo Soerjosoemarno, adalah cucu Mangkunegoro V dan memiliki hubungan keluarga dengan Siti Hartinah (Tien Soeharto), istri Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Sementara itu, ibunya, Dolly Soerjosoemarno-Zegerius, merupakan seorang wanita berdarah Yahudi-Belanda.

    Dalam dunia politik, Japto Soerjosoemarno pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Patriot dan aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI).

    Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno

    Sebagai tokoh ormas dan politik, Japto Soerjosoemarno dikenal memiliki kekayaan yang cukup besar. Ia memiliki berbagai aset, termasuk properti, kendaraan mewah, dan bisnis di berbagai sektor. Salah satu properti miliknya yang sempat menjadi sorotan adalah rumah di Jalan Ciasem/Citandui, Menteng, Jakarta Pusat, yang sebelumnya ditempati oleh Wanda Hamidah dan keluarganya.

    Menurut laporan yang beredar, Japto membeli tanah tersebut pada 2010, dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas properti itu diterbitkan pada 2012. Namun, sengketa kepemilikan rumah ini memunculkan kontroversi, terutama setelah terjadi pengosongan paksa oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

    Selain properti di Menteng, Japto Soerjosoemarno juga diketahui memiliki aset lainnya, termasuk tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis. Tidak hanya itu, ia juga memiliki koleksi kendaraan mewah yang mencakup mobil-mobil premium dengan nilai miliaran rupiah.

    Penggeledahan dan Penyitaan Aset oleh KPKPada 5 Februari 2025, nama Japto kembali menjadi sorotan setelah rumahnya di Jakarta Selatan digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita:

    11 mobil mewah Sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing Dokumen serta barang bukti elektronik

    Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. KPK tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Japto dalam skema penerimaan gratifikasi yang terkait dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Sebelumnya, KPK juga menyita total uang sebesar Rp476 miliar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait kasus Rita Widyasari. Penyitaan ini mencakup:

    Rp350 miliar dari 36 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait USD 6,28 juta atau sekitar Rp102,2 miliar dari 15 rekening terkait SGD 2 juta atau sekitar Rp23,7 miliar dari satu rekening pihak terkait

    KPK menduga bahwa uang yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Rita Widyasari.

    Kontroversi dan Dampak

    Keterlibatan Japto Soerjosoemarno dalam kasus ini memicu perdebatan di masyarakat. Sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto dikenal sebagai figur yang berpengaruh, terutama dalam dunia ormas dan politik. Namun, penggeledahan oleh KPK menunjukkan adanya dugaan aliran dana yang mencurigakan terkait kepemilikan asetnya.

    Kasus ini juga menimbulkan spekulasi mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan bisnis dan politik yang berkaitan dengan Japto. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Japto terkait penggeledahan dan penyitaan aset tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosok Japto Soerjosoemarno, Ketua Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    Sosok Japto Soerjosoemarno, Ketua Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025), digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya, 11 mobil, uang rupiah, dan valuta asing (valas) berhasil disita KPK.

    Japto Soerjosoemarno merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Ia dikenal sebagai ketua umum majelis pimpinan nasional (MPN) Pemuda Pancasila yang telah memimpin organisasi tersebut selama lebih dari tiga dekade.

    Lantas, siapa sebenarnya sosok Japto Soerjosoemarno ini? Berikut profil, perjalanan karier, serta kiprahnya di dunia organisasi.

    Sosok Japto Soerjosoemarno

    Latar Belakang dan Keluarga

    Japto Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949. Ia adalah putra dari Mayor Jenderal (Purn.) Ir. KPH Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Mangkunegaran dan merupakan cucu dari Mangkunegoro V. Sementara itu, ibunya yang berkebangsaan Belanda pernah menjadi atlet nasional Indonesia di cabang olahraga bridge.

    Selain memiliki latar belakang keluarga yang kuat, Japto juga memiliki hubungan kekerabatan dengan aktris senior Indonesia, K.R.Ay Marini Burhan, yang merupakan kakaknya. Japto menikah dengan Retno Suciati dan dikaruniai tiga anak.

