Xcloud.id

Organisasi: FAO

  • Kemenlu Ajak Mitra Strategis Internasional Perkuat Ekosistem Kreatif Banyuwangi

    Kemenlu Ajak Mitra Strategis Internasional Perkuat Ekosistem Kreatif Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menghubungkan Banyuwangi dengan jaringan industri kreatif dunia. Kemenlu melibatkan sejumlah mitra strategis internasional dari berbagai negara untuk memperkuat ekosistem kreatif yang terus berkembang di Banyuwangi.

    Dukungan Kemenlu merupakan bagian dari program Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) yang kali ini diikuti oleh 18 diplomat muda. Sesdilu adalah diklat fungsional diplomatik berjenjang untuk meningkatkan kompetensi para diplomat muda Indonesia, salah satunya melalui kunjungan lapangan ke daerah.

    “Biasanya lokus kunjungan kami di tingkat provinsi. Namun kali ini kami memilih Banyuwangi karena daerah ini memiliki banyak hal yang bisa dieksplorasi dan layak kami koneksikan dengan mitra internasional Kemenlu,” kata Direktur Sesdilu Kemenlu RI, Tubagus Edwin Suchranudin, saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (28/10/2025).

    Turut hadir para diplomat senior, di antaranya Duta Besar Semuel Samson, Syahrir Rahardjo, dan Diar Nurbiantoro, yang juga menjadi mentor bagi peserta Sesdilu.

    Edwin menjelaskan bahwa Banyuwangi dipilih karena dinilai memiliki komitmen besar dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program daerah. “Kami bahkan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk mencari daerah yang sesuai dengan kriteria Asta Cita Presiden. Hasilnya, Banyuwangi muncul paling atas — dan ternyata benar, setelah kami datang ke sini,” ujar Edwin.

    Selama berada di Banyuwangi, peserta Sesdilu fokus pada empat sektor pendukung Asta Cita: ketahanan pangan, industri kreatif, energi terbarukan, dan hilirisasi industri.

    Kemenlu juga membawa sejumlah mitra internasional untuk dikoneksikan langsung dengan para pelaku usaha di Banyuwangi, di antaranya Epicenter Stockholm (Swedia), Opus Solution (Hongkong), dan ASEAN SME Academy (Filipina).

    Selain itu, juga hadir BNI Ventures, Pijar Foundation, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Korea Selatan, JICA (Jepang), GIZ (Jerman), FAO (PBB), IRRI, ICCWA, Konjen RI di Sydney, dan Kemendag RI di Sydney. “Kami harap, dengan jejaring yang kami bawa, Banyuwangi bisa naik kelas. Kami siap membantu sesuai kebutuhan daerah,” tambah Edwin.

    Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenlu. “Ini membuka ruang belajar dari praktik baik mitra internasional. Kami sangat berterima kasih karena Banyuwangi dibukakan akses jejaring global. Semoga ini dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri kreatif melalui pembelajaran digital, literasi keuangan, dan promosi bisnis berbasis teknologi,” ujarnya. [kun]

  • Harga Daging Dunia Capai Rekor Tertinggi, Kenapa?

    Harga Daging Dunia Capai Rekor Tertinggi, Kenapa?

    Jakarta –

    Harga daging global mencapai rekor tertinggi pada September lalu, akibat pasokan yang ketat dan permintaan yang tinggi.

    Harga daging telah naik hampir 10% sepanjang tahun ini. Fakta ini merujuk indeks harga pangan yang disusun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), yang mengukur variasi harga bulanan lima jenis produk pangan di tingkat dunia.

    Untuk kategori daging, yang mencakup daging sapi, babi, unggas, dan domba, mencapai rata-rata hampir 128 poin pada Agustus lalu. Angka itu menandai rekor tertinggi sejak indikator ini dibuat tiga dekade lalu.

    Merujuk indikator itu, harga daging sapi dan domba mengalami kenaikan, sementara harga daging babi dan unggas hampir stabil.

    Data ini mencerminkan kombinasi antara berkurangnya pasokan daging ekspor dari beberapa negara produsen utama dan permintaan impor global yang berkelanjutan, kata ekonom senior FAO, Monika Tothova.

    Wabah penyakit hewan, ketegangan politik serta ketidakpastian yang terus-menerus mengenai arah kebijakan perdagangan diseburnya menjadi faktor pemicu kenaikan harga.

    Untuk berlindung dari fluktuasi pasar, beberapa importir menimbun daging. Ini dianggap sebagai cara mengantisipasi potensi gangguan perdagangan.

    Kenaikan harga daging sapi

    Harga daging sapi naik bukan hanya karena kurangnya pasokan di negara-negara seperti Brasil dan Amerika Serikat, tapi juga karena faktor lain, seperti tingginya biaya pakan ternak, energi, tenaga kerja, dan transportasi.

    Faktor tadi diperparah suku bunga tinggi yang meningkatkan biaya bagi pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan.

    Getty ImagesIndeks harga daging global naik 10% tahun ini.

    Harga daging di tingkat global juga naik, menurut Tothova, karena pasar di banyak negara telah terkonsentrasi di tangan segelintir pengolah daging besar. Mereka memegang kekuatan pasar secara signifikan sehingga membatasi persaingan dan memperkuat peluang penetapan harga.

    Semua ini terjadi di tengah ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan, seperti penerapan tarif, pembatasan kesehatan di beberapa negara, atau perubahan perjanjian perdagangan, menurut Tothova.

