TNI Tegaskan Penempatan Prajurit di Sejumlah Wilayah Tak Terkait Pam Swakarsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, penempatan prajurit di sejumlah wilayah tidak berkaitan dengan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).
TNI menempatkan prajurit-prajurit di sejumlah wilayah sebagai bagian untuk menjaga stabilitas nasional setelah aksi demonstrasi berujung ricuh pekan lalu.
“Perlu ditegaskan, langkah ini tidak berkaitan dengan Pam Swakarsa,” kata Freddy, kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).
Ia mengatakan, keterlibatan TNI saat ini merupakan bagian dari operasi resmi pengamanan negara yang terstruktur.
Selain itu, lanjut Freddy, keterlibatan TNI dalam pengamanan juga memiliki payung hukum yang jelas.
“(Keterlibatan TNI) difokuskan pada pencegahan potensi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional,” ungkap dia.
Kapuspen menyampaikan bahwa TNI selalu melaksanakan tugas sesuai arahan Panglima TNI dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Polri.
“Kehadiran personel TNI di lapangan adalah bentuk kesiapsiagaan sekaligus langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” tutur Freddy.
Diberitakan sebelumnya, istilah Pam Swakarsa kembali mencuat setelah beredarnya surat dari Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI).
Surat itu berisi instruksi agar kader GM FKPPI di seluruh wilayah Indonesia segera melaksanakan Pam Swakarsa, menindaklanjuti arahan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.
Freddy membenarkan adanya surat instruksi GM FKPPI tersebut.
Namun, ia menegaskan tidak ada perintah resmi dari TNI untuk mengaktifkan Pam Swakarsa secara nasional.
Menurut Freddy, yang dilakukan TNI melalui Aster Panglima TNI hanyalah sebatas ajakan agar masyarakat ikut berperan menjaga keamanan lingkungan.
“Saya sampaikan bahwa imbauan/ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar, itu benar. TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pam Swakarsa dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,” kata Freddy, Selasa (2/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: FKPPI
-
/data/photo/2025/09/02/68b6908d6ee77.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
TNI Tegaskan Penempatan Prajurit di Sejumlah Wilayah Tak Terkait Pam Swakarsa Nasional 4 September 2025
-

Dulu Politis, Sekarang Murni Jaga Keamanan
GELORA.CO – Pengaktifan kembali Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menimbulkan perdebatan. Karena istilah PAM Swakarsa erat kaitannya dengan dengan tragedi 98.
Menyikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah menegaskan Pam Swakarsa yang digelar saat ini tidak sama dengan Pam Swakarsa masa lalu yang bersifat politis.
“Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, Istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Freddy menjelaskan, Pam Swakarsa yang diterapkan TNI saat ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.
Masyarakat yang dilibatkan pun dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas) atau warga secara individu.
Dengan pelibatan masyarakat, Freddy berharap upaya pengamanan situasi dapat dilakukan secara humanis dan tepat sasaran.
“Kami memandang keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing sebagai hal positif, selama dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari ketentuan hukum,” jelas dia.
Namun, Freddy menegaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Pam Swakarsa harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri.
“TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing,” tutup Freddy.
Sebelumnya, dalam surat yang viral, TNI mengajak ormas ikut serta melaksanakan Pam Swakarsa di seluruh Indonesia. Ormas tersebut juga diminta berkoordinasi dengan satuan TNI di tingkatan masing-masing sebelum melakukan Pam Swakarsa.
Pam Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.
-
/data/photo/2025/08/30/68b2eb72a1f13.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 TNI Klarifikasi soal Beredarnya Surat Ajakan Laksanakan Pam Swakarsa Nasional
TNI Klarifikasi soal Beredarnya Surat Ajakan Laksanakan Pam Swakarsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tentara Nasional Indonesia (TNI) meluruskan informasi terkait beredarnya surat dari Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) yang menginstruksikan pelaksanaan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa tidak ada perintah resmi dari TNI untuk mengaktifkan Pam Swakarsa secara nasional.
