Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Transjabodetabek Terus Berkembang, Warga Rasakan Manfaatnya – Page 3

    Transjabodetabek Terus Berkembang, Warga Rasakan Manfaatnya – Page 3

    Komitmen Jakarta dalam mengembangkan transportasi terlihat dari banyaknya rute-rute baru Transjabodetabek yang telah diresmikan. Sebut saja rute S61 Alam Sutera-Blok M yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 24 April 2025 lalu, bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam memperluas akses transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk semua kalangan. Selain itu, peluncuran ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kawasan Blok M sebagai pusat ASEAN, serta menjadi bagian dari rencana aksi Quick Wins dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Trayek ini kami yakin akan sangat diminati, dengan panjang lintasan mencapai 59,7 km dan 26 halte yang akan dilalui. Karena tingkat kepadatan di jalur ini cukup tinggi, maka disiapkan 24 bus yang akan melayani 60 perjalanan setiap hari. Dengan demikian, interval waktu antarbus sekitar 20 menit,” ujar Gubernur Pramono saat peluncuran di Terminal Bus Blok M.

    “Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Utama Transjakarta untuk mempersiapkan Transjabodetabek dengan rute ke Bekasi, Depok, Bogor, dan sebagainya. Termasuk menghubungkan daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau, bahkan kawasan yang dianggap elit dan tertutup juga akan kami sambungkan,” tambahnya.

    Selain rute S61, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan rute baru, seperti rute B41 (Cawang-Vida Bekasi) pada 15 Mei 2025 lalu. Diresmikan langsung oleh Gubernur Pramono, peluncuran ini merupakan langkah penting dalam integrasi transportasi publik di kawasan Jabodetabek. 

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, menyampaikan terima kasihnya atas realisasi rute transportasi yang mengintegrasikan kawasan megapolitan Jakarta-Bekasi dan sebaliknya. 

    “Kami bersyukur hari ini Kota Bekasi menikmati salah satu transportasi modern yang terintegrasi. Ini sangat efisien, dan saya kira merupakan bagian dari pengembangan modernisasi jaringan transportasi publik di daerah megapolitan. Warga Bekasi merasa senang karena mendapatkan layanan transportasi yang aman, mudah, dan terjangkau. Mudah-mudahan layanan ini bisa terus berkembang dan mampu mengentaskan masalah kemacetan di kawasan Jabodetabek,” ujar Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.

    Rute lain Transjabodetabek T31 Blok M-Pantai Indah Kapuk juga diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 22 Mei 2025 lalu. 

    “Sudah disiapkan 20 unit layanan Transjabodetabek T31. Saya yakin layanan ini akan menjadi primadona karena mobilisasi keluar masuk ke PIK 2 dan PIK 1 sangat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Jakarta bersama Pemerintah Banten membuka trayek ini,” papar Gubernur Pramono.

    Ia menambahkan, rute layanan ini menghubungkan wilayah Jakarta dan Banten dengan total panjang lintasan mencapai 72,8 kilometer, serta melintasi 24 titik pemberhentian, 11 titik berada di Jakarta dan 13 titik lainnya di Banten. Estimasi waktu tempuh untuk perjalanan pulang-pergi (PP) adalah sekitar 180 menit pada jam sibuk, dan 165 menit saat jam tidak sibuk.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan, setelah melakukan uji coba rute pada 14–23 Maret 2025, pihaknya memutuskan untuk menyesuaikan jalur menjadi Blok M–PIK 2. Uji coba lanjutan dilakukan pada 17–23 Mei 2025, dan hasilnya menunjukkan bahwa rute ini memiliki potensi lebih besar serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Rute ini mempermudah akses menuju pusat aktivitas di Jakarta karena terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT.

    “Layanan Transjabodetabek T31 ini menghubungkan pusat Kota Jakarta dengan kawasan permukiman dan bisnis yang berkembang di Tangerang dan sekitarnya. Dengan demikian, telah tersedia alternatif moda angkutan umum yang nyaman, aman, berkeselamatan, dan ramah lingkungan bagi warga yang bekerja atau beraktivitas lintas kota. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara,” papar Syafrin.

    Dua rute baru juga diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada bulan Juni 2025 ini. Yang pertama adalah rute Transjabodetabek Lebak Bulus-Sawangan yang diresmikan pada 4 Juni 2025 dan juga rute P11 Blok M-Kota Bogor.

    Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya, seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Depok, dan wilayah lain, untuk membuka jalur-jalur baru Transjabodetabek. Ia berharap kehadiran layanan ini dapat semakin mempermudah mobilitas warga di kawasan suburban maupun Jakarta, serta menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

    Gubernur Pramono menambahkan, sebanyak 16 unit bus Transjabodetabek disiapkan untuk melayani trayek baru Blok M–Kota Bogor. Estimasi waktu tempuh perjalanan satu arah mencapai sekitar 110 menit saat jam sibuk (total 220 menit pulang-pergi) dan sekitar 90 menit di luar jam sibuk (total 180 menit pulang-pergi), dengan jarak antarkedatangan bus (headway) setiap 15 menit.

  • Dominasi! Tim Esports eFootball Mobile Indonesia Borong 3 Emas di AYESC 2025 – Page 3

    Dominasi! Tim Esports eFootball Mobile Indonesia Borong 3 Emas di AYESC 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nama Indonesia kembali bersinar di kancah internasional setelah tim nasional (Timnas) esports Tanah Air sukses memborong 3 medali emas di ajang ASEAN Youth Esports Championship (AYESC) 2025 yang digelar di Puchong, Malaysia.

    Dua atlet muda andalan Indonesia,  Huda Yulivia Ammar dan Putri Pramest, berhasil menyapu bersih podium juara di tiga kategori eFootball Mobile dipertandingkan: Putra, Putri, dan Mixed Double.

    Berkat pencapaian ini, Timnas esports Indonesia berhasil dinobatkan sebagai Juara Umum AYESC 2025, mengungguli perwakilan dari 10 negara ASEAN lainnya.

    Kesuksesan para atlet esports Tanah Air ini menjadi bukti nyata, Indonesia bukan hanya “ikut-ikutan” di dunia esports, tapi benar-benar menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara.

    “Ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang luar biasa dari generasi muda kita,” kata Komjen. Pol. (P.) Drs. Bambang Sunarwibowo, Ketua Harian PB Esports Indonesia (PB ESI).

     

  • Alasan Polri Pakai Robot Pengganti Anjing Polisi Mulai 2026

    Alasan Polri Pakai Robot Pengganti Anjing Polisi Mulai 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penggunaan robot dalam kepolisian nampaknya akan segera terwujud. Ini terlihat saat para robot hadir dalam pelaksanaan gladi kotor Hari Bhayangkara ke-79 pekan lalu.

    Robot yang ikut dalam pelaksanaan tersebut dari humanoid, robot dog, robot tank, ropi, hingga robot agriculture. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan ini jadi momen perkenalan robot kepada masyarakat.

    Penggunaan robot juga telah masuk dalam rencana strategis Polri tahun 2025-2045, salah satunya pada 2026 mendatang akan memasukkan pengadaan robodog pengganti anjing polisi.

    “Renstra Polri 2025 sd 2045 tentang penggunaan robot dalam membantu tugas-tugas Polri sudah ada. Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog, kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya,” jelasnya dikutip Senin (30/6/2025).

    Namun sebenarnya sejumlah negara telah menggunakan robot untuk kepolisian. Sandi menjelaskan beberapa negara Asean telah bersiap menggunakannya untuk memaksimalkan kinerja.

    “Tahun 2030 ‘wajah’ kepolisian di sejumlah negara akan diwarnai kehadiran robot-robot yang dinilai efektif untuk tugas kepolisian. Thailand sudah memperkenalkan robot humanoidnya, Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan Cina sudah uji coba robot polisi untuk patroli. Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue),” kata Sandi.

    Dia menjelaskan China telah menggunakan robot humanoid untuk patroli kepolisian. Sementara di Dubai, salah satu penggunaannya saat perpanjangan SIM.

    Diharapkan robot-robot tersebut bisa berfungsi sebagai pengawasan dan pemantau di lokasi berbahaya. Termasuk penanganan situasi berbahaya, seperti penjinak bahan peledak, penyanderaan, serta pencarian dan penyelamatan korban saat kondisi bencana alam maupun kebakaran.

    Pengembangan robot kepolisian dilakukan bersama PT Sari Teknologi. Direktur Utama Yohanes Kurnia Widjaja menjelaskan robot didesain sesuai dengan kebutuhan Polri, misalnya K9 bisa bertahan 8 jam dalam cuaca ekstrem dan terintegrasi dengan AI.

