Organisasi: FKPPI

Ketika Ormas-ormas Diminta Kapolda Metro Menjaga Jakarta… Megapolitan 15 Oktober 2025

Ketika Ormas-ormas Diminta Kapolda Metro Menjaga Jakarta…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Di Ibu Kota yang tak pernah benar-benar sepi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyerukan hal sederhana tapi bermakna besar yakni menjaga Jakarta bersama.
Seruan itu bukan ditujukan pada aparat berseragam, melainkan pada para anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas), yang berbaur di tengah denyut kota.
Lebih dari 5.000 orang dari berbagai ormas hadir di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).
Mereka datang dengan bendera dan warna berbeda, namun dengan satu tujuan, memastikan Jakarta tetap aman, damai, dan tenteram.
“Hari ini ada lebih dari 5.000 orang, 5.000 masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai bendera dan berbagai warna organisasi,” ujar Asep.
“Di balik perbedaan itu, kita semua memiliki mimpi dan harapan yang sama, yaitu mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib demi kehidupan masyarakat yang nyaman untuk kita semua dan orang-orang yang kita cintai dan sayangi,” katanya.
Nama-nama besar ormas di Jakarta satu per satu disebut di antaranya Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Putra Putri

Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Indonesia (FKPPI).
Ormas lainnya yakni Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), KOKAM, BPPKB Banten, Bang Japar, hingga Satria Banten.
Jakarta, kata Asep, adalah kota yang tidak pernah tidur.
Di kota dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang tak henti bergulir itu, keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi juga warga.
“Oleh karena itu, peran kita semua menjadi sangat penting dalam menjadi mata, telinga, dan hati di lingkungan kita masing-masing,” ujar Asep.
Asep menegaskan, di balik perbedaan warna dan bendera, semua ormas memiliki niat yang sama yakni menjaga ketertiban dan membantu sesama.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan memiliki niat baik untuk membangun tekad menjaga ketertiban dan kepedulian yang tulus untuk saling membantu dan mewujudkan keamanan dan ketertiban,” katanya.
Asep juga menyoroti kontribusi nyata ormas di lapangan dari membantu warga saat bencana, mengamankan kegiatan masyarakat, hingga menengahi konflik di lingkungan.
“Pesan saya, bekerjalah dengan ikhlas dan yakinlah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah kita,” ujarnya.
Apel siaga bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” itu pun ditutup dengan seruan agar semua ormas memperkuat barisan dan menjaga semangat kebersamaan.
“Mari kita terus kuatkan barisan ini, teruslah menjadi mitra yang aktif, menjadi penggerak kebaikan, menjadi pelindung bagi lingkungan dan menjadi penjaga harmoni di tengah-tengah masyarakat,” tutup Asep.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 18:55
8 Daftar Ormas yang Diminta Kapolda Metro Bantu Jaga Jakarta Megapolitan

