Xcloud.id

Organisasi: Banser

  • GP Ansor Magetan Minta Pertanggungjawaban Trans7 Soal Tayangan Xpose Uncensored

    GP Ansor Magetan Minta Pertanggungjawaban Trans7 Soal Tayangan Xpose Uncensored

    Magetan (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Magetan meminta  pertanggungjawaban penuh dari pihak Trans7 atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyesatkan dan mencemarkan nama baik dunia pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Tayangan tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan moral umat Islam dan warisan keilmuan pesantren di Indonesia.

    Tuntutan itu disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Magetan, Habib Mustofa, dalam kegiatan Apel Siaga “Jaga Kiai Jaga Negeri” di Magetan Park, Jumat (17/10/2025). Ratusan kader Ansor dan Banser turut hadir menyatakan sikap tegas membela kehormatan pesantren dan menolak segala bentuk pelecehan terhadap dunia pendidikan Islam.

    Menurut Habib Mustofa, program Xpose Uncensored bukan sekadar kesalahan jurnalistik, melainkan bentuk serangan terhadap kehormatan lembaga keagamaan. Ia menilai, media semestinya menjadi pilar penegak kebenaran, bukan alat penyebar sensasi yang menyesatkan publik.

    “Pesantren adalah benteng terakhir moral bangsa. Ketika media kehilangan akal sehat dan nurani, menukar fakta dengan sensasi, maka sesungguhnya mereka sedang menggali kubur bagi kepercayaan publik,” tegas Habib Mustofa di hadapan peserta apel.

    Ia menegaskan, GP Ansor Magetan tidak akan tinggal diam dan menuntut Trans7 beserta jejaring media di bawah CT Corp bertanggung jawab secara terbuka. Ansor meminta permintaan maaf resmi di media nasional serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem produksi dan pengawasan tayangan di internal Trans7.

    Dalam pernyataan sikap resminya, GP Ansor Magetan juga mendesak Dewan Pers Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Trans7 dan meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut izin siar stasiun televisi tersebut. Ansor menilai, langkah tegas ini penting agar tidak ada lagi tayangan serupa yang merusak citra pesantren dan moral bangsa.

    Selain itu, GP Ansor Magetan meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama KPI melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh konten siaran Trans7. Mereka juga menuntut Chairul Tanjung selaku pendiri CT Corp, bersama direksi Trans Corp dan Trans7, untuk bertanggung jawab secara terbuka kepada umat melalui permintaan maaf resmi di berbagai media nasional.

    Ansor Magetan turut mendesak Trans7 mengungkap rumah produksi (PH) yang membuat tayangan Xpose Uncensored dan meminta PH tersebut menyampaikan permintaan maaf langsung kepada KH. Anwar Mansyur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta pesantren lain yang dijadikan bahan tayangan.

    Bahkan, GP Ansor Magetan meminta Chairul Tanjung secara pribadi menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada KH. Anwar Mansyur dan seluruh pengasuh pesantren melalui media nasional dan cetak selama tiga tahun berturut-turut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

    Habib Mustofa juga menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin, keluarga besar pesantren, serta alumni santri se-Magetan untuk bersatu menjaga marwah para kiai dan pesantren. Ia menegaskan bahwa pesantren bukanlah objek eksploitasi media, melainkan sumber nilai dan moral bangsa.

    Hingga permintaan maaf terbuka dan pembenahan struktural dilakukan, GP Ansor Magetan menyerukan boikot nasional terhadap Trans7 dan seluruh jejaring CT Corp.

    “Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magetan berdiri tegak membela marwah para ulama, menjaga warisan keilmuan, dan menegakkan kebenaran di tengah derasnya arus fitnah,” pungkas Habib Mustofa. [fiq/beq]

  • Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

    Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

    Gresik (beritajatim.com) – Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir bersama ratusan kader Ansor dan Banser turun ke jalan dalam aksi solidaritas bertajuk “Jaga Kyai, Jaga Negeri” yang digelar di Alun-Alun Kota Gresik, Jumat (17/10/2025).