    Begitu juga dengan robot humanoid yang masih dalam tahap pengembangan. Robot tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan tugas pelayanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

    “Untuk robot Humanoid masih terus dipelajari dan dikembangkan sesuai kebutuhan kepolisian di masa depan. Kami masih memerlukan ribuan jam uji coba dan penyempurnaan algoritma sebelum mencapai tingkat operasional penuh,” kata Yohanes.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Fungsi Robot Polisi yang Segera Diperkenalkan ke Publik

    Ini Fungsi Robot Polisi yang Segera Diperkenalkan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri akan memperkenalkan kehadiran robot polisi pada HUT Bhayangkara ke-79 di Kawasan Monumen Nasional atau Monas.

    Kehadiran robot polisi tersebut kemudian mendatangkan respon beragam dari masyarakat. Sejumlah pihak kemudian menanyakan urgensi atau penggunaan robot tersebut untuk Polri.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan alasan di balik kehadiran robot-robot polisi tersebut, yakni sebagai bentuk modernisasi.

    Kepolisian di negara-negara lain, kata dia, telah mulai menggunakan robot. Bahkan, beberapa negara di ASEAN telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja.

    “Thailand sudah memperkenalkan robot humanoid-nya. Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan, China sudah uji coba robot polisi untuk patroli dan Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue),” kataIrjen Pol. Sandi kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6) dikutip dari Antaranews.

    Dikemukakan Irjen Pol. Sandi, robot-robot tersebut telah dibahas dalam rencana strategis (renstra) Polri tahun 2025–2045. Bahkan, pengadaan robodog (robot dog) telah dimasukkan dalam anggaran tahun 2026.

    “Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog. Kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya. Namun, lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, robot humanoid efektif untuk teknologi pemindaian wajah dan pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Robot tersebut, ujar dia, dapat lebih dinamis karena memiliki kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat.

    “Robot tersebut sudah dipakai oleh Kepolisian China untuk membantu patroli kepolisian. Dubai juga sudah menggunakan robot untuk memberikan pelayanan perpanjangan SIM dan lainnya,” imbuhnya.

    Dengan kehadiran sejumlah robot di tubuh kepolisian, dirinya berharap teknologi tersebut dapat membantu fungsi pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya, seperti gedung terbengkalai atau area bencana.

    Selain itu, untuk fungsi penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan serta pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran.

    “Diharapkan juga robot-robot dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian dalam rangka harkamtibmas serta pelayanan publik maupun penegakan hukum yang lebih presisi, humanis, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam gladi kotor perayaan puncak Hari Bhayangkara Ke-79 pada Jumat (27/6), Polri menunjukkan 25 robot, yaitu robot humanoid, robot tank, robot ropi, robot drone agriculture, dan robot dog.

  • Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menjabarkan peran dalam kerja sama di proyek baterai kendaraan listrik (EV) bersama dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.

    Adapun, proyek baterai di sisi hulu tambang hingga pabrik pemurnian dengan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leaching (HPAL) akan dikembangkan di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH merupakan perusahaan patungan antara cucu usaha CATL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan Antam.

    Sementara itu, di sisi hilir berupa pabrik sel baterai akan dibangun di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan, pabrik RKEF yang dibangun mengadopsi teknologi pemurnian atomasi feronikel pertama di dunia yang dikembangkan Brunp. Pabrik berkapasitas 88.000 ton nikel per tahun ini menciptakan model peleburan hijau baru dengan konsumsi energi yang rendah.

    “Sejalan dengan praktik ESG, kami bersama mitra strategis bertekad menghadirkan ekosistem baterai listrik yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional yang berkelanjutan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Sementara untuk pabrik HPAL, dibangun dengan kapasitas 55.000 ton nikel per tahun. Pabrik itu juga menggunakan teknologi generasi ketiga yang terdepan, dengan tata letak inovatif bertingkat yang memanfaatkan gravitasi alami untuk aliran material.  

    “Kami merencanakan proyek terintegrasi yang akan memasok energi hijau ini dapat memperkuat posisi Indonesia di sektor energi global yang berkelanjutan,” imbuh Ardianto.