Daftar Ormas yang Diminta Kapolda Metro Bantu Jaga Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta sejumlah ketua umum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan jenderal bintang dua itu saat memberikan sambutan dalam apel Siaga Kamtibmas dengan tema Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).
Sejumlah ormas yang diminta bersinergi dalam Jaga Jakarta meliputi Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Panca Marga (PPM), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Indonesia (FKPPI).
Selain itu, Satria Banten, Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (FORKKABI), Persatuan Silat Tjimande Tarikolot Kebon Djeruk Hilir (PS TTKDH), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Satuan Tugas Banten Keluarga Silat Tarung Indonesia (Satgas Banten KESTI), dan Kembang Latar.
Tak ketinggalan, Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (POKDARKAMTIBMAS), dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
Dalam amanat yang disampaikan, Asep menyebut, kehadiran ormas dalam apel Siaga Kamtibmas ini merupakan bukti nyata dan semangat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan damai.
“Hari ini ada lebih dari 5.000 orang, 5.000 masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai bendera dan berbagai warna organisasi,” ungkap Asep saat memimpin apel di Polda Metro Jaya, Rabu.
“Di balik perbedaan itu, kita semua memiliki mimpi dan harapannya sama, yaitu mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib demi kehidupan masyarakat yang nyaman untuk kita semua dan orang-orang yang kita cintai dan sayangi,” tegas dia lagi.
Ia mengatakan, Jakarta merupakan kota yang tidak pernah tidur karena denyut nadi kehidupan bergerak tanpa henti. Ia tidak menampik bahwa dinamika sosial, ekonomi, politik sering kali datang silih berganti.
Dalam hal ini, Asep menekankan bahwa setiap orang harus selalu menjaga rasa aman dan tentram untuk warga.
“Oleh karena itu, peran kita semua menjadi sangat penting dalam menjadi mata, telinga dan hati di lingkungan kita masing-masing,” ucap dia.
Eks Wakil Badan Reserse Kriminal Polri itu meyakini bahwa setiap organisasi dan kelompok yang hadir dalam kesempatan ini mempunyai kekuatan moral dan sosial luar biasa.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan memiliki niat baik untuk membangun tekad untuk menjaga ketertiban dan kepedulian yang tulus untuk saling membantu dan mewujudkan keamanan dan ketertiban,” ucap dia.
“Kekuatan inilah yang ingin kami satukan hari ini agar harmoni tidak hanya menjadi tema, tapi juga menjadi gerakan nyata dalam menjaga Jakarta agar tetap damai, aman dan penuh kebersamaan,” tambah dia.
Asep menyadari bahwa masing-masing ormas juga memiliki tujuan yang sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda, yakni menjaga kehidupan yang aman dan tertib dengan semangat saling menghargai serta saling membantu.
Menurut dia, perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi dasar yang kuat bagi semua pihak untuk saling memahami dan saling memiliki.
“Karena ini kami yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil harus selalu berpihak kepada kebaikan dan kemanusiaan,” jelas dia.
Asep menyebut, banyak anggota ormas yang bekerja tanpa pamrih, seperti membantu warga saat terjadi bencana, mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, menengahi persoalan di lapangan, hingga turut menjaga ketertiban di jalanan.
Dengan begitu, Asep menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengabdian yang sangat luar biasa.
“Pesan saya, bekerjalah dengan ikhlas dan yakinlah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah kita,” ujar dia.
“Mari kita terus kuatkan barisan ini, teruslah menjadi mitra yang aktif, menjadi penggerak kebaikan, menjadi pelindung bagi lingkungan dan menjadi penjaga harmoni di tengah-tengah masyarakat,” tambah dia.
Asep meminta para ormas menjaga semangat persaudaraan dan kebersamaan ini untuk menjaga Jakarta agar menjadi rumah besar yang aman, damai dan penuh cinta bagi seluruh warganya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 14:41
Kapolda Metro Gandeng 5.000 Anggota Ormas untuk Jaga Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri telah menggandeng 5.000 anggota dari berbagai ormas untuk membantu menjaga keamanan Jakarta.

Dia mengatakan 5.000 anggota ormas ini telah dilibatkan dalam apel siaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Lapangan Polda Metro Jaya, pada Rabu (15/10/2025).

“Hari ini ada lebih dari 5.000 orang, 5.000 masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai bendera dan berbagai warna organisasi,” ujar Asep dalam amanatnya sebagai pimpinan apel.

Dia menambahkan, untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas aparat keamanan. Namun, hal itu juga memerlukan partisipasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan berbagai organisasi masyarakat ini diperlukan untuk memelihara Kamtibmas.

“Hal itu bukan hanya menjadi harapan dan keinginan kami, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama,” imbuh Asep.

Jenderal polisi bintang dua ini juga meminta kepada seluruh ormas untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan keamanan di Jakarta meskipun memiliki latar yang berbeda.

Adapun, ormas yang dilibatkan dalam cipta kondisi Jaga Jakarta ini adalah GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP , Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, hingga GMBI.

“Kita harus saling menjaga, saling memahami, dan saling memiliki walaupun ada perbedaan. Tujuannya satu, yaitu Jakarta yang aman, damai, dan penuh kebersamaan,” pungkasnya.

15/10/2025 12:05
GM FKPPI Jatim: Reformasi Polri Momentum Historis Hidupkan Kembali Keteladanan Jenderal Hoegeng

Surabaya (beritajatim.com) – Pimpinan Daerah Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang membentuk tim reformasi Polri.

Kebijakan ini dinilai sebagai momentum historis untuk memperkuat profesionalisme, dan mengembalikan kepercayaan publik melalui keteladanan moral.

