Organisasi: FAO

Keji, Israel Bombardir Tenda-Tenda Penampungan di Gaza Palestina

PIKIRAN RAKYAT – Secara keji Israel melakukan serangan dengan sengaja menargetkan tenda-tenda pengungsi di beberapa wilayah Gaza, Palestina. Serangan udara ini menjadi eskalasi paling mematikan dalam beberapa hari terakhir.

Serangan yang dilakukan Israel penjajah ini telah menyebabkan puluhan orang tewas setiap harinya yang juga menyebabkan banyak korban luka. Mayoritas korban adalah wanita, anak-anak, dan orang tua.

Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Kapten Mahmoud Basal mengatakan dalam pernyataan singkat kepada Pusat Informasi Palestina bahwa sejak fajar, pasukan Israel telah melancarkan serangan gencar dan langsung terhadap daerah padat penduduk tempat warga sipil mengungsi.

“Jumlah korban tewas sejauh ini telah melampaui 55 orang, dengan lebih dari 180 orang terluka, termasuk kasus kritis yang tidak dapat ditangani karena runtuhnya sistem perawatan kesehatan secara total,” katanya dilaporkan Middle East Monitor.

Militer Israel penjajah telah mengintensifkan serangan udara di kamp-kamp sementara yang menjadi tempat berkumpulnya warga sipil di Gaza. Salah satu serangan paling mematikan di kamp pengungsi Al-Shati di bagian barat kota.

19 orang dilaporkan tewas akibat serangan di dekat Masjid Al-Sousi. Tenda-tenda yang menampung para pengungsi diserang Israel menggunakan bom-bom.

Pembantaian oleh Israel ini menjadi serangkaian pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza. Tempat penampungan yang seharusnya aman justru dibombardir Israel secara keji.

Sejak serangan Oktober 2023, Israel telah menewaskan 55,706 warga Palestina, 130,101 warga lainnya terluka, dan belasan ribu lainnya dinyatakan hilang. Mayoritas korban merupakan anak-anak, perempuan, dan lansia.

Selain itu, krisis kebutuhan dasar telah terjadi imbas blokade bantuan yang dilakukan sejak 2 Maret 2025. Jutaan warga yang terkepung di Gaza mengalami krisis kemanusiaan parah yang telah disorot dunia.

Bencana kelaparan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan situasi di Gaza akan semakin memburuk. Seluruh populasi di Gaza yang diperkiran 2,1 jura orang akan menghadapi krisis pangan yang lebih buruk lagi.

Berdasarkan laporan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP), Gaza menghadapi Integrated Food Security Phase Classification atau IPC 3, yaitu tingkat kerawanan pangan akut.

Sementara, jika kondisi tak kunjung membaik, diperkirakan pada September 2025 akan terjadi bencana kelaparan atau fase paling parah yaitu IPC 5. Hal ini dikarenakan blokade serta operasi militer besar di kawasan tersebut.

Selain krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, harga pangan yang tinggi ditambah dengan mata pencaharian yang menipis dan blokade komersial akan mempercepat keruntuhan ekonomi.***

21/06/2025 10:28
Gaza Hadapi Bencana Kelaparan dalam Beberapa Bulan ke Depan Jika Situasi Tak Kunjung Membaik

PIKIRAN RAKYAT – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan situasi di Gaza akan semakin memburuk. Seluruh populasi di Gaza yang diperkiran 2,1 jura orang akan menghadapi krisis pangan yang lebih buruk lagi.

Berdasarkan laporan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP), Gaza menghadapi Integrated Food Security Phase Classification atau IPC 3, yaitu tingkat kerawanan pangan akut.

Sementara, jika kondisi tak kunjung membaik, diperkirakan pada September 2025 akan terjadi bencana kelaparan atau fase paling parah yaitu IPC 5. Hal ini dikarenakan blokade serta operasi militer besar di kawasan tersebut.

Selain krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, harga pangan yang tinggi ditambah dengan mata pencaharian yang menipis dan blokade komersial akan mempercepat keruntuhan ekonomi.

Israel telah melakukan blokade bantuan terhadap Gaza sejak 2 Maret 2025 yang menyebabkan krisis kebutuhan dasar. Warga Palestina di Gaza menghadapi situasi sulit selama berbulan-bulan.

Sejak serangan Oktober 2023, Israel telah menyebabkan 55.432 warga Palestina meninggal dunia. Selain itu, 128.923 warga lainnya terluka dan belasan ribu orang hilang. Mayoritas korban merupakan anak-anak, perempuan, dan lansia.

Laporan ini tak hanya memperingatkan soal kondisi di Palestina, sejumlah negara juga menghadapi persoalan pangan serupa. Sudan, Sudan Selatan, Haiti, dan Mali menghadapi krisis pangan yang mengkhawatirkan.

Masyarakat di negara tersebut sudah menghadapi kelaparan, berisiko kelaparan, atau dihadapkan dengan tingkat kerawanan pangan akut yang sangat parah akibat konflik yang semakin intensif atau terus berlanjut, guncangan ekonomi, dan bencana alam.

“Laporan ini memperjelasnya: kelaparan saat ini bukanlah ancaman yang jauh, ini adalah keadaan darurat sehari-hari bagi jutaan orang,” kata Direktur Jenderal FAO QU Dongyu dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

“Kita harus bertindak sekarang, dan bertindak bersama-sama, untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga mata pencaharian. Melindungi pertanian dan hewan milik masyarakat untuk memastikan mereka dapat terus memproduksi makanan di tempat mereka berada, bahkan dalam kondisi yang paling sulit dan keras,” ujarnya.

Neraka di bumi

Situasi buruk yang tengah terjadi di Gaza dinilai lebih buruk dari neraka di bumi. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric.

“Kemanusiaan sedang gagal di Gaza. Kita tidak bisa terus melihat apa yang terjadi,” katanya.

ICRC saat ini menempatkan sekitar 300 staf di Gaza dan membantu orang-orang yang terdampak genosida di Gaza. Spoljaric mengatakan rumah sakit yang dikelola IRC di Rafah dibanjiri korban dalam beberapa hari terakhir.