    Sementara itu di Karawang, IBC dan CBL membangun pabrik sel baterai lithium. Pabrik ini merupakan bagian dari proyek terintegrasi meliputi pembangunan pabrik material aktif baterai yakni prekursor dan katoda, dan fasilitas daur ulang baterai.

    Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan, di Kawasan Industri Buli (KIB) Halmahera, IBC bersama mitra global menyiapkan lini produksi material aktif baterai berkualitas tinggi. Pabrik tersebut dirancang memproses 16.000 ton nikel sulfat per tahun, sekaligus memproduksi 30.000 ton prekursor, dan 30.000 ton material aktif katoda.

    “Fasilitas hulu ini diharapkan menutup ketergantungan impor bahan baku katoda—komponen dengan kontribusi paling signifikan dalam sel baterai—sekaligus meningkatkan nilai tambah nikel di dalam negeri,” ujar Toto.

    Dia menjelaskan, dari Halmahera Timur, aliran bahan setengah jadi akan bergerak ke barat menuju Karawang. Di kawasan industri strategis ini, IBC bersama CBL sedang membangun pabrik sel baterai berkapasitas awal 6,9 GWh (fase 1) dan akan berkembang menjadi 15 GWh dalam 5 tahun. 

    Menurut Toto, lini produksi berteknologi mutakhir itu ditargetkan beroperasi pada 2026, memproduksi sel untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Toto menuturkan, IBC yang terdiri atas PT Pertamina (Persero), MIND ID, dan PT PLN (Persero) bersama CBL, berkomitmen menjadikan pabrik sel baterai di Karawang sebagai Asean Regional Hub. Ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan baterai EV dan BESS di kawasan. 

    Dia menyebut, komitmen ini telah ditegaskan melalui perjanjian perusahaan patungan yang telah disepakati. Menurut Toto, inisiatif ini mencerminkan peran strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem EV di Asean.

    Di samping itu, proyek ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu menyediakan bahan baku, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok baterai global.

    Ke depannya, rantai siklus baterai IBC dan CBL ditutup oleh pabrik daur ulang baterai dengan kapasitas 20.000 ton baterai bekas per tahun untuk menjadi input material baterai kembali. Teknologi yang digunakan nantinya diklaim mampu memulihkan lebih dari 95% logam berharga sehingga emisi karbon dapat ditekan dan prinsip ekonomi sirkular terjaga.

    “Daur ulang adalah kunci keberlanjutan. Baterai yang selesai tugasnya hari ini harus kembali menjadi sumber daya esok hari,” kata Toto. 

  • Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag No. 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan impor merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi, unpredictable atau tidak bisa diperkirakan, terkait dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian di dunia, di global,” kata Airlangga dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Airlangga menuturkan bahwa Kepala Negara meminta agar pemerintah memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri, sekaligus memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara Asean.

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing.

    Selain itu, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk, serta mendorong sektor padat karya agar bisa menarik investasi dan menjaga investasi yang ada.

    “Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Sejalan dengan arahan itu, pemerintah telah mempersiapkan beberapa regulasi, yakni melalui Keputusan Presiden (Keppres) Satuan Tugas (Satgas) Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Kemudian, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, Instruksi Presiden (Inpres) tentang Deregulasi Percepatan Kemudahan Perizinan Perusahaan, serta Keppres tentang Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Perusahaan.

    “Salah satu yang dideregulasi adalah revisi Permendag 36 Tahun 2023 juncto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengaturan Impor,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian, llembaga, asosiasi para stakeholder dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan.

    “Oleh karena itu, seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas [larangan dan pembatasan] itu mencakup relaksasi 10 komoditas,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merelaksasi impor 10 komoditas atau 482 HS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi terbatas (Ratas) pada 6 Mei 2025, telah diputuskan aturan impor produk kehutanan, alas kaki, hingga food tray akan dideregulasi.

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program Makan Bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” kata Budi.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap produk kehutanan dengan 441 HS, yakni tetap memerlukan dekorasi impor dari Kementerian Kehutanan.

    “Produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari kementerian teknis,” ujarnya.

    Kemudian, deregulasi kebijakan dan ketentuan impor untuk bahan baku atau penolong industri, seperti pupuk bersubsidi, bahan bakar lain, bahan baku plastik.