    Andres Oyhenard, pakar di firma konsultan Tardguila Agromercados, menyaksikan bagaimana pasokan daging sapi dari AS terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

    “Stok sapi AS berada pada titik terendah dalam 70 tahun,” ujarnya.

    “Baru sekarang ada indikasi bahwa lebih sedikit sapi yang dikirim ke rumah potong hewan untuk membangun kembali stok yang hilang,” kata Tothova. Langkah itu dikenal sebagai retensi hewan.

    Tothova berkata, siklus pembiakan dan pertumbuhan ternak membutuhkan waktu. Konsekuensinya, pemulihan jumlah hewan bisa memakan waktu hingga pertengahan 2027.

    Brasil, eksportir daging sapi terkemuka, juga perlahan-lahan bergerak menuju fase retensi ternak (untuk mendorong pembiakan) dengan tujuan membangun kembali pasokannya di masa mendatang.

    “Intinya adalah karena harga begitu tinggi, ada insentif untuk terus menangkap ikan,” jelas Oyhenard.

    Nilai daging sapi Brasil meningkat berkat permintaan global yang kuat, yang telah mengimbangi berkurangnya akses ke pasar AS setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif 50%.

    Getty ImagesHarga daging sapi di AS telah meningkat sebesar 12% dalam setahun terakhir.

    Melihat kondisi global, harga daging sapi telah meroket di banyak belahan dunia.

    Harga sapi jantan yang digemukkan untuk disembelih naik 54% di Uni Eropa, 33% di AS, 26% di Brasil, dan 17% di Meksiko, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan September tahun ini, menurut data dari World Beef Report.

    Hal ini tidak berarti harga akhir yang dibayarkan konsumen mengalami kenaikan yang sama.

    Terdapat banyak faktor lain dalam rantai produksi yang memengaruhinya, seperti jumlah daging yang diimpor, pajak yang dikenakan, biaya transportasi, struktur rantai pasok, dan tingkat persaingan antara pengolah daging dan pengecer.

    Harga gula dan produk susu turun

    Getty ImagesHarga gula di pasar internasional kini turun 21% dibandingkan tahun lalu.

    Meskipun harga daging di tingkat global mencapai rekor tertinggi, indeks FAO, yang memantau lima kategori pangan, turun pada September lalu.

    Indeks Harga Pangan rata-rata mencapai 128,8 poin September lalu. Ini dianggap mencerminkan penurunan kumulatif yang signifikan hampir 20% dari rekor tertinggi yang dicapai pada Maret 2022, saat terjadi invasi Rusia ke Ukraina.

    Penurunan rata-rata harga pangan pada bulan Septembersecara keseluruhandisebabkan oleh penurunan harga gula dan produk susu, yang mengimbangi kenaikan harga daging.

    Harga gula anjlok drastis hingga turun 21% secara tahunan, mencapai level terendah sejak Maret 2021, akibat produksi gula yang lebih tinggi dari perkiraan di Brasil.

    Pada saat yang sama, prospek panen yang baik di India dan Thailand, menyusul curah hujan monsun yang melimpah, dikombinasikan dengan perluasan perkebunan, juga berkontribusi terhadap penurunan harga.

    Sementara itu, harga susu hingga September lalu telah turun selama tiga bulan berturut-turut.

    Harga mentega, susu bubuk skim, dan susu bubuk murni turun, sementara harga keju hanya turun sedikit.

    Di wilayah lain, harga sereal (termasuk produk seperti gandum, jagung, dan beras) turun hampir 7% tahun lalu, sementara nilai minyak nabati di pasar internasional tetap 18% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

    (ita/ita)

  • Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencatatkan capaian membanggakan. Berdasarkan survei terbaru Strategic and Political Insight Network (SPIN), Amran menempati peringkat kedua sebagai menteri berkinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju dengan tingkat apresiasi publik mencapai 67,3 persen.

    Survei SPIN dilakukan terhadap 1.600 responden di 38 provinsi pada 1-9 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei menempatkan Amran di klaster menteri berkinerja terbaik, hanya terpaut tipis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’thi yang berada di posisi pertama dengan 67,5 persen.

    Dalam laporannya, Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan bahwa klaster menteri berkinerja tinggi ini terdiri dari mereka yang “berhasil menjalankan program prioritas secara nyata dan komunikatif, dengan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.”

    Posisi Amran di klaster tersebut menegaskan konsistensi kebijakan Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Apresiasi publik terhadap sektor pertanian juga tampak dalam survei Litbang Kompas (Oktober 2025), yang mencatat 71,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut muncul karena kebijakan pangan pemerintah dinilai efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” ujar Agustina dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dari sisi capaian faktual, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak Bulog berdiri yang turut mendorong terjadinya deflasi beras 0,13 persen pada September 2025, pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

    Sebagai informasi, produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton). USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini, sedangkan FAO memprediksi capaian mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari-November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 31,54 juta ton.

    Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menilai tren tersebut menunjukkan bahwa target swasembada pangan 2025 sudah di depan mata.

    “Target swasembada pangan yang semula empat tahun kini dipercepat menjadi satu tahun oleh pemerintah. Produktivitas pertanian meningkat dan dukungan infrastruktur sudah menyeluruh,” kata Prof. Lilik.

    Menanggapi hasil survei dan capaian tersebut, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan bukan lagi cita-cita, tetapi target realistis yang akan tercapai pada akhir 2025.