Menurut dia, yang dilakukan TNI melalui Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI adalah sebatas ajakan agar masyarakat ikut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Saya sampaikan bahwa imbauan/ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar, itu benar, TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,” kata Freddy kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Freddy menekankan, keterlibatan masyarakat bukanlah pengganti peran aparat keamanan.
Pam Swakarsa dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara warga, organisasi kemasyarakatan, TNI, dan Polri.
“TNI mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli/ronda serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat,” ujar Freddy.
Ia memastikan setiap kegiatan masyarakat dalam kerangka Pam Swakarsa tetap berada dalam koordinasi dengan aparat terkait, sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, Presiden Prabowo berpesan kepada TNI dan Polri untuk tetap solid dan bekerja sama demi menjaga keamanan nasional Indonesia.
Sjafrie menyebutkan, Presiden menaruh perhatian serius pada stabilitas nasional di tengah dinamika politik dan keamanan belakangan ini sehingga memberi arahan kepada jajaran TNI dan Polri.
“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara RI dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid, bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan,” ujar Sjafrie di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Sjafrie pun menegaskan bahwa Prabowo berada di dalam negeri dan terus memantau perkembangan situasi nasional, khususnya di Ibu Kota Jakarta.
“Bahwa Presiden saat ini berada di tanah air dan terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di Ibu Kota di Jakarta,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bamsoet Kembali Dapat Dukungan IMI Jatim untuk Pimpin IMI 2025-2030
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bambang Soesatyo, kembali mendapat dukungan penuh dari IMI Jawa Timur untuk maju pada periode kepengurusan 2025-2030. Dukungan ini melengkapi restu mayoritas pengurus IMI provinsi se-Indonesia yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan.
“Dukungan dari IMI Jawa Timur sangat berarti. Jawa Timur bukan hanya provinsi strategis dalam peta olahraga otomotif, tetapi juga representasi dari semangat kolaborasi dan dedikasi komunitas otomotif yang begitu kuat. Dari Kejurda hingga Kejurnas, IMI Jatim selalu menjadi tuan rumah yang tangguh dan penuh prestasi,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI ini saat bertemu dalam suasana kekeluargaan pengurus IMI Provinsi Jawa Timur di Kantor Sekretariat IMI Provinsi Jawa Timur di Surabaya, hari ini.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, sepanjang tahun 2024 IMI Provinsi Jawa Timur banyak menggelar event otomotif. Mulai dari drag bike, offroad, motocross, hingga touring dan slalom yang melibatkan ribuan pembalap. Sejumlah pembalap muda binaan IMI Jawa Timur juga mulai menembus kompetisi nasional bahkan internasional. Salah satunya adalah pebalap muda asal Jember Rayhan Akbar yang tahun ini tampil memukau dalam ajang Asia Road Racing Championship (ARRC).
“Tidak hanya soal prestasi, IMI Jawa Timur juga aktif mendorong keterlibatan komunitas otomotif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini selaras dengan semangat IMI Pusat dalam menjadikan dunia otomotif sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM,” kata Bamsoet.
Selain itu, Wakil Ketua Umum FKPPI, Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan IMI sebagai organisasi modern yang tidak hanya fokus pada prestasi olahraga. Tetapi juga memiliki daya dorong besar terhadap industri otomotif, pariwisata, hingga pendidikan karakter generasi muda melalui jalur komunitas.
“Kita ingin IMI ke depan menjadi rumah besar bagi semua insan otomotif, dari pembalap profesional hingga pecinta otomotif jalanan. Jawa Timur menunjukkan bahwa semangat itu nyata dan bisa dijalankan dengan baik. Karena itu, dukungan IMI Jatim menjadi bagian penting dalam misi kita bersama membangun IMI yang lebih kuat, bersatu dan berdampak,” pungkas Bamsoet.