    Untuk pupuk bersubsidi, Budi menjelaskan bahwa impor komoditas ini tidak ada lartas. “Karena sejak 2021 sudah tidak ada impor pupuk bersubsidi,” terangnya.

    Berikutnya, bahan bakar lainnya dan bahan baku plastik yang merupakan bahkan baku penolong dan bahan baku untuk industri diputuskan tidak ada lartas.

    “… sehingga kami ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan deregulasi terhadap samarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol, bahan kimia tertentu, dan mutiara yang hanya menggunakan laporan surveyor (LS).

    Selanjutnya, alas kaki dengan 6 HS juga hanya menggunakan LS tanpa PI. “Ini [alas kaki] hanya untuk sepatu sport, biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri,” imbuhnya.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi kebijakan terhadap sepeda roda dua dan roda tiga. Menurut Budi, industri di sektor ini sudah cukup bagus di dalam negeri.

    “Sepeda roda dua dan rida tiga ini juga industri kita sudah cukup bagus di dalam negeri, bahkan kecenderungan ekspor kita unutk sepeda itu terus meningkat,” tandasnya.

  • GWM ORA 03 Sudah Bisa Dipesan, Pengiriman Pertama Agustus

    GWM ORA 03 Sudah Bisa Dipesan, Pengiriman Pertama Agustus

    Jakarta –

    GWM ORA 03 resmi dijual di Indonesia. Mobil listrik bertampang retro modern tersebut sudah bisa dipesan oleh konsumen Indonesia. Adapun pengiriman pertamanya mulai bulan Agustus 2025.

    Mobil listrik buatan China itu dipasarkan dengan harga Rp 379.000.000 (OTR Jakarta). Menariknya, GWM akan memberikan harga special early bird Rp 369.000.000 sampai akhir GIIAS 2025, yakni tanggal 3 Agustus. ORA 03 hadir dengan harga kompetitif, memadukan desain stylish, teknologi terlengkap, dan efisiensi energi mumpuni.

    “GWM ORA 03 menjadi simbol komitmen jangka panjang GWM di Indonesia. Kami berkomitmen buat terus menghadirkan produk yang aman, cerdas, ramah lingkungan dan berkualitas tinggi bagi konsumen Indonesia. Melalui kehadiran ORA 03, kami optimistis dapat menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang relevan dan memperkuat posisi GWM di pasar ASEAN,” tutur Zhen Boyang (Howard) selaku Director GWM Indonesia.

    GWM ORA 03 meluncur di Indonesia Foto: GWM

    Sebagai bagian dari program penjualan selama periode peluncuran, setiap pemesanan GWM ORA 03 akan mendapat gratis Wall Charger berikut instalasi di rumah konsumen, serta mendapatkan gratis fitur Power Back Door dengan syarat dan ketentuan berlaku.

    GWM ORA 03 sudah bisa dipesan di seluruh jaringan dealer GWM. Untuk test-drive, bisa di hampir seluruh jaringan dealer, dan GWM berkomitmen buat segera menghadirkan kesempatan test-drive ORA 03 di 13 jaringan dealer GWM yang sudah beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia.

    Untuk menunjang kenyamanan kepemilikan, GWM Indonesia juga menyiapkan serangkaian layanan purna jual khusus untuk pemilik GWM ORA 03, yaitu meliputi:

    1. Garansi baterai EV selama 8 tahun atau 200.000 km.

    2. Garansi umum selama 7 tahun atau 200.000 km.

    3. Bebas biaya service tahunan untuk suku cadang dan jasa selama 3 tahun atau 30.000 km.

    “InsyaAllah untuk delivery-nya bulan Agustus. Unitnya masih CBU (Thailand) ya,” ungkap Strategy & Marketing Director GWM Indonesia Martina Danuningrat.

    (lua/rgr)

  • Sadari Dunia Penuh Konflik, Begini Sikap Tegas Prabowo!

    Sadari Dunia Penuh Konflik, Begini Sikap Tegas Prabowo!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menyadari konflik antarnegara yang semakin meluas. Belum lama perang antara Israel dan Iran meletus, diikuti keterlibatan Amerika Serikat (AS).

    Meski demikian, Prabowo meyakinkan banyak pihak bahwa kawasan Asia Tenggara (ASEAN) penuh perdamain sehingga layak bagi para investor untuk menempatkan modalnya.