    “Insyaallah, tahun ini kita capai swasembada pangan. Tidak ada lagi impor beras. Negara hadir untuk petani menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memastikan pupuk subsidi 100 persen tersalurkan, dan menjaga stok beras tertinggi dalam dua dekade terakhir,” tutup Amran.

    Melalui dukungan kebijakan yang terukur, peningkatan produksi yang berkelanjutan, serta kepercayaan publik yang tinggi, Indonesia kini berada di ambang sejarah baru – mencapai swasembada pangan 2025 dan menegaskan kedaulatan pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional.

    (akn/ega)

  • FAO serukan aksi kolektif penyediaan pangan sehat bagi masyarakat RI

    FAO serukan aksi kolektif penyediaan pangan sehat bagi masyarakat RI

    memastikan setiap orang memiliki akses rutin terhadap pangan kualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat juga penting

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menyerukan upaya kolaboratif untuk mewujudkan sistem pangan yang sehat, berkelanjutan dan tangguh bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2025.

    Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis, menilai komitmen kuat Indonesia terhadap ketahanan pangan menawarkan momentum yang luar biasa bagi kolaborasi lintas sektor di seluruh sistem agripangan.

    “Selain meningkatkan produksi, memastikan setiap orang Indonesia memiliki akses rutin terhadap pangan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat juga sama pentingnya,” kata Rajendra.

    Dia mendorong penanggulangan ketidakcukupan konsumsi pangan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas penghasilan masyarakat Indonesia, serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

    FAO juga mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan dan memajukan transformasi sistem pangan menuju pembangunan berkelanjutan, dengan secara aktif berbagi pengalamannya dengan negara-negara lain yang tengah menjalani proses serupa

    Indonesia, melalui kerja sama dengan jutaan petani skala kecilnya, telah mencatat peningkatan produksi bahan pokok, seperti beras, dan penurunan prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat, dari 5,12 persen pada tahun 2020 menjadi 4,02 persen pada tahun 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Namun, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih berfluktuasi, meningkat menjadi 10,21 persen pada tahun 2022 dan menurun menjadi 8,27 persen pada tahun 2024, menurut data BPS.

    Ketidakcukupan konsumsi pangan mengacu pada kurangnya asupan energi. Angka itu masih di atas target 5 persen pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia.

    Salah satu tantangan adalah tingginya biaya pola makan sehat, yang terus meningkat baik secara global maupun di Indonesia.

    Laporan FAO “The State of Food Security and Nutrition in the World 2025” memperkirakan pola makan sehat di Indonesia membutuhkan biaya 4,75 dolar Amerika Serikat per kapita per hari, lebih tinggi daripada rata-rata di negara-negara berpenghasilan tinggi yang hanya sebesar 4,22 dolar AS.

    Hal itu membuat pola makan sehat tidak terjangkau bagi sekitar 43,5 persen atau 123 juta penduduk Indonesia.

    Dikatakan pola makan sehat adalah pola makan yang cukup, beragam, seimbang, dan moderat, yang memastikan setiap orang menerima nutrisi yang dibutuhkan sekaligus menghindari kelebihan yang berbahaya.

    “Transformasi cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan dapat memperluas akses terhadap pola makan tersebut, dan hal ini mustahil dilakukan tanpa meningkatkan investasi dan menjalin kemitraan lintas batas, pemerintahan, generasi, dan komunitas,” terang Rajendra.

    Diperkirakan investasi berkisar antara 320 miliar dolar AS hingga 350 miliar dolar AS per tahun dibutuhkan untuk mentransformasi sistem agripangan global, sementara dalam transformasi sistem pangan Indonesia, dibutuhkan sekitar 60 miliar dolar AS hingga 245 miliar dolar AS hingga tahun 2030.

    Transformasi ini terbukti penting karena sistem agrifood saat ini menimbulkan biaya tersembunyi yang sangat besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan masyarakat.

    Sebagian besar biaya tersembunyi tersebut berasal dari pola makan yang tidak sehat dan terkait dengan penyakit tidak menular (PTM) yang mengkhawatirkan, seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes.

    “Bersama-sama, FAO dan mitranya berkomitmen untuk mendukung Indonesia mewujudkan empat yang lebih baik; produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan mata pencaharian yang lebih baik bagi semua,” tegasnya.

    Diketahui Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober dan tahun ini mengusung tema global ‘Bergandengan Tangan untuk Pangan dan Masa Depan yang Lebih Baik’.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Jakarta –

    Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman. Namun, hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di tengah isu krusial perubahan iklim. Tantangannya pun sempat menjadi diskursus yang coba dipantik oleh Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri lewat sebuah pertanyaan.

    “Apa benar pulau kita jumlahnya masih 17 ribu?”

    Pertanyaan sederhana Megawati Soekarnoputri di sebuah forum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini bukan sekadar guyon, melainkan alarm tentang betapa seriusnya ancaman perubahan iklim bagi eksistensi negara kepulauan seperti Indonesia. Bagi Megawati, pulau republik ini jumlahnya bisa saja lebih banyak atau lebih kecil, tergerus oleh naiknya permukaan air laut.

    Negara kepulauan menjadi yang paling rentan menghadapi ancaman tenggelam, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pesisir. Persoalan perubahan iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi mempengaruhi eksistensi dan bahkan kedaulatan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia dalam berbagai dimensi. Megawati tampak memahami hal ini dengan pendekatan yang khas: reflektif, berakar budaya, namun berpandangan ilmiah.