Saksi yang berada di lokasi mengatakan militer Israel penjajah menembaki kerumunan warga Palestina yang mencoba mendapatkan bantuan pangan yang begitu dibutuhkan.

“Situasi di wilayah tersebut melampaui standar hukum, moral, dan kemanusiaan yang dapat diterima. Fakta bahwa kita menyaksikan suatu bangsa dilucuti sepenuhnya dari martabat kemanusiaannya seharusnya benar-benar mengejutkan hati nurani kolektif kita,” tuturnya dilaporkan Arab News.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemimpin dunia harus berbuat lebih banyak dan lebih nyata dalam upaya mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza.

“Konsekuensinya akan menghantui mereka dan sampai ke rumah mereka,” katanya.***

17/06/2025 18:39
Impor beras versus pengadaan domestik

Petani memasukkan gabah ke dalam karung usai panen di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (5/6/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/bar

Impor beras versus pengadaan domestik
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 15 Juni 2025 – 15:29 WIB

Elshinta.com – Jika mau jujur, baru di zaman pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para menteri atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap produksi, pengadaan dan distribusi pangan utamanya beras, bisa bergerak satu irama dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan beras dari dalam negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Badan Urusan Logistik, BPS satu kata, tidak ada impor beras tahun 2025 dan pengadaan beras bulog hanya dilakukan melalui penyerapan hasil panen petani.

Menteri Pertanian dan Dirut Bulog beserta jajaran all out menyukseskan serapan gabah saat puncak panen 2025. Pemerintah melalui Keputusan Kepala Bapanas No 14/2025, memberlakukan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg tanpa syarat kualitas dan rafraksi.

Inilah salah satu bentuk konkret kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap petani di lapangan. Selama 20 tahun terakhir ini, pemerintah lebih banyak berbisnis dengan petani, melalui importasi beras dan menjualnya di dalam negeri.

Paling tidak dalam dua puluh tahun ini dalam hal ini 10 tahun pemerintahan SBY dan 10 tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah berbisnis dengan rakyatnya.

Berbagai argumen dikemukakan antara lain produksi beras dalam negeri tidak mencukupi, cadangan beras untuk operasi pasar sangat terbatas, gejolak harga beras medium di pasaran, antisipasi terjadinya bencana, dengan berbagai data dan informasi pendukungnya.

Data BPS, data dan informasi harga beras medium di pasaran, prediksi musim kemarau akan berdampak terhadap penurunan produksi padi.

Pemerintah perlu stok beras untuk mitigasi kalau terjadi bencana. Opini media cetak maupun elektronik serta diskursus untuk membangun ketakutan akan pasokan beras dalam negeri terus didengungkan.

Patut diduga selama dua puluh tahun tersebut, ada aktor intelektual dan para pemburu rente yang bermain dalam impor beras. Penggiringan opini tentang perlunya impor beras inilah yang akhirnya digunakan sebagai salah satu argumen pemerintah untuk melakukan impor beras.

Kementerian yang bertanggung jawab terhadap monitoring harga dan cadangan beras bukannya meyakinkan pemerintah, tetapi cenderung tidak melakukan penguatan bahwa produksi padi dalam negeri mencukupi. Ultimate goalnya adalah impor beras. Pertanyaan fundamentalnya, mengapa ini terus terjadi dalam waktu lama dan rakyat utamanya petani terus dikorbankan?

Politik dan bisnis

Mengapa impor beras berlangsung lebih dari 20 tahun? Patut diduga banyaknya kepentingan yang bermain merupakan jawaban konkretnya.

Negara produsen beras tentu menjadi magnet bagi para pemburu rente untuk mengeruk keuntungan yang sangat dahsyat.

Sebagai ilustrasi, harga beras medium poles per 18 Mei 2025 mencapai Rp 62 500 per 5 kilogram (Rp12500/kg), sementara harga beras 5 persen broken bervariasi antara 500-550 dolar AS per ton di pasar internasional (dengan kurs 18 Mei 2025 Rp16488,59/dolar AS), maka harga beras impor per kilogram antara Rp8244-Rp9068.

Terdapat selisih harga antara Rp3432-Rp4256 per kg dibandingkan harga beras medium domestik.

Jika impor dilakukan sebanyak 2,25 juta ton, maka terdapat selisih harga antara Rp7699-Rp9576 triliun, suatu angka yang menggiurkan bagi banyak orang, tanpa berfikir dampak buruknya bagi petani dan ketahanan produksi nasional.

Perbandingan tersebut makin lebih dahsyat, karena beras pecah 5 persen termasuk beras premium. Tentu harganya lebih tinggi dan menguntungkan bagi importir.

Bukti bahwa kebijakan impor beras sarat dengan muatan kepentingan terlihat dari harga beras yang turun saat Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025. Patut diduga, ada konspirasi antara pemburu rente dan pedagang beras di Vietnam atau Thailand.

Fenomena ini menunjukkan kepada semua, bahwa impor beras lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Manfaat itu lebih dinikmati para pemburu rente yang tega mengorbankan petani sebagai pilar penyedia pangan negara.

Keuntungan yang sangat dahsyat tersebut menjadikan banyak pihak berminat untuk melanggengkan impor beras.

Itulah sebabnya, ketika jelang musim kemarau diskursus tentang kekeringan, el nino, gagal panen, puso dan harga beras medium naik menjadi topik aktual yang mengemuka di media masa.

Importasi beras

Kebijakan yang kurang berpihak pada petani mengutamakan importasi beras dibandingkan memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri secara kasat mata dan apriori merupakan bentuk konkretnya.

Sebagai contoh kasus, bangsa ini mungkin bisa belajar dari situasi yang terjadi pada tahun 2018 dimana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton di luar beras khusus.

Padahal pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah. FAO melaporkan Indonesia memproduksi 56,54 Juta ton GKG (setara 33,94 juta ton).

Tahun 2018 merupakan puncak produksi karena kinerja Upaya Khusus (UPSUS) bekerja sama dengan MABES Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai titik kulminasinya.

Semua bergerak dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Saat itu salah satu Penulis menjabat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan melihat dari citra satelit SPOT 5 maupun LANDSAT tutupan lahan didominasi oleh padi.