Ketua GM FKPPI Jatim, Agoes Soerjanto, menegaskan bahwa reformasi harus berangkat dari spirit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang disimbolkan sebagai integritas dan kesederhanaan.

”Reformasi yang digagas Presiden Prabowo harus berangkat dari spirit keteladanan Hoegeng. Dengan begitu, Polri kembali mendapat tempat mulia di hati rakyat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ungkapnya.

Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, menambahkan bahwa reformasi sejati membutuhkan pembaruan yang menyentuh aspek moral dan karakter, sebagaimana dicontohkan oleh kesuksesan reformasi kepolisian di Jepang dan Georgia.

Menurut GM FKPPI Jatim, terdapat tiga fokus utama yang harus dijalankan tim reformasi:

Perbaikan Perilaku Aparat: Agar lebih humanis, profesional, dan jauh dari tindakan represif.

Pembaruan Institusional: Untuk menghindari jebakan politisasi, patronase bisnis, dan mafia hukum.
Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan menutup rapat celah praktik korupsi.

”Ketiga dimensi ini harus berjalan seiring agar Polri mampu menjawab tantangan zaman. Konsistensi pada tiga pilar tersebut akan melahirkan kepolisian yang kuat dan berwibawa,” tegas Didik.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI-Polri, GM FKPPI Jatim menyatakan akan hadir sebagai pihak yang kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal proses ini.

”Reformasi Polri adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa,” kata Didik.

GM FKPPI Jatim berharap tim reformasi mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang menguatkan peran Polri sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat dengan adil, profesional, dan bermartabat.

”Kami percaya langkah Presiden Prabowo ini akan menjadi titik balik menuju kepolisian yang modern dan berintegritas. Cita-cita para pendiri bangsa harus menjadi kompas utama dalam perjalanan reformasi ini,” pungkasnya. (tok/ted)

02/10/2025 17:41
Mbak Wali Hadiri Tasyakuran HUT PEPABRI ke-66 dan FKPPI ke-47, Dorong Sinergi Lintas Generasi

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Tasyakuran HUT ke-66 PEPABRI dan HUT ke-47 KB FKPPI Kota Kediri, Rabu (24/09/2025). Acara bertempat di Gedung Setyo Santoso Kodim 0809 Kediri. Tahun ini HUT PEPABRI mengusung tema Menjaga Api Perjuangan Membangun Masa Depan Bangsa.

“Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar PEPABRI Kota Kediri. Para senior yang telah mengabdikan seluruh hidupnya demi kedaulatan bangsa dan keamanan negara. Atas nama Pemkot Kediri saya sampaikan selamat ulang tahun ke-66 untuk PEPABRI dan ke-47 untuk FKPPI,” ujarnya.

Mbak Wali mengungkapkan PEPABRI adalah teladan tentang dedikasi, loyalitas, dan semangat juang yang tidak pernah pudar, meskipun telah purna tugas. Semangat itu lah yang kini diwariskan pada generasi penerus. Termasuk di jajaran Pemkot Kediri untuk terus mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi generasi penerus, PEPABRI adalah mata air keteladanan bagaimana pengabdian tidak pernah berhenti. Meskipun, jabatan dan tugas formal telah usai. “Nilai-nilai kejuangan inilah yang akan terus kami jaga sejalan dengan visi Kota Kediri MAPAN. Kami juga berharap sinergi yang telah terjadi terus terjalin erat. Kolaborasi ini penting untuk menjaga kondusivitas, membangun SDM yang tangguh, serta mewujudkan Kota Kediri yang semakin sejahtera,” ungkapnya.

Di usia ke-66 ini, Mbak Wali berharap PEPABRI senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap menjadi penyangga moral bangsa. PEPABRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat, khususnya di Kota Kediri. “Mari kita jadikan momen tasyakuran ini sebagai pengingat bahwa perjuangan ini belum usai. Mari bersama-sama, lintas generasi, kita lanjutkan semangat pengabdian untuk negeri tercinta,” harap wali kota termuda ini.