Ketua IMI Provinsi Jawa Timur, Bambang Haribowo dan Ketua IMI Jawa Tengah, Frits Yohanes yang ikut mendampingi menegaskan, Regenerasi bukan tentang usia, tapi tentang kontribusi. Pemuda tentu penting bagi organisasi, tapi tidak serta merta menggantikan mereka yang sudah terbukti membawa hasil nyata.
“Selama kepemimpinan Pak Bambang Soesatyo, IMI telah meningkatkan profesionalisme kejuaraan otomotif nasional. Membuka jalur prestasi ke internasional dan mendorong industrialisasi otomotif berbasis komunitas. Jika regenerasi dimaknai sebagai pengganti yang lebih baik, maka ukurannya bukan umur, tapi track record, kebermanfaatan, dan visi nyata,” tegasnya.
Sebagai informasi, pengurus IMI Provinsi Jawa Timur hadir antara lain Ketua Bambang Haribowo, Sekretaris D.T. Pramudya, Wakil Sekretaris Agus SP dan Kabid Roda Dua M. Taufik. Hadir pula Pengurus IMI Pusat Hubungan Antar Lembaga, Erwin MP serta Komunikasi dan Media, Dwi Nugroho Marsudianto. Hadir ikut mendampingi Ketua IMI Provinsi Jawa Tengah, Frits Yohanes.
(akn/ega)
-

NasDem Jatim Sembelih 145 Hewan Kurban, Lita Machfud: Saatnya Politik Hadir Lewat Kepedulian
Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun solidaritas sosial melalui program kurban Idul Adha 1446 Hijriah.
Tahun ini, sebanyak 145 hewan kurban disembelih dan disalurkan ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.
Di Kota Surabaya, prosesi pemotongan hewan kurban digelar di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Sebanyak 5 ekor sapi disembelih dan dagingnya didistribusikan ke berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPC NasDem se-Kota Surabaya, warga sekitar, hingga kelompok rentan seperti komunitas difabel.
“Ini adalah bentuk kehadiran Partai NasDem tidak hanya dalam urusan politik, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat,” ujar Ketua DPW NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin, yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI, Senin (9/6/2025).
Menurut Lita, kegiatan ini bukan semata-mata rutinitas keagamaan, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai solidaritas, empati, dan pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Idul Adha bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, tapi juga momentum untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan pengorbanan. Dalam semangat berkurban, kita diajak untuk mengikis ego, mempererat solidaritas, serta membumikan makna berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain mendistribusikan daging kurban ke masyarakat, NasDem Jatim juga menyerahkan hewan kurban berupa sapi ke sejumlah organisasi besar di Jawa Timur. Di antaranya PWNU Jatim, PWMU Jatim, serta organisasi kemasyarakatan FKPPI Jatim. Lita menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat adalah bagian dari semangat restorasi sosial yang diusung Partai NasDem.
“Kami ingin semangat kurban ini bisa menjangkau semua lapisan, termasuk saudara-saudara kita di organisasi keagamaan, pemuda, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Mereka semua adalah bagian penting dari bangsa ini yang harus kita perhatikan,” tambah Lita.
Program kurban ini merupakan agenda rutin tahunan DPW NasDem Jatim. Namun, tahun ini jumlah hewan yang dikurbankan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan semangat gotong royong dan dukungan dari seluruh struktur partai, mulai dari tingkat DPW hingga DPC dan kader di akar rumput.
“Melalui momen Idul Adha ini, NasDem Jatim menegaskan bahwa keberpihakan sosial dan aksi nyata di tengah masyarakat harus menjadi fondasi dalam membangun politik yang bermakna,” tandasnya.[asg]
-

Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi.
Dengan memberikan kekuatan hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari tindakan pidana, RUU ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
“RUU Perampasan Aset tidak hanya sekadar langkah hukum, tetapi merupakan terobosan untuk mengubah paradigma pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi di Indonesia.
Dengan memfasilitasi perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, negara dapat lebih signifikan dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan Jumat (2/5/2025).
Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023 dan 2024.