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap salah satu stasiun televisi nasional yang dianggap melecehkan lembaga pesantren dan para ulama. Ratusan kader Nahdlatul Ulama (NU) kompak menyerukan pembelaan terhadap marwah pesantren sebagai benteng moral bangsa.

    Dalam orasinya, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa Gresik memiliki sejarah panjang sebagai kota santri, sehingga setiap bentuk penghinaan terhadap pesantren dan kyai merupakan luka bagi masyarakat Gresik.

    “Kami sadar bahwa Gresik adalah kota santri sejak dulu. Tidak ada warga Gresik yang tidak sakit hati atas adanya tayangan yang mendiskreditkan pesantren, ulama, dan kyai,” ujarnya.

    Meski demikian, Syahrul mengingatkan agar kemarahan dan kekecewaan tidak berujung pada tindakan melanggar hukum. “Kita harus berkepala dingin dalam merespons ini. Mari kita lawan dengan cara yang cerdik dan bermartabat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

    Politisi muda PKB itu juga menyerukan agar masyarakat NU dan para santri tetap fokus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

    “Atas nama DPRD Gresik, kami mengecam keras fitnah dan framing yang menyudutkan pesantren serta ulama. Mari kita lawan dengan narasi positif, memperkuat pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Gresik, Muhammad Ludfi Hambali, menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan ekspresi kekecewaan para santri terhadap tindakan pelecehan terhadap pesantren dan ulama.

    “Kami menyerukan agar izin siaran stasiun televisi yang dinilai melecehkan tersebut dicabut, serta meminta pemiliknya menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada publik, khususnya kepada para kyai dan pesantren,” pungkasnya. (dny/kun)

  • GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo mengecam keras tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang disiarkan pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Tayangan tersebut dinilai melecehkan serta mendiskreditkan lembaga pesantren, para ulama, dan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

    Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mukminin, menuntut Trans7 segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren dan umat Islam.

    Ia juga mendesak manajemen stasiun televisi tersebut melakukan evaluasi internal terhadap tim produksi “Expose Uncensored”.

    “Kami telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS,” tegas Choirul dalam rilisnya Selasa (14/10/2025).

    Pria yang akrab disapa Kang Choi itu juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan santri serta anggota Ansor dan Banser, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

    Ia menegaskan, perjuangan menegakkan kebenaran akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah.

    “Kami akan menyiapkan langkah hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak Trans7 untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan nama baik pesantren serta para ulama,” ujarnya.

    Kang Choi menegaskan, pesantren dan ulama bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan penjaga moral bangsa. Karena itu, GP Ansor Sidoarjo tidak akan tinggal diam ketika kehormatan mereka direndahkan melalui tayangan yang dianggap tidak beretika.

    “Ansor Sidoarjo akan berdiri di garda depan untuk menegakkan martabat pesantren dengan cara-cara hukum yang beradab,” tegasnya.

    Hasil Kajian LBH Ansor Sidoarjo

    Berdasarkan hasil kajian hukum (legal opinion) yang dilakukan oleh LBH Ansor Sidoarjo, ditemukan indikasi kuat bahwa tayangan tersebut melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, di antaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat (5), yang mewajibkan lembaga penyiaran menjaga norma kesusilaan dan tidak menayangkan konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3), tentang larangan penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

    3. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) KPI, yang menuntut lembaga penyiaran untuk berimbang, tidak menghakimi, serta menghormati nilai sosial dan agama.

    Ansor menilai, tayangan dengan narasi yang tidak akurat dan tidak berimbang itu telah menimbulkan keresahan publik serta merusak citra pesantren sebagai benteng moral dan pendidikan karakter bangsa.

    GP Ansor Sidoarjo memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para kiai, santri, dan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang damai dan berkemajuan.