Data dan Informasi ini tervalidasi di lapangan, sehingga saat itu penulis dengan percaya diri menjelaskan di depan DPR dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra kerja.

Sayang, meskipun DPR sudah yakin, tetapi Pemerintah tetap mengimpor beras medium 2,25 juta ton. Ironis memang, tetapi itulah realitanya yang harus dihadapi.

Sebagai insan yang berkecimpung dengan petani untuk berproduksi, sakit rasanya dan sesak dada ini. Tapi apalah daya, pengambil kebijakan memutuskan untuk mengimpor beras. Importasi saat itu diputuskan sepihak, karena Menteri Pertanian saat itu tidak setuju.

Dari situasi ini, paling tidak ada tiga implikasi yang harus diderita petani Indonesia yakni (i) harga gabah di tingkat petani anjlok saat panen raya; (ii) volume pembelian gabah petani oleh Bulog rendah; (iii) stok beras dalam negeri berlebih, sehingga beras Bulog yang disimpan terlalu lama mengalami penurunan mutu dan tidak layak dikonsumsi.

Untuk memperkuat argumen impor beras, sejak awal dilakukan koreksi luas baku lahan sawah. Meskipun di lapangan banyak ditemukan ketidakakuratannya, tetapi luas baku lahan sawah BPN (2018) yang dipakai pemerintah saat itu untuk menentukan produksi, kecukupan beras, dan impor.

Ada Kabupaten di Sumatra Selatan areal sawahnya hilang 6000 hektare lebih. Bahkan Jawa Timur waktu itu data luas sawahnya meningkat 300.000 hektare, suatu hal yang tidak masuk logika akal sehat. Selain tidak ada cetak sawah baru, juga alih fungsi lahan sawah untuk non sawah terus meningkat.

Pemerintah saat Itu, melalui BPN dan atas masukan data dari BIG, Lapan, BPS, dan Bappenas memutuskan angka 7.105.145 hektare dari semula angka BPN (2013) 7.750.999 hektare.

Provinsi dan Kabupaten/Kota saat itu mengajukan protes karena tidak sesuai kondisi lapangan. Akhirnya pada 2019 luas baku sawah yang tervalidasi oleh BPN menjadi 7,46 juta hektare.

Fenomena ini menunjukkan bahwa data luas sawah baku rawan “digoreng” demi kepentingan pihak tertentu utamanya yang menginginkan impor beras secara berkelanjutan.

Bukti lain bahwa kebijakan impor beras sarat dengan muatan kepentingan terlihat dari harga beras yang turun saat Indonesia tidak mengimpor beras tahun 2025.

Walaupun, situasi dibuat heboh dengan data keluar masuk beras di Pasar Tjipinang yang diungkapkan oleh Mentan yang menyebabkan harga beras ada kenaikan walaupun Mentan juga mengumumkan bahwa stok beras 4 juta ton. Disinyalir ada permainan mafia beras.

Pertanyaannya, bagaimana memutus jalur dan mafia lingkaran setan impor beras yang selama ini terus terjadi dan bahkan semakin merajalela?

Diperlukan satu komando dalam pengadaan gabah dalam negeri dengan segala risikonya merupakan solusi mendasarnya.

Serap gabah petani

Keputusan fundamental untuk menyerap gabah petani at all cost merupakan keputusan satu komando yang perlu diapresiasi, karena tingkat ketidakpastian iklim sangat tinggi sebagai dampak perubahan iklim.

Tentu ada risiko yang harus diambil pemerintah. Itu sangat wajar, begitulah bentuk konkret di lapangan bahwa Pemerintah hadir dan tidak membiarkan petani berjuang sendiri dipermainkan tengkulak.

Faktanya, pemerintah mampu menyerap gabah secara maksimal, dan hampir tidak terdengar harga gabah anjlok di lapangan.

Kalaupun Pemerintah dalam hal ini Bulog merugi sedikit, itu sangat wajar, karena selama 20 tahun lebih pemerintah menikmati keuntungan dari impor beras yang menyengsarakan petani.

Mitigasi risiko Bulog harus dilakukan agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, Bulog membeli gabah kering panen atau gabah kering giling dan dikeringkan sampai kadar air kering simpan, sehingga mutunya tidak akan turun sekalipun disimpan dalam waktu satu tahun.

Bulog harus memaksimalkan silo silo yang dimiliki, sehingga kapasitas simpan gabah Bulog lebih besar. Secara bertahap Bulog harus menyerap langsung dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau kelompok tani (Poktan) agar harga beli Bulog dinikmati langsung petani bukan oleh pihak ketiga.

Pengadaan penggilingan padi moderen yang mampu menghasilkan 6 derivat gabah, memungkinkan nilai tambah yang diperoleh Bulog lebih baik.

Mengapa selama ini Bulog hanya menghasilkan beras, padahal Wilmar Padi Nusantara mampu menghasilkan menir, bekatul, sekam, oil rice brand dan masih banyak lagi, sehingga pendapatannya lebih baik dan bisa di share ke petani.

Ingat rata rata lahan garapan petani hanya 0,3 hektare, sehingga tanpa ada tambahan pendapatan lain dari harga gabah, maka dipastikan petani akan sulit mencapai kesejahteraan hidup.

*) Gatot Irianto adalah Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementan; Muhrizal Sarwani adalah Peneliti/Analis Asosiasi Peneliti Pertanian Indonesia (APPERTANI); dan Destika Cahyana adalah Peneliti BRIN.

Sumber : Antara

15/06/2025 15:51
Hilirisasi produk pertanian, Indonesia bisa jadi superpower

Mentan memberikan kuliah umum, di hadapan mahasiswa program Magister dan Doktoral Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Senin (9/6/2025). Foto: Kementan

Hilirisasi produk pertanian, Indonesia bisa jadi superpower
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Senin, 09 Juni 2025 – 20:30 WIB

Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi produk pertanian merupakan jalan cepat Indonesia untuk menjadi negara mandiri dan berpengaruh secara global, bahkan menjadi negara superpower.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentan saat memberikan kuliah umum tentang Perkembangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di AAS Building, Makassar, di hadapan mahasiswa program Magister dan Doktoral Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Senin (9/6/2025)

Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi, tetapi juga pada menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

“Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower,” tegasnya.