    Ini sebenarnya bukan pertama kali Megawati menyinggung soal isu perubahan iklim. Dalam suatu pertemuan di Roma bulan Februari 2025, Megawati berdiskusi dengan Al Gore, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, tentang kaitan pemanasan global dan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles baru-baru ini.

    Berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati kerap membahas tentang isu pangan dan biodiversitas dengan menekankan pentingnya riset dan inovasi. Ia mengingatkan kembali pesan Bung Karno bahwa urusan pangan adalah “hidup-matinya sebuah bangsa.” Maka, inovasi di bidang pangan dan keanekaragaman hayati menjadi kunci membangun ketahanan bangsa di tengah krisis iklim.

    Lalu bagaimana perspektif Megawati dalam membangun resiliensi terhadap perubahan iklim?

    Kepemimpinan Feminin dan Kearifan Lokal sebagai Fondasi Resiliensi

    Ide dan gagasan untuk membangun resiliensi terhadap perubahan iklim bukan hanya bersandar pada hal-hal yang canggih dan sophisticated. Bagi Megawati, bangsa Indonesia memiliki kekuatan kebudayaan dan lokalitas yang mampu menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam menghadapi krisis global.

    Lebih lanjut, ia menolak cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Di alam semesta, manusia perlu mengambil posisi sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari semesta. Sikap ini sejalan dengan berbagai filosofi Nusantara yang telah mengakar selama berabad-abad lamanya.

    Dalam budaya Jawa, frasa ‘Memayu Hayuning Bawana’ yang artinya memperindah alam semesta yang sudah indah menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga alam semesta, menempatkan manusia pada bagian integral dalam penjagaan eksistensi alam semesta. Begitu pula dengan konsep Tri Hita Karana dari Bali yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan pencipta-Nya, dengan alam semesta, dan dengan sesamanya. Nilai-nilai ini adalah dasar moral bangsa untuk menghadapi krisis ekologi yang kian nyata.

    Gagasan Megawati ini memancarkan kekhasan dari kepemimpinan feminin, sebuah model kepemimpinan yang menonjolkan empati, kepedulian serta kemampuan memelihara dan merawat kehidupan. Dalam menghadapi perubahan iklim, alam diposisikan sebagai mitra eksistensial yang harus dijaga keseimbangannya.

    Pandangan Megawati ini bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan maskulin yang cenderung berorientasi pada penaklukan alam, alih-alih menjaga keseimbangannya. Hal ini mengamini pandangan ecofeminis Vandana Shiva dan Maria Mies (1993) yang pada intinya mengemukakan bahwa kerusakan alam berakar dari cara pandang patriarkis yang memisahkan manusia dari alam serta menganggap keduanya dapat dikendalikan.

    Perempuan dan Kepemimpinan Ekologis

    Penelitian Mujere (2016) menggambarkan bahwa perempuan dan kelompok miskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena ketimpangan peran sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Perempuan sering menjadi pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim ketika air bersih menipis, harga pangan naik, atau panen gagal. Hal ini mengafirmasi perlunya perspektif gender dalam kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yang inklusif.

    Megawati tidak sekadar menampilkan simbol kepemimpinan perempuan, tetapi menghadirkan nilai-nilai itu dalam kebijakan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat.

    Misalnya saja, Megawati kerap menyoroti tentang peran sentral Ibu dan perempuan dalam komunitas. Emak-emak dihimbau untuk lebih kreatif dalam menyajikan makanan di atas meja keluarganya dengan tidak hanya mengandalkan beras sebagai kontributor karbohidrat. Makan tidak harus beras, katanya.

    Seruan sederhana ini sejatinya merupakan gagasan politik pangan yang progresif: mengembalikan kedaulatan pangan kepada rakyat, terutama melalui peran perempuan sebagai pengatur konsumsi rumah tangga. Ia mendorong “emak-emak” untuk mengenali kembali pangan lokal seperti jagung, singkong, dan ubi sebagai sumber karbohidrat yang sehat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Pengaturan pola konsumsi pangan keluarga umumnya dilakukan oleh emak-emak atau ibu rumah tangga. Megawati berpandangan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan pada pokoknya, emak-emak berperan sentral dalam upaya adaptasi dan membangun resiliensi masyarakat ini.

    Melalui pembumian buku “Mustika Rasa”, sebuah warisan proyek Soekarno yang mendokumentasikan cita rasa kuliner nusantara, Megawati mendorong masyarakat untuk kembali pada “kompas pangan” bangsa. Pangan lokal adalah simbol kedaulatan, dan dapur keluarga menjadi ruang pertama pendidikan ekologi: tempat nilai keberlanjutan dipraktikkan setiap hari.

    Dari Dapur ke Kebijakan

    Perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi pangan hingga 30 persen di negara tropis seperti Indonesia, menurut laporan FAO. Meski saat ini Indonesia masih menikmati surplus beras, ketahanan pangan jangka panjang memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui riset, inovasi, dan perubahan perilaku konsumsi.

    Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati mendorong riset pangan berbasis biodiversitas lokal. Ia menantang peneliti dan perguruan tinggi untuk mengeksplorasi kekayaan pangan nusantara, serta mengembangkan teknologi pertanian adaptif.