    “Kami menyerukan kepada seluruh media massa agar senantiasa menjunjung tinggi etika jurnalistik, menghormati nilai-nilai agama, serta menjaga keutuhan bangsa melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab,” pungkas Choirul Mukminin. (isa/ted)

  • Dansatgas TMMD 126 Letkol Bayu Rajut Kebersamaan Bareng Warga Ampelgading Malang

    Dansatgas TMMD 126 Letkol Bayu Rajut Kebersamaan Bareng Warga Ampelgading Malang

    ‎Malang (beritajatim.com) – Suasana malam di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jumat (10/10/2025) terasa hangat dan penuh keakraban.

    Hal itu terlihat saat tawa canda Dandim 0818/Malang-Batu, Letkol Czi Bayu Nugroho, bersama warga duduk bersama di pos siskamling atau sistem keamanan lingkungan di Desa Lebakharjo.
    ‎
    Letkol Bayu yang juga Komandan Satgas ‎TMMD 126, tak canggung duduk bercengkrama bersama tokoh masyarakat, pemuda, warga, serta elemen aparatur pemerintah Desa di pos siskamling.
    ‎
    ‎Kegiatan ini tak hanya sekadar ronda malam. Di pos siskamling, seluruh elemen masyarakat bercengkrama dan saling bertukar cerita, membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat. Setelah itu, rombongan melakukan patroli keliling dari Dusun Krajan 1 B hingga Dusun Sukomaju A guna memastikan keamanan wilayah tetap terjaga.
    ‎
    ‎Sebanyak 40 personel terlibat dalam kegiatan ini, terdiri dari Banser, Linmas, anggota Satgas TMMD 126 Lebakharjo, Buntal Korem 083/Bdj, tokoh pemuda, serta warga setempat.
    ‎
    ‎Tokoh masyarakat Lebakharjo, Suharwanto, menyampaikan rasa bangganya atas kebersamaan yang terjalin. Pihaknya mengaku kehadiran TNI di desa Lebakharjo menambah kesan mendalam terhadap citra positif TNI.
    ‎
    ‎“Kami sangat senang TNI hadir langsung bersama warga. Ini bukan sekadar menjaga keamanan, tapi membangun rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga,” kata Suharwanto, Sabtu (11/10/2025).
    ‎
    ‎Ditempat yang sama, Dandim 0818/Malang-Batu, Letkol Czi Bayu Nugroho, menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya TMMD 126 Lebakharjo, bukan hanya saat pembangunan fisik saja.
    ‎
    ‎“Kami ingin terus hadir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Siskamling ini juga melaksanakan instruksi Presiden RI dan bukan sekadar ronda, tetapi bentuk nyata kemanunggalan TNI dan rakyat,” kata Letkol Bayu Nugroho.
    ‎
    ‎Kegiatan siskamling gabungan ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan guyub rukun. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan desa dalam menjaga ketertiban dan persatuan. (yog/ted)

  • Ketum Pimpinan Pusat GP Ansor: Ini Musibah Berat, Tapi Kita Harus Tetap Bersama

    Ketum Pimpinan Pusat GP Ansor: Ini Musibah Berat, Tapi Kita Harus Tetap Bersama

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Addin Jauharudin, menyampaikan belasungkawa dan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa Lembaga Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Addin hadir langsung bersama sejumlah pimpinan GP Ansor lainnya dalam acara tahlilan, yasinan, dan doa bersama di lingkungan Lembaga Pesantren Al Khoziny. Dalam suasana haru, doa dipanjatkan untuk para santri dan korban yang meninggal dunia akibat musibah tersebut.

    “Saya sebagai khodimul Ansor, pelayan organisasi, dan seluruh jajaran Pimpinan Pusat menyampaikan belasungkawa dan luka yang mendalam buat para santri dan juga pihak keluarga yang berduka, tentu juga keluarga besar pondok pesantren,” ujar Addin dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

    Ia berharap, para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. “Mudah-mudahan bagi yang meninggal dunia, Allah berikan tempat mulia beserta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran,” tambahnya.

    Addin menggambarkan musibah ini sebagai perjalanan takdir yang tak bisa diduga oleh manusia. Karena itu, menurutnya, hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah memperkuat doa dan kebersamaan.