Ia mencontohkan, kelapa dalam yang semula hanya dijual Rp1.350 per kilogram bisa bernilai hingga Rp145 ribu per liter jika diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO). Komoditas lain seperti kakao dan mete juga bisa mengalami peningkatan nilai hingga 38 kali lipat. Bahkan, kelapa sawit kini telah diolah menjadi biofuel (B50) yang berfungsi sebagai pengganti solar.

Lebih jauh, Mentan Amran menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa S2 dan S3, dalam mendukung agenda hilirisasi melalui riset dan inovasi. Menurutnya, pemerintah telah menyusun strategi investasi pertanian yang terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Dengan investasi sebesar Rp371 triliun, sektor pertanian bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp9.000 triliun dan menciptakan 8 juta lapangan kerja. Karena itu, kebijakan kita sekarang difokuskan langsung kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kuliah bertema Blueprint Kementerian Pertanian dan Perkembangan Kebijakan Pertanian, Mentan Amran juga menyoroti kondisi krisis pangan global yang tengah melanda 58 negara. Ia mengingatkan bahwa krisis pangan tak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik. “Kalau kebijakan bermasalah, maka negara juga akan bermasalah. Maka dari itu, sektor pertanian harus diperkuat dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah strategis. Di antaranya, refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran, menyederhanakan 241 regulasi yang menghambat produksi, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pertanian.

Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Data BPS mencatat bahwa produksi beras nasional pada Januari – Juli 2025 mencapai 21 juta ton, naik 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan USDA bahkan memperkirakan total produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun 2025, melebihi target 32 juta ton.

Atas keberhasilan tersebut, FAO menganugerahkan Agricola Medal kepada Pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari dunia internasional atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.

Selain memaparkan data dan strategi terkait pembangunan pertanian, Mentan Amran juga memberikan pesan moral dan motivasi kepada para mahasiswa. “Kalau ingin jadi pemimpin, harus punya inovasi. Kalau tidak, rezekinya rata-rata air. Mau sukses, harus ditekan seperti berlian di suhu tinggi. Kalau tidak ada tekanan, cari tekanan. Cari tantangan besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan keunggulan komparatif Indonesia. “Negara kita bisa menanam sepanjang tahun, air mengalir terus. Kalau kita kuat, dunia akan kehilangan pasarnya. Kita punya 280 juta penduduk, itu potensi besar,” jelasnya.

Mentan Amran juga mengingatkan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. “Saya sudah menangkap pejabat korup di Kementan. Percuma pintar kalau tidak jujur. Kalau ada orang pintar tapi tidak punya karakter, itu musibah bagi negara. Karena dia akan pintar membohongi,” tegasnya.

Ia menutup kuliah umumnya dengan keyakinan kuat bahwa pertanian Indonesia, jika terus didorong melalui modernisasi dan hilirisasi, akan menjadi kekuatan utama bangsa. Dengan komitmen bersama, Indonesia bukan hanya mampu swasembada pangan, tetapi juga berdiri sebagai negara mandiri dan berdaulat di panggung global.

Penulis: Robby Hatibie/Ter

Sumber : Radio Elshinta

09/06/2025 22:00
KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

“Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan.

Padahal, Trenggono menekankan sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.

Data KKP menyebutkan rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing.

Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, di mana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing.

Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Menurut dia, tantangan illegal fishing ke depan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka.

“Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,” kata Ipunk.

Pada kegiatan itu, turut dilakukan pemberian apresiasi atas kinerja pemberantasan IUU Fishing serta penandatanganan dengan kerja sama antara KKP dengan Ditjen Perhubungan Udara, WWF Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI) dalam rangka pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Diketahui, pada 5 Desember 2017, Sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tahunan tentang perikanan berkelanjutan, dengan menetapkan 5 Juni sebagai The International Day for the Fight Against IUU Fishing.

Tanggal itu dipilih karena resolusi FAO Port State Measure Agreement (PSMA) yang disetujui pada tahun 2009 sebagai salah satu instrumen pencegahan IUU fishing global secara resmi berlaku tanggal 5 Juni 2016.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/06/2025 11:42
Mentan Ungkap Ramalan dari AS, Bawa Kabar Baik buat Beras RI

Jakarta –

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimis produksi beras tahun ini bisa mencapai 34 juta ton, lebih tinggi dari target yang sebesar 32 juta ton. Hal ini berdasarkan ramalan yang disampaikan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture).

“Kemudian yang lebih menarik adalah data USDA, Kementerian Pertanian Amerika, United States Department of Agriculture. Itu merilis bahwasannya diprediksi estimasi tahun ini mencapai produksi kita 34,4 juta ton, dari target yang diberikan pada kami adalah 32 juta ton,” ujar Amran dalam acara syukuran 4 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di kediaman pribadinya, Jumat (30/5/2025).

Apalagi saat ini cadangan beras Indonesia berhasil mencapai 4 juta ton atau yang paling tinggi dalam 57 tahun terakhir. Tercatat cadangan beras tertinggi Indonesia sebelumnya adalah sebesar 3 juta ton yang terjadi pada tahun 1984.

“Tetapi tanda-tandanya hari ini sudah ada. Stok kita 4 juta ton itu tertinggi selama 57 tahun dan yang tertinggi selama ini adalah 3 juta ton yaitu tahun 1984. Di mana Pak Harto (Presiden ke-2 Soeharto) waktu itu mendapatkan penghargaan dari FAO,” tutur Amran.

Bahkan tahun 2026 cadangan beras Indonesia diharapkan bisa lebih tinggi dari 4 juta ton. Syaratnya pembangunan irigasi 2 juta hektare yang digarap oleh Kementerian PU berjalan baik, disertai dengan iklim yang mendukung untuk sektor pertanian.

Menurut Amran, pemerintah terus bekerja mendukung sektor pertanian Indonesia bergerak maju. Beberapa hal yang dilakukan adalah membenahi tata kelola pupuk, penyediaan alat mesin pertanian, optimalisasi lahan, cetak sawah, hingga membangun irigasi.