    Perjalanan Karier

    Perjalanan kariernya di Pemuda Pancasila dimulai pada tahun 1981, ketika ia terpilih sebagai ketua umum MPN Pemuda Pancasila dalam Musyawarah Agung III yang digelar di Cibubur. Sejak saat itu, ia terus mempertahankan posisinya melalui berbagai musyawarah organisasi.

    Pada Musyawarah Agung VIII tahun 2009 di Asrama Haji Pondok Gede, Japto kembali dikukuhkan sebagai pemimpin Pemuda Pancasila untuk periode hingga 2014. Kemudian, dalam Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila yang berlangsung pada Oktober 2019, ia kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun berikutnya.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, Japto juga berperan dalam Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI), organisasi yang menaungi anak-anak purnawirawan TNI dan Polri.

    Kiprah dalam Dunia Organisasi

    Sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto telah membawa organisasi tersebut menjadi salah satu ormas yang berpengaruh di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Pemuda Pancasila berkembang menjadi organisasi yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah.

    Namun, kepemimpinannya juga tidak lepas dari sorotan. Baru-baru ini, rumah Japto dikabarkan menjadi sasaran penggeledahan oleh KPK. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatannya dalam kasus hukum tertentu.

    Sebagai tokoh yang telah lama berkecimpung dalam organisasi dan politik Indonesia, perjalanan Japto Soerjosoemarno tetap menjadi sorotan publik. 

  • Kodim 0814/Jombang dan Persit KCK Gelar Donor Darah, Ratusan Peserta Antusias

    Kodim 0814/Jombang dan Persit KCK Gelar Donor Darah, Ratusan Peserta Antusias

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati HUT Ke-79 Persit KCK (Kartika Candra Kirana), Kodim 0814/Jombang bersama anggota menggelar kegiatan donor darah di aula setempat, Rabu (22/1/2025).

    Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar, FKPPI, anggota Persit, anggota Kodim, anggota Polres, serta jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

    Acara dibuka oleh Komandan Kodim 0814/Jombang, Letkol Kav Devid Eko Junanto, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah. Di antaranya Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Ketua DPRD Hadi Atmaji, mantan Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno, serta Ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Jombang, Soeharto.

    Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta menjalani skrining ketat, termasuk pemeriksaan tekanan darah, golongan darah, dan kondisi medis lainnya. Peserta yang memenuhi syarat langsung mengikuti proses donor darah.

    Komandan Kodim 0814/Jombang Letkol Kav Devid Eko Junanto menuturkan bahwa kegiatan donor darah ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 Persit KCK. Tingginya animo peserta terlihat dari jumlah pendonor yang mencapai 300 orang.

    Menurut Devid, kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta upaya menjaga kesehatan anggota. “Selain itu, tujuannya untuk menjaga kesehatan anggota. Karena dengan donor darah, tubuh semakin sehat,” ujarnya.

    Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengungkapkan rasa bangganya terhadap aksi sosial ini. “Ini kegiatan positif. Karena membantu sesama. Kami dari DPRD Jombang sangat mengapresiasi. Sangat bagus dan bernilai kemanusiaan,” kata Hadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.

    Ketua PMI Jombang Soeharto menyerahkan piagam penghargaan kepada Komandan Kodim 0814/Jombang, Letkol Kav Devid Eko Junanto

    Hal senada disampaikan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan. Bahkan, pihak kepolisian juga berencana menggelar kegiatan serupa dalam waktu dekat. “Sangat bermanfaat. Untuk itu, kami juga akan menggelar donor darah,” tuturnya.

    Sebagai bentuk penghargaan, Ketua PMI Jombang, Soeharto, menyerahkan piagam kepada Komandan Kodim 0814/Jombang atas terselenggaranya kegiatan donor darah ini. “Setetes darah sangat bermanfaat bagi kemanusiaan,” pungkasnya. [suf]