    “Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian,” kata Prabowo saat groundbreaking pembangunan proyek Ekosistem Baterai EV, di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

    Menurut Prabowo, perdamaian adalah jalan untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, sikap tegas Indonesia adalah mewujudkan perdamaian dengan semua pihak.

    “Indonesia selalu memilih kerja sama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah. Selalu memilih persahabatan di atas permusuhan,” tegasnya.

    “Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih,” tambah Prabowo.

    Sebelumnya, melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prabowo mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain. Kedua, mendorong terciptanya de-eskalasi konflik atau segera mungkin melakukan gencatan senjata.

    Ketiga, pemerintahan RI juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

    Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    APINDO: Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 19:30 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. 

     

    APINDO sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja. Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai “Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform”. 

     

    Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh—baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM. Karena itu, disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

     

    Dalam pembahasan tersebut, Komite memerlukan dua hari penuh untuk menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Mayoritas negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika mendukung Konvensi yang mengikat karena menyesuaikan dengan sistem ketenagakerjaan di negaranya;

     

    sementara negara dengan populasi pekerja platform terbesar seperti Tiongkok, AS, India, Swiss, dan Jepang mendorong Rekomendasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional dimana mayoritas pekerja platform di dunia adalah berusaha sendiri serta pentingnya menjaga kestabilan agar tidak mematikan UMKM yang sangat bergantung pada ekonomi digital.

     

    Pembahasan Belum Final: Masih 15% dan Penuh Tantangan Meskipun akhirnya diputuskan bahwa instrumen yang akan disusun berbentuk Konvensi, pembahasan substansi baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan akhir.

     

    Ini menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya kehati-hatian agar instrumen tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital serta tetap menghormati sistem hukum dan ketenagakerjaan di tiap negara.

     

    Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing- masing. Tidak ada asumsi otomatis bahwa semua pekerja platform harus dianggap sebagai pekerja dalam hubungan kerja. 

     

    Instrumen yang dirumuskan juga wajib menghormati sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum bisnis di masing-masing negara. Ruang lingkup platform yang dibahas juga luas—tidak hanya yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, tetapi juga platform digital berbasis online seperti telehealth, pariwisata digital, edutech, freelancer, hingga pekerjaan kreatif.

     

    Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ms. Ewa Staworzynska, menekankan poin utama dalam draf instrumen untuk pembahasan yang akan datang. Pertama, regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban pekerja dalam hubungan kerja dengan mereka yang berusaha sendiri. 

     

    Kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai platform secara bersamaan. 

     

    Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional. Terakhir, regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.

     

    “Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial. ILO harus tetap menjadi lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” tegas Ms. Ewa dalam sidang pleno.

     

    APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut, dan berkomitmen memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

     

    Melihat dari Kacamata Indonesia

    Dalam sidang plenary ILC ke-113, Bob Azam—delegasi Kelompok Pengusaha Indonesia dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO—menyampaikan bahwa kondisi global saat ini masih menantang, mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri. 

     

    Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87% di kuartal

    pertama 2024. 

     

    Namun tantangan ketenagakerjaan masih besar: 7,47 juta pengangguran, 11,56juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91%.

     

    Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas, menargetkan pertumbuhan 8% dan penciptaan 19 juta pekerjaan. Dunia usaha dan pekerja perlu dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh dari US$82 miliar (2023) menjadi US$360 miliar (2030)1 dengan Indonesia menyumbang sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.

     

    “Prinsip decent work di platform harus dirancang hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas dan inovasi—dua elemen kunci penciptaan lapangan kerja di era digital. Dunia usaha berharap ILO menghasilkan instrumen yang melindungi tenaga kerja tanpa memaksakan model kerja konvensional,” tutup Bob.

     

    Diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan representasi dunia usaha Indonesia, yang dibentuk pada 31 Januari 1952, dibawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berada di Jakarta, dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di 34 provinsi dan 341 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

     

    Berfokus pada Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di awal pembentukannya, peran APINDO semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional, melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan sumberdaya manusia serta kemitraan, melalui unit bisnis APINDO: International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).