Adapun dari 4 juta ton cadangan beras saat ini, 2,4 juta ton di antaranya berasal dari dalam negeri selama 5 bulan terakhir. Padahal pada capaian sebelumnya, pengadaan beras dalam negeri hanya mencapai 1,7 juta ton dalam waktu 12 juta.

“Yang terpenting adalah perlu kami jelaskan bahwasannya 5 bulan ini pengadaan kita 2,4 juta ton itu dalam negeri. Saya ulangi, pengadaan kita itu 2,4 juta ton dalam negeri selama 5 bulan. Dulunya itu hanya 1,2 juta selama 12 bulan. Artinya apa? Ini adalah kemajuan signifikan,” imbuh Amran.

Adapun serapan 2,4 juta ton ini setara dengan 80% target yang dipasang oleh Perum Bulog. Atas capaian ini, Amran juga menggelar syukuran di kediaman pribadinya dengan mengundang yatim piatu dan para penghafal Alquran.

“Kita syukuran kecil-kecilan bersama anak yatim piatu, bersama anak-anak kita yang hafal Alquran. Kita bersyukur, kita berdoa bersama semoga ke depan lebih baik daripada kemarin,” tutupnya.

(ily/fdl)

30/05/2025 16:30
Fadli Zon: Ada Lima Kerja Sama Kebudayaan RI-Prancis Saat Kunjungan Macron

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan pemerintah telah melakukan penandatanganan sejumlah kerja sama strategis di bidang kebudayaan antara Indonesia dan Prancis.

Hal ini disampaikan Fadli Zon usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berkeliling kawasan Candi Borobudur, Kamis (29/5/2025).

“Iya, jadi ada beberapa penanda tanganan. Kemarin di istana, itu secara umum tentu saja antara Kementerian Kebudayaan Perancis dan Kementerian Kebudayaan Indonesia. Sementara tadi yang kita tanda tangani ada lima,” ujar Fadli kepada wartawan.

Fadli pun menjelaskan bahwa kelima kerja sama tersebut meliputi bidang Permuseuman antara Kementerian Kebudayaan RI dan Kementerian Kebudayaan Prancis.

Lalu, ada kerja sama film dan audiovisual guna memperkuat kolaborasi antara sineas kedua negara. Termasuk kemitraan di bidang perfilman antara lembaga perfilman Indonesia dengan LeFemis, institusi perfilman terkemuka di Prancis.

Tak lupa, ada juga kerja sama riset dan studi koleksi museum serta cagar budaya, antara Indonesian Heritage Agency dan FAO. Terakhir ada kerja sama permuseuman dan warisan budaya antara lembaga museum dan cagar budaya Indonesia dengan Musée du Quai Branly – Jacques Chirac atau Gwimet Museum.

Sebelumnya, satu dokumen kerja sama juga telah ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, yang secara umum mencakup kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Indonesia dan Prancis.

Fadli berharap, kerja sama ini menjadi langkah percepatan dalam memajukan kebudayaan Indonesia melalui kolaborasi internasional.

“Di bidang kebudayaan mereka juga sangat peduli dan sangat concern. Karena itu kita sangat berharap dengan kunjungan ini ke depan bidang-bidang kerjasama tadi. Baik itu musium, film, musik, cagar budaya dan lain-lain bisa makin erat,” ucapnya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama ini, Indonesia dapat berpartisipasi lebih luas dalam berbagai program budaya, termasuk festival dan kegiatan bersama di tingkat internasional.

“Dan kita bisa berpartisipasi termasuk untuk berbagai macam kegiatan, festival, program dengan Prancis,” pungkas Fadli.

30/05/2025 10:19
Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkapkan sejauh ini bisa dikatakan Indonesia telah menggapai tahap swasembada pangan, seiring kebutuhan dipenuhi dari dalam negeri.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kategori swasembada pangan itu jika mengacu pada definisi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).

“Kita sebetulnya masih swasembada kalau mengacu ke definisi FAO, karena 90% masih dipenuhi dari petani dalam negeri,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

Namun, Eliza menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian adalah apakah swasembada ini akan berkelanjutan atau tidak. “Itu yang perlu dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.

Adapun, Eliza menuturkan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun ini, didorong aksi ‘jemput bola’ Perum Bulog, sehingga mampu menyerap langsung produksi petani.

Dia menyebut kondisi ini berbeda dengan periode tahun lalu, pemerintah harus mengimpor beras sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Pemerintahan yang lalu impor [beras] itu karena Bulog nggak maksimal menyerap gabah petani karen nggak jemput bola, jadi quick win-nya, ya, impor,” tuturnya.

Namun, Eliza menjelaskan agar pemerintah dapat memitigasi perubahan iklim, sehingga produksi yang mencukupi terus terjaga. Upaya itu ditambah dengan perbaikan infrastruktur irigasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, sekaligus jadi cadangan air sewaktu kemarau tiba.

Di samping itu, Eliza menyatakan petani perlu menggunakan varietas dengan produktivitas tinggi, tetapi resilien terhadap perubahan iklim. “Kuncinya di pendampingan dan penyuluhan intensif. Gunakan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

Menko Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini dinilai cukup bagi Indonesia hingga tahun depan. Berbeda dengan tahun lalu, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

“Sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujar Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Adapun saat ini, pemerintah akan mulai memfokuskan pada komoditas pangan yang kaya akan protein mulai dari budidaya ikan, udang, hingga kampung nelayan.

Selain itu, Zulhas juga meyakini pemerintah telah mengamankan sejumlah komoditas pangan yang bersumber dari karbohidrat.

“Kita sekarang mulai fokus untuk protein. Protein itu budidaya ikan, tambak, udang, ikan tangkap, garam, kampung nelayan. Itu kita fokus ke sana. Karena kalau karbohidrat, beras, jagung, insya Allah sampai tahun depan kita sudah aman,” ucapnya.

Dia memastikan Indonesia tak akan lagi mengimpor komoditas seperti beras di tahun ini dan tahun depan.