Namun hingga masa sidang DPR berakhir, RUU ini tidak juga dibahas.
Di tahun 2025, RUU Perampasan Aset ini terpental dan tidak masuk dalam Prolegnas 2025.
Bamsoet menjelaskan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif.
Beberapa ketentuan penyitaan aset tersebar di UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Korupsi, dan UU Narkotika, namun masih terdapat kelemahan.
Diantaranya, proses perampasan aset sering terhambat karena harus menunggu putusan pengadilan, sulit membuktikan hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana, serta aset-aset hasil kejahatan sering dialihkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.
“Tingkat pengembalian aset hasil kejahatan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. KPK dan Kejaksaan Agung terus berupaya, namun instrumen hukum yang ada seringkali belum memadai untuk mengejar aset yang disembunyikan atau dialihkan secara kompleks,” ujarnya.
“Berdasarkan data PPATK di tahun 2023, sekitar Rp 300 triliun aset korupsi dan kejahatan keuangan lainnya belum berhasil dikembalikan ke negara. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi,” imbuh Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menerangkan, dalam RUU Perampasan Aset akan digunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa perlu menunggu vonis pengadilan.
Dalam paradigma hukum yang ada saat ini, proses hukum sering kali memerlukan putusan pidana untuk merampas aset.
Namun, dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat melakukan perampasan bahkan dalam kasus di mana pelaku belum dihukum atau proses hukumnya masih berjalan.
Hal tersebut merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk memecahkan kendala-kendala yang selama ini menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan terorisme.
“Data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 35 dari skala 0-100, di mana angka 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mempertegas perlunya langkah-langkah hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi korupsi,” ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberadaan RUU Perampasan Aset dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Negara-negara lain sudah lebih dahulu menerapkan sistem serupa, seperti Australia, Amerika Serikat, Thailand, Inggris, Swiss, Italia, Kanada, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia serta sejumlah negara lainnya.
Dengan menerapkan RUU Perampasan Aset, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal pemulihan aset, tetapi juga meningkatkan reputasinya di mata masyarakat internasional dalam hal komitmen anti korupsi.
“Nantinya, implementasi RUU Pengawasan Aset memerlukan dukungan politik yang kuat dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan,” katanya.
“Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan yang perlu waspadai, sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan lembaga non pemerintah, dalam pengawasan proses perampasan aset patut dipertimbangkan,” pungkas Bamsoet.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” kata Prabowo.
Dalam acara itu, ribuan massa buruh hadir. Prabowo mengajak buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.
“Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.
Prabowo juga mengklaim akan memberantas maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.
“Enak saja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”
-

Pangdam V/Brawijaya Ajak GM FKPPI Jatim Tetap Satu Napas dengan TNI-Polri
Surabaya (beritajatim.com) – Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menerima audiensi jajaran Pengurus Pusat dan Daerah XIII Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur, di Markas Kodam V/Brawijaya, Jumat (2/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pangdam V/Brawijaya didampingi sejumlah pejabat utama Kodam V/Brawijaya, di antaranya Koorsahli Kodam, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto SIP; Kasdam, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama; Irdam, Brigjen TNI Ramli SE; Asintel, Kolonel Inf Kris Bianto; serta Aster Kasdam, Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi.
Sementara itu, dari GM FKPPI hadir Ketua Umum Dwi Rianta Soerbakti; Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Ari Garyanida; Ketua PD XIII Jawa Timur, Ir Agoes Soerjanto; dan Sekretaris Daerah GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono.
Dalam arahannya, Mayjen Rudy Saladin menegaskan bahwa GM FKPPI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar TNI-Polri. Ia menekankan pentingnya GM FKPPI senantiasa menjaga semangat persatuan dan tetap “satu nafas” dengan institusi yang telah melahirkan dan membesarkannya.
“GM FKPPI harus tetap satu semangat dan satu barisan dengan TNI-Polri. Ini bukan organisasi eksternal, tetapi bagian dari tubuh besar yang sama, keluarga yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Pangdam.
Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, GM FKPPI diharapkan dapat memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas dan penyejuk di tengah masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung idealisme serta menghindari arus destruktif yang merusak nilai kebangsaan.
“Tantangan ke depan tidak semakin mudah. GM FKPPI harus menjadi bagian dari solusi. Jaga idealisme, jangan terpengaruh oleh dinamika yang menjauhkan dari nilai-nilai kebangsaan. Jadilah generasi pembawa kesejukan dan kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.
Pangdam juga menyoroti pentingnya regenerasi dan kaderisasi dalam tubuh organisasi. Ia memberikan apresiasi atas upaya konsolidasi dan pembinaan kader yang terus digalakkan oleh GM FKPPI Jawa Timur.
“Kaderisasi harus berorientasi pada kualitas. Tidak hanya memperbanyak anggota, tetapi mencetak kader yang memahami sejarah, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pangdam V/Brawijaya beserta jajarannya. Ia menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis dalam penguatan struktur organisasi GM FKPPI secara nasional.
“Jawa Timur selalu kami pandang sebagai barometer nasional GM FKPPI. Karena itu, pertemuan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen kami terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pengabdian kepada negara,” ujar Rianta.
Ia juga menegaskan kesiapan GM FKPPI untuk mendukung berbagai program TNI-Polri, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional dari tingkat akar rumput. Menurutnya, GM FKPPI memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara generasi muda dengan nilai-nilai bela negara.
Sementara itu, Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, Ir Agoes Soerjanto, melaporkan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan proses kaderisasi dan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah koordinasi, mulai dari Korem 081 hingga Korem 084. Ia menekankan bahwa kaderisasi tidak hanya dilakukan melalui rekrutmen, tetapi juga melalui pelatihan, pendampingan, dan pelibatan aktif dalam kegiatan sosial serta program bela negara.
“Kami ingin GM FKPPI Jawa Timur dikenal bukan hanya karena eksistensinya, tetapi karena manfaat nyata yang dihadirkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kaderisasi diarahkan untuk membentuk generasi muda yang loyal kepada negara, siap menghadapi tantangan zaman, dan mampu berkontribusi di berbagai sektor,” terang Agoes.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, menyampaikan pentingnya peran organisasi seperti GM FKPPI dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Menurutnya, perang dagang antara kekuatan besar dunia dan tren pelemahan ekonomi global membawa konsekuensi serius, termasuk bagi dunia usaha dan iklim investasi nasional, terutama di kawasan industri strategis seperti Jawa Timur.
“Kondisi geopolitik dan ekonomi dunia saat ini tidak menentu. Di tengah tekanan akibat perang dagang dan potensi perlambatan ekonomi global, stabilitas keamanan dan sosial menjadi kunci utama. GM FKPPI punya peran strategis untuk ikut menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” tegas Didik.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, TNI-Polri, dan dunia usaha untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tempat yang menarik bagi investasi, baik domestik maupun asing. Dengan pengalaman sebagai pimpinan kawasan industri, Didik menekankan bahwa jaminan keamanan dan ketenangan sosial adalah modal utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga harmoni dan sinergi antara GM FKPPI dan institusi TNI, khususnya Kodam V/Brawijaya. Pangdam menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai inisiatif positif GM FKPPI, terutama yang menyasar pembinaan karakter generasi muda, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nasionalisme.
“Mari kita jaga Jawa Timur sebagai wilayah yang aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan. Saya yakin GM FKPPI mampu menjadi kekuatan moral dan sosial yang turut merawat Indonesia lintas generasi,” pungkas Mayjen Rudy Saladin. (tok/ian)
-

Ini Keterlaluan, Penghina Jenderal Try Sutrisno Harus Ditangkap!
GELORA.CO – Ketua KB FKPPI Rayon Kelapa Gading, Beni Hersunu A.W, mengutuk keras aksi penghinaan terhadap Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku yang diduga bernama Arul.