    Selain menyampaikan doa, Addin juga menyoroti perjuangan para relawan dan anggota Banser yang terlibat dalam proses evakuasi korban.

    “Proses evakuasi ini bukan tugas yang ringan. Meskipun tidak dilengkapi kemampuan teknis kebencanaan, tapi keberanian dan keyakinan mereka melampaui kemampuannya. Bahkan mereka bekerja sif-sifan selama 24 jam selama delapan hari,” jelas Addin.

    Ia menginstruksikan seluruh kader Ansor dan Banser untuk terus mengawal proses pemulihan di pondok pesantren hingga benar-benar aman. “Pondok pesantren dan keluarga korban tidak sendirian. Sahabat Ansor dan Banser akan selalu membersamai,” tegasnya.

    Addin juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang menyesatkan. “Kita harus berjabat tangan erat, tidak boleh gaduh. Ini adalah musibah, jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita,” ujarnya.

    Masih menurut Addin Lembaga Pesantren Al Khoziny memiliki sejarah panjang dalam melahirkan para ulama besar, seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. As’ad Syamsul Arifin. Karena itu, kehormatan pesantren harus dijaga dari serangan opini negatif.

    “Di tengah beragam informasi yang sumir, jihad sosial media sahabat-sahabat diperlukan untuk menyebarkan kabar positif. Ini adalah musibah, tidak ada yang menginginkannya. Mari sebarkan informasi yang benar agar para kiai dan pesantren tidak menjadi sasaran suara sumbang,” pungkas Addin. [isa/suf]

  • Jelang HUT ke-80 TNI, Panglima Gelar Doa Bersama dengan Tokoh Lintas Agama

    Jelang HUT ke-80 TNI, Panglima Gelar Doa Bersama dengan Tokoh Lintas Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang HUT ke-80, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggelar doa bersama lintas agama di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (4/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acar doa bersama ini dihadiri oleh sejumlah Jenderal TNI. Misalnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan wakilnya Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Selain itu, kepala staff dari tiga marka TNI mulai dari Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KSAD); Jenderal Maruli Simanjuntak; Kepala Staff TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono; dan Kepala Staf AU (KSAU) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Kemudian, doa bersama ini dipimpin oleh enam tokoh agama seperti Ustad Adi Hidayat, Ustad Yusuf Aman, Romo Yos Bintoro, PR Pendeta Arlyanus Larosa, Pinandita Astono Chandra Dana, KRT Asun Gotama dan JS Ruysya Supit.

    Selain itu turut hadir juga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Wamenhan Donny Ermawan Taufanto.

    Adapun, kegiatan ini diikuti oleh 7.800 peserta yang terdiri atas prajurit dan PNS TNI, anak yatim, Banser, Kokam, serta perwakilan pemuda dari berbagai agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

    “Doa bersama dilaksanakan oleh tokoh agama dari semua agama hadir tadi. Kemudian juga seluruh elemen masyarakat, kemudian juga anak yatim sekaligus kita memberikan santunan kepada anak yatim,” ujar Jenderal Agus usai doa bersama, Sabtu (4/10/2025).

  • Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pernyataan kepala daerah yang seakan menyoroti soal bangunan lantai 3 milik Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran yang roboh dan ratusan santri menjadi korban saat salat ashar, mendapatkan kecaman dari PW GP Ansor Jawa Timur.

    Menurut Wakil Ketua GP Ansor Pusat M Hasan Basri, tidak elok kala pengasuh pesantren dan keluarga berduka, seorang Bupati melontarkan sorotan soal bangunan yang roboh tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

    “Mestinya yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala daerah itu empati di saat pihak pesantren berduka dan keluarga korban menunggu evakuasi korban. Ini kok malah pemimpin daerah berstatement bangunan yang roboh tidak memiliki ijin,” ucapnya Selasa (30/9/2025).

    Ketua Banser Korwil IX Jawa Timur itu kesal karena pernyataan kepala daerah itu dilihatnya sendiri saat di depan kamera media.

    Parahnya hal sama juga dilontarkan saat mendampingi Kapolda Jatim  Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. saat berkunjung  mengucapakan berduka atas musibah ini.

    “Mari kita fokuskan untuk penanganan korban dalam musibah ini, bukan malah mencari kesalahan. Sangat tidak terpuji itu,” tambahnya tegas.

    Menurut Hasan Basri, saat pembangunan di pesantren-pesantren, banyak pemerintah tidak hadir. Saat ada musibah seperti ini, pihak pondok disalahkan.

    Memang bangunan tidak ber IMB dinilainya hal yang salah. Namun sebagai pemerintah harus mengerti, karena tidak mendampingi pihak pesantren saat adanya pembangunan.

    “Ingat Lembaga Pesantren Al Khoziny ini termasuk pesantren yang usianya tua dan banyak menelorkan ulama-ulama besar. Jasa pendiri dan pengasuh pesantren Al Khoziny sangat besar, harus dihargai semuanya. Jangan ada musibah seperti ini, berulang-ulang menyoroti soal IMB. Bantu dampingi pesantren-pesantren itu agar bangunan yang ada bisa berIMB. Jangan ada musibah seperti ini kesalahan yang ada disoroti pemerintah dengan tajam,” urainya kesal.

    Mewakili pengurus GP Ansor pusat, Hasan Basri mengucapka turut berduka yang mendalam dan seluruh korban bisa diketemukan secara baik-baik, serta pihak keluarga diberikan kesabaran.

    Masih kata Hasan Basri, untuk tindakan Ansor pusat setiap hari berkordinasi dengan PC GPAnsor Sidoarjo untuk memberikan bantuan tenaga dan lainnya.

    “Sejak kejadian sampai hari ini, Ansor terus berkecimpung untuk membantu atau meringankan beban musibah yang ada,” paparnya. (isa/ted)

  • Ansor Kota Kediri Kecam Pengeroyokan Banser di Tangerang, Desak Polisi Jangan Lamban

    Ansor Kota Kediri Kecam Pengeroyokan Banser di Tangerang, Desak Polisi Jangan Lamban

    Kediri (beritajatim.com) – Insiden pengeroyokan brutal terhadap seorang kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Kota Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu masih menyisakan luka mendalam di tubuh organisasi sayap Nahdlatul Ulama tersebut.

    Gelombang kecaman terus bermunculan, salah satunya dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kediri bersama Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser yang menegaskan sikap tegas atas kasus tersebut.

    Mereka menyebut tindakan pengeroyokan yang menimpa Sahabat Rida, kader Banser Tangerang, sebagai perbuatan biadab, tindakan kriminal, dan bentuk premanisme yang mencederai tatanan kerukunan berbangsa.

    Peristiwa memilukan ini terjadi usai Sahabat Rida menghadiri sebuah pengajian di wilayah Kota Tangerang. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba dikeroyok sekelompok orang tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, korban menderita luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

    Video dan foto kondisi korban beredar luas di media sosial, memicu kegusaran publik dan gelombang dukungan terhadap Banser. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP GP Ansor bahkan langsung mendesak Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus tersebut, memastikan pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.

    Desakan serupa juga datang dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang serta jajaran Ansor di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Mereka menilai penanganan kasus ini akan menjadi ujian serius bagi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

    Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, H.M. Baihaqi Nabilunnuha, atau yang akrab disapa Gus Baihaqi, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait insiden ini. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa GP Ansor Kediri tidak bisa tinggal diam menyaksikan kadernya menjadi korban kekerasan.

    “Atas nama PC GP Ansor Kota Kediri, kami mengutuk keras tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap sahabat kami Rida, Kader Banser Kota Tangerang. Ini adalah tindakan kriminal yang tidak bisa ditolelir,” ujar Gus Baihaqi, Senin (29/9/2025).

    Ia menilai, insiden pengeroyokan tersebut merupakan tindakan biadab yang mengancam persatuan masyarakat. “Segala bentuk kekerasan, terlebih penganiayaan, adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme,” tegasnya.

    Selain mengutuk keras, Ansor Kediri juga menyoroti lambannya aparat penegak hukum dalam merespons kasus ini. Menurut Gus Baihaqi, bukti-bukti insiden sudah banyak beredar di publik, namun belum ada langkah cepat dan transparan dari kepolisian.

    “Kami meminta aparat khususnya Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas. Segera menangkap serta memproses hukum semua pelaku sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya dengan nada tegas.

    Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dipertaruhkan dalam kasus ini. “Kalau aparat lamban, publik akan menilai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” imbuhnya.

    Meski menyampaikan kecaman keras, Gus Baihaqi tetap mengingatkan seluruh kader Ansor dan Banser untuk tidak gegabah. Ia mengimbau agar kader menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan di luar komando.

    “Kami mengimbau kepada seluruh kader Ansor Banser untuk menahan diri, tidak bertindak di luar komando dan main hakim sendiri. Tetap percaya dan menempuh prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

    Menurutnya, sikap dewasa dan taat hukum justru akan menunjukkan bahwa Ansor dan Banser adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban, bukan memperkeruh keadaan.

    “Kita harus menjadi teladan. Banser itu dilahirkan untuk menjaga ulama, bangsa, dan negara. Bukan untuk membuat keributan baru,” tegasnya.

    Selain dari Ansor Kota Kediri, gelombang dukungan terhadap korban juga datang dari sejumlah organisasi keagamaan dan masyarakat sipil. PCNU Kota Tangerang menekankan pentingnya aparat bergerak cepat agar insiden ini tidak memicu keresahan lebih luas.

    Ansor Jawa Timur turut menyuarakan kegusaran dan menuntut keadilan. Mereka menilai, kasus ini bukan hanya soal seorang kader Banser yang menjadi korban, tetapi juga soal keberanian negara untuk melindungi warganya dari aksi kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.

    Kasus pengeroyokan terhadap Sahabat Rida kini menjadi sorotan nasional. Publik menantikan keseriusan aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya, dalam menangkap dan mengadili para pelaku.

    GP Ansor Kota Kediri menegaskan, keadilan bagi korban adalah harga mati. “Kami tidak akan berhenti menyuarakan kasus ini sampai para pelaku benar-benar diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada lagi kekerasan yang dibiarkan di negeri ini,” pungkas Gus Baihaqi. [ian]

  • Ansor Magetan Kecam Penganiayaan Kader Banser: Luka Bagi Kami Semua

    Ansor Magetan Kecam Penganiayaan Kader Banser: Luka Bagi Kami Semua

    Magetan (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Magetan mengecam keras insiden penganiayaan yang menimpa kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser), sahabat Rida, usai menghadiri pengajian Habib Bahar Bin Smith di Kota Tangerang, Minggu (21/9/2025).

    Ketua PC GP Ansor Magetan, Agus H. Habib Mustofa, SS, MM atau akrab disapa Gus Toev, menyebut kejadian tersebut sebagai tindakan biadab yang mencederai nilai kemanusiaan sekaligus martabat bangsa.

    “Kami Ansor Magetan mengecam dengan sekeras-kerasnya! Kekerasan ini adalah tamparan bagi kita semua. Aparat penegak hukum harus segera bertindak cepat, tegas, dan adil. Jangan biarkan hukum mandul! Jangan sampai kader kami bergerak sendiri untuk mencari keadilan,” tegasnya.

    Menurut Gus Toev, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan warga, terlebih terhadap kader Banser yang selama ini mengabdi menjaga NKRI, adalah penghinaan terhadap hukum dan demokrasi.

    Lebih lanjut, Gus Toev mengingatkan bahwa Ansor dan Banser hadir bukan untuk menebar ketakutan, melainkan menjaga keselamatan bangsa.

    “Kami tidak akan tinggal diam. Kejahatan ini tidak boleh dibiarkan! Jika hukum tumpul dan keadilan diabaikan, jangan salahkan kami jika kader-kader kami menuntut dengan caranya sendiri. Kami tidak menginginkan itu, maka aparat harus bertindak sekarang juga,” tegasnya.

    GP Ansor Magetan juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak kekerasan, mengedepankan dialog, serta menjaga persatuan. Menurutnya, kekerasan hanya meninggalkan luka, sementara persatuan akan membawa kekuatan bagi Indonesia. [fiq/suf]

    Dalam pernyataan sikap resminya, GP Ansor Magetan menegaskan:

    1. Mengecam keras penganiayaan terhadap kader Banser sebagai tindakan tidak beradab.

    2. Mendesak aparat kepolisian dan pemerintah untuk mengusut tuntas, menangkap, dan menghukum para pelaku tanpa pandang bulu.

    3. Mengingatkan seluruh kader Ansor dan Banser agar tetap solid, tidak mudah terprovokasi, namun tetap waspada serta menjaga marwah organisasi.

    4. Menegaskan komitmen Ansor-Banser untuk terus berada di garda terdepan menjaga NKRI, Ahlussunnah wal Jama’ah, dan melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.

  • Bupati Malang Ingin Banser Siap Hadapi Tantangan Global

    Bupati Malang Ingin Banser Siap Hadapi Tantangan Global

    Malang (beritajatim.com) – Pembukaan Kursus Banser Lanjutan (SUSBALAN) Satkorcab Banser Kabupaten Malang, Jumat (19/9/2025), digelar di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda, Dusun Salatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

    Bupati Malang HM Sanusi, membuka langsung kursus lanjutan tersebut. Sanusi juga mendukung agar kolaborasi antara pemerintah daerah terhadap kaderisasi organisasi kepemudaan yang berakar kuat di tengah masyarakat.

    Salah satunya, Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Organisasi yang lahir dari rahim besar Nahdlatul Ulama (NU). Sanusi berharap, Banser menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan agama, bangsa, dan negara. Sekaligus menjadi benteng kokoh dalam merawat tradisi serta nilai-nilai kebangsaan.

    Pelaksanaan Kursus Banser Lanjutan, bukan sekadar proses pengkaderan lanjutan. Tetapi juga sebagai wadah penempaan jiwa, raga, dan mental agar para kader Banser memiliki kapasitas yang lebih matang dalam kepemimpinan, manajerial dan kemampuan teknis. Sekaligus memperkuat jati diri sebagai kader bangsa yang berdisiplin, loyal, serta berintegritas.

    Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan keyakinannya terhadap para peserta.
    “Saya yakin, para peserta yang mengikuti SUSBALAN ini akan lahir sebagai Banser yang lebih siap menghadapi tantangan zaman,” tegas Sanusi.

    “Karena kita tahu bersama, tantangan hari ini berbeda dengan masa lalu. Saat ini kita menghadapi era globalisasi, digitalisasi, hingga arus ideologi transnasional yang kadang berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Maka, Banser harus hadir tidak hanya sebagai benteng fisik, tetapi juga benteng moral dan intelektual,” lanjutnya.

    Sanusi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kabupaten Malang yang terus berkomitmen membina serta menyiapkan kader-kader terbaik.

    “Saya percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, para ulama, GP Ansor, dan Banser, Kabupaten Malang akan semakin kokoh dalam persatuan. Semakin unggul dalam pembangunan, dan semakin bermartabat di mata bangsa. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang religius, berdaya saing, maju, dan sejahtera,” kata Sanusi.

    Bupati Malang juga berpesan kepada seluruh peserta SUSBALAN agar mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan. “Seraplah ilmu dan pengalaman dari para instruktur, karena bekal ini akan menjadi pijakan dalam mengabdi ke depan,” ujarnya.

    “Jadikan keikutsertaan dalam SUSBALAN sebagai titik awal untuk semakin mempertegas niat pengabdian. Ingatlah, menjadi Banser bukanlah sekadar atribut atau seragam, melainkan sebuah jalan khidmah, jalan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara,” pungkas Sanusi. [yog/suf]