“Nggak ada [impor] lagi pasti. Jangankan tahun ini, tahun depan nggak impor lagi. Nggak, nggak, insya Allah [tidak impor],” pungkasnya.

27/05/2025 22:11
Perjanjian Pandemi WHO, Dapatkah Capaian Global Menggapai Tatanan Lokal? – Halaman all

Ditengah polarisasi dunia, Perjanjian Pandemi WHO ini menjadi harapan hidupnya multilateralisme, menunjukkan bahwa 194 negara-negara anggotanya masih dapat bekerja sama menghadapi tantangan global dengan lebih terorganisir.

Hal penting yang dibahas dalam perjanjian tersebut terkait pencegahan dan pengawasan pandemi, pendekatan one health, transfer teknologi, serta akses pembagian data patogen yang disertai sistem pembagian manfaat.

Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D., adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia yang juga merupakan salah satu delegator perundingan Perjanjian Penanganan Pandemi WHO. Sosok yang terjun langsung dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah hingga memimpin tim pakar satgas Covid-19. Kepada DW Indonesia, Prof Wiku membagikan pandangannya.

Bagaimana respon Prof. Wiku terkait draf perjanjian pandemi WHO yang baru saja rampung tersebut?

Perjanjian pandemi WHO ini penting, pencapaian besar dunia global, meski implementasinya masih akan menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Untuk mendetilkan operasional perjanjian ini, menuangkannya dalam annex (lampiran) perjanjian tersebut, butuh waktu lama.

Berdasarkan pengalaman Prof. dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, apa saja tantangan implementasi perjanjian ini di Indonesia?

‘Nyawa’ perjanjian ini utamanya di pasal 4 – Pandemic prevention and surveillance (pencegahan pandemi dan pengawasan), pasal 5 – One Health Approach to Pandemic Prevention, preparedness and response (pendekatan one health untuk pencegahan pandemi, kesiapan, dan respon), serta pasal 12 – WHO Pathogen Access and Benefit-Sharing System – PABS System (akses patogen dan sistem pembagian manfaat WHO).

Pada saat melakukan (implementasi) ketiga pasal inti tersebut, sektor yang terlibat tidak hanya sektor kesehatan masyarakat, tapi juga sektor kesehatan hewan dan lingkungan.

Patogen sebenarnya zoonosis atau berasal dari hewan, dan surveillance (pengawasan) tidak hanya dilakukan oleh kementerian sektor kesehatan masyarakat, tapi juga melibatkan sektor peternakan, dan kesehatan hewan yang berada di bawah komando kementerian pertanian, pembagian sektor ini bisa berbeda-beda di tiap negara.

Lantas bagaimana melakukan surveillance dan meminta data pada representasi negara di WHO, namun tidak melibatkan kementerian pertanian, kementerian kehutanan mereka? Kementrian pertanian dan kehutanan sebenarnya sudah memiliki kesepakatan tersendiri, contohnya Protokol Nagoya yang dihasilkan dari Convention on Biological Diversity. Protokol Nagoya ini adalah kerangka acuan akses sumber daya genetik dan pembagian manfaat.

Harmonisasi antar lembaga PBB seperti WHO dengan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) dan WOAH (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia) penting sekali untuk implementasi perjanjian ini, tapi belum dilakukan dengan baik oleh WHO. Perjanjian ini tidak hanya soal kesehatan manusia tapi juga melibatkan sektor lain seperti kesehatan hewan dan lingkungan.

Harmonisasi ini di level negara anggota WHO pun banyak tantangannya – bagaimana teknis penerapan data sharing di lapangan dan tata kelolanya. Distrik, sub distrik negara-negara di seluruh dunia ini jumlahnya jutaan tapi belum terkoneksi dengan komitmen global.

Ada ‘jurang’ yang begitu besar antara global, regional, dan lokal. Yang paling penting sebenarnya adalah sektor lokal yang harusnya terharmonisasi atau terhubung dulu.

Perjanjian Pandemi WHO ini masih jauh dari implementasi yang efektif di seluruh dunia.

Mungkin di level international, WHO atau WOAH (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia) mereka sepakat. Tapi kalau di level lokal tidak sepakat itu tidak akan jalan.

Bisa Prof. jelaskan lebih detil terkait kesulitan implementasi perjanjian ini di ranah lokal?

Butuh waktu lama untuk menjadikan perjanjian ini disepakati tiap negara – karena tiap negara itu tata kelolanya berbeda-beda.
Di ranah global ada WHO, di ranah nasional ada kemenkes, di ranah provinsi ada dinas kesehatan provinsi, di kabupaten namanya sama dinas kesehatan kabupaten/kota. Namun jika kita bicara FAO (Food Agriculture Organisation) dan WOAH (World Organisation for Animal Health) secara global, di ranah nasional namanya menjadi Kementerian Pangan dan Kementerian Pertanian.

Di Kementerian Pertanian terdapat direktorat jendral peternakan dan kesehatan hewan dan jika direktorat ini diturunkan ke 38 provinsi di Indonesia, dinasnya di provinsi menjadi bervariasi. Dinas peternakan dan kesehatan hewan bukan bagian dari dinas kesehatan, tetapi bagian dinas pertanian dan kelautan, atau bisa juga dinas perkebunan dan kesehatan hewan. 11 Provinsi saja sudah bervariasi dinasnya. Variasi ini berdampak pada ranah kewenangan.

Kalau di 514 kabupaten kota di seluruh indonesia ada 59 variasi dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Bagaimana WHO, FAO, dan WOAH bisa terkoneksi dengan baik ke tingkat distrik lokal ini dan memastikan pengawasan berjalan sama? Juga bagaimana mereka sepakat dengan protokol yang sama?

Realitanya, sektor di level lokal tidak terkoneksi dan tidak ada koneksi yang baik (ada koneksi tapi tidak baik) antara pusat dengan daerah, hal ini terjadi di seluruh dunia.