    Salah satu contohnya adalah padi biosalin, sebuah varietas padi tahan salinitas yang mampu tumbuh di wilayah pesisir. Adaptasi ini memanfaatkan potensi garis pantai Indonesia sekaligus mengatasi permasalahan kekurangan lahan pertanian di wilayah pesisir. Megawati bahkan meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam mengembangkan inovasi semacam ini.

    Inovasi semacam ini memperlihatkan sinergi antara sains modern dan kepemimpinan berwawasan ekologi: menggunakan pengetahuan untuk melestarikan kehidupan, bukan menguasainya. Kepemimpinan feminin semacam ini melihat sains bukan sekadar alat produksi, tetapi instrumen penyembuhan, baik bagi manusia maupun bagi alam sekaligus.

    Kepemimpinan yang Menjaga Keseimbangan

    Krisis iklim adalah cermin dari krisis kepemimpinan global: terlalu banyak menaklukkan, terlalu sedikit merawat. Di tengah situasi ini, kepemimpinan feminin menawarkan jalan alternatif, sebuah cara memimpin yang berakar pada empati ekologis, tanggung jawab sosial, dan kebijaksanaan budaya

    Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa menghadapi perubahan iklim tidak cukup dengan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan pandangan hidup yang berakar pada budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Dari dapur rumah tangga hingga laboratorium riset, ia memadukan empati ekologis, riset ilmiah, dan keberanian politik dalam satu tarikan nafas.

    Dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata, kepemimpinan feminin bukan hanya relevan, tetapi mendesak. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan bumi bergantung bukan pada siapa yang paling kuat, tetapi pada siapa yang paling peduli.

    Muhammad Syaeful Mujab. Analis Kebijakan Publik INSITE Strategi Lulusan Magister Studi Pembangunan London School of Economics and Political Science, Inggris.

    (rdp/tor)

  • Tema hingga Latar Belakang Peringatan

    Tema hingga Latar Belakang Peringatan

    Jakarta –

    Setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, ada peringatan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Tahun ini, Hari Pangan Sedunia 2025 bertepatan dengan peringatan 80 tahun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    Simak ulasan tentang Hari Pangan Sedunia 2025.

    Melansir situs FAO, Hari Pangan Sedunia 2025 mengangkat tema “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future”. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 menyerukan kolaborasi global dalam menciptakan masa depan yang damai, berkelanjutan, sejahtera, dan berketahanan pangan.

    Dengan bekerja sama, lintas pemerintah, organisasi, sektor, dan komunitas, kita dapat mentransformasi sistem agrifood untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pola makan sehat, hidup selaras dengan planet ini.

    Sistem agrifood menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik, dampak cuaca ekstrem dan peristiwa iklim, guncangan ekonomi, serta meningkatnya ketimpangan memberikan tekanan yang semakin besar pada lahan pertanian kita, air yang kita andalkan, dan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan. Rantai pasokan masih rapuh, dan dampak gangguannya terasa di rumah, pasar, dan ladang di seluruh dunia.

    Poster Hari Pangan Sedunia 2025 (Foto: Dok. FAO)

    Mulai dari pemerintah dan organisasi internasional hingga petani, peneliti, pelaku bisnis, dan konsumen, termasuk kaum muda, semua pihak memiliki peran dalam membentuk transformasi sistem agrifood.

    Dalam rangka memperingati 80 tahun FAO, organisasi ini siap untuk terus bekerja sama dengan para anggota dan mitranya. Fokusnya jelas, yaitu menemukan solusi praktis dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan saat ini dan membantu mewujudkan dunia yang berketahanan pangan bagi semua, baik saat ini maupun di masa mendatang.

    Latar Belakang Hari Pangan Sedunia

    Hari Pangan Sedunia menandai berdirinya FAO. Di tahun 2025, organisasi FAO berusia 80 tahun, bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia 2025 yang diperingati pada tanggal 16 Oktober.

    Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) adalah badan khusus PBB yang memimpin upaya internasional untuk mengatasi kelaparan. Tujuannya adalah mencapai ketahanan pangan bagi semua orang dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses rutin terhadap pangan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat. Dengan 195 anggota di 194 negara dan Uni Eropa, FAO bekerja di lebih dari 130 negara di seluruh dunia.

    (kny/imk)

  • Apa Itu Food Waste? Masalah Lain di Balik Sengkarut Keracunan MBG

    Apa Itu Food Waste? Masalah Lain di Balik Sengkarut Keracunan MBG

    Jakarta –

    Kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Indonesia telah menggemparkan media beberapa pekan terakhir. Hal ini terbilang wajar, karena isu keamanan pangan memang langsung bersinggungan dengan kesehatan penerima manfaat.

    Namun di tengah ramainya pembahasan tentang higienitas dan keamanan makanan, ada satu sisi lain dari MBG yang jarang tersorot yaitu food waste. Tidak sedikit sekolah yang telah mengembalikan MBG yang sudah diberi karena kualitas dan mutunya tidak layak konsumsi. Kasus lain dari MBG ini juga perlu dievaluasi dan diperhatikan karena berpotensi menimbulkan dampak dan kerugian lain.

    Apa itu Food Waste?

    Food waste adalah makanan yang tidak termakan karena berbagai alasan, seperti rasa yang tidak sesuai selera, kesalahan distribusi, atau basi sebelum sempat disajikan.

    Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), setiap tahun dunia membuang 1,3 miliar ton makanan. Selain itu, sektor konsumsi publik seperti sekolah, rumah sakit, dan program sosial menjadi salah satu penyumbang terbesar food waste.

    Artinya, program besar seperti MBG yang melibatkan ribuan porsi makanan setiap hari berpotensi menambah food waste bila tidak disertai sistem manajemen pangan yang baik.

    Potensi MBG Menghasilkan Food Waste

    Program MBG hadir dengan semangat mulia yaitu memastikan setiap anak bangsa mendapat makanan bergizi gratis di sekolah. Namun di lapangan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang membuat sebagian makanan akhirnya tidak termakan. Belum lagi, turunnya kepercayaan publik saat ingin mengonsumsi MBG dikarenakan takut keracunan makanan.

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji program MBG pada tahun 2024, memperkirakan food waste dari MBG bisa mencapai 1,1 juta – 1,4 juta ton per tahun.
    Keterlambatan distribusi sering menjadi persoalan di lapangan, terutama di wilayah dengan akses terbatas dan tanpa fasilitas penyimpanan makanan yang sesuai standar. Akibatnya, makanan yang dikirim bisa cepat basi sebelum sampai ke penerima manfaat dan akhirnya dibuang.

    Selain itu, menu yang disajikan mungkin tidak sesuai dengan selera atau kebiasaan makan daerah setempat. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan jenis lauk tertentu pasti cenderung tidak menghabiskan makanannya.

    Dampak Food Waste

    Membuang makanan bukan sekadar kehilangan nasi dan lauk pauk tapi juga berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan sosial.

    1. Dampak Lingkungan

    Saat makanan membusuk di tempat pembuangan, proses dekomposisinya menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca paling kuat. FAO tahun 2022 menyebut bahwa food waste berkontribusi hingga 10% per tahun dari total emisi gas rumah kaca global. Produksi makanan yang terbuang juga membutuhkan sumber daya lain seperti air, lahan, dan energi.

    2. Dampak Ekonomi

    Makanan yang terbuang berarti juga terbuangnya sumber daya, mulai dari biaya produksi, transportasi, hingga energi untuk memasak. Akibatnya, menyebabkan pemborosan anggaran negara.

    3. Dampak Sosial

    Ironisnya, di saat banyak daerah masih berjuang melawan stunting dan kekurangan gizi, sebagian makanan dari program bergizi gratis justru berakhir di tong sampah. Ini menimbulkan kesenjangan baru antara niat baik dan hasil nyata di lapangan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Ombudsman Ungkap Ada Yayasan MBG Terafiliasi Politik”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepuasan masyarakat terhadap kinerja sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menguat. Hal tersebut terjadi seiring berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan Kementan.
    Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut mampu menjaga optimisme petani dalam meningkatkan angka produksi.
    Alhasil, tingkat kepuasan petani menjadi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kepuasan responden umum dari berbagai kalangan masyarakat.
    “Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil menyejahterakan petani. Namun, jika kita pilah lagi respons berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris. Maka, angkanya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Budiawan menjelaskan hasil survei itu mengacu pada wawancara langsung atau
    face to face
    kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional.
    Wawancara dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi, baik bawah, menengah, maupun atas.
    “Kalau bicara pangan yang kita tanya ke responden, ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti. Terus, kalau kita tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian, 71 persen dari mereka menyatakan puas,” katanya.
    Hampir rata-rata masyarakat, tambah Budiawan, puas dengan kinerja pemerintah, khususnya di Kementan.
    “Kalau kita tanya institusinya, yang ada di benak mereka adalah Kementan dan kalau ditanya lagi terkait kepuasan mereka terhadap Kementan, kepuasannya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 71 persen,” ucap Budiawan.
    Mengenai hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi keberhasilan pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo yang mendapat pengakuan lembaga internasional, baik FAO maupun USDA.
    “Diprediksi angkanya mencapai 35,6 juta ton. Kemarin juga di PBB, Pak Prabowo mengatakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang akan muncul untuk Indonesia ke depan,” ucap Hendri.
    Sejalan dengan hasil survei tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat peningkatan kesejahteraan petani secara nasional.
    Nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 tercatat sebesar 124,36. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Angka itu menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat ketimbang pengeluaran rumah tangga mereka.
    Kenaikan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Mentan Andi Amran Sulaiman.
    Salah satu langkah penting adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
    Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan sekaligus meningkatkan semangat produksi di lapangan.
    Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.
    “Kami ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, melainkan bukti bahwa negara hadir untuk memberi nilai yang layak bagi kerja keras petani,” ujar Amran.
    Peningkatan HPP dan perbaikan sistem produksi, NTP yang terus menguat, serta tingkat kepuasan petani yang mencapai 84 persen menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian berada di jalur positif menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman Hidden Hunger di Balik Viral Konten ‘Rp 10 Ribu di Tangan Istri yang Tepat’

    Ancaman Hidden Hunger di Balik Viral Konten ‘Rp 10 Ribu di Tangan Istri yang Tepat’

    Jakarta –

    Viral konten Rp 10 ribu di tangan istri yang tepat belakangan menuai pro kontra. Ada yang menyebut Rp 10 ribu cukup untuk makan seharian, adapula yang menyoroti sisi gelapnya.