Turut hadir, Ketua Dewan Pertimbangan Mayjen TNI Purnawirawan Erwin Hudawi Lubis, Kolonel Purnawirawan Susanto, Brigjen TNI Purnawirawan Djati Ponco Oesodo, Kolonel Purnawirawan Joko Susilo. Ketua PEPABRI Kota Kediri Kolonel Inf Purnawirawan Suratin Budi Wahyono, Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, perwakilan Polres Kediri Kota, perwakilan Brigif 16 Wira Yudha, Ketua FKPPI Evi, Ketua LVRI Kota Kediri Letkol Purnawirawan Petrus Tumurang, Ketua LVRI Kabupaten Kediri Peltu Purnawirawan Sumilan, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

24/09/2025 20:07
Bamsoet Ingatkan Ancaman AI, Tirani Algoritma, dan Muslihat Disinformasi

Jakarta –

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Dosen Tetap Program Pascasarjana Doktor Hukum Universitas Borobudur,Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan ancaman terbesar bagi stabilitas sosial Indonesia di era digital. Menurutnya, hal ini tidak lagi hanya datang dari kerumunan massa di jalan, melainkan juga dari percikan yang meledak di ruang siber.

Dia mengatakan disinformasi berupa unggahan singkat, komentar spontan, dan tagar populer yang dirancang dengan bantuan algoritma, kecerdasan buatan (AI) dan muslihat disinformasi kini terbukti mampu memanipulasi emosi publik dan menggerakkan ribuan orang. Bahkan memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran.

“Kalau dulu kerusuhan lahir dari demonstrasi fisik, sekarang cukup dari satu narasi palsu di dunia maya. Deepfake dan manipulasi visual membuat kebohongan tampak seolah fakta. Inilah wajah baru ancaman yang kita hadapi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi penguji internal dalam ujian sidang terbuka disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Mayjen TNI AD Endro Satoto, dengan judul ‘Konstruksi Norma Dalam Upaya Perlindungan Korban Terhadap Siber Global Di Indonesia Yang Berkemanfaatan’, di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (13/9).

Ketua DPR RI ke-20 ini mencontohkan kasus tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan aparat pada tanggal 28 Agustus lalu, menjadi bukti nyata. Video amatir yang direkam warga beredar luas hanya dalam hitungan menit.

Reaksi publik mengalir deras, menciptakan gelombang simpati sekaligus amarah yang akhirnya menambah tensi dan menaikan eskalasi demonstrasi di lapangan. Data dari LAB 45 pimpinan Mantan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto mencatat, sepanjang Oktober 2024 hingga 5 September 2025, terjadi 218 aksi massa, terdiri dari 156 demonstrasi, 49 amok, dan 13 aksi anarkis.

Dari total itu, 121 aksi menargetkan instansi pemerintah dan fasilitas umum, termasuk perusakan kantor pemerintah, pembakaran hingga penjarahan. Kasus Affan membuktikan bahwa percikan di ruang digital bisa bertransformasi jadi amuk di dunia nyata. Kondisi ini diperparah dengan
algoritma media sosial yang tidak netral.

Konten yang provokatif diprioritaskan, sementara klarifikasi tenggelam. Ditambah dengan muslihat disinformasi dengan kecerdasan buatan yang mampu memproduksi konten palsu dalam jumlah masif, menjadikan ancaman yang bisa mengikis legitimasi negara dan memperdalam distrust masyarakat.

“Hari ini kita hidup dalam era ketika realitas publik bukan lagi dibangun oleh fakta, melainkan oleh algoritma. Algoritma media sosial yang seharusnya membantu kita menemukan informasi, justru menjadi muslihat disinformasi dengan memprioritaskan konten yang provokatif karena paling banyak menghasilkan klik dan interaksi. Akibatnya, satu video bisa langsung memicu kemarahan massal sebelum kebenarannya sempat diverifikasi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, laporan dari Global Disinformation Index (GDI) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran hoaks politik. Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 11.000 konten hoaks yang berhasil diidentifikasi, dengan 32 persen diantaranya terkait isu politik dan pemilu. Bahkan, survei Katadata Insight Center pada awal 2025 mengungkap 7 dari 10 pengguna internet di Indonesia mengaku kesulitan membedakan mana berita asli dan palsu.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di India, dalam beberapa tahun terakhir, puluhan kasus persekusi dan kekerasan massa dipicu oleh hoaks yang beredar di grup WhatsApp. Di Amerika Serikat, teknologi voice cloning bahkan sudah dipakai untuk menipu perusahaan, dimana suara CEO dipalsukan untuk memerintahkan transfer uang sehingga menimbulkan kerugian jutaan dolar. FBI melalui Internet Crime Complaint Center (IC3) mencatat kerugian akibat kejahatan siber, termasuk penipuan berbasis kecerdasan buatan, telah mencapai lebih dari USD 10 miliar pada tahun 2023 dan terus meningkat.