Sebagai contoh, di NTT saya menangani kasus Rabies, dari gigitan anjing dan puluhan manusia jadi korbannya. Tapi penanganan kasus ini terpisah-pisah antar sektor. Sulit penanganannya jika tidak ada kesatuan data. Ini tidak sekedar vaksin hewan lantas selesai. Kita perlu data lengkapnya, berapa jumlah hewan yang terjangkit virus, berapa jumlah hewan yang telah divaksinasi, berapa jumlah manusia yang digigit dan terjangkit virus ini. Dengan data yang komprehensif jadi kita bisa meredam penyebaran virus ini.

Sebenarnya bisa kita mengusahakan sistem one health (keterkaitan kesehatan manusia-hewan, dan lingkungan) dalam satu database. saya telah mencoba menghubungkan sektor terkait di NTT dan setelah sebulan, akhirnya terbentuklah kesatuan data yang tiap harinya bisa diperbarui tiap oleh tiap sektor terkait disana.

Adakah cara atau metode untuk membantu data sharing ini di ranah lokal?

Bukan soal metode, yang penting adalah willingness to share (keinginan untuk berbagi). Pendekatan One Health disini berarti terkoneksi- adanya kesatuan lintas sektor. Pendekatan One health ini umurnya baru berapa tahun, sedangkan sektor-sektor ini telah berjalan puluhan tahun.
Para petugas di ranah lokal, tidak memiliki kewajiban untuk sharing data. Belum ada aturan yang mengharuskan hal tersebut. Adanya desentralisasi membuat sektor lokal membagikan data hanya ke top level of governance, yang dalam hal ini kementerian dalam negeri, belum secara lintas sektor. Aturannya harus diperbaiki.

Kemenkes dan WHO sendiri belum membahas isu politik and governance pada level lokal dalam perundingannya, padahal jika dibicarakan di forum negosiasi mungkin akan ditemukan jalan keluar, sehingga data sharing dapat dilakukan. Jika tidak ada benefit sharing (pembagian manfaat) untuk apa melakukan pengawasan yang membutuhkan anggaran besar? Mekanisme benefit sharing masih perlu didetilkan lagi dalam annex (lampirannya).

Jadi menurut Prof. saat pengajuan draf perjanjian kepada World Health Assembly (Majelis Kesehatan Dunia) Mei mendatang, akankah negara-negara anggota lantas akan serempak meneken perjanjian ini?

Jawabannya, bisa ya atau bisa juga tidak. Jika ya berarti negara-negara akan meratifikasi dan menyesuaikan ke hukum nasionalnya, disini perlu waktu lagi untuk adaptasi ke hukum nasional. Bisa juga perjanjian ini fluid, karena negara-negara anggota ingin detil pelaksanaannya diperjelas sebelum menekennya.
Hal-hal politis di luar perjanjian ini punya pengaruh. AS sendiri telah memutuskan menarik diri dari WHO, karena merasa organisasi ini kurang tegas kapada Cina saat pandemi Covid terjadi. Belum lagi dengan perang dagang US yang tentu berpengaruh pada sektor kesehatan dunia.

Menurut saya, meski masih jauh dari pelaksanaan yang efektif, masih ada harapan perjanjian dapat diterapkan di ranah global hingga lokal, jika WHO melakukan harmonisasi perjanjiannya dengan lembaga PBB lainnya yang terkait dengan perjanjian ini,dan jika di ranah lokal tiap negara data sharing dengan pendekatan One Health ini sudah berjalan. Dengan demikian global dan lokal bisa terhubung.

Pewawancara: Sorta Caroline

Editor: Agus Setiawan

23/04/2025 15:40
Prospek sektor pertanian di era perang tarif

Pekerja membongkar muatan kelapa sawit dari dalam truk di sebuah tempat jual beli tanda buah segar (RAM) di Desa Purnama Dumai, Riau, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

Prospek sektor pertanian di era perang tarif
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Jumat, 18 April 2025 – 17:01 WIB

Elshinta.com – Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dipicu kebijakan tarif Presiden Donald Trump beberapa tahun lalu ternyata dapat membawa berkah tersendiri bagi sektor perkebunan Indonesia.

Meskipun perang tarif tersebut sempat mengguncang tatanan perdagangan global, Indonesia justru melihat peluang meraup manfaat di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas perkebunan.

Sektor pertanian khususnya komoditas perkebunan Indonesia memiliki potensi produksi dan ekspor yang sangat besar. Indonesia merupakan produsen utama dunia untuk komoditas seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan berbagai rempah.

Pada 2022, produksi kelapa Indonesia mencapai 17,19 juta ton, sementara minyak kelapa sawit (CPO) menembus lebih dari 45 juta ton per tahun (BPS). Indonesia memasok sekitar 59 persen dari total produksi sawit global, menjadikannya produsen dan eksportir sawit nomor satu dunia dengan nilai ekspor sekitar 22,7 miliar dolar AS pada 2023 (fas.usd.gov).

Komoditas perkebunan andalan lainnya juga berkontribusi besar. Produksi kopi Indonesia sekitar 793 ribu ton pada 2022, dengan nilai ekspor melampaui 1,1 miliar dolar AS di tahun tersebut. Untuk kakao, Indonesia menghasilkan sekitar 728 ribu ton biji kakao pada 2021, menempatkan negara ini sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia (fao.org).

Di segmen rempah-rempah, Indonesia masih merajai pasar global dengan memasok sekitar tiga perempat kebutuhan pala dunia dan termasuk produsen lada terbesar dunia. Adapun pada komoditas tebu, produksi gula dalam negeri mencapai 2,4 juta ton pada 2022 (konsumsi nasional, sekitar 3,2 juta ton).

Terakhir, sektor perkebunan juga merambah energi hijau melalui biodiesel sawit. Berkat mandatori B40, Indonesia memproduksi lebih dari 11 juta kiloliter biodiesel pada 2022, dengan sebagian diekspor (sekitar 436 ribu ton pada 2022) terutama ke pasar Tiongkok (BPS, 2024).

Dampak perang dagang

Perang dagang antara AS dan Tiongkok sejak 2018 telah mengubah pola perdagangan internasional secara signifikan. Kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi terhadap ratusan miliar dolar barang Tiongkok direspons Beijing dengan tarif balasan atas produk-produk AS.
Alhasil, perdagangan langsung kedua negara tersebut menyusut tajam dan muncul fenomena trade diversion (pengalihan perdagangan) ke negara lain.