    Bagi mereka yang menyanggupi, Rp 10 ribu disebut cukup untuk membeli tempe dan kangkung untuk santapan seharian. Sementara yang lain mengaku Rp 10 ribu tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi satu hari, terlebih belum memperhitungkan listrik, gas, hingga bahan masakan lain.

    Harga pangan di sejumlah daerah juga dinilai relatif berbeda. Walhasil, konten tersebut juga mengundang komentar tidak tepat menilai istri dari alokasi pembelanjaan makanan dengan batas Rp 10 ribu.

    Nida Adzilah Auliani Project Lead for Food Policy Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) ikut berkomentar. Secara umum, ada dua faktor di balik keputusan seseorang membelanjakan uang untuk pemilihan pangan sehari-hari.

    Secara eksternal, masalahnya ada di keterjangkauan pangan, marketing produk, dan sisi politik kenaikan harga, sementara pada aspek internal faktornya banyak berkaitan dengan rasa atau ‘taste’ kesukaan orang terhadap suatu pangan hingga kemampuan atau daya beli masing-masing.

    “Kalau misalnya terkait bagaimana caranya memastikan membelanjakan dengan tepat, balik lagi ke tujuan konsumsi pangan adalah sumber energi, untuk mendapatkan apa yang dikonsumsi baik untuk kesehatan,” jelasnya saat ditemui detikcom di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Fokus utamanya, ditegaskan Nida, bukan berada di harga Rp 10 ribu, melainkan memastikan gizi terpenuhi. Hal ini dibarengi kenyataan Indonesia yang menghadapi triple burden malnutrition, yakni overweight, underweight, juga hidden hunger.

    Dalam kasus hidden hunger atau kelaparan tersembunyi, seseorang tidak mendapat asupan vitamin dan mineral esensial yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak menunjukkan gejala yang jelas.

    “Bisa jadi dia sudah merasa kenyang karena mengonsumsi banyak karbohidrat, tetapi tidak mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang sesuai,” tandas Nida.

    Penelitian dari Lancet Reg Health Southeast Asia (2022) menunjukkan, sebagian besar kasus hidden hunger terkait dengan kekurangan zat besi, vitamin A, atau yodium pada anak. Bahkan, mengacu data Food and Agriculture Organization (FAO), dua miliar orang atau sekitar satu dari tiga orang mengalami defisiensi mikronutrien.

    “Ketika pun mengelola itu, perlu kecerdasan untuk dapat memilih, atau bijaksana dalam memilih pangan, jadi harga itu bukan indikator utama,” jelasnya.

    “Tapi bagaimana dengan kita memastikan satuan protein, karbohidrat, dan asupan lain terpenuhi, disesuaikan dengan mungkin kemampuan atau daya beli,” sambungnya.

    Ia juga menekankan harga pangan di masing-masing daerah relatif berbeda, sehingga tidak tepat Rp 10 ribu bisa dipukul rata untuk cukup sebagai maksimal jumlah uang belanja makanan.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

    10 Ribu di Tangan Istri yang Tepat

    5 Konten

    Tren viral ’10 ribu di tangan istri yang tepat’ memantik kontroversi. Ada yang menyikapinya sebagai humor saja, tapi realitanya memang ironis dengan kondisi kecukupan gizi yang masih jauh panggang dari api.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Saatnya Indonesia Punya ‘KNKT’ untuk Program MBG

    Saatnya Indonesia Punya ‘KNKT’ untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketika sebuah pesawat jatuh, publik menunggu satu hal yakni laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Laporan ini tidak berhenti pada kronologi, melainkan mendalami penyebab teknis dan operasional, apakah ada kesalahan prosedur kokpit, kerusakan sistem navigasi, atau faktor cuaca yang tidak diantisipasi.

    Setiap temuan selalu diikuti rekomendasi berupa kewajiban pelatihan ulang pilot, pembaruan regulasi pemeliharaan, atau modifikasi sistem peringatan di pesawat. Semua laporan dipublikasikan secara terbuka, dan setiap pilot diwajibkan mempelajarinya, jika mengabaikan, ada konsekuensi hukum.

    Sistem inilah yang membuat dunia penerbangan Indonesia belajar dari setiap insiden, dan pada akhirnya mampu menurunkan angka kecelakaan. Hal yang sama seharusnya berlaku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Jika terjadi insiden keamanan pangan, Komite Nasional Keselamatan MBG (KNK-MBG) harus turun tangan, menyelidiki penyebabnya secara independen, apakah bahan pangan tidak bersertifikat, sayur dimasak terlalu dini, atau distribusi berlangsung tanpa pendingin. Rekomendasi yang keluar wajib diterapkan: hanya bahan bersertifikat yang boleh dipakai, sayuran dimasak paling akhir sebelum distribusi, dapur satelit atau boks berinsulasi digunakan jika jarak tempuh lebih dari 1 jam.

    Semua laporan dipublikasikan terbuka, dan setiap Kepala Dapur atau SPPG MBG wajib membacanya, seperti halnya setiap pilot wajib membaca laporan KNKT. Dengan begitu, setiap insiden keamanan pangan bukan sekadar berita, melainkan menjadi pelajaran nasional yang membuat sistem MBG semakin aman. Landasan hukumnya jelas, UU Pangan (UU No. 18/2012), UU Kesehatan (UU No. 36/2009), UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), dan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) menegaskan hak anak atas pangan yang aman serta kewajiban negara melindungi mereka.