“Ini penghinaan keterlaluan! Negara tidak boleh diam. Polisi harus bergerak cepat, tangkap dan adili orang ini!” tegas Hersunu saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/4).
Dalam video yang beredar luas di media sosial, pria bernama Arul menyebut Try Sutrisno dengan julukan “Tile,” nama pelawak yang dianggap menghina. Tak berhenti di situ, ia juga mengancam akan “mencabut gigi” mantan Wakil Presiden RI itu, sembari makan sate dan mengatasnamakan rakyat Indonesia dalam ujaran kasarnya.
“Siapa dia mengatasnamakan rakyat Indonesia? Kami FKPPI dan rakyat yang waras tidak pernah memberi mandat untuk menghina pahlawan bangsa! Jenderal Try adalah tokoh nasional, pelindung NKRI, bukan bahan olok-olokan,” kata Hersunu geram.
Ia menegaskan, jika negara membiarkan penghinaan terhadap tokoh bangsa seperti ini, maka martabat negara dan hukum akan runtuh. “Jangan sampai rakyat yang bertindak karena hukum lemah. Tangkap Arul sekarang juga, kendati dia sudah minta maaf!” ujar Hersunu mengakhiri pernyataannya.
FKPPI Rayon Kelapa Gading menyatakan siap mengawal proses hukum terhadap pelaku dan mendukung segala langkah tegas demi menjaga kehormatan tokoh-tokoh nasional dan kedaulatan moral bangsa.
-

Dr Rasminto: Revisi UU TNI Bukan Soal Militerisasi Tapi Penguatan Sistem Pertahanan Adaptif – Halaman all
Dr Rasminto: Revisi UU TNI Bukan Soal Militerisasi Tapi Penguatan Sistem Pertahanan Adaptif
Wahyu Aji/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Dr Rasminto, menilai kalau revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan sekadar kebutuhan institusional, melainkan juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan generasi muda Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Panel Nasional pada acara Halalbihalal Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI di Kawasan SCBD Jakarta, (17/4/2025).
Menurut Rasminto, UU TNI No. 34 Tahun 2004 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini, yang ditandai dengan meningkatnya ancaman non-tradisional seperti siber, bencana alam, terorisme, dan konflik lingkungan hidup.
“Jika kerangka hukum pertahanan kita tertinggal, maka yang paling rentan terdampak adalah generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga kehilangan peluang untuk berperan,” ujarnya.
Ia menyebut, revisi UU ini mendesak karena akan memperkuat legitimasi hukum atas peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), yang selama ini banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
“Keterlibatan ini justru memperkuat nilai-nilai gotong royong dan solidaritas kebangsaan yang penting ditanamkan kepada anak muda”, katanya.
Dari sisi pembangunan nasional, Rasminto melihat revisi UU TNI sebagai peluang memperkuat kolaborasi antara pertahanan dan sektor sipil dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Revisi ini bukan soal militerisasi, tetapi penguatan sistem nasional yang lebih tangguh dan adaptif menghadapi tantangan zaman,” ungkapnya.
Rasminto juga sampaikan kalau Presiden Prabowo sudah menandatangani UU TNI pasca disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI (20/3) lalu.
“Alhamdulillah Presiden Prabowo sudah tandatangani UU TNI, kita tinggal menunggu lembaran negara agar bisa semakin solid sistem pertahanan negara kita”, katanya.
Rasminto juga mengajak generasi muda dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak abai terhadap isu pertahanan, sebab keamanan adalah fondasi utama dari setiap capaian bangsa.
“Negara yang aman dan kuat memberi ruang bagi anak muda untuk tumbuh, belajar, berinovasi, dan membangun cita-citanya. Maka, revisi UU TNI adalah investasi bagi masa depan Indonesia karena miliki instrumen pertahanan yang kuat jadi jangan takut apalagi alergi akan kembalinya dwifungsi TNI,” ujarnya.