Sebagai contoh, China menerapkan tarif tambahan 25% pada impor kedelai AS mulai Juli 2018, yang membuat volume impor kedelai dari AS anjlok hampir 50 persen pada tahun itu. Berkurangnya pasokan kedelai tersebut mengurangi produksi minyak kedelai di pasar Tiongkok, sehingga negeri itu meningkatkan impor minyak sawit sebagai substitusi.

Bahkan, pada 2019 impor sawit Tiongkok mencapai rekor tertinggi 7,6 juta ton akibat tarif tinggi pada kedelai AS (mpoc.org.my).

Dampak lebih luasnya, baik Washington maupun Beijing mulai mengalihkan perdagangan mereka ke mitra alternatif. China, misalnya, mengurangi pembelian sejumlah komoditas dari AS dan beralih ke pemasok lain.

Hal serupa dilakukan AS dengan mencari sumber impor di luar Tiongkok. Keduanya khawatir ketergantungan perdagangan bisa dijadikan senjata ekonomi, sehingga berupaya mendiversifikasi rantai pasok masing-masing. Bagi dunia, gesekan dua ekonomi raksasa ini memicu pergeseran arus dagang: negara-negara ketiga mulai mengisi kekosongan di pasar yang ditinggalkan produk asal AS atau Tiongkok yang terkena hambatan tarif.

Peluang peningkatan ekspor

Tergesernya sebagian produk Amerika dan Tiongkok dari pasar global membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk perkebunannya. Ketika komoditas agrikultur AS sulit masuk pasar Tiongkok akibat tarif, importir di sana mencari pasokan substitusi dari negara lain.

Situasi ini menjadi angin segar bagi Indonesia. Contoh nyata terjadi pada minyak nabati: saat pasokan dan produksi minyak kedelai di Tiongkok turun karena tarif terhadap kedelai AS, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar siap mengisi kebutuhan tersebut. Peningkatan impor sawit Tiongkok jelas menguntungkan eksportir CPO kita.

Demikian pula, jika produk pertanian tertentu dari AS kehilangan daya saing di pasar global, komoditas sejenis asal Indonesia berpotensi mengambil alih.

Sebagai ilustrasi, penurunan ekspor kedelai dan jagung AS mendorong beberapa negara pengimpor untuk beralih ke sumber alternatif. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan produk substitusi, entah itu minyak sawit sebagai pengganti minyak kedelai, ataupun produk olahan kelapa, kopi, dan rempah-rempah ke pasar-pasar yang mulai menghindari produk asal AS/Tiongkok. Data perdagangan menunjukkan sejumlah komoditas ekspor Indonesia meningkat pangsa pasarnya selama periode memanasnya perang tarif AS-Tiongkok.

Potensi sektor perkebunan

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa sektor perkebunan Indonesia relatif diuntungkan oleh dinamika ini. Pertama, fleksibilitas pasar dan daya adaptasi komoditas kita cukup tinggi. Indonesia mampu dengan cepat mengalihkan penjualan ke negara yang menawarkan permintaan lebih baik ketika terjadi gangguan di suatu pasar.

Sebagai contoh, saat Uni Eropa membatasi impor biodiesel sawit, produsen Indonesia sigap beralih ekspor ke Tiongkok yang justru meningkat permintaannya. Fleksibilitas semacam ini menjaga volume ekspor tetap tinggi meski peta perdagangan berubah.

Kedua, diversifikasi tujuan ekspor mengurangi risiko. Ketergantungan yang tidak terlalu besar pada satu pasar membuat posisi tawar Indonesia kuat. Misalnya, Amerika Serikat belakangan muncul sebagai salah satu importir sawit terbesar (sekitar 2,5 juta ton pada 2023).

Namun apabila akses ke pasar AS terhambat, Indonesia masih memiliki banyak pembeli lain seperti India, China, Pakistan, dan negara-negara di Timur Tengah. Jaringan pasar yang beragam ini memastikan produk perkebunan Indonesia selalu memiliki ceruk di pasar global.

Ketiga, tren kenaikan harga komoditas dunia belakangan ini turut menguntungkan Indonesia. Perang dagang dan ketidakpastian global kerap mendorong importir menimbun stok dan memicu kenaikan harga. Bagi produsen Indonesia, harga yang lebih tinggi berarti pendapatan meningkat.

Sebagai contoh, ekspor kopi dan karet Indonesia mendapat nilai lebih tinggi pada 2022 berkat lonjakan harga global. Kenaikan harga ini memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Produksi nasional dan swasembada

Peluang ekspor dan harga jual yang lebih baik pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Ketika petani dan pengusaha menikmati harga komoditas yang tinggi, mereka terdorong memperluas areal tanam, intensifikasi budidaya, dan investasi di sektor ini.

Contohnya di sektor sawit, keuntungan ekspor mendorong program peremajaan (replanting) kebun-kebun rakyat untuk memastikan keberlanjutan suplai CPO. Peningkatan produksi ini selain memenuhi permintaan ekspor, juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan domestik.

Dampak lainnya adalah Upaya percepatan swasembada komoditas. Dengan makin bergairahnya sektor perkebunan, pemerintah dapat mengakselerasi program swasembada gula, misalnya, karena iklim usaha bagi petani tebu membaik seiring tren harga yang menguntungkan. Intinya, keuntungan yang diperoleh dari ekspor dapat dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Perang tarif AS-Tiongkok menunjukkan pentingnya kemampuan adaptasi dan diversifikasi. Tentu, perlu langkah berkelanjutan seperti peningkatan daya saing melalui hilirisasi dan kualitas, serta diplomasi dagang yang aktif agar manfaat ini berkelanjutan.

*) Kuntoro Boga Andri : Kepala Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Sumber : Antara

18/04/2025 20:26

Organisasi: FAO

Jadi menurut Prof. saat pengajuan draf perjanjian kepada World Health Assembly (Majelis Kesehatan Dunia) Mei mendatang, akankah negara-negara anggota lantas akan serempak meneken perjanjian ini?