    Presiden pun memiliki kewenangan penuh untuk membentuk lembaga independen semacam ini melalui Peraturan Presiden, sebagaimana yang pernah dilakukan untuk KNKT. Komite ini juga dirancang inklusif. Di dalamnya duduk bersama perwakilan pemerintah, orang tua murid, guru, ahli gizi, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi dapur massal.

    Dengan begitu, pengawasan MBG tidak hanya datang dari birokrat di Jakarta, tetapi juga dari mereka yang setiap hari bersentuhan langsung dengan anak-anak penerima manfaat. Dan yang paling penting: KNK-MBG harus dibiayai penuh oleh negara melalui APBN dengan pagu mandiri. Hanya dengan begitu independensinya terjaga, tidak tergantung pada kementerian pelaksana, dan berani ber-suara apa adanya ketika ada kelalaian.

    MBG adalah program dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Targetnya mencakup lebih dari 80 juta penerima manfaat, mulai dari murid sekolah dasar, siswa madrasah, hingga ibu hamil dan balita.

    Setiap hari, jutaan porsi makanan akan diproduk-si dan didistribusikan dari puluhan ribu dapur di seluruh nusantara. Skala sebesar ini tentu membawa manfaat besar peningkatan gizi anak, penurunan stunting, hingga perbaikan kualitas pendidikan. Tetapi, skala besar juga berarti risiko besar.

    Jika satu dapur saja lalai, ratusan anak bisa terdampak. Jika satu rantai distribusi gagal, ribuan anak bisa sakit dalam waktu bersamaan. Karena itu, diperlukan sistem keselamatan pangan yang tidak hanya ketat, tetapi juga independen, transparan, dan bisa dipercaya publik. Indonesia sudah merasakan beberapa insiden keamanan pangan sejak uji coba MBG dilakukan.

    Mulai dari kasus ayam tanpa sertifikat yang terkontaminasi bakteri, sayur yang basi karena distribusi terlalu lama, hingga makan-an yang menimbulkan reaksi alergi pada anak karena tidak ada pencatatan riwayat alergi.

    Semua kasus ini memperlihatkan bahwa tanpa mekanisme investigasi independen, masalah hanya ditangani sebatas “klarifikasi” atau pencopotan sementara pemasok, tanpa pembelajaran yang mendalam untuk mencegah terulang.

    NEGARA LAIN

    India menjalankan Mid-Day Meal Scheme (PM-POSHAN) yang menjangkau sekitar 120 juta anak di 1,27 juta sekolah (Global Child Nutrition Foundation [GCNF], 2023). Namun skala besar ini juga membuka kerentanan.

    Pada 2013, 23 anak meninggal di Bihar akibat makanan yang terkontaminasi pestisida. Audit kemudian menemukan kelemahan serius: dapur yang tidak higienis, penyimpanan pangan yang buruk, serta lemahnya pengawasan (Government of India, 2013; UNICEF, 2019).

    Bahkan dalam lima tahun terakhir, tercatat lebih dari 74 insiden keamanan pangan yang membuat lebih dari 4.000 anak jatuh sakit. Sebaliknya, Brasil dengan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) memberi makan sekitar 40 juta siswa sekolah negeri setiap hari (GCNF, 2023).

    Program ini melibatkan ahli gizi dalam penyusunan menu dan diawasi dewan pangan sekolah. Pengawasan diperkuat lagi dengan ada-nya School Feeding Council (CAE), yang berfungsi memastikan legalitas, trans-paransi, serta keamanan pangan dengan mengaudit penggunaan dana publik, memeriksa kondisi higienis, memastikan kepatuhan menu, dan mewajibkan sedikitnya 30% pengadaan berasal dari petani kecil dan keluarga (Rocha, 2009; UNOSSC, 2024).

    Kombinasi pengawasan partisipatif dan keahlian teknis inilah yang membuat Brasil relatif terhindar dari tragedi besar, meski insiden lokal tetap terjadi. Sementara itu, Amerika Serikat menjalankan National School Lunch Program (NSLP) yang melayani sekitar 29,4 juta anak per hari, dengan 21,1 juta menerima makanan gratis atau ber-subsidi (Food Research & Action Center [FRAC], 2023).

    Pada dekade 1990-an, tercatat 195 wabah penyakit akibat pangan di sekolah yang melibatkan ribuan anak (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2015). Insiden ini kemudian men-dorong investigasi sistematis melalui National Outbreak Reporting System (NORS) dan melahirkan reformasi besar: penerapan wajib standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) di setiap sekolah (FAO, 2020).

    Lebih dari sekadar urusan gizi, MBG adalah urusan kepercayaan publik. Jika anak-anak jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya menyehatkan, maka bukan hanya orang tua yang kehi-langan kepercayaan, tetapi juga seluruh masyarakat. Program besar yang digadang sebagai warisan politik bisa runtuh hanya karena kega-galan dalam manajemen kea-manan pangan.

    Di sisi lain, jika ada lembaga independen seperti KNK-MBG, setiap masalah bisa ditangani secara profesional, transparan, dan sistematis. Publik melihat bahwa negara hadir tidak hanya memberi makan, tetapi juga menjamin keamanan. Kepercayaan publik pun terjaga, legitimasi politik pemerintah diperkuat, dan MBG bisa berjalan berkelanjutan hingga 2045. Indonesia tidak perlu menunggu tragedi besar untuk bertindak.

    Saatnya Presiden membentuk KNK-MBG agar program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan dipercaya rakyat.