“Bayangkan skala risikonya bila semua itu dikombinasikan dengan konteks politik atau isu identitas yang sensitif. Disinformasi berbasis kecerdasan buatan bisa menggerakkan emosi massa dalam sekejap. Yang lebih berbahaya lagi, masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta, mana rekayasa. Kita menghadapi fenomena yang disebut ‘liar’s dividend’, ketika orang bisa saja mengklaim bukti nyata sebagai palsu hanya karena publik sudah terbiasa mendengar kata deepfake,” papar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad (PADIH Unpad) ini juga menegaskan, krisis yang dipicu algoritma, kecerdasan buatan ataupun disinformasi, tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Pemerintah dan DPR harus menyiapkan langkah-langkah luar biasa. Diantaranya, pembuatan regulasi algoritma. Pemerintah harus mengatur kewajiban platform digital untuk membuka transparansi cara algoritma bekerja, terutama dalam mengatur konten politik dan keamanan publik. Platform harus diwajibkan memberi laporan transparansi berkala tentang bagaimana konten disebarkan dan apa dampaknya pada masyarakat.

Kedua, pembuatan Undang-Undang Keamanan Digital dan Anti-Disinformasi. Undang-undang ini harus mengatur secara jelas penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi konten digital. Konten yang dihasilkan kecerdasan buatan wajib diberi watermark dan metadata yang tidak bisa dihapus, sehingga masyarakat bisa menilai keaslian informasi.

“Ketiga, penguatan literasi digital dan fact-checking nasional. Pemerintah harus menggandeng organisasi lokal serta komunitas kampus untuk membangun sistem verifikasi cepat terhadap berita hoaks. Literasi digital wajib dimasukkan ke kurikulum sekolah dan digalakkan lewat kampanye publik berskala nasional,” urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, perlu dilakukan revisi UU ITE dan integrasi dengan regulasi kecerdasan buatan. Undang-undang yang ada perlu diperbaharui agar lebih tepat membedakan antara konten asli dengan konten manipulatif berbahaya. Regulasi kecerdasan buatan juga harus diintegrasikan agar ada payung hukum jelas tentang tanggung jawab produsen teknologi maupun pengguna.

“Teknologi harus jadi alat pemberdayaan, bukan pemecah belah. Karenanya, kita wajib memastikan regulasi yang dibuat harus seimbang. Kita tidak boleh membiarkan disinformasi merusak demokrasi, tetapi kita juga tidak boleh menjadikan regulasi sebagai alat membungkam kritik rakyat. Yang kita perlukan adalah aturan yang adil, transparan, dan akuntabel,” pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir sebagai penguji antara lain Promotor Prof. Faisal Santiago; Ko-Promotor Dr. Sulhan; Penguji Internal Prof. Ade Saptomo dan Penguji Eksternal Prof. Ibnu Sina Chandranegara.

(akd/akd)

14/09/2025 11:16
Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
“Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
“Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
“Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
“Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
“Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
“Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
“Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/09/2025 09:13
Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya Nasional 5 September 2025

Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin penggunaan Istana Negara untuk menerima perwakilan mahasiswa.
Hal itu ia sampaikan saat membuka pertemuan dengan lebih dari 30 organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
Prasetyo menuturkan, Kepala Negara juga menitipkan salam hormat kepada para mahasiswa yang hadir.

Prabowo sendiri berhalangan hadir lantaran menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal.
Meski begitu, Prabowo disebut berpesan agar seluruh aspirasi mahasiswa disampaikan ke pemerintah.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Dalam pertemuan itu, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang berkenan hadir di Istana untuk berdialog dengan pemerintah.
Ia menegaskan pemerintah akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ujar dia.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo sendiri didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
Brian menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.

Setelah pertemuan itu, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 12:21
Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa Nasional 5 September 2025

Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
Di situ, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
Brian sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.
Selepas pertemuan, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
BEM SI Kerakyatan juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 11:52
Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

“Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

“Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

“Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/09/2025 20:47