     

    APINDO 2023 – 2028 memiliki 4 Program Aksi Unggulan yaitu Roadmap Ekonomi sebagai bentuk keunggulan dan advokasi APINDO, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS) yang melibatkan 1000 pengusaha atasi stunting dan sertifikasi HR-IR APINDO untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDM dan hubungan industrial. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • GWM ORA 03 Sudah Bisa Dipesan, Pengiriman Pertama Agustus

    GWM ORA 03 Bakal Dirakit Lokal di Indonesia

    Jakarta –

    Great Wall Motor (GWM) Indonesia secara resmi meluncurkan GWM ORA 03, BEV Hatchback berdesain retro-futuristis yang memadukan gaya ekspresif, teknologi berkendara cerdas, serta kenyamanan dan keamanan superior. Menariknya, GWM ORA 03 juga bakal dirakit secara lokal di Indonesia.

    “Hari ini menandai babak baru yang penting dalam perjalanan GWM, dengan memperkenalkan GWM ORA kepada konsumen Indonesia. GWM ORA telah jadi salah satu brand kendaraan listrik paling diperbincangkan secara global, dan kami yakin Indonesia adalah pasar berikutnya yang tepat untuk melanjutkan kisah sukses ini. Inchcape sangat antusias jadi bagian dari perjalanan ini dan berkomitmen untuk terus menghadirkan produk global terbaik GWM bagi konsumen Indonesia, sekaligus berkontribusi untuk pengembangan industri otomotif di Tanah Air,” bilang Regional Director of Strategy & Transformation APAC, Inchcape Colin Christie di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    “GWM ORA 03 hadir sebagai salah satu mobil listrik paling dinantikan masyarakat Indonesia. Model ini mencerminkan arah gaya hidup mobilitas elektrik yang GWM tawarkan. Lebih jauh lagi, untuk pasar Indonesia, akan semakin menunjukkan pendekatan strategi all powertrains, all scenarios, all users yang GWM terapkan secara global. Kehadiran GWM ORA 03 tidak hanya menawarkan solusi mobilitas masa depan yang ramah lingkungan, tetapi juga gaya hidup modern yang cerdas dan berkarakter – sesuai semangat Style in Every Move, yang merayakan ekspresi diri melalui desain ikonik dan teknologi canggih dalam setiap perjalanan,” ujar Martina Danuningrat, Strategy & Marketing Director, GWM Indonesia, dalam kesempatan yang sama.

    Dengan harga Rp 379.000.000 (OTR Jakarta), GWM ORA 03 hadir sebagai kendaraan listrik dengan penawaran nilai yang sangat kompetitif, memadukan desain stylish, juga diklaim memiliki teknologi terlengkap, dan efisiensi energi yang mumpuni.

    Sebagai bagian dari program penjualan selama periode peluncuran, setiap pemesanan GWM ORA 03 akan mendapat gratis Wall Charger berikut instalasi di rumah konsumen, serta mendapatkan gratis fitur Power Back Door dengan syarat dan ketentuan berlaku.

    Saat ini, GWM ORA 03 tersedia di jaringan 13 dealer resmi GWM Indonesia yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, serta Batam. Jaringan dealer ini akan terus bertambah seiring ekspansi dan pembukaan dealer-dealer baru di berbagai kota.

    Untuk menunjang kenyamanan kepemilikan, GWM Indonesia juga menyiapkan serangkaian layanan purna jual khusus untuk pemilik GWM ORA 03, yaitu meliputi:

    1. Garansi baterai EV selama 8 tahun atau 200.000 km.

    2. Garansi umum selama 7 tahun atau 200.000 km.

    3. Bebas biaya service tahunan untuk suku cadang dan jasa selama 3 tahun atau 30.000 km.

    “GWM ORA 03 menjadi simbol komitmen jangka panjang GWM di Indonesia. Kami berkomitmen buat terus menghadirkan produk yang aman, cerdas, ramah lingkungan, dan berkualitas tinggi bagi konsumen Indonesia. Melalui kehadiran GWM ORA 03, kami optimistis dapat menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang relevan dan memperkuat posisi GWM di pasar ASEAN,” ujar Zhen Boyang (Howard), Director GWM Indonesia.

    Selain menawarkan ragam keunggulan spesifikasi dan teknologi, GWM turut mempertegas komitmennya terhadap pasar Indonesia. Mulai tahun depan, seluruh unit GWM ORA 03 akan diproduksi secara lokal di Inchcape Manufacturing Facility, Wanaherang, Kabupaten Bogor.

    (lua